Category: Berita

  • Pemerintah Tetapkan Libur Imlek 2026 dan Cuti Bersama 4 Hari, Shio Kuda Api Jadi Sorotan

    Pemerintah Tetapkan Libur Imlek 2026 dan Cuti Bersama 4 Hari, Shio Kuda Api Jadi Sorotan

    Tahun Baru Imlek 2026 kembali menjadi momen yang dinantikan masyarakat, khususnya etnis Tionghoa di Indonesia. Perayaan ini sarat tradisi, makna budaya, serta selalu dinanti dengan pertanyaan seputar jadwal libur nasional dan cuti bersama. Hal ini demi memungkinkan keluarga berkumpul.

    Menjelang pertengahan Februari 2026, pencarian informasi mengenai "Imlek 2026 libur berapa hari" dan "Imlek 2026 tanggal berapa" mulai meningkat. Pemerintah telah menetapkan peringatan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1497, Nomor 2, dan Nomor 5 Tahun 2025, Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Penetapan ini berlaku secara nasional. Ini menjadi acuan resmi bagi instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta dunia usaha di seluruh Indonesia.

    Imlek 2026 menandai pergantian tahun dalam kalender China. Ini menjadi hari libur nasional yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk merayakan tradisi, beristirahat, atau berwisata.

    Cuti Bersama Imlek 2026

    Kabar baiknya, perayaan Imlek 2026 tidak hanya ditetapkan sebagai libur nasional, tetapi juga disertai cuti bersama. Pemerintah menetapkan Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

    Dengan kombinasi libur akhir pekan, cuti bersama, dan libur nasional, masyarakat berkesempatan menikmati long weekend selama empat hari berturut-turut.

    Rangkaian libur ini menjadi salah satu long weekend terpanjang di awal tahun 2026. Banyak masyarakat memanfaatkannya untuk mudik singkat, berlibur, atau mengikuti rangkaian perayaan Imlek.

    Hari Tanggal Keterangan
    Sabtu 14 Februari 2026 Libur akhir pekan
    Minggu 15 Februari 2026 Libur akhir pekan
    Senin 16 Februari 2026 Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Selasa 17 Februari 2026 Libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Ketentuan Pelaksanaan Cuti Bersama

    Pelaksanaan cuti bersama Imlek 2026 memiliki ketentuan berbeda bagi pekerja dan aparatur negara. Bagi karyawan atau pekerja di sektor swasta, cuti bersama akan mengurangi jatah cuti tahunan, sesuai aturan berlaku di masing-masing perusahaan.

    Sementara itu, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan cuti bersama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku di lingkungan instansi pemerintah.

    Imlek 2026: Shio Kuda Api

    Selain libur, Imlek juga identik dengan pergantian shio. Tahun Baru Imlek 2026 menandai masuknya Shio Kuda dengan elemen Api, atau dikenal sebagai Kuda Api.

    Dalam kepercayaan Tiongkok, shio Kuda melambangkan semangat, keberanian, dan kebebasan. Elemen api memperkuat makna energi, antusiasme, serta dorongan untuk melangkah maju. Tahun Kuda Api diyakini sebagai periode penuh dinamika, tantangan, sekaligus peluang besar bagi pertumbuhan pribadi.

    Tema Nasional Imlek 2026

    Pemerintah juga telah menetapkan tema nasional untuk perayaan Imlek 2026, yakni "Harmoni Imlek Nusantara". Tema ini menegaskan bahwa Imlek bukan hanya perayaan etnis tertentu, melainkan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang inklusif dan penuh keberagaman.

    Makna harmoni dalam tema tersebut mencerminkan harapan agar masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan.

    Logo Imlek 2026 dan Maknanya

    Logo resmi Imlek 2026 mengangkat visual kuda api yang selaras dengan Shio Kuda. Desainnya terinspirasi dari unsur budaya Nusantara, seperti kuda lumping, batik banji, dan motif pucuk rebung.

    Elemen warna merah dan putih pada logo merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Sementara itu, api pada mata kuda melambangkan semangat, keberanian, dan fokus menuju masa depan. Keseluruhan desain logo mencerminkan Imlek sebagai perayaan budaya nasional yang hangat, inklusif, dan penuh makna kebersamaan.

    Daftar Hari Libur Nasional 2026

    Selain Imlek, tahun 2026 juga dipenuhi sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama lainnya. Informasi ini penting diketahui masyarakat untuk menyusun agenda liburan dan kegiatan sepanjang tahun.

    Berikut rincian lengkap libur nasional tahun 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Kamis 1 Januari 2026 Tahun Baru 2026 Masehi
    Jumat 16 Januari 2026 Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
    Selasa 17 Februari 2026 Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Kamis 19 Maret 2026 Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Sabtu 21 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat 3 April 2026 Wafat Yesus Kristus
    Minggu 5 April 2026 Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Jumat 1 Mei 2026 Hari Buruh Internasional
    Kamis 14 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu 27 Mei 2026 Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu 31 Mei 2026 Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE)
    Senin 1 Juni 2026 Hari Lahir Pancasila
    Selasa 16 Juni 2026 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
    Senin 17 Agustus 2026 Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa 25 Agustus 2026 Maulid Nabi Muhammad SAW
    Jumat 25 Desember 2026 Kelahiran Yesus Kristus (Natal)

    Daftar Cuti Bersama 2026

    Selain libur nasional, pemerintah juga menetapkan beberapa tanggal cuti bersama sepanjang tahun 2026.

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Februari 2026 Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Rabu 18 Maret 2026 Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Jumat, Senin, Selasa 20, 23, dan 24 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah
    Rabu 15 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis 28 Mei 2026 Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis 24 Desember 2026 Natal

    Dengan ditetapkannya Selasa, 17 Februari 2026, sebagai libur nasional dan Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama, masyarakat dapat menikmati long weekend Imlek 2026 selama empat hari. Momentum ini tidak hanya menjadi waktu beristirahat, tetapi juga kesempatan untuk merayakan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan harmoni dalam keberagaman.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan langkah pemulihan kepastian hukum hak atas tanah. Langkah ini menyasar transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno.

    Nusron Wahid menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tim gabungan dari tiga kementerian akan langsung diterjunkan ke lapangan.

    “Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik,” ungkap Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/02/2026).

    “Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

    Kronologi Sengketa Lahan

    Kasus ini bermula dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertipikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.

    Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut. Sebagian besar area ini merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan para transmigran.

    Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu. Ini memperumit status kepemilikan lahan.

    Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Proses panjang ini mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah. Pembatalan ini meliputi lahan seluas 485 hektare.

    Kesalahan Penafsiran Aturan

    Nusron Wahid menyatakan adanya kesalahan dalam penafsiran pasal yang digunakan untuk pembatalan sertipikat.

    “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek,” ungkap Nusron.

    Proses mediasi sebenarnya sudah dilakukan sejak Januari 2025. Namun, tidak semua pihak mencapai kesepakatan.

    Mediasi Lanjutan dan Ganti Rugi

    Kementerian ATR/BPN berencana untuk melakukan mediasi kembali. Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi. Solusi yang adil bagi perusahaan maupun masyarakat terdampak.

    “Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.

    Dukungan Kementerian Lain

    Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Muhammad Iftitah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga menegaskan komitmennya. Pihaknya akan meninjau Sertipikat Hak Pakai PT SSC dan membekukan IUP perusahaan.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

    Kementerian/Lembaga Peran dalam Penyelesaian Sengketa
    Kementerian ATR/BPN Memulihkan sertipikat hak milik, membatalkan sertipikat hak pakai tumpang tindih, memimpin mediasi.
    Kementerian Transmigrasi Mengapresiasi respons cepat, mengawal dan mengirim tim ke lapangan.
    Ditjen Minerba ESDM Meninjau sertipikat hak pakai PT SSC, membekukan IUP perusahaan hingga masalah tuntas.
  • Tumpukan Sampah Menumpuk di Jalur Wisata Cipatuguran Palabuhanratu

    Tumpukan Sampah Menumpuk di Jalur Wisata Cipatuguran Palabuhanratu

    Jalur wisata Pantai Cipatuguran, tepatnya di Jalan Pelita, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dipenuhi tumpukan sampah. Sampah plastik dan limbah rumah tangga berserakan di bahu jalan.

    Akses utama menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu ini terlihat memprihatinkan. Kondisi ini dilaporkan pada Selasa (10/2/2026) pagi.

    Sampah didominasi kantong plastik menumpuk memanjang di pinggir jalan. Pemandangan ini kontras dengan keindahan laut lepas di sebelahnya.

    Tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan aroma menyengat. Bau ini mengganggu pengguna jalan yang melintas.

    Zakaria Dinata, warga Kampung Rawakalong, Cipatuguran, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, sampah bukan dibuang warga sekitar lokasi.

    Sampah justru berasal dari ulah pengendara yang melintas. "Warga pemotor yang melintas di jalur PLTU sering buang sampah di sini. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam bulan," ujar Zakaria, Selasa (10/2/2026).

    Warga setempat telah berupaya menegur dan melarang. Namun, teguran sering kali diabaikan oleh para pembuang sampah.

    "Sudah sering dilarang, namun ya begitu, malah kurang mendapat respons. Akhirnya mengundang sampah lebih banyak dan jadi kurang enak dipandang mata," tuturnya.

    Berikut adalah beberapa dampak utama dari tumpukan sampah di jalur wisata Cipatuguran:

    Dampak Keterangan
    Kerusakan Estetika Pemandangan laut indah tercemar tumpukan sampah.
    Bau Menyengat Mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan wisatawan.
    Pencemaran Lingkungan Potensi bahaya bagi ekosistem laut dan sekitar.
    Merusak Citra Wisata Menciptakan kesan buruk bagi Palabuhanratu sebagai destinasi wisata.

    Minimnya Fasilitas Kebersihan

    Masalah ini disinyalir akibat minimnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Zakaria menjelaskan, sebelumnya ada bak penampungan di Panyairan.

    "Dulu ada (tempat sampah) dekat daerah Panyairan, hanya dapat penolakan dari warga sekitar, akhirnya tempat sampah itu hilang. Sekarang dampaknya orang-orang buangnya di sini," jelas Zakaria.

    Petugas kebersihan sebenarnya kerap mengangkut sampah liar. Namun, volume sampah yang datang setiap hari membuat upaya pembersihan sia-sia.

    "Sering diangkut petugas kebersihan, hanya memang tidak rutin tiap hari. Masalahnya, kan sudah diangkut, besoknya ada yang buang lagi di sini," keluhnya.

    Dampak pada Kenyamanan Wisatawan

    Kondisi jalur wisata yang dipenuhi sampah ini juga dikeluhkan pengguna jalan. Rendi (35), seorang pengendara, merasa terganggu.

    Ia sering melintas di jalur tersebut. "Sangat disayangkan, padahal ini jalur strategis. Orang mau ke PLTU atau mau lihat pantai lewat sini. Tapi pas sampai titik ini, baunya sangat mengganggu dan kotor sekali. Jadi merusak citra wisata Palabuhanratu," ungkap Rendi.

    Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera bertindak. Mereka menginginkan solusi permanen untuk masalah ini.

    Solusi yang diharapkan berupa penyediaan kontainer sampah layak atau pengawasan ketat. Tujuannya agar kawasan Cipatuguran kembali bersih dan nyaman.

  • Macan Tutul Serang Warga Bandung Dirawat di Lembaga Konservasi Cikembulan Garut

    Macan Tutul Serang Warga Bandung Dirawat di Lembaga Konservasi Cikembulan Garut

    Seekor macan tutul jantan yang sempat menghebohkan warga di Kampung/Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Bandung, pada Kamis, 5 Februari 2026, kini dalam proses pemulihan. Satwa liar tersebut dilaporkan menyerang dua warga sebelum berhasil dijinakkan oleh petugas.

    Setelah berhasil dievakuasi, macan tutul tersebut diangkut petugas dan kini menjalani perawatan intensif di Lembaga Konservasi Cikembulan, Garut. Kondisinya saat ini menjadi perhatian utama pihak berwenang.

    Menurut Rudy Arifin, pengelola Lembaga Konservasi Cikembulan, macan tutul dengan nama latin Panthera pardus itu masih dalam proses karantina. Hewan ini dititipkan oleh petugas Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar.

    “Berada di sini untuk diperiksa kondisi kesehatannya, sekaligus diobservasi untuk memonitor kondisi kesehatan serta perilaku satwa tersebut pasca rescue,” kata Rudy kepada detikJabar, Selasa, 10 Februari 2026.

    Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala sejak macan tutul diterima. Petugas konservasi dan pihak BBKSDA Jabar turut terlibat dalam proses ini. Rudy menegaskan, tidak sembarang orang diizinkan masuk ke area perawatan macan tutul tersebut.

    “Kami lakukan pengamatan baik dari sisi perilaku, pola makan dan minum, serta aktivitasnya,” jelas Rudy. Pemulihan tingkat stres satwa menjadi fokus utama setelah konflik dengan warga. Selain itu, luka yang dialami macan tutul juga diobati secara menyeluruh.

    Macan tutul jantan ini diperkirakan berusia remaja. Secara fisik, kondisinya terlihat sehat. Namun, tim medis terus melakukan pendalaman untuk mengetahui kondisi keseluruhan. Respons macan terhadap makanan dan minuman sangat positif.

    Berikut adalah ringkasan kondisi macan tutul selama observasi:

    Parameter Observasi Hasil
    Kondisi Fisik Sehat (secara kasat mata)
    Jenis Kelamin Jantan
    Estimasi Usia Remaja
    Respons Makan/Minum Sangat positif
    Tingkat Stres Memerlukan pemulihan
    Luka Diobati

    Kronologi Kejadian di Bandung

    Macan tutul tersebut dilaporkan masuk permukiman warga di Kampung/Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Bandung, pada Kamis, 5 Februari 2026 lalu. Kejadian ini menimbulkan kepanikan warga setempat.

    Video amatir yang merekam kemunculan macan tutul tersebar luas di media sosial. Macan tutul awalnya dilaporkan naik ke tembok rumah warga, kemudian melarikan diri ke arah hutan atau lahan kosong. Ada pula versi lain yang menyebutkan pelariannya hingga ke area pasar.

  • Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di Sukabumi mengeluhkan potongan iuran BPJS Kesehatan. Beberapa guru PNS dan PPPK menyatakan iuran BPJS Kesehatan dipotong lebih dari satu kali dalam sebulan. Klaimnya, pemotongan itu mencapai 26 kali dalam setahun.

    Keluhan ini menyebar luas di media sosial. Unggahan yang beredar menyebut potongan iuran BPJS Kesehatan berasal dari berbagai sumber. Ini meliputi gaji bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan TPG 100 persen.

    Rinciannya, 12 kali potongan dari gaji, 12 kali dari TPG, dan dua kali dari TPG 100 persen.

    PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Indra Agustian, merespons keluhan ini. Ia menjelaskan bahwa guru termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Peraturan tersebut mengatur perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

    "Untuk PPU, iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen. Rinciannya, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji peserta," kata Indra saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (10/2/2024).

    Indra menegaskan penghitungan iuran BPJS Kesehatan memiliki batas maksimal. Batas ini didasarkan pada take home pay (penghasilan bersih) sebesar Rp12 juta.

    Artinya, meskipun penghasilan ASN melebihi angka tersebut, dasar pengenaan iuran tetap dibatasi.

    "Kalau penghasilan di atas Rp12 juta atau pas Rp12 juta, potongan iuran JKN-nya tetap maksimal Rp120 ribu. Itu 1 persen dari Rp12 juta. Sisanya, 4 persen menjadi kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah," jelasnya.

    Komponen Take Home Pay dan Mekanisme Pemotongan Iuran

    Indra menerangkan, take home pay mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan. Ini adalah tunjangan yang diterima dalam satu bulan, termasuk TPG. Misalnya, jika gaji pokok Rp3 juta dan TPG Rp2 juta, maka take home pay sebesar Rp5 juta.

    Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan yang dipotong sebesar Rp50 ribu per bulan.

    "Gaji ke-13 dan THR tidak masuk komponen take home pay, jadi tidak dikenakan potongan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Indra.

    BPJS Kesehatan tidak mengatur teknis skema pemotongan. Ini termasuk apakah dilakukan satu kali atau beberapa kali dalam sebulan. Namun, yang terpenting adalah total potongan tidak melebihi 1 persen dari akumulasi take home pay.

    Batas maksimalnya adalah Rp120 ribu per bulan.

    "Perlu digarisbawahi, iuran 1 persen itu sudah mencakup kepesertaan pekerja, satu orang suami atau istri, serta maksimal tiga orang anak," ujarnya.

    Indra juga menegaskan BPJS Kesehatan tidak melakukan pemotongan langsung kepada ASN. Proses pemotongan dilakukan oleh bendahara instansi. Kemudian disetorkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Dana tersebut diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga akhirnya masuk ke kas BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme potongan iuran BPJS Kesehatan untuk PPU:

    Komponen Presentase Potongan Keterangan
    Pemberi Kerja 4% Ditanggung Pemerintah Daerah
    Peserta 1% Dipotong dari gaji peserta
    Total Iuran 5% Dari take home pay

    "Kalau terjadi pemotongan lebih dari satu kali, bisa jadi karena setelah gaji dipotong, peserta menerima penghasilan tambahan lagi di bulan yang sama, sehingga kembali dikenakan potongan sampai batas maksimal take home pay Rp12 juta tercapai," pungkasnya.

  • Remaja Pria Tewas Lompat dari Flyover Pasupati Bandung

    Remaja Pria Tewas Lompat dari Flyover Pasupati Bandung

    Seorang remaja pria berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala usai diduga melompat dari Flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Kota Bandung. Insiden tragis ini terjadi pada Selasa (10/2/2026).

    Peristiwa ini ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung, untuk penanganan lebih lanjut.

    Kapolsek Bandung Wetan AKP Bagus Yudo menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi awal, korban merupakan warga Kota Cimahi. Remaja tersebut masih berstatus pelajar.

    “Warga Cimahi, masih berstatus pelajar, berusia 17 tahun,” kata Bagus kepada awak media di lokasi kejadian, Selasa (10/2/2026).

    Motif di balik kejadian nahas ini belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait insiden tersebut.

    Penyelidikan meliputi pemeriksaan ponsel milik korban dan penelusuran kemungkinan adanya surat wasiat.

    “Motif belum dapat kami sampaikan. Masih kita cek,” ujarnya.

    Kronologi Kejadian dan Saksi Mata

    Saksi mata, Cahyadi (38), menuturkan bahwa kejadian sempat diketahui oleh dua anggota TNI yang sedang melintas. Mereka berupaya menyelamatkan korban, namun tidak berhasil.

    Korban telah lebih dulu menjatuhkan diri dari atas jembatan layang. Upaya penyelamatan yang dilakukan anggota TNI tidak keburu.

    “Tidak keburu diselamatkan, sempat berdiri baru jatuh korbannya,” ujar Cahyadi.

    Kendaraan Korban Ditemukan

    Saat kejadian, korban diketahui menggunakan sepeda motor matik. Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di atas flyover.

    Korban menggunakan jaket hitam, dengan ciri tubuh tinggi dan kurus. Berikut adalah ringkasan informasi awal mengenai korban:

    Deskripsi Detail
    Identitas Remaja Pria
    Usia 17 tahun
    Domisili Cimahi
    Status Pelajar
    Ciri-ciri Tinggi, kurus, jaket hitam
    Kendaraan Sepeda motor matik

    Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

  • Gedung PLN Indramayu Jejak Sejarah Perusahaan Listrik Belanda hingga Jepang

    Gedung PLN Indramayu Jejak Sejarah Perusahaan Listrik Belanda hingga Jepang

    Gedung PLN UP3 Indramayu bukan sekadar pusat layanan kelistrikan. Bangunan yang berlokasi di Jalan Letjen S Parman ini menyimpan kisah panjang perjalanan sejarah kelistrikan Indonesia.

    Dikenal sebagai Gedung Gebeo, bangunan ini merupakan peninggalan Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken, perusahaan pemasok listrik era Hindia Belanda.

    Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Indramayu, Dedy S Musashi, menyatakan gedung Gebeo merupakan pusat distribusi kelistrikan wilayah Indramayu.

    Bangunan ini berstatus sebagai kantor cabang dari Gebeo yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

    "Di sana dahulunya menjadi pusat distribusi kelistrikan yang ada di Kabupaten Indramayu, ini merupakan kantor cabang dari yang ada di Bandung Jawa Barat," ujar Dedy kepada detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Keberadaan kantor cabang Gebeo di Indramayu tercatat dalam arsip berbahasa Belanda.

    Dokumen itu memuat laporan perusahaan Gebeo di Bandung yang telah memiliki cabang di Indramayu sejak 1940.

    Perubahan Kepemilikan di Era Pendudukan Jepang

    Pada 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal ini membawa perubahan besar pada sistem dan pengelolaan kelistrikan.

    Untuk wilayah Jawa Barat, termasuk Indramayu, penyediaan listrik berada di bawah lembaga Jepang bernama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja.

    "Jika mengikuti alur tersebut maka Gedung PLN Indramayu pada waktu itu digunakan di bawah pemerintah Jepang, melalui Seibu Djawa Denki Djigjo Sja hingga 1945," jelas Dedy.

    Nasionalisasi dan Lahirnya PLN

    Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, Belanda melalui NICA kembali mengaktifkan Gebeo. Situasi ini berlangsung hingga Belanda meninggalkan Indonesia.

    Titik balik penting terjadi pada 1953, saat Gedung Gebeo berhasil dinasionalisasi. Ini menyusul terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 163.

    SK tersebut mengatur nasionalisasi seluruh perusahaan listrik di Indonesia.

    "Mulai tahun 1953, urusan kelistrikan di Indonesia adalah tanggung jawab Djawatan Listrik dan Bumi. Hal tersebut berlangsung sampai 1961 dan berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara hingga akhirnya menjadi PLN," kata Dedy.

    Daftar Perusahaan Kelistrikan di Gedung Indramayu

    Berikut adalah lini masa kepemilikan dan pengelolaan kelistrikan di Gedung Indramayu:

    Tahun Entitas Pengelola Kelistrikan Keterangan
    1940-1942 Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken (Gebeo) Kantor cabang Gebeo Bandung
    1942-1945 Seibu Djawa Denki Djigjo Sja Di bawah pemerintahan Jepang
    1945-1953 Gebeo (kembali diaktifkan) Di bawah pemerintahan NICA/Belanda
    1953-1961 Djawatan Listrik dan Bumi Setelah nasionalisasi
    1961-Sekarang Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (hingga PLN) Evolusi hingga menjadi PT PLN (Persero)

    Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, Caridin, mengonfirmasi penetapan Gedung Gebeo sebagai cagar budaya.

    "Gedung Gebeo resmi ditetapkan menjadi cagar budaya," ujar Caridin saat dihubungi detikJabar pada Senin (9/2/2026).

    Penetapan dilakukan oleh TACB Indramayu dan Disdikbud Indramayu.

    Proses ini melalui sidang kajian dan rekomendasi pada 10 Desember 2024. Surat Keputusan Bupati Indramayu keluar pada 9 Januari 2025.

    Kini, Gedung PLN Indramayu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan. Bangunan ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah listrik, dari era kolonial hingga kemerdekaan bangsa.

  • Pria Meninggal Dunia Usai Lompat dari Flyover Pasupati Bandung

    Pria Meninggal Dunia Usai Lompat dari Flyover Pasupati Bandung

    Seorang pria dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari Flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Kota Bandung, pada Selasa (10/2/2026) pagi.

    Peristiwa tragis ini terjadi tepat di kawasan Tamansari. Jasad korban ditemukan di area kebun yang berada di dekat Lapangan Futsal Taman Film.

    Tim gabungan dari Polsek Bandung Wetan, Inafis Polrestabes Bandung, serta petugas PMI Kota Bandung segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    "Korban pria, umur 25 tahunan," kata salah satu saksi Cahyadi (38).

    "Bawa motor, motornya ada di atas," tambahnya.

    Menurut Cahyadi, kejadian ini sempat diketahui oleh dua anggota TNI yang melintas. Keduanya sempat berupaya melakukan penyelamatan, namun korban lebih dulu terjatuh dari atas flyover.

    "Tidak keburu diselamatkan, sempat berdiri baru jatuh korbannya," ujar Cahyadi.

    Setelah olah TKP selesai, jasad korban dievakuasi ke dalam kantong jenazah. Petugas segera membawa korban menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

    Pencegahan Bunuh Diri

    Penting untuk diingat bahwa informasi dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menginspirasi siapa pun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu.

    Berikut adalah beberapa pihak yang dapat memberikan bantuan:

    Jenis Bantuan Contoh Lembaga/Pihak
    Konseling Psikologis Psikolog, Klinik Kesehatan Mental
    Intervensi Medis Psikiater, Rumah Sakit Jiwa
    Layanan Darurat Rumah Sakit Umum, Polisi

    Mencari bantuan profesional adalah langkah krusial untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan mencegah tindakan fatal.

  • Polres Tasikmalaya Ungkap Penculikan Bayi di Masjid Agung Singaparna

    Polres Tasikmalaya Ungkap Penculikan Bayi di Masjid Agung Singaparna

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya berhasil mengungkap kasus penculikan bayi laki-laki berusia dua bulan. Peristiwa tragis ini terjadi di Masjid Agung Singaparna, Jawa Barat.

    Pelaku berinisial WD (38), seorang wanita asal Cianjur, tega menculik bayi tersebut dari ibu kandungnya. Ia kemudian membawa kabur sang bayi hingga ke Cianjur.

    Plt Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, Ipda Agus Yusup Suryana, menjelaskan motif pelaku tidak tunggal. Selain keinginan untuk memiliki bayi, WD juga berniat memeras ibu korban secara ekonomi.

    Perkenalan pelaku dengan ibu korban bermula dari dunia maya. "Sementara motif yang kami dalami, tersangka ingin memiliki korban dan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap ibu korban," kata Agus dalam konferensi pers di Mapolres Tasikmalaya.

    "Berawal dari perkenalan melalui media sosial, kemudian bertemu langsung, hingga berujung pada permintaan secara ekonomi," tambah Agus, Senin (9/2/2026).

    Manipulasi Psikologis Ibu Korban

    Agus Yusup Suryana menambahkan bahwa tersangka memiliki kemampuan manipulasi psikologis. Hal ini sudah terjadi sejak awal perkenalan dengan ibu korban.

    Kondisi ini membuat ibu korban kerap menuruti keinginan pelaku, termasuk permintaan materi. "Dari keterangan ibu korban, sejak awal perkenalan di media sosial, tersangka mampu memengaruhi kondisi psikologis korban," ujar Agus.

    "Akibatnya, korban selalu menuruti keinginan tersangka, termasuk permintaan materi," lanjutnya.

    Bayi Dijadikan Alat Tekan

    Polisi menduga kuat penculikan ini dilakukan agar pelaku memiliki 'kartu as' untuk terus memanfaatkan korban. Tersangka bahkan sempat mengancam akan melempar bayi jika korban berteriak atau melapor polisi.

    "Diduga kuat tujuan penculikan ini agar tersangka tetap bisa memanfaatkan ibu korban untuk kepentingannya, termasuk materi," jelas Agus.

    Pengejaran Hingga Cileunyi

    Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya, Aiptu Josner Ringgo, memaparkan kronologi pelarian pelaku. Tersangka membawa kabur bayi menggunakan bus jurusan Garut-Bandung.

    Ibu korban sempat berusaha mengejar dengan bus lain, namun kehilangan jejak di wilayah Cileunyi, Bandung. Setelah berupaya mencari mandiri dan tidak berhasil, korban akhirnya melapor ke Polres Tasikmalaya.

    Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara

    Polisi telah mengamankan barang bukti berupa pakaian bayi dan dokumen kelahiran. Atas perbuatannya, tersangka WD dijerat dengan pasal berlapis.

    Josner menyebut tersangka dikenakan Pasal 452 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara menanti pelaku.

    Dampak Media Sosial dan Bahaya Perkenalan Online

    Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengapresiasi kinerja cepat kepolisian. Ia juga mengingatkan masyarakat akan bahaya interaksi media sosial yang tidak waspada.

    "Kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa kejahatan tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak," ujarnya.

    "Perkenalan melalui media sosial harus disikapi dengan kewaspadaan," kata Ato Rinanto.

    Kondisi Bayi dan Pendampingan Psikologis

    Kepala UPTD PPA Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, Carmono, memastikan bayi telah mendapatkan penanganan medis. Saat ini kondisi bayi sudah dalam keadaan baik.

    Pihaknya juga memberikan pendampingan psikologis (trauma healing) kepada ibu dan anak. "Kami memastikan bayi dalam kondisi sehat dan stabil," kata Carmono.

    "Pendampingan psikologis juga terus dilakukan hingga ibu dan anak benar-benar pulih," tambahnya.

    Tabel Penanganan Kasus Penculikan Bayi

    No. Fakta Peristiwa Keterangan
    1 Lokasi Penculikan Masjid Agung Singaparna
    2 Identitas Pelaku WD (38), wanita asal Cianjur
    3 Usia Korban Bayi laki-laki berusia dua bulan
    4 Modus Operandi Ingin memiliki bayi dan eksploitasi ekonomi
    5 Ancaman Hukuman Maksimal 6 tahun penjara (Pasal 452 UU RI No. 1 Th. 2023)
    6 Penanganan Korban Medis dan trauma healing

    Ungkapan Syukur Ibu Korban

    Ibu kandung bayi, WR (41), tak kuasa menahan haru saat dipertemukan kembali dengan buah hatinya. Ia menyampaikan apresiasi kepada polisi yang berhasil menangkap pelaku.

    "Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kanit PPA. Saya bisa kembali bertemu dengan anak saya yang masih bayi," ucapnya.

  • PLTU Palabuhanratu Membunuh Laut dan Hutan: Nelayan Merana, Krisis Iklim Berlipat

    PLTU Palabuhanratu Membunuh Laut dan Hutan: Nelayan Merana, Krisis Iklim Berlipat

    Nelayan Udin Samsudin di Palabuhanratu, Sukabumi, merasakan betul dampak pahit dari aktivitas industri energi di pesisir. Laut yang dulu ramah, kini tak lagi menjanjikan. Melaut kini berarti menempuh jarak lebih jauh, mengeluarkan ongkos lebih besar, dan pulang dengan hasil yang kian menipis.

    Sejak aktivitas industri energi, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hadir di pesisir, perubahan dirasakan nelayan kecil. Beban perubahan ini justru pertama-tama jatuh ke pundak mereka, di tengah narasi transisi energi dan biomassa.

    Udin Samsudin menceritakan bahwa laut di Pelabuhanratu, yang dulunya adalah 'surga ikan', kini berubah. Air laut tak sejernih dulu, kadang tampak keruh dan bau tak sedap tercium saat angin bertiup dari pesisir.

    "Dulu mah ikan apa aja ada, sekarang mana?," ujar Udin lirih. Matanya menerawang ke arah laut, seolah mencari ingatan yang kini hanya tersisa cerita.

    Hasil tangkapan nelayan kecil menurun drastis, baik jumlah ikan maupun jarak tangkap yang semakin menjauh. Kondisi ini membuat ongkos operasional melonjak, sementara hasil yang dibawa pulang tidak sebanding.

    "Kalau sekarang mencari ikan makin jauh," ujarnya. "Kalau dekat-dekat sini paling sekadar buat mancing hiburan."

    Udin menduga limbah dari aktivitas PLTU, terutama limbah batu bara yang masuk ke laut, membuat ikan menjauh atau menjadi 'stres'. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap rantai makanan laut dan kesehatan ikan.

    Bagi nelayan, laut tercemar bukan hanya persoalan ekologi, tetapi ancaman langsung terhadap penghidupan. Pendapatan menurun berdampak pada daya beli dan asupan gizi keluarga, terutama anak-anak dan lansia.

    Ayi Mulyana, nelayan lain, juga merasakan dampaknya. Ia kini jarang melaut karena hasilnya tidak sebanding biaya. "Kalau sekarang mah nangis," ujar Ayi. "Paling dapat Rp 200 ribu semalam. Kadang cuma lima sampai sepuluh ekor, saya sudah delapan bulan nggak melaut."

    Padahal, sebelum PLTU beroperasi, nelayan bisa membawa pulang ratusan kilogram ikan sekali melaut. Penurunan ini menciptakan jurang besar dalam ekonomi rumah tangga nelayan.

    Laporan "Toxic Twenty" mencatat bahwa secara nasional, operasional PLTU telah menyebabkan berkurangnya sekitar 1,45 juta tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    Paradoks Co-firing Biomassa dan Ancaman Deforestasi

    Pemerintah mempromosikan teknologi co-firing biomassa sebagai jembatan menuju energi bersih. Namun, di Palabuhanratu, praktik ini justru memperlihatkan paradoks transisi energi Indonesia.

    PLTU berbasis batu bara tetap beroperasi, asap dihirup warga, hutan ditekan sebagai pemasok biomassa, dan risiko kesehatan perlahan berpindah ke masyarakat terdekat. Co-firing biomassa justru berfungsi memperpanjang umur PLTU, memberi legitimasi baru pada industri fosil, dan menciptakan krisis berlapis.

    Di Hanjuang Barat, Kecamatan Waluran, Hutan Pasir Piring seluas 4.300 hektare terancam oleh pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa. Ketua LMDH Karya Bakti, Fazri Mulyono, menyebut kawasan ini tulang punggung ekologis Sukabumi Selatan sebagai sumber air.

    HTE ditanami tanaman cepat panen seperti Kaliandra dan Gamal. Tanaman ini efisien secara ekonomi tetapi memiliki akar rapuh, sehingga meningkatkan risiko longsor dan banjir saat musim hujan. Selain itu, hilangnya tutupan hutan mengancam ketersediaan air bersih bagi enam kecamatan di Sukabumi Selatan.

    Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu, menilai bisnis biomassa memperpanjang usia PLTU yang seharusnya pensiun dini. Kejadian bencana di Sumatera Barat harusnya menjadi cerminan untuk merapikan hutan serapan air.

    Krisis Iklim dan Peningkatan Polusi

    Pelabuhanratu, sebagai wilayah pesisir selatan Jawa Barat, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola angin, dan cuaca ekstrem makin sering dirasakan warga.

    Krisis iklim tidak hanya menciptakan polusi baru, tetapi memperparah dampak polusi yang sudah ada. Pola angin tak menentu dan udara panas membuat partikel halus dari PLTU bertahan lebih lama di udara.

    Tabel berikut merangkum data utama PLTU Palabuhanratu Unit 1-3:

    Keterangan Detail
    Total Kapasitas Terpasang 1.050 MW (3 unit x 350 MW)
    Nilai Pinjaman Pembangunan USD 656,59 juta
    Tahun Pinjaman Dikucurkan 2009
    Tenor Pelunasan 15 tahun
    Mulai Operasi Komersial 2013
    Beban Pencemaran Udara 44,8 dolar AS per terawatt jam
    Emisi Karbon Tahunan 5,16 juta ton CO₂

    PLTU Palabuhanratu mulai beralih menggunakan teknologi co-firing biomassa pada tahun 2020. Namun, di lapangan, warga tidak merasakan perubahan berarti. Asap masih terlihat, debu masih menempel di rumah, dan masker masih dibutuhkan.

    "Co-firing nya itu hanya akan mencampur 5-10 persen. Tidak mengurangi juga dalam sektor energi karena masih pakai batu bara dan dibakar. Ini kontradiktif," kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra.

    Biomassa: Solusi Semu dan Ketimpangan Manfaat

    Fauqi Muhtarom dari WALHI Jawa Barat menilai co-firing lebih menyerupai solusi semu. "Mereka seolah-olah melegalkan penebangan karena dianggap program energi nasional," katanya.

    Co-firing tidak hanya gagal mengurangi emisi signifikan, tetapi juga menciptakan kerentanan ekologis baru. Deforestasi, risiko bencana, dan krisis air bersih menjadi harga yang harus dibayar.

    "Kita melihat dampak berlapis, lingkungan rusak, ekonomi warga tertekan, kesehatan memburuk," ujarnya.

    Listrik dari PLTU Palabuhanratu tidak sepenuhnya dinikmati warga sekitar, melainkan mengalir ke pusat-pusat konsumsi yang jauh. Warga Pelabuhanratu menanggung risiko, sementara manfaatnya tersebar ke wilayah lain.

    Ketua RW 31 Kampung Panyairan, Fahruzi, menilai pendirian PLTU sejak awal tidak transparan. "Nelayan 'asli' tidak dilibatkan. Sekarang baru ada keluhan," katanya.

    Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sering dijadikan penyangga relasi. Namun, bantuan ini sporadis dan tidak menyentuh akar masalah. Udin mengaku namanya pernah dicatut dalam daftar penerima bantuan kesehatan, tetapi tidak pernah benar-benar menerima bantuan tersebut.

    "Kalau betul ada CSR, ke siapa? Ke nelayan atau ke orang berdasi?," ucapnya.

    Peran Perhutani dan Kritik terhadap Kebijakan Biomassa

    Keterlibatan Perhutani dalam bisnis biomassa merupakan bagian dari mandat negara sejak 2019. Perhutani Jawa Barat dan Banten mengembangkan dua klaster biomassa 58 hektare, termasuk 10 ribu hektare di Sukabumi untuk PLTU Palabuhanratu.

    Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Agus Yulianto menjelaskan, keterlibatan Perhutani berangkat dari kebijakan energi nasional. Kontrak kerja sama dengan Indonesia Power untuk PLTU Palabuhanratu sendiri disebut telah berakhir pada Oktober 2025.

    Agus mengakui, proyek ini didorong oleh target kebijakan dan tenggat politik. Akibatnya, rantai pasok dibangun lebih dulu, sementara aspek perlindungan lingkungan dan dampak sosial berada di posisi reaktif.

    Pabrik biomassa di Sukabumi belum beroperasi penuh karena proses perizinan yang panjang dan kendala bencana alam. Meskipun demikian, kebutuhan bahan baku mencapai 22.000 ton untuk target pasokan 11.500 ton.

    Perhutani mengklaim biomassa tidak diambil dari hutan produktif, melainkan dari lahan tidak produktif. Mereka juga mengatakan hanya 70 persen lahan dijadikan hutan biomassa, sisanya untuk aktivitas masyarakat.

    Klaim Perhutani bahwa biomassa mengurangi volume batu bara dan menyerap karbon masih berhadapan dengan realitas asap yang dirasakan warga. "Co-firing ini hanya akal-akalan pemerintah, mendorong energi terbarukan tapi sebetulnya dia ekspansi bisnis karena kami melihat ada yang diuntungkan ketika rantai pasok bergerak," kata Bayu Maulana Putra.

    Perhitungan Trend Asia menunjukkan total emisi dari skema co-firing justru mencapai sekitar 20,6 juta ton karbon per tahun. Ini menunjukkan kebijakan ini jauh dari klaim "bersih" karena batu bara tetap dibakar dan kebutuhan lahan untuk biomassa bertambah.

    Proyeksi Trend Asia, dengan asumsi bauran biomassa 10 persen di 52 PLTU, kebutuhan lahan mencapai 2,3 juta hektare. Potensi deforestasi hutan alam bisa mencapai 1 juta hektare. Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi besar, baik industri batu bara maupun kehutanan dan agribisnis.

    Ketimpangan melebar, terutama di Jawa, ketika lahan yang diakses warga diambil alih untuk biomassa. Konflik dengan Perhutani tak terhindarkan. Bayu menegaskan, jika pemerintah serius, sektor hulu dan hilir harus dibenahi, yaitu deforestasi dan pensiun dini PLTU batu bara.