Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti kondisi tata ruang daerah, termasuk Aceh Tamiang. Ia memaparkan adanya penyusutan signifikan pada hutan lindung di wilayah tersebut.
AHY membandingkan tutupan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023. Data menunjukkan terjadi perubahan drastis pada fungsi lahan.
Pada kondisi eksisting, luas hutan lindung mencapai 107.053,34 hektare (ha). Sementara itu, lahan budi daya tercatat seluas 111.533,66 ha.
"Ini sebagai ilustrasi, studi kasus Aceh Tamiang. Bahwa tutupan lahan yang eksisting, warna hijau ini adalah hutan lindung, yang biru adalah kawasan budi daya. Kalau dilihat di sini hampir berimbang," ujar AHY dalam acara Penguatan Penataan Ruang Wilayah di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Dalam rencana pola ruang RTRW 2023, AHY menyebut terjadi penurunan drastis pada lahan hutan lindung. Luas hutan lindung berkurang menjadi 59.919,76 ha.
Sebaliknya, lahan budi daya melonjak menjadi 158.667,24 ha. Perubahan ini mengindikasikan konversi lahan yang masif.
"Nah, tetapi rencana pola ruang dalam RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah 2023, ini telah terjadi penurunan. Bisa dilihat hutan lindungnya memang sisanya tinggal kurang lebih, berkurang separuhnya begitu. Selebihnya menjadi kawasan budidaya," tambah AHY.
AHY menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan di hulu akan merusak keseimbangan di hilir. Pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dinilai mengundang bencana.
| Tipe Lahan | Tutupan Lahan Eksisting (ha) | Rencana Pola Ruang RTRW 2023 (ha) |
|---|---|---|
| Hutan Lindung | 107.053,34 | 59.919,76 |
| Kawasan Budi Daya | 111.533,66 | 158.667,24 |
"Padahal ini kemarin termasuk yang terdampak bencana paling berat. lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana. Apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya? Dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu?" jelas AHY.
Dampak Konversi Tata Ruang dan Bencana
AHY mengaitkan banjir di berbagai daerah, termasuk banjir rob Pantura dan Bekasi, dengan kondisi di hulu. Lahan resapan air banyak dikonversi menjadi bangunan, bahkan secara ilegal.
"Ada ketidakpastian KKPR. Kemudian ada hambatan perizinan, dan lemahnya pengendalian, ini terjadi. Dan dampaknya, kita sering mendengar masalah banjir misalnya di Bekasi beberapa saat yang lalu. Selalu kita melihat ini apa yang terjadi di hilir, karena mungkin banjir rob. Di Pantura juga sering terjadi," imbuh AHY.
Menteri Koordinator itu mendorong pemerintah daerah untuk rutin memperbarui RTRW setiap 5 tahun sekali. Krisis iklim ekstrem menyebabkan peta kerentanan daerah berubah cepat.
Pentingnya Pengecekan Peta Risiko Bencana
AHY meminta setiap proses pembangunan wajib mengecek peta risiko bencana dan krisis iklim. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.
"Nah, pendekatannya, tentu kita berharap pembangunan tidak melampaui dari kemampuan ruang. Selalu dicek kondisi fisik dan daya lingkungannya, memungkinkan atau tidak. Kemudian dicek peta risiko bencana dan perubahan iklim, yang makin hari kita tahu semakin terdampak oleh fenomena perubahan iklim, atau krisis iklim bahkan, dan juga global warming, extreme weather, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu kita siapkan alokasi ruang yang sesuai," terang AHY.









