Category: Berita

  • Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan menyelenggarakan program mudik gratis pada Lebaran tahun ini. Kuota peserta juga akan ditambah dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penambahan kuota ini dimungkinkan berkat adanya dukungan dari sejumlah kolaborator. Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Rapat itu secara khusus membahas kesiapan Jakarta menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Program mudik gratis menjadi agenda rutin Pemprov DKI.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut proses teknis pendaftaran kini sedang disiapkan. Tujuannya agar pendaftaran berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

    “Tahun ini kita Pemprov DKI Jakarta tetap menyelenggarakan mudik gratis. Bahkan karena ada beberapa kolaborator yang bersedia, jumlah masyarakat yang akan terfasilitasi menjadi bertambah,” kata Elly, Selasa (10/2/2026).

    Elly menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran tengah dimatangkan. Ini termasuk persyaratan administrasi bagi calon peserta.

    Salah satu syarat yang disiapkan adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Syarat ini menjadi prioritas agar tepat sasaran.

    “Nanti kami sedang siapkan proses pendaftarannya supaya lebih transparan, kemudian KTP-nya KTP Jakarta, nanti akan dimulai dan akan kita beritakan jauh-jauh hari,” ujar Elly.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan berbagai persiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri telah dibahas. Dukungan transportasi bagi warga yang akan pulang kampung menjadi salah satu poin utama.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program mudik gratis:

    Aspek Keterangan
    Penyelenggara Pemprov DKI Jakarta
    Tahun Pelaksanaan Lebaran 2026
    Kuota Peserta Bertambah dibanding tahun sebelumnya
    Dukungan Kolaborator pihak ketiga
    Syarat Utama KTP DKI Jakarta
    Status Pendaftaran Sedang disiapkan

    Langkah Antisipasi Lebaran Lainnya

    Selain program mudik gratis, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah-langkah lain. Ini meliputi pengendalian harga pangan serta pengawasan stok bahan pokok.

    Pengamanan kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran juga menjadi perhatian. Program pasar murah juga disiapkan jika terjadi gejolak harga di lapangan.

  • PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    Lembaga think-tank Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) membantah tudingan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menegaskan tidak ada kaitan antara perkebunan sawit dengan kejadian bencana tersebut.

    Menurut Tungkot Sipayung, banjir bandang yang terjadi murni karena anomali cuaca akibat perubahan iklim global. Ia telah mendalami isu ini selama 20 tahun.

    "Seperti yang ditulis dalam buku saya, Mitos Vs Fakta itu, saya telah mendalami ini sejak 20 tahun yang lalu, tidak ada kaitan antara banjir dengan sawit. Tidak ada kaitan antara banjir bandang dengan sawit. Dan tidak ada kaitan antara kekeringan dengan sawit juga," ujar Tungkot dalam diskusi di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Peristiwa banjir bandang, kekeringan, itulah persoalan perubahan iklim global. Perubahan iklim global. Itu akibat daripada pemenasan global," katanya menekankan.

    Emisi karbon yang meningkat pesat telah menipiskan atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari terperangkap, memicu pemanasan global.

    Udara di bumi bergerak tidak beraturan, menimbulkan anomali iklim. Ini menjadi penyebab utama bencana.

    Bukan Perkebunan Sawit

    Tungkot juga membantah perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Daerah tersebut banyak lokasi longsor yang secara teknis tidak cocok untuk sawit.

    "Kemarin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu berbeda apa yang dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, punggung Bukit Barisan secara teknikal itu adalah suatu lapisan yang top strain-nya sangat tipis. Dan sawit itu tidak ada di atas tinggi. Yang di atas tinggi itu adalah hutan," ujar Tungkot.

    Ia menambahkan, hutan di punggung Bukit Barisan tidaklah besar seperti yang dibayangkan. Pohon-pohonnya pendek dan tidak terlalu besar.

    Di bawah lapisan tanah tipis tersebut, terdapat batuan cadas yang tidak mampu menahan air. Akibatnya, saat hujan ekstrem, air langsung menyeret tanah.

    Berikut adalah beberapa faktor yang disebutkan memengaruhi kejadian bencana:

    Faktor Keterangan
    Anomali Cuaca Pemicu utama banjir dan kekeringan
    Perubahan Iklim Global Penyebab anomali cuaca dan pemanasan global
    Emisi Karbon Meningkatkan suhu permukaan bumi
    Struktur Tanah Lapisan tanah tipis di Bukit Barisan
    Batuan Cadas Tidak mampu menahan air, memicu longsor

    Tungkot mempertanyakan mengapa banjir bandang juga terjadi di kawasan tanpa perkebunan sawit. Contohnya Pati, Semarang, Sukabumi, Surabaya, hingga Jakarta.

    "Itu daerah-daerah terakhir yang saya katakan itu tidak ada sawit. Tapi terjadi juga banjir bandang," ujar Tungkot.

    Sebaliknya, di Riau dan beberapa daerah Kalimantan yang banyak perkebunan sawit, tidak terjadi banjir bandang. Ini memperkuat argumen PASPI.

    "Jadi secara fakta, tidak ada bukti juga yang mengatakan bahwa Riau misalnya, sawitnya banyak, tidak terjadi banjir bandang. Kalimantan juga, tidak terjadi banjir bandeng," sebut Tungkot.

  • Pensiunan Guru Dituduh Jukir Liar di Cilincing Jakarta Utara, Sempat Diusir Tukang Bakso

    Pensiunan Guru Dituduh Jukir Liar di Cilincing Jakarta Utara, Sempat Diusir Tukang Bakso

    Candra Harahap, seorang lansia yang berprofesi sebagai pensiunan guru, mengalami insiden tidak menyenangkan di Cilincing, Jakarta Utara. Ia dituduh sebagai juru parkir (jukir) liar dan diusir oleh salah seorang pegawai kedai bakso.

    Video kejadian tersebut kemudian viral di media sosial, menarik perhatian kepolisian. Setelah penelusuran, polisi memastikan Candra Harahap bukanlah jukir liar.

    Aiptu Sudarmanto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukapura Polsek Cilincing, segera menemui Candra setelah video viral. Candra membantah tuduhan jukir liar, menegaskan bahwa ia hanya duduk-duduk di lokasi kejadian.

    “Saya mah cuma duduk-duduk saja, nggak pernah markir-markir gitu. Tanya aja orang-orang,” ucapnya.

    Candra mengaku sudah pensiun mengajar sejak tahun 2025. Ia kini bertahan hidup dengan memulung barang rongsokan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

    “Sehari-hari memulung, pendapatan tak tentu. Anak 3, tak ada yang peduli. Ya kita gini aja, daripada nggak makan,” kata Candra dalam video yang diterima dari Polsek Cilincing, Selasa (10/2/2026).

    Kisah hidup Candra semakin menyayat hati ketika ia menceritakan kondisinya kepada polisi. Ia tinggal seorang diri di sebuah kontrakan padat di kawasan Tipar Cakung.

    “Tinggal sendiri, ngontrak sebulan Rp 250 ribu,” ucap Candra.

    Kehidupan Sulit dan Dugaan Penipuan SK Pensiun

    Saat ditemui, Candra sempat menangis saat menceritakan kesulitannya kepada Bhabinkamtibmas. Kontrakannya di lantai 2 tampak dipenuhi kardus bekas dan karung plastik berisi barang hasil memulung.

    Kondisi ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan Candra sebagai pensiunan guru yang harus memulung demi bertahan hidup. Di tengah kesulitannya, Candra juga mengungkapkan pernah menjadi korban penipuan.

    Surat keterangan (SK) pensiun sebagai guru miliknya pernah diagunkan. Namun, uang sebesar Rp 300 juta yang seharusnya diterima, diduga telah ditipu oleh pihak lain.

    “Beliau menerangkan bahwa SK pensiun miliknya pernah diagunkan, namun uang yang seharusnya diterima sebesar Rp 300 juta diduga telah ditipu oleh pihak lain,” kata Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri.

    Berikut adalah ringkasan informasi terkait kasus Candra Harahap:

    Aspek Keterangan
    Nama Candra Harahap
    Profesi Pensiunan Guru
    Tuduhan Juru Parkir (Jukir) Liar
    Lokasi Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
    Pekerjaan Saat Ini Memulung
    Kondisi Tempat Tinggal Mengontrak sendiri, Rp 250 ribu/bulan
    Dugaan Penipuan SK pensiun diagunkan, uang Rp 300 juta diduga ditipu

    Peran Polisi dan Dukungan yang Diberikan

    Setelah mendengar cerita pilu Candra, Aiptu Sudarmanto mengajak Candra makan bersama. Mereka melanjutkan perbincangan, dan selanjutnya Candra diantar pulang ke kontrakannya.

    Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri, menjelaskan bahwa Candra tampak sangat terpukul saat diminta menceritakan kembali kejadian penipuan dan tuduhan jukir liar.

    “Pada saat diminta untuk menceritakan kembali kejadian tersebut, yang bersangkutan tampak sangat terpukul dan sering menangis,” kata Bobi.

    Pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas terus memberikan pendampingan kepada Candra. Kejadian ini menjadi sorotan tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menuduh seseorang.

  • Gunung Semeru Lumajang Erupsi Tiga Kali, Status Siaga

    Gunung Semeru Lumajang Erupsi Tiga Kali, Status Siaga

    Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Erupsi terjadi sebanyak tiga kali pada Selasa (10/2/2026), dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter.

    Peristiwa erupsi ini dilaporkan oleh Pos Pengamatan Gunung Semeru. Kolom abu terlihat berwarna putih hingga kelabu, bergerak ke arah utara dengan intensitas sedang.

    Erupsi Gunung Semeru terjadi dalam rentang waktu pukul 06.30 hingga 08.30 WIB. Hingga laporan ini dibuat, aktivitas erupsi masih berlangsung. Status Gunung Semeru tetap berada pada Level III atau Siaga.

    Petugas mengimbau masyarakat agar tidak mendekati area berbahaya. Batas aman ditetapkan dalam radius 13 kilometer dari puncak gunung.

    Imbauan dan Potensi Bahaya

    Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengkonfirmasi kejadian ini.

    "Gunung Semeru mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1.000 meter. Status Gunung Semeru masih siaga," ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dilansir detikJatim, Selasa (10/2/2026).

    Masyarakat di sekitar Gunung Semeru diminta mewaspadai bahaya lanjutan. Potensi bahaya tersebut meliputi awan panas guguran dan guguran lava.

    Selain itu, lahar hujan juga berpotensi terjadi di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kewaspadaan ini penting untuk menghindari dampak buruk.

    Data Erupsi Gunung Semeru Terbaru
    Tanggal Waktu Tinggi Kolom Abu Arah Angin Status
    10 Februari 2026 06.30-08.30 WIB 1.000 meter Utara Siaga (Level III)
  • Pria WN Pakistan Diduga Pelaku Love Scamming Diamankan di Bandara Soetta

    Pria WN Pakistan Diduga Pelaku Love Scamming Diamankan di Bandara Soetta

    Tangerang – Seorang pria berkewarganegaraan Pakistan diamankan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Hal ini menyusul beredarnya rekaman video di media sosial yang menarasikan pria tersebut sebagai pelaku love scamming.

    Kapolresta Bandara Soetta AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi menjelaskan, insiden itu terjadi pada Sabtu (7/2) lalu. Peristiwa bermula saat WN Pakistan yang merupakan suami dari seorang WNI menjemput wanita berinisial SAP dari Kolombo, Sri Lanka.

    AKBP Ida Bagus menerangkan, saudari SAP tiba dari Kolombo menggunakan Sri Lanka Air. Pesawat mendarat tepat di depan lobi penjemputan Terminal 3 Bandara Soetta.

    "Terjadi keributan karena yang menjemput adalah keluarganya atau suaminya dari Pakistan. Di situ ada keributan antarkeluarga," ujar AKBP Ida Bagus, dilansir Antara, Selasa (10/2/2026).

    Keributan antarkeluarga tersebut membuat petugas aviation security (Avsec) mengamankan mereka. Kejadian ini dilaporkan ke Polsubsektor Terminal 3 demi menjaga ketertiban area bandara.

    "Berdasarkan hasil keterangan bahwa kejadian itu karena ada keberatan dari keluarga perempuan yang baru datang dari Kolombo," imbuhnya.

    Para pihak kemudian dibawa ke Polresta Bandara untuk konsultasi terkait dugaan atau hal-hal yang didalilkan oleh keluarga dan suaminya itu.

    Penyelesaian Kasus Secara Kekeluargaan

    Kapolres menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Namun, narasi dugaan love scamming atau penipuan terhadap sejumlah perempuan Indonesia di media sosial belum diketahui secara pasti.

    AKBP Ida Bagus menyebutkan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban maupun keluarga terkait hal tersebut.

    "Karena keluarga yang dari perempuan memang mendalilkan, tapi hanya sekadar konsultasi saja, tapi belum kita terima laporan. Jadi laporan polisinya belum ada," pungkasnya.

    Berikut ringkasan singkat kejadian tersebut:

    Detail Peristiwa Keterangan
    Lokasi Kejadian Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (Terminal 3)
    Tanggal Kejadian Sabtu, 7 Februari
    Pihak Terlibat WN Pakistan (suami), WNI (inisial SAP), keluarga WNI
    Penyebab Keributan antarkeluarga saat penjemputan
    Status Hukum Diselesaikan secara kekeluargaan, belum ada laporan resmi love scamming
  • MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto membeberkan hasil pengawasan internal terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Tercatat, sebanyak 220 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya dikenakan sanksi berat.

    Pengungkapan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan MA 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan bahwa MA terus berupaya meningkatkan sistem pengaduan masyarakat.

    Sepanjang tahun 2025, MA menerima total 5.561 aduan dari masyarakat. Dari angka tersebut, 4.263 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Sementara 1.298 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

    "Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses," kata Sunarto dalam sambutannya.

    Selain pengawasan eksternal, Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan pengawasan internal melalui Badan Pengawas (Bawas) MA. Pengawasan ini memastikan kepatuhan dan integritas para hakim.

    Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan

    Sunarto juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. KY telah memberikan kontribusi signifikan dalam memantau perilaku para hakim.

    Sepanjang 2025, KY mengusulkan sanksi untuk 61 hakim. MA menindaklanjuti usulan tersebut dengan cermat dan transparan.

    "Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses," ucap Sunarto.

    Berikut rincian status usulan sanksi dari Komisi Yudisial:

    Jenis Tindak Lanjut Jumlah Hakim
    Dijatuhi Hukuman Disiplin 12
    Tidak Dapat Ditindaklanjuti 33
    Dalam Proses 16

    Total sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Bawas MA mencapai 220 kasus. Hukuman ini diberikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan.

    "Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan," imbuhnya.

  • Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah (Jateng), bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan investor asal Spanyol, menanam padi varietas Japonica Tarabas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan.

    Program penanaman padi Japonica Tarabas ini adalah inisiasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Program ini terlaksana berkat sinergi antara Polri, Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, serta PT Bio Nusa Lestari.

    Polres Sukoharjo bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo berupaya mengembangkan varietas beras unggulan. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor beras, khususnya jenis Japonica.

    Beras Japonica selama ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea. Varietas ini terkenal karena teksturnya yang pulen dan lengket.

    AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Kapolres Sukoharjo, menjelaskan bahwa penanaman ini adalah langkah strategis. Ini untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica.

    “Ini adalah langkah strategis untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica. Selama ini beras jenis ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea karena teksturnya lebih pulen dan lengket. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor, maka kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Anggaito, Selasa (10/2/2026).

    Penanaman padi varietas Japonica Tarabas berlokasi di area persawahan Dukuh Jati, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

    Pengembangan padi Japonica Tarabas tidak hanya menekan impor. Ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memberikan dampak positif terhadap devisa negara.

    “Bahan bakunya berasal dari Indonesia, sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan negara,” jelasnya.

    Potensi Luas Lahan dan Hasil Panen

    Anggaito menambahkan, pada tahap awal, lahan seluas 16 hektare disiapkan di Kecamatan Bendosari. Ini adalah hasil kerja sama dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Ke depan, luas areal penanaman berpotensi diperluas.

    Wiku Wicaksa, Pelaksana Lapangan, menjelaskan bahwa varietas Japonica Tarabas adalah padi beras Jepang. Varietas ini telah dibudidayakan secara nasional dan memiliki sertifikasi resmi dari Balai Benih Kementerian Pertanian (Kementan).

    Keterangan Detail
    Varietas Padi Japonica Tarabas
    Usia Tanam Sekitar 110 hari setelah tanam
    Potensi Hasil Nasional Sekitar 7 ton per hektare
    Sertifikasi Balai Benih Kementan, Teregister
    Lokasi Penanaman Dukuh Jati, Desa Mulur, Bendosari, Sukoharjo

    “Usia tanamnya sekitar 110 hari setelah tanam, dengan potensi hasil nasional mencapai sekitar 7 ton per hektare. Namun melihat potensi lahan di Desa Mulur, Bendosari, kami optimistis hasilnya bisa lebih tinggi,” kata Wiku.

    Beras Japonica memiliki segmen pasar tersendiri, berbeda dengan beras konsumsi umum. Selama ini, beras Japonica di pasaran umumnya merupakan beras impor yang dikemas ulang.

    Beras tersebut dijual di supermarket dalam kemasan satu kilogram dengan berbagai merek. Wiku menegaskan, bibit yang digunakan adalah benih resmi dari Balai Benih Subang.

    “Nantinya hasil panen sudah memiliki pembeli khusus. Kami fokus pada budidaya, sementara pemasaran akan ditangani pihak yang bergerak di bidang tersebut. Ini membuka peluang hadirnya beras Japonica lokal dengan kualitas yang mampu bersaing,” jelasnya.

    “Sebetulnya ini bukan varietas baru, namun momentumnya sangat tepat karena adanya kebijakan pembatasan impor beras,” kata Wiku.

    Kualitas Tanah Sukoharjo Mendukung

    Eduardo Castillo, perwakilan investor dari PT Bio Nusa Lestari, mengungkapkan alasan pemilihan Sukoharjo. Lokasi ini dipilih karena kualitas tanahnya dinilai sangat baik dan sesuai dengan karakter varietas Japonica.

    “Kami percaya komunitas di Sukoharjo memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang sangat mendukung. Kami membawa standar operasi modern dari luar negeri, namun tetap menggunakan infrastruktur, tanah, kontraktor, serta tenaga kerja lokal,” ujar Eduardo.

    Permintaan beras Japonica di Indonesia terus meningkat. Ini khususnya untuk segmen restoran dan rumah tangga premium. Produksi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.

    “Kami telah melakukan riset mulai dari pengecekan tanah, air, hingga pengambilan sampel. Hasilnya sangat cocok. Peran Kapolda juga sangat besar karena memahami struktur tanah dan potensi wilayah, sehingga Sukoharjo dipilih sebagai lokasi percontohan,” tutupnya.

  • MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    Mahkamah Agung (MA) memperkuat penyelesaian perkara. Ini dilakukan melalui mekanisme restorative justice hingga diversi. Total ada 3.000 perkara yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.

    Ketua MA Sunarto menyatakan, penguatan ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dan prosedur gugatan sederhana menjadi fokus utama.

    Dalam perkara pidana, MA mengedepankan mekanisme diversi. Penerapan keadilan restoratif juga menjadi prioritas. Hal ini disampaikan Sunarto di Gedung MA, Jakarta Pusat.

    Pendekatan mediasi dinilai sejalan dengan budaya Indonesia. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sangat diutamakan. Sepanjang 2025, puluhan ribu perkara pidana tuntas melalui mediasi.

    Sunarto menyampaikan, mediasi berhasil menyelesaikan 39.520 perkara pidana dari 88.365 yang dimediasi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.

    “Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan karakter budaya bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 dari total 88.365 perkara yang dimediasi,” kata Sunarto, Selasa (10/2/206).

    “Keberhasilan ini meningkat 56,11% dari tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%,” lanjutnya.

    Diversi dan Keadilan Restoratif

    MA juga mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara anak. Diversi digunakan untuk menyelesaikan ratusan perkara. Sementara itu, ribuan perkara pidana diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

    Sunarto menyebut, 645 perkara pidana anak diselesaikan melalui diversi. Angka ini setara dengan 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat.

    “Selanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana anak, sebanyak 645 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, atau sebesar 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat untuk diversi. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari 42,57% pada tahun 2024 menjadi 77,80%,” ucap Sunarto.

    Keadilan restoratif diterapkan pada 3.353 perkara pidana. Ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

    Statistik Penyelesaian Perkara MA Tahun 2025
    Mekanisme Penyelesaian Jumlah Perkara Terselesaikan Persentase Keberhasilan
    Mediasi 39.520 44,72% (dari 88.365 perkara)
    Diversi (Perkara Anak) 645 77,80% (dari 829 perkara)
    Keadilan Restoratif (Pidana) 3.353 Tidak Disebutkan
  • Warga Lebak Tewas Tertimpa Longsoran Batu di Area Pertambangan Cikadu

    Warga Lebak Tewas Tertimpa Longsoran Batu di Area Pertambangan Cikadu

    Ubaidillah (36), seorang warga Kampung Cikadu, Desa Ciakar, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, meregang nyawa di area pertambangan. Ia tewas setelah tertimpa longsoran batu.

    Kapolsek Gunung Kencana AKP Supar menjelaskan kronologi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui sedang menambang batu secara manual.

    Saat korban melakukan aktivitas penambangan, runtuhan tebing secara tiba-tiba longsor. Material longsoran tersebut langsung menimpa Ubaidillah.

    "Korban sedang membelah batu di bagian bawah. Di atasnya ada batu besar, lalu batu itu longsor dan langsung menimpa korban," ujar AKP Supar, Selasa (10/2/2026).

    AKP Supar menambahkan, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia mengalami luka serius akibat tertimpa longsoran batu.

    "Korban dinyatakan meninggal di lokasi kejadian," kata Supar.

    Status Pertambangan

    Tambang batu tersebut diketahui merupakan milik warga setempat. Aktivitas penambangan ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan musiman.

    "Nggak rutin tiap hari, musiman aja mereka," ucapnya.

    Berikut adalah rincian kejadian yang berhasil dihimpun:

    Deskripsi Detail
    Nama Korban Ubaidillah
    Usia Korban 36 tahun
    Lokasi Kejadian Area pertambangan Kampung Cikadu, Desa Ciakar, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak
    Penyebab Kematian Tertimpa longsoran batu
    Status Tambang Milik warga, musiman

    Pihak kepolisian masih terus menyelidiki insiden tragis ini. Kejadian ini menjadi pengingat akan bahaya dalam aktivitas penambangan manual.

  • Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Langkah hukum ini diambil untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Heru Anggara sebagai tersangka oleh kepolisian.

    Pihak kepolisian menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memastikan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

    "Iya, kita hormati proses yang sedang berjalan, praperadilan merupakan hak warga negara," kata AKBP Martua Raja Silitonga, Selasa (10/2/2026).

    Martua menjelaskan, praperadilan diatur dalam KUHAP. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh polisi.

    "Praperadilan mengacu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujarnya.

    Pasal tersebut menyebut pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.

    Polres Cilegon menyatakan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Mereka siap menghadapi persidangan praperadilan.

    Prosedur Hukum Praperadilan

    Penangkapan dan penahanan Heru Anggara diklaim sesuai Pasal 158 huruf a KUHAP. Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, sesuai Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

    Meski status tersangka diuji, permohonan praperadilan hanya dapat diajukan satu kali. Proses ini tidak menyediakan jalur banding.

    "Tetapi permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP," jelas Martua.

    Berikut poin penting mengenai ketentuan praperadilan:

    Aspek Keterangan
    Dasar Hukum Pasal 158 sampai Pasal 160 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
    Wewenang Pengadilan Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka
    Pihak Pengaju Tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya
    Jumlah Pengajuan Hanya satu kali untuk hal yang sama
    Upaya Hukum Tidak dapat dimintakan banding

    Latar Belakang Pengajuan Praperadilan

    Tersangka Heru Anggara mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (26/1). Nomor perkaranya adalah 1/Pid.Pra/2026/PN Srg.

    Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon tercatat sebagai termohon dalam perkara ini. Kuasa hukum tersangka, Sahat, menjelaskan tujuan praperadilan.

    "Praperadilan itu hanya untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh penyidik," kata Sahat, Jumat (6/2).

    Sahat menyatakan, sebelum mengajukan praperadilan, pihaknya telah mempelajari proses penetapan kliennya sebagai tersangka. Wawancara dengan tersangka juga sudah dilakukan.

    "Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum sebelum kami mengajukan permohonan gugatan praperadilan ini kan kami sudah pelajari," tambahnya.

    Menurut Sahat, pihaknya ingin memastikan apakah penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sesuai KUHAP. Hakim yang akan menilai proses tersebut.