Category: Berita

  • Pemprov Jabar Copot Wajah Ridwan Kamil Underpass Dewi Sartika Depok, Ganti Ikon

    Pemprov Jabar Copot Wajah Ridwan Kamil Underpass Dewi Sartika Depok, Ganti Ikon

    Petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Wali Kota Depok Supian Suri merespons tindakan tersebut, Senin (9/2/2026).

    Supian menjelaskan bahwa underpass tersebut merupakan aset pemerintah provinsi. Oleh karena itu, tindakan pencopotan juga menjadi wewenang penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Itu asetnya pemerintah provinsi, jadi yang hapus yang ini juga pemerintah provinsi bukan saya," ujar Supian kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Ia tidak dapat memberikan rincian mengenai ikon pengganti setelah wajah RK dicopot. Supian menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Ya itu terserah juga pihak PUPR-nya, provinsi ya," tutupnya.

    Sebelumnya, petugas BMPR Jawa Barat tidak hanya mencopot foto wajah Ridwan Kamil di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Mereka juga akan mengubah tulisan 'Jabar Juara' menjadi 'Jabar Istimewa'.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (7/2), pukul 16.00 WIB, menunjukkan petugas menurunkan gambar wajah RK. Gambar bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) tersebut dilepas menggunakan gergaji dan las.

    Satu per satu bagian gambar wajah Ridwan Kamil dicopot oleh petugas. Sementara itu, tulisan 'Jabar' dan wajah pahlawan Dewi Sartika masih terpasang di lokasi.

    Tulisan 'Juara' telah dilepas oleh petugas. Proses penggantian ikon ini dilakukan secara bertahap untuk merepresentasikan semangat baru.

    "Ini ada pencopotan foto (gambar wajah RK), nanti diganti Jabar Istimewa. Tadinya Jabar Juara, kan sekarang sudah nggak, nanti diubah," kata mandor di lokasi, Sanusi.

    Menurut Sanusi, wajah RK akan diganti dengan foto pahlawan asal Depok. Namun, ia belum menyebutkan secara spesifik pahlawan yang akan menggantikan ikon tersebut.

    "Kalau foto RK nanti diganti dengan foto pahlawan Kota Depok. Ya, kalau 'Juara' diganti 'Istimewa'," ujarnya.

    Pencopotan ikon tersebut merupakan respons dari permintaan warga Depok. Sanusi menambahkan bahwa keinginan warga telah ditindaklanjuti dan direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Kan ada permintaan dari warga Depok, lalu ditindaklanjuti dan direspons keinginan warga Depok supaya diganti pahlawan. Hari ini langsung ditanggapi oleh Pemprov Jabar," katanya.

    Kronologi Peresmian Underpass Dewi Sartika

    Ikon di underpass Dewi Sartika sebelumnya dilengkapi wajah Ridwan Kamil dan tulisan 'Jabar Juara' di bagian tengah. Wajah pahlawan Dewi Sartika tetap menjadi bagian dari ikon tersebut.

    Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, Jawa Barat, diresmikan pada 17 Januari 2023. Peresmian dilakukan oleh Ridwan Kamil bersama mantan Wali Kota Depok, M Idris.

    Tindakan Detail Tanggal Pelaksana
    Pencopotan foto RK Gambar WPAP wajah Ridwan Kamil dicopot Sabtu, 7 Februari Dinas BMPR Jabar
    Perubahan tulisan 'Jabar Juara' menjadi 'Jabar Istimewa' Sedang Berlangsung Dinas BMPR Jabar
    Penggantian ikon Wajah RK diganti pahlawan Depok Belum ditentukan Dinas BMPR Jabar
    Peresmian underpass Dibuka untuk umum 17 Januari 2023 RK dan M Idris
  • Andre Rosiade Tinjau Jembatan Limau Gadang-Batu Kunik Pessel Rusak Akibat Banjir

    Andre Rosiade Tinjau Jembatan Limau Gadang-Batu Kunik Pessel Rusak Akibat Banjir

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan peninjauan langsung pembangunan jembatan gantung Limau Gadang-Batu Kunik. Lokasinya berada di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

    Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir bandang pada tahun 2024. Peristiwa ini memutus akses vital warga antarjorong.

    Peninjauan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026. Jembatan melintang di atas Batang Lumpo, merupakan akses utama bagi masyarakat setempat.

    Andre didampingi sejumlah pejabat penting. Di antaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Elsa Putra Friandi. Hadir pula Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, serta anggota DPRD Pesisir Selatan dari Partai Gerindra Andra Respati.

    Andre memastikan pembangunan jembatan berjalan sesuai rencana. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan selama masa konstruksi.

    Selain itu, Andre mengingatkan agar jembatan gantung yang selesai tidak dilalui kendaraan melebihi ketentuan. Jembatan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sepeda motor.

    "Nah, mobil hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti ambulans dan tidak digunakan setiap hari, mengingat kawasan tersebut juga dilalui kendaraan pengangkut material batu," kata Andre.

    Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari komitmen Andre. Ia sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra memastikan negara hadir di tengah masyarakat, khususnya di Sumbar dan Pesisir Selatan.

    Andre juga menekankan perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah pemulihan infrastruktur dasar terdampak bencana dan peningkatan konektivitas wilayah.

    Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Nasrul mengungkapkan keresahan warga. Terputusnya akses penyeberangan sejak jembatan lama rusak sangat dirasakan masyarakat. Jembatan darurat yang sempat dibangun juga kembali putus. Masyarakat saat ini terpaksa menggunakan lori atau alat penyeberangan sementara buatan kontraktor proyek.

    Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan, proyek Jembatan Gantung Limau Gadang-Batu Kunik dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

    Proyek ini didanai APBN Tahun Anggaran 2025-2026. Nilai kontraknya lebih dari Rp4,65 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.

    Detail Proyek dan Progres

    Jembatan memiliki panjang 80 meter. Pondasi sumuran berdiameter tiga meter dengan tinggi tiga meter digunakan. Progres pekerjaan telah mencapai 13,450 persen.

    Berikut adalah rincian progres dan estimasi waktu pelaksanaan proyek:

    Deskripsi Detail
    Panjang Jembatan 80 meter
    Nilai Kontrak > Rp4,65 miliar
    Masa Pelaksanaan 240 hari kalender
    Hari Terpakai 52 hari
    Sisa Hari 188 hari
    Progres Pekerjaan 13,450%
    Target Selesai Agustus 2026

    Dari total waktu pelaksanaan, 52 hari telah terpakai. Sisa 188 hari menandakan pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Proyek ditargetkan selesai tepat waktu.

    Di sela-sela peninjauan, Andre juga membagikan paket sembako kepada masyarakat Limau Gadang Lumpo. Hal ini dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra. Ia memastikan bantuan dibagikan secara gratis dan merata kepada warga.

    Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim mengapresiasi perhatian dan dukungan Andre Rosiade. Menurutnya, kehadiran jembatan gantung ini sangat vital bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat. Ia pun menyampaikan terima kasih atas bantuan dan komitmen yang diberikan untuk Pessel.

  • Gudang Pabrik Pestisida Setu Tangerang Selatan Kebakaran dan Cemari Sungai

    Gudang Pabrik Pestisida Setu Tangerang Selatan Kebakaran dan Cemari Sungai

    Gudang pabrik pestisida di luar wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ludes dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini menimbulkan kekhawatiran karena turut mencemari aliran sungai.

    Kebakaran tersebut terjadi pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada gedung.

    Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang sekuriti yang sedang berpatroli. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran (Damkar) segera menuju lokasi kejadian.

    Petugas Damkar sempat menghadapi kesulitan dalam memadamkan api. Api yang membakar gudang pabrik pestisida tersebut memerlukan penanganan khusus.

    Pemadaman api dilakukan menggunakan dua truk pasir. Ini karena bahan kimia yang terbakar tidak dapat dipadamkan dengan air.

    “Karena yang terbakar kimia, ada yang tidak bisa dipadamkan dengan air, kemudian kami gunakan pasir kurang lebih 2 truk engkel,” kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, saat dihubungi.

    Api berhasil dipadamkan setelah tujuh jam proses pemadaman. Saat ini, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi.

    “Setelah 7 jam pemadaman api dapat dipadamkan. Sekarang proses pendinginan,” ujarnya.

    Dampak Pencemaran Lingkungan Sungai Jaletreng

    Dampak kebakaran ini meluas hingga mencemari lingkungan sekitar. Aliran Sungai Jaletreng di Tangsel tiba-tiba berubah warna menjadi putih.

    Sebuah video yang memperlihatkan kondisi Sungai Jaletreng berwarna putih viral di media sosial. Perubahan warna ini menjadi perhatian publik.

    “Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno,” kata Dhady.

    Kapolsek Cisauk menambahkan, insiden ini mengakibatkan banyak ikan di sungai tersebut mati. Kondisi ini memicu kekhawatiran tentang keselamatan masyarakat.

    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan yang sempat dipanen dari Sungai Jaletreng. Dikhawatirkan ikan tersebut telah terkontaminasi.

    “Karena ada pemadaman api oleh Damkar, air damkar pemadaman tersebut mengalir ke Sungai Jaletreng. Imbauan bagi masyarakat yang tadi sempat memanen ikan di sungai Jaletreng untuk tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan keracunan,” jelasnya.

    Informasi Penting Kebakaran Gudang Pestisida
    Detail Peristiwa Keterangan
    Waktu Kejadian Senin, 9 Februari 2026, pukul 04.30 WIB
    Lokasi Gudang pabrik pestisida di luar wilayah Setu, Tangsel
    Penyebab Dugaan Korsleting listrik
    Metode Pemadaman Pasir (2 truk engkel)
    Durasi Pemadaman 7 jam
    Dampak Lingkungan Pencemaran Sungai Jaletreng, ikan mati
    Korban Jiwa Nihil

    AKP Dhady Arsya memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, total kerugian materiil masih dalam tahap penghitungan.

    “Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut,” kata AKP Dhady.

  • Keluarga Novia Catur Iswanto Laporkan Kematian ke Komnas HAM

    Keluarga Novia Catur Iswanto Laporkan Kematian ke Komnas HAM

    Keluarga Novia Catur Iswanto melaporkan kematian almarhum ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pelaporan ini dilakukan guna mencari kejelasan atas dugaan ancaman sebelum wafat.

    Istri almarhum mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta pada Senin (9/2/2026). Kedatangannya bertujuan mencari kejelasan dan keadilan atas wafatnya Novia.

    Novia diketahui menjabat sebagai Manajer Legal atau Konsultan Hukum PT Bososi Pratama. Keluarga menyerahkan sejumlah keterangan terkait dugaan ancaman yang diterima almarhum.

    Keterangan tersebut diberikan sebelum wafat kepada Komnas HAM. Istri almarhum didampingi Humas PT Bososi Pratama, Katibul Umam.

    Beberapa anggota keluarga juga turut serta saat menyampaikan laporan resmi. Mereka berharap Komnas HAM mendorong pengusutan yang objektif dan transparan.

    Pelaporan ini menjadi langkah awal keluarga Novia Catur Iswanto dalam menuntut keadilan. Mereka ingin seluruh rangkaian peristiwa sebelum meninggalnya almarhum dapat terungkap.

    "Pelaporan ini dilakukan sebagai upaya keluarga mencari keadilan dan kejelasan atas rangkaian peristiwa sebelum almarhum meninggal dunia," kata perwakilan keluarga.

    Adanya dugaan ancaman sebelum kematian menjadi fokus utama laporan ini. Keluarga berharap Komnas HAM dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya.

    Dugaan Ancaman dan Harapan Keluarga

    Informasi mengenai dugaan ancaman telah disampaikan kepada Komnas HAM. Hal ini dianggap krusial untuk memahami konteks wafatnya Novia Catur Iswanto.

    Keluarga Novia Catur Iswanto menyimpan harapan besar kepada Komnas HAM. Mereka ingin lembaga ini dapat berperan aktif dalam mendorong investigasi menyeluruh.

    Pengusutan yang objektif dan transparan adalah kunci. Ini demi mengungkap kebenaran di balik kematian Novia Catur Iswanto.

    Berikut rincian poin penting laporan:

    Pihak Pelapor Keluarga Novia Catur Iswanto
    Pihak Dilaporkan Kematian Novia Catur Iswanto
    Lokasi Pelaporan Komnas HAM, Jakarta
    Tanggal Pelaporan Senin, 9 Februari 2026
    Alasan Pelaporan Mencari kejelasan dugaan ancaman sebelum wafat
    Jabatan Almarhum Manajer Legal/Konsultan Hukum PT Bososi Pratama

    Keluarga menegaskan pentingnya proses hukum yang adil. Mereka berharap tidak ada informasi yang terlewatkan dalam penyelidikan.

  • Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Jaminan ini diberikan meski ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada tahun 2026.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan adalah prioritas. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

    Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.623.753 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan pada 2026. Jumlah ini dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah.

    Penonaktifan ini berdampak pada pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia. Kelangsungan pengobatan mereka harus dipastikan secara berkelanjutan.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," ujar Yunita dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Langkah Antisipasi dan Koordinasi Lintas Sektor

    Untuk mengantisipasi dampak penonaktifan, Pemprov Jawa Tengah menghimbau Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah. Mereka diminta memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas kesehatan.

    Koordinasi ini bertujuan menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Terutama pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, dan penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi.

    Selain itu, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah diharapkan menghimbau seluruh BPJS cabang. Tujuannya agar jaminan pembiayaan layanan bagi pasien tetap berjalan sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

    Berikut rincian data peserta PBI JK Jawa Tengah:

    Deskripsi Jumlah Jiwa
    Total Peserta PBI JK 14.299.031
    Peserta Dinonaktifkan (2026) 1.623.753
    Peserta Terdampak Penyakit Kronis (Termasuk hemodialisa, kemoterapi, thalasemia)

    "Pemprov Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi kepesertaan," tandasnya.

  • Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pengelolaan royalti di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pihak dinilai belum memahami ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.

    Supratman menyampaikan hal ini dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Menkum Supratman Agtas mengaku terkejut melihat kondisi pengelolaan royalti setelah menjabat. Dia menilai banyak oknum mengambil hak orang lain.

    “Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Supratman menyoroti pendapatan musisi dari royalti. Seorang musisi seharusnya menerima Rp 1 juta, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp 200 ribu.

    Peran LMK dan LMKN

    Untuk mengatasi masalah ini, Supratman menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara LMKN menariknya dari pengguna.

    “Jadi mereka (LMK dan LMKN) saling kontrol nih sekarang makanya sekarang berhenti ribut. Karena nggak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap, tidak akan mungkin,” ujarnya.

    Berikut adalah tabel perbedaan tugas LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti:

    Lembaga Tugas Utama
    Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Mendistribusikan royalti kepada musisi
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Menarik royalti dari pengguna (misalnya kafe, restoran)

    Jenis Royalti dan Imbauan Menkum

    Supratman menjelaskan bahwa royalti terbagi dua, yaitu analog dan digital. Royalti analog didapat dari pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe dan restoran. Sementara royalti digital berlaku melalui skema langganan aplikasi premium.

    Supratman mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran royalti. Terutama dari kalangan dunia usaha seperti restoran atau kafe.

    “Sesungguhnya kalau (royalti) yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke,” imbuhnya.

    Menkum menegaskan bahwa biaya royalti relatif murah dan tidak akan memengaruhi harga produk atau jasa. Ini sekaligus menepis anggapan yang menyatakan bahwa harga kopi akan naik karena royalti.

    “Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya karena bayaran royalti itu murah tidak sebesar yang dibayangkan orang maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang temen-temen bayar kalau berkunjung ke kafe,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    “Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus sekian ribu rupiah itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu!” pungkasnya.

  • TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan. Persiapan ini khusus untuk misi perdamaian di Gaza.

    Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI. Koordinasi akan meliputi kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    Maruli menjelaskan, proses pengiriman pasukan ke Gaza masih memerlukan koordinasi berjenjang. Koordinasi melibatkan pihak pengoordinasi misi di Gaza hingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia menegaskan TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel. Latihan ini ditujukan bagi mereka yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian.

    Fokus utama diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan. Kemampuan tersebut meliputi rekonstruksi di wilayah konflik.

    “Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” jelasnya.

    Berikut adalah beberapa fokus kemampuan yang disiapkan:

    Keahlian Relevansi Misi
    Zeni Rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur
    Kesehatan Bantuan medis dan kemanusiaan
    Logistik Dukungan operasional dan distribusi bantuan
    Komunikasi Koordinasi antarpihak dan pelaporan

    Maruli menyampaikan bahwa jumlah personel yang akan dikirimkan masih bersifat perkiraan. Belum ada keputusan final terkait angka tersebut.

    Hal itu masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan. Negosiasi dan koordinasi ini akan dilakukan di tingkat Mabes TNI.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Peran TNI AD dalam Penyiapan Pasukan

    Maruli menekankan peran TNI AD saat ini terbatas pada persiapan pasukan. Persiapan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

    Keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi berada di tingkat komando yang lebih tinggi.

    “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” ujarnya.

  • Jalan Griya Utama Kemayoran Ambles, Lalu Lintas Tersendat

    Jalan Griya Utama Kemayoran Ambles, Lalu Lintas Tersendat

    Sebagian badan Jalan Griya Utama, Kemayoran, Jakarta Utara, dilaporkan ambles. Kondisi ini menyebabkan penyempitan lajur dan mengharuskan kendaraan melintas bergantian satu jalur.

    Amblesan terjadi di jalur kiri, tepatnya dari arah Jalan Benyamin Sueb menuju Sunter. Lokasi kerusakan berada di sisi kawasan Lakeside Kemayoran.

    Kerusakan jalan diduga kuat dipicu oleh kendaraan bertonase berat. Kendaraan ini diketahui melintas di area tersebut beberapa hari sebelum amblesan terlihat jelas.

    Akibat insiden ini, sebagian badan jalan tidak dapat digunakan. Hal ini memaksa pengendara untuk mengantre dan melintas secara bergantian pada satu lajur yang tersisa.

    Untuk sementara, area jalan yang ambles telah ditandai dengan cone pembatas. Penandaan ini dilakukan sambil menunggu perbaikan dari pihak terkait guna mengembalikan fungsi jalan secara normal.

    Berikut adalah rincian informasi terkait insiden amblesan jalan tersebut:

    Lokasi Amblesan Arah Lalu Lintas Terdampak Penyebab Dugaan Status Penanganan
    Jalan Griya Utama, Kemayoran, Jakarta Utara (Sisi Lakeside) Jalur kiri dari Benyamin Sueb menuju Sunter Kendaraan bertonase berat Ditandai dengan cone, menunggu perbaikan

    Dampak langsung dari amblesan ini adalah tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Griya Utama, terutama pada jam-jam sibuk. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif.

    Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan perbaikan permanen. Ini penting untuk mencegah kemacetan lebih lanjut dan memastikan keamanan pengguna jalan.

  • Alat Berat Terjun ke Laut di Dermaga Pelindo Dumai Riau, Operator Selamat

    Alat Berat Terjun ke Laut di Dermaga Pelindo Dumai Riau, Operator Selamat

    Sebuah alat berat terjatuh ke perairan saat dioperasikan di Dermaga Pelindo Dumai, Riau. Insiden ini terjadi saat pengerjaan proyek rehabilitasi konstruksi.

    Operator alat berat dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Ia meloncat keluar saat mesin konstruksi tersebut akan terjatuh ke bawah dermaga.

    Insiden nahas ini berlangsung ketika proses rehabilitasi konstruksi Dermaga A Pelabuhan Pelindo Dumai sedang berjalan. Peristiwa ini terdokumentasi oleh ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid.

    Alat berat tersebut diduga kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya terjun bebas ke perairan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kerja ini.

    Data Insiden Kecelakaan Kerja

    Kecelakaan kerja di sektor konstruksi sering kali melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa data umum terkait insiden serupa:

    Aspek Kecelakaan Keterangan
    Lokasi Kejadian Dermaga Pelindo Dumai, Riau
    Jenis Pekerjaan Rehabilitasi Konstruksi Dermaga A
    Penyebab Alat berat kehilangan keseimbangan
    Korban Jiwa Tidak ada
    Status Operator Selamat

    Penyelidikan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan. Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti alat berat tersebut kehilangan keseimbangan.

  • Militer Israel Tewaskan Empat Orang di Rafah, Klaim Pelanggaran Gencatan Senjata Gaza

    Militer Israel Tewaskan Empat Orang di Rafah, Klaim Pelanggaran Gencatan Senjata Gaza

    Militer Israel menewaskan empat orang di Jalur Gaza bagian selatan, Rafah, Senin (9/2). Keempatnya diklaim sebagai tersangka militan yang keluar dari terowongan bawah tanah.

    Tel Aviv menyatakan para militan tersebut menyerang pasukannya setelah muncul dari terowongan. Militer Israel menyebut tindakan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap gencatan senjata Gaza.

    Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) telah memasuki fase kedua bulan lalu. Namun, rentetan kekerasan terus berlanjut di Jalur Gaza.

    Israel dan Hamas saling menuduh adanya pelanggaran. Insiden terbaru ini menambah daftar panjang kekerasan di wilayah tersebut.

    "Beberapa saat yang lalu, empat teroris bersenjata keluar dari terowongan bawah tanah dan menembak ke arah tentara-tentara di area Rafah di Jalur Gaza bagian selatan… Setelah melakukan identifikasi, pasukan menewaskan para teroris itu," sebut militer Israel dalam pernyataannya, Senin (9/2/2026), dilansir AFP dan Al Arabiya.

    Tidak ada tentara Israel yang terluka dalam serangan tersebut. Militer Israel menyebut insiden itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata" antara Israel dan Hamas.

    "Tentara Israel terus beroperasi di area tersebut untuk mencari dan menewaskan semua teroris di dalam jalur terowongan bawah tanah," kata militer Israel.

    Ketentuan Gencatan Senjata dan Respons Hamas

    Gencatan senjata Gaza fase kedua mengatur demiliterisasi Jalur Gaza. Ini termasuk perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari daerah kantong Palestina.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait gencatan senjata:

    Aspek Detail
    Fase Kedua Demiliterisasi Jalur Gaza
    Tindakan Hamas Perlucutan senjata
    Tindakan Israel Penarikan pasukan bertahap
    Mediator Amerika Serikat (AS)

    Hamas berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata adalah garis merah. Meskipun demikian, mereka telah mengindikasikan akan mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.

    Menurut para pejabat Israel, Hamas masih memiliki sekitar 20.000 petempur. Mereka juga diperkirakan memiliki sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Jalur Gaza.

    Komite teknokrat Palestina telah dibentuk untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza. Namun, hingga kini masih belum diketahui jelas bagaimana komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.