Category: Berita

  • Pemkot Serang Kucurkan Rp 48,5 Miliar Revitalisasi Alun-alun

    Pemkot Serang Kucurkan Rp 48,5 Miliar Revitalisasi Alun-alun

    Pemerintah Kota Serang mengalokasikan dana fantastis, Rp 48,5 miliar, untuk proyek revitalisasi alun-alun kota. Pembangunan megah ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

    Anggaran proyek bersumber dari APBD Kota Serang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang optimistis revitalisasi akan mengubah wajah alun-alun menjadi lebih ikonik.

    Kepala Dinas PUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan berbagai perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pemuda dan Olahraga turut dilibatkan dalam proses perencanaan ini.

    “Koordinasi ini dilakukan untuk memetakan batas kewenangan pengelolaan aset di dalam kawasan alun-alun,” kata Iwan, Senin (9/2/2026).

    Target Lelang dan Penyelesaian Proyek

    Pemerintah Kota Serang menargetkan lelang fisik pekerjaan dapat bergulir pada Maret 2026. Ini menyusul rampungnya proses lelang konsultan pengawasan yang sedang berjalan.

    “Maret baru lelang. Sebetulnya menunggu proses perencanaan dilelangnya. Setelah penandatanganan kontrak harus langsung bekerja. Penyelesaiannya harus Desember 2026,” ujar Iwan.

    Berikut adalah rincian tahapan proyek revitalisasi Alun-alun Kota Serang:

    Tahap Proyek Target Waktu
    Lelang Konsultan Pengawasan Sebelum Maret 2026
    Lelang Fisik Pekerjaan Maret 2026
    Penandatanganan Kontrak Setelah Lelang Fisik
    Mulai Pembangunan Setelah Penandatanganan Kontrak
    Penyelesaian Proyek Desember 2026

    Identitas Budaya Lokal dan Fasilitas Olahraga

    Monumen perjuangan yang kini ada akan diperbaiki. Desain baru akan mengangkat identitas budaya lokal, dengan ornamen golok khas Serang sebagai elemen utama lanskap kawasan.

    “Monumen perjuangan akan diperbaiki dan dikemas supaya menjadi ikon Kota Serang. Kalau hasil perencanaan kemarin dari LH (Lingkungan Hidup), ada kecenderungan menggunakan ornamen Golok khas Serang,” tambahnya.

    Aspek fasilitas olahraga juga menjadi perhatian. Lapangan tenis akan tetap dipertahankan berdasarkan masukan Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun, GOR bulu tangkis akan dipindahkan ke area Stadion Maulana Yusuf.

  • Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengungkapkan keyakinannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan. Suharto menduga tindak pidana tersebut terjadi jauh sebelum tunjangan hakim mengalami kenaikan.

    Suharto memaparkan proses eksekusi perkara dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan tahapan panjang yang harus dilalui dalam setiap eksekusi putusan pengadilan.

    "Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi," terang Suharto.

    Proses selanjutnya melibatkan telaah berkas sebelum Ketua PN menerbitkan aanmaning. Aanmaning adalah teguran bagi pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela.

    "Setelah aanmaning, ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana (suap yang terjadi), ini yang sedang berjalan. Nanti anda lihat, gitu. Saya yakin, 100 persen yakin, bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya," tutur Suharto.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap detail dugaan suap ini. Kasus terkait gugatan PT Karabha Digdaya (KD) soal lahan seluas 6.500 meter persegi di Depok.

    PN Depok mengabulkan gugatan tersebut pada tahun 2023, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

    Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, hingga Februari 2025, eksekusi tak kunjung terlaksana.

    PT KD berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sama pada Februari 2025.

    KPK menyebut Wayan Eka, selaku Ketua PN Depok, meminta uang Rp 1 miliar kepada PT KD untuk memperlancar eksekusi. PT KD menyepakati pemberian Rp 850 juta.

    Pada Januari 2026, Bambang, Wakil Ketua PN Depok, menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil. Resume ini menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan pada 14 Januari 2026.

    Beberapa kali penyerahan uang terjadi setelah itu. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dilakukan pada 5 Februari 2026.

    Pihak yang Terjerat Kasus Suap PN Depok

    Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap di PN Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2. Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3. Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4. Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5. Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Kenaikan Gaji Hakim

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% pada Juni 2025. Aturan ini ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Pada Februari 2026, pemerintah juga menyatakan bahwa hakim ad hoc akan menerima kenaikan gaji serupa.

  • Kapolda Riau Tegaskan Pengusutan Tuntas Pembunuhan Gajah Sumatera di Ukui Pelalawan

    Kapolda Riau Tegaskan Pengusutan Tuntas Pembunuhan Gajah Sumatera di Ukui Pelalawan

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan gajah Sumatera di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Irjen Herry menegaskan bahwa tindakan keji terhadap satwa liar yang dilindungi ini merupakan kejahatan luar biasa.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Riau saat memimpin rapat di camp PT RAPP, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (6/2). Ia mengungkapkan kemarahan mendalam atas kematian gajah berusia sekitar 40 tahun ini.

    "Kita sedih, geram, campur marah, masyarakat juga begitu. Ini adalah kejahatan yang luar biasa kepada satwa-satwa yang dilindungi," kata Irjen Herry Heryawan.

    Irjen Herry menegaskan pihaknya akan mencari pelaku, baik perorangan maupun jaringan. Para pelaku dipastikan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

    "Saya secara tegas menyampaikan apakah itu orang perorangan, jaringan atau kelompok yang telah melakukan kejahatan keji ini harus kita cari dan akan kita tuntut dengan hukuman yang seadil-adilnya," tegasnya.

    Kapolda Riau menegaskan bahwa pembunuhan, perburuan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

    Polda Riau telah membentuk tim gabungan bersama Polres Pelalawan. Tim ini berkolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, PPNS Kementerian Kehutanan (Kemenhut), serta PT RAPP. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan gajah Sumatera tersebut.

    Kapolda juga mengindikasikan kuat bahwa gajah itu sengaja dibunuh untuk diambil gadingnya.

    "Yang jelas ini dilakukan dengan sengaja dan dapat diindikasikan kuat bahwa ini sengaja dilakukan untuk mengambil gadingnya," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat dalam pengusutan kasus ini:

    Pihak Terlibat Peran
    Polda Riau Memimpin investigasi dan koordinasi
    Polres Pelalawan Dukungan investigasi di lapangan
    BKSDA Riau Data dan informasi konservasi
    PPNS Kemenhut Penegakan hukum terkait kehutanan
    PT RAPP Dukungan di lokasi kejadian
    PT ARARA Mencari kamera trap

    Gajah nahas itu ditemukan mati di areal konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Kembang Bunga. Lokasi ini berbatasan dengan area PT ARARA. Polda Riau telah berkoordinasi dengan PT ARARA untuk mencari kamera trap.

    "Saya sudah berkoordinasi dengan PT ARARA untuk sama-sama mencari kamera-kamera trap, sama yang sudah diberikan oleh RAPP," kata Kapolda.

    Penyelidikan Lapangan dan Posko Pengaduan

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan langsung turun ke lokasi kejadian pada Sabtu (7/2). Ia juga memimpin rapat bersama Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Direktorat Reskrimum Polda Riau, Polres Pelalawan, BKSDA, PPNS Kemenhut, dan pihak PT ARARA.

    Dalam rapat tersebut, Kapolda memerintahkan jajaran untuk mengerahkan human intelligent guna melacak pelaku. Polda Riau juga membuka posko aduan untuk menampung informasi dari masyarakat.

    "Dan kesempatan ini kita buka Posko juga di sini, kalau ada informasi masyarakat yang mau melaporkan silakan laporkan ke Kapolres 082175211007," katanya.

  • Kebakaran Pabrik Pestisida Ubah Sungai Jaletreng Tangerang Selatan Jadi Putih

    Kebakaran Pabrik Pestisida Ubah Sungai Jaletreng Tangerang Selatan Jadi Putih

    Aliran Sungai Jaletreng di Tangerang Selatan (Tangsel) mendadak berubah warna menjadi putih pada Senin (9/2/2026). Perubahan warna ini disebabkan dampak kebakaran gudang pabrik pestisida di Kecamatan Setu.

    Video viral di media sosial menunjukkan kondisi sungai yang sudah berwarna putih pekat. Warga diimbau tidak mengonsumsi ikan dari sungai tersebut.

    "Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya, Senin (9/2/2026).

    AKP Dhady Arsya mengungkapkan, insiden ini mengakibatkan ikan-ikan di Sungai Jaletreng mati. Air pemadaman dari Damkar mengalir ke sungai, menyebabkan perubahan warna dan dugaan kontaminasi.

    "Karena ada pemadaman api oleh Damkar, air damkar pemadaman tersebut mengalir ke Sungai Jaletreng," jelasnya.

    Dia menambahkan, masyarakat yang sempat memanen ikan di sungai diminta untuk tidak mengonsumsinya. Hal ini untuk menghindari risiko keracunan akibat potensi bahan kimia dari pestisida.

    "Imbauan bagi masyarakat yang tadi sempat memanen ikan di sungai Jaletreng untuk tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan keracunan," tambahnya.

    Kronologi Kejadian dan Penyelidikan Awal

    Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 04.30 WIB. Seorang sekuriti yang sedang berpatroli menemukan kejadian tersebut.

    Segera setelah laporan diterima, petugas pemadam kebakaran (Damkar) bergegas menuju lokasi. Mereka melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan api.

    Penyelidikan sementara mengindikasikan bahwa penyebab kebakaran diduga karena masalah kelistrikan. Sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik di gedung pabrik.

    Kapolsek Cisauk AKP Dhady memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, kerugian materiil masih dalam tahap perhitungan.

    "Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut," kata AKP Dhady.

    Berikut ringkasan peristiwa pencemaran Sungai Jaletreng:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Kejadian Sungai Jaletreng, Tangerang Selatan dan Gudang Pabrik Pestisida Taman Tekno, Setu
    Penyebab Air pemadaman kebakaran gudang pabrik pestisida mengalir ke sungai
    Dampak Lingkungan Air sungai berubah putih, ikan-ikan mati
    Dampak Kesehatan Warga diimbau tidak mengonsumsi ikan hasil panen karena potensi keracunan
    Penyebab Kebakaran Dugaan sementara hubungan arus pendek listrik
    Korban Jiwa Nihil
  • Polda Riau Rampungkan 3 Jembatan Baru, Akses Pendidikan dan Konektivitas Desa Terus Dikebut

    Polda Riau Rampungkan 3 Jembatan Baru, Akses Pendidikan dan Konektivitas Desa Terus Dikebut

    Polda Riau menunjukkan progres signifikan dalam mendukung konektivitas pedesaan dan akses pendidikan. Dari 26 proyek jembatan, sebagian besar sudah mendekati tahap penyelesaian. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebanyak 250 personel gabungan dari Satbrimob, Ditpolairud, Ditsamapta, dan Polres jajaran bekerja maraton. Memasuki hari kesebelas, Minggu (8/2/2026), progres pengerjaan total 26 jembatan mencapai 78 persen.

    Saat ini, tiga jembatan telah rampung 100 persen. Jembatan tersebut meliputi Jembatan Gang Danau Toba di Kota Dumai, serta dua jembatan di Indragiri Hulu (Inhu), yaitu Jembatan Desa Belimbing dan Jembatan Dusun III Pasir Bongkal.

    Sebanyak 11 titik proyek lainnya sudah memasuki tahap finishing dengan progres 90-98 persen. Proyek-proyek ini termasuk Jembatan Buatan I Koto Gasib (Siak) dan Jembatan Gantung Tanjung Betung (Rohul).

    Tahap konstruksi menengah dengan progres 40%-85% ditemukan di enam titik. Pengerjaan ini didominasi oleh jembatan beton di Pelalawan dan renovasi sekolah di Inhil.

    Sementara itu, lima titik proyek berada dalam tahap konstruksi awal, di bawah 40%. Hal ini disebabkan oleh tantangan geografis yang berat di Bengkalis dan Inhil. Selain itu, satu titik di Muara Petai, Kuansing, masih dalam proses persiapan teknis.

    Selain pembangunan jembatan, Polda Riau juga memperbaiki bangunan sekolah di SDN 020 Sapat, Kuala Indragiri, Inhil. Pengerjaan ini terpadu antara jembatan akses dan ruang kelas. Pembangunan jembatan sekolah telah mencapai 93%, sementara renovasi gedung sekolah 83%.

    “Fokus kami adalah menjamin keselamatan anak-anak sekolah. Tidak boleh ada lagi siswa yang terhambat pendidikannya karena akses jalan yang rusak atau berbahaya,” kata Dansat Brimob Polda Riau selaku Kasatgas Darurat Jembatan, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa, Senin (9/2/2026).

    Berikut rincian progres pengerjaan jembatan di wilayah hukum Polda Riau:

    Progres Pengerjaan Jumlah Titik Lokasi Utama
    100% Rampung 3 Dumai, Indragiri Hulu
    90%-98% (Finishing) 11 Siak, Rokan Hulu
    40%-85% (Menengah) 6 Pelalawan, Indragiri Hulu
    Dibawah 40% (Awal) 5 Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuansing

    Tantangan dan Mitigasi di Lapangan

    Satgas melaporkan beberapa kendala alam yang dinamis. Fenomena pasang surut air laut di Inhil dan Meranti, serta intensitas hujan tinggi di Pelalawan dan Rohul, menjadi hambatan utama pengecoran pondasi.

    Di Bengkalis, personel Satgas bahkan harus mengirim material melalui jalur sungai yang bergantung pada debit air. Ini untuk membangun Jembatan Temiang, yang progresnya baru 24%.

    Kendala-kendala ini berhasil dimitigasi dengan menambah durasi kerja hingga 9-12 jam per hari pada cuaca cerah.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan pentingnya pemerataan akses. Masyarakat di pelosok desa berhak merasakan kemudahan mobilitas yang sama dengan masyarakat perkotaan.

    “Ada keadilan yang harus kita bangun di situ. Saudara-saudara kita di daerah berhak memiliki dan merasakan akses yang mudah, sama seperti di tempat lain,” tegas Kapolda, Rabu (28/1).

    Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertajuk 'Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan' ini diharapkan memberikan kemudahan akses dan konektivitas. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    “Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi akses konektivitas antardesa untuk membuat bagaimana akses pendidikan, kesehatan, petani-petani yang akan ke kebun, anak-anak yang akan ke sekolah itu dapat terhubung dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

  • Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Irvian Bobby Mahendro, yang dijuluki 'sultan' Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diduga menggunakan rekening adik iparnya, Nova Alisa Putri, untuk transaksi. Rekening tersebut kemudian diminta ditutup oleh istri Bobby, Fitri, saat saldonya tersisa Rp 20 ribu.

    Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026). Nova Alisa dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK.

    Jaksa mencecar Nova Alisa mengenai penutupan rekening dan penarikan uang sebesar Rp 4,4 miliar. Nova mengaku penutupan rekening atas perintah istri Irvian Bobby Mahendro.

    "Ini terkait dengan penutupan rekening ini. Ini sampai bawah sudah habis rekeningnya nih," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026).

    "Iya, penutupan rekening saya cuman ambil puluhan (juta) sih, Pak, nggak sampai miliar," jawab Nova.

    "Perintah dari Bu Fitri (istri Irvian) karena sudah tidak lagi dipakai rekening saya," kata Nova.

    Ketika ditanya tentang sisa saldo, Nova mengatakan bahwa saldonya hanya Rp 20 ribu sebelum ditutup.

    "Setahu Saudara, saat itu ada saldonya tidak rekening Saudara itu?" tanya jaksa.

    "Waktu itu saldonya tinggal Rp 20 ribu, Pak," jawab Nova.

    "Dari mana Saudara tahu tinggal Rp 20 ribu," tanya jaksa.

    "Jadi sebelum saya nutup itu, saya mengecek dulu saldonya, lalu saya tutup," ucap Nova.

    Irvian Bobby merupakan salah satu terdakwa dalam kasus korupsi sertifikasi K3. Ia disebut sebagai koordinator kasus tersebut dan dikenal dengan sebutan 'sultan' Kemnaker.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi K3 Kemnaker

    Sebutan 'sultan' terhadap Irvian diungkap oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Setyo menyebut Wamenaker Immanuel Ebenezer yang memanggil Irvian dengan istilah 'sultan' karena memiliki banyak uang.

    Kasus ini melibatkan total 11 terdakwa. Berikut adalah daftar nama para terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1. Immanuel Ebenezer atau Noel Eks Wamemaker
    2. Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3. Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4. Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5. Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6. Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7. Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8. Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9. Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10. Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11. Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Gudang Pabrik Pestisida di Setu Tangsel Terbakar, Petugas Kesulitan Padamkan Api Kimia

    Gudang Pabrik Pestisida di Setu Tangsel Terbakar, Petugas Kesulitan Padamkan Api Kimia

    Gudang pabrik pestisida di Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terbakar hebat pada Senin (9/2/2026) dini hari. Petugas pemadam kebakaran menghadapi tantangan serius lantaran sumber api berasal dari bahan kimia.

    Upaya pemadaman sempat terkendala karena penggunaan air tidak efektif. Akibatnya, petugas terpaksa mengerahkan dua truk pasir untuk mengendalikan kobaran api.

    Tantangan Pemadaman Api Kimia

    Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, menjelaskan bahwa jenis bahan yang terbakar memerlukan metode pemadaman khusus. Api baru bisa dijinakkan setelah tujuh jam proses pemadaman yang intensif.

    "Karena yang terbakar kimia, ada yang tidak bisa dipadamkan dengan air, kemudian kami gunakan pasir kurang lebih 2 truk engkel," kata AKP Dhady Arsya, Senin (9/2/2026).

    Saat ini, petugas masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang bisa memicu kebakaran susulan.

    "Setelah 7 jam pemadaman api dapat dipadamkan. Sekarang proses pendinginan," ujarnya.

    Kronologi dan Penyebab Kebakaran

    Insiden kebakaran dilaporkan pada pukul 04.30 WIB. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang petugas sekuriti yang sedang berpatroli.

    Setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi. Mereka bekerja keras untuk memadamkan api yang sudah membara.

    Waktu Kejadian Keterangan
    04.30 WIB Kebakaran dilaporkan oleh sekuriti.
    7 jam pemadaman Api berhasil dipadamkan.
    Saat ini Proses pendinginan berlangsung.

    Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh masalah kelistrikan. Korsleting listrik menjadi penyebab sementara peristiwa nahas ini.

    "Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut," kata AKP Dhady.

    AKP Dhady memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, total kerugian materiil akibat kebakaran masih dalam perhitungan pihak berwenang.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka tidak hadir karena alasan sakit.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengonfirmasi pemeriksaan ini kepada wartawan. "Pemanggilan sudah dilayangkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait petinggi PT DSI. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Senin (9/2/2026).

    Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA, MY, dan AR. TA menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI.

    MY merupakan mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Sementara itu, AR berposisi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Ade Safri menjelaskan, TA dan AR diperiksa hari ini. "Satu tersangka atas nama TA, yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," jelasnya.

    Penelusuran Aliran Dana dan Penjeratan Pasal

    Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana dan aliran dana yang terjadi. "Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," tutup Ade Safri.

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    No. Pasal Undang-Undang
    1 Pasal 488, 486, 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2 Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    3 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    4 Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Pencucian Uang)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    Optimalisasi Penelusuran Aset

    Penyidik saat ini tengah mengoptimalkan penelusuran aset. Metode follow the money digunakan untuk mengidentifikasi harta para tersangka. Tujuannya adalah memulihkan kerugian para korban.

    "Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," pungkas Ade Safri.

    Sebagai informasi, Bareskrim Polri mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

  • Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan jembatan dibangun dengan aman. Ini untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan maut akibat penggunaan jembatan darurat.

    Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang merupakan respons atas insiden memilukan pada Juli 2025. Seorang ibu meninggal dunia dan anaknya luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motor di jembatan darurat yang sempit.

    Sejak insiden tersebut, warga setempat hidup dalam kekhawatiran. Padahal, akses penghubung antarwilayah ini sangat vital bagi aktivitas sehari-hari mereka.

    Andre Rosiade hadir didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi. Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, serta anggota DPRD Pessel dari Partai Gerindra, Andra Respati.

    Andre berdialog langsung dengan warga di lokasi. Warga menyampaikan harapan besar agar jembatan benar-benar dibangun kuat dan aman.

    "Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang diharapkan menjadi simbol kehadiran negara, sekaligus penegasan bahwa keselamatan warga adalah prioritas, dan tragedi serupa tidak boleh terjadi lagi," kata Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Senin (9/2/2026).

    Andre menjelaskan, progres pembangunan jembatan saat ini telah mencapai 21%. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

    Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp7,4 miliar. Jembatan memiliki bentangan 40 meter dan ditinggikan 1,5 meter dari struktur sebelumnya.

    Ketinggian jembatan baru ini untuk memastikan keamanan dari air pasang atau banjir bandang (galodo).

    "Saya berharap kalau jembatan ini sudah selesai, mohon dijaga bersama. Mencari anggarannya tidak mudah. Inilah komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk memperhatikan pembangunan di Pesisir Selatan," kata Andre kepada Wali Nagari Koto Rawang Derijol.

    Dukungan dan Apresiasi dari Berbagai Pihak

    Kepala BPJN Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, menyebutkan pembangunan jembatan Koto Rawang adalah bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Andre Rosiade untuk Pesisir Selatan.

    Saat ini, terdapat lima jembatan gantung di wilayah tersebut yang sedang dan akan dibangun. Tiga di antaranya dalam tahap pengerjaan, dan dua lainnya segera masuk proses tender.

    "Untuk jembatan Koto Rawang ini anggarannya Rp7,4 miliar dan akan segera dituntaskan agar bisa kembali digunakan masyarakat dengan aman," ujar Andi, Senin (9/2/2026).

    Wali Nagari Koto Rawang, Derijol, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

    Menurutnya, jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena selama ini warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dengan risiko tinggi.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade. Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga segera selesai dan bisa digunakan warga," kata Derijol.

    Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi. Ia menegaskan pembangunan jembatan gantung ini sangat dinantikan masyarakat.

    Risnaldi berharap jembatan ini menjadi solusi permanen atas persoalan akses dan keselamatan warga.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade, Pak Menteri PU, dan Kepala BPJN. Semua warga sudah lama menanti jembatan ini selesai," ujarnya.

    Informasi Proyek Jembatan Gantung Koto Rawang

    Deskripsi Detail
    Lokasi Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
    Progres Pembangunan 21%
    Target Rampung Agustus 2026
    Nilai Anggaran Rp7,4 Miliar
    Bentangan Jembatan 40 Meter
    Peninggian Struktur 1,5 Meter (dari struktur sebelumnya)
  • Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Dicecar Jaksa Soal Penarikan Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Dicecar Jaksa Soal Penarikan Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Irvian Bobby Mahendro, adik ipar 'sultan' Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kini menjadi sorotan. Nova Alisa Putri, adik ipar Bobby, bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi sertifikasi K3.

    Jaksa mencecar riwayat penarikan uang fantastis, mencapai Rp 4,4 miliar, dari rekening Nova. Bobby sendiri adalah terdakwa kasus pemerasan sertifikasi K3.

    Nova, staf administrasi PT Centra Adminikasi, juga merupakan adik dari istri Bobby. Rekening bank Nova diakui dipinjam Bobby untuk berbagai transaksi.

    Jaksa mempertanyakan penarikan uang Rp 4,4 miliar di rekeningnya. Nova mengaku tidak mengetahui transaksi tersebut.

    "Kemudian terkait dengan yang Rp 4 miliar berapa tadi? Rp 4 miliar 400 (juta)," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026).

    "Kami tunjukkan juga di mutasi rekening, halaman 368, 22 Oktober. Ini yang tarikan tunai ini, yang dimaksud oleh rekan kami tadi sebesar Rp 4 miliar 400 (juta), di mana rinciannya 22 Oktober ada penarikan sebesar Rp 2 miliar, kemudian 23 Oktober sebesar Rp 2.400.000.000. Ini Saudara tidak tahu?" lanjut jaksa.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova.

    Nova mengemukakan alasannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengaku keterangannya didesak oleh penyidik KPK.

    "Tapi keterangan Saudara yang nomor 17 ini bunyi loh," kata jaksa.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    "Didesak siapa?" tanya jaksa.

    "Didesak oleh penyidik," jawab Nova.

    Nova menjelaskan penyidik KPK terus mencecar dirinya. Desakan itu, menurut Nova, membuatnya mengakui penarikan, yang kemudian tertuang dalam BAP.

    "Didesak oleh penyidik kok bisa bercerita sejelas ini? Didesak bagaimana?" kata jaksa.

    "Ditanya kalau 'Mbak Nova pernah narik uang 4 miliar nggak?'. (Saya jawab) Saya tidak pernah. Saya sudah jawab berkali-kali, tetapi masih didesak. Ya sudah, saya jawab, apa namanya, nggak tahu Pak, gitu. Saya tidak pernah penarikan sebanyak itu," jawab Nova.

    Modus Rekening Nominee

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengungkap penggunaan rekening atas nama orang lain. Irvian Bobby Mahendro (IBM) menampung uang diduga hasil pemerasan.

    Uang tersebut terkait kasus pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bobby menggunakan beberapa rekening nominee.

    "Benar bahwa saudara IBM ini memiliki beberapa rekening nominee. Salah satunya adalah tadi dia membeli," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Tiga rekening bukan atas nama Irvian digunakan untuk menampung total Rp 69 miliar. Penerima manfaat nominee ini adalah saudaranya dan staf.

    "Kalau tidak salah, ada 3 rekeningnya ya nominee-nya itu ada saudaranya dari pihak ininya, kemudian juga ada stafnya," kata dia.

    "Nilainya Rp 69 M itu yang khusus ada di Saudara IBM ini," tambahnya.

    Julukan 'Sultan' Irvian Bobby

    Istilah 'sultan' untuk Irvian diungkap oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Setyo mengatakan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang menjuluki Irvian 'sultan' karena kekayaan yang besar.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi Sertifikasi K3

    Kasus ini melibatkan 11 terdakwa. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi sertifikasi K3.

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia