Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan rekayasa klasifikasi komoditas untuk menghindari aturan ekspor.
Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, menyatakan tiga tersangka adalah penyelenggara negara, sisanya berasal dari pihak swasta. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.
Modus operandi yang diungkap Kejagung adalah penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO). CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME).
Penggunaan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO dilakukan. Ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO dan kewajiban negara.
“Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).
“Hal ini terjadi karena ada penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komunitas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat,” lanjutnya.
Modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi biaya keluar. Ada juga dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.
“Kemudian modus berikutnya meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO serta mengurangi kewajiban biaya keluar dan pemungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara sehingga pemungutannya menjadi lebih jauh lebih rendah,” ucapnya.
“Serta adanya feedback tau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluruskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komunitas strategis yang di tengah rasa dan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu di antaranya adanya kehilangan penerimaan negara. Kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO dan ketiga terganggunya tata kelola komunitas strategis nasional,” jelasnya.
Kerugian Negara dan Daftar Tersangka
Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam penghitungan. Namun, estimasi sementara mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.
Angka tersebut hanya kerugian keuangan negara. Potensi kerugian perekonomian negara juga sedang dihitung. Syarief menyebut perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.
Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:
| No. | Nama Tersangka | Jabatan/Peran |
|---|---|---|
| 1 | LHB | Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian RI. |
| 2 | FJR | Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) / Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT (2024-sekarang). |
| 3 | MZ | Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. |
| 4 | ES | Direktur PT. SMP, PT. SMA, dan PT. SMS. |
| 5 | ERW | Direktur PT. BMM. |
| 6 | FLX | Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP. |
| 7 | RND | Direktur PT. TAJ. |
| 8 | TNY | Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International. |
| 9 | VNR | Direktur PT Surya Inti Primakarya. |
| 10 | RBN | Direktur PT CKK. |
| 11 | YSR | Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP. |
Para tersangka dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.









