Category: Bisnis

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Angkat Bicara Soal Kekosongan Stok Shell di SPBU

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Angkat Bicara Soal Kekosongan Stok Shell di SPBU

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu kekosongan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan swasta Shell. Bahlil menegaskan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis di dalam negeri, mulai dari bensin hingga solar, saat ini sangat melimpah.

    Persoalan ketiadaan stok bensin pada Shell, menurut Bahlil, merupakan murni urusan bisnis antarperusahaan (business to business).

    "Saya pikir semuanya ada ya RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B2B aja," beber Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil enggan berkomentar saat ditanya mengenai izin impor BBM Shell yang belum diterbitkan Kementerian ESDM.

    "Nanti coba saya cek ya," ujarnya singkat.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, sebelumnya telah menyatakan izin impor Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2026 untuk SPBU Shell masih dalam proses evaluasi. Hal ini disebabkan pengajuan kuota oleh Shell belum final.

    "Kalau yang Shell khusus masih dievaluasi. Kita evaluasi juga pada saat mereka order. Kan kemarin tuh tahun 2025 tuh ini sudah order, ini udah order. Nah ini ada yang nggak order-order, kita evaluasi dong," ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026) yang lalu.

    Laode menjelaskan proses evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan badan usaha terhadap aturan dan kebutuhan pasar.

    Terkait potensi penambahan kuota impor, Laode menyampaikan pemberian kuota impor akan serupa dengan skema tahun 2025.

    "Kuota saya jawab satu kata mirip tahun 2025," kata Laode.

    Pada tahun 2025, kuota impor BBM swasta mengalami peningkatan sebesar 10% dibanding tahun 2024.

    Kebijakan Izin Impor BBM Per Enam Bulan

    Laode menambahkan, izin impor BBM untuk tahun ini akan diberlakukan setiap enam bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi fleksibilitas kepada pemerintah dalam memantau dinamika konsumsi BBM nasional.

    Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan kepastian waktu bagi badan usaha untuk mengajukan perpanjangan izin. Ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan pasokan di pasar.

    Jenis BBM Ketersediaan Status
    RON 92 Ada Melimpah
    RON 95 Ada Melimpah
    RON 98 Ada Melimpah
    Solar Ada Melimpah
    Izin Impor Shell Belum Diberikan Sedang Dievaluasi
  • Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    PT Pertamina (Persero) mengumumkan rencana strategis untuk melepas 38 anak usaha yang tidak bergerak di sektor minyak dan gas (migas) pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari program penataan bisnis atau streamlining yang sedang dijalankan perusahaan.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dilepas tersebut bergerak di berbagai sektor. Sektor tersebut mencakup perhotelan, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga asuransi.

    Agung Wicaksono menyebut, bisnis rumah sakit milik Pertamina yang selama ini dikelola oleh Indonesia Healthcare Corporation (IHC) akan diambil alih pengelolaannya oleh Danantara.

    “Di tahun ini ada 38 lagi pipeline, termasuk sekitar 12 perusahaan yang tergabung dalam grup rumah sakit IHC. IHC ini kita sudah dengan Danantara mencapai kesepakatan terkait value-nya berapa, dan ini nanti akan dilanjutkan prosesnya, sehingga sekitar 38 plus rumah sakit ini yang sudah kita siapkan,” ujar Agung di kawasan Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    “Tapi sekali lagi, kita siap dari Danantara, kalau nanti ada arahan lebih lanjut kita akan jalankan,” sambungnya.

    Merger Pelita Air dengan Garuda Indonesia

    Rencana penggabungan maskapai Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia juga masuk dalam agenda tahun ini. Hal ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Asset Management.

    “Pelita salah satunya, hotel-hotel salah satunya bagian dari Patra Jasa, hotel-hotelnya saja sedang dibahas dengan grup Danantara yaitu Hotel Indonesia Nature di bawah Injourney untuk sekarang dengan operatorship dulu hotelnya, tapi nanti kemudian kita akan lakukan juga prosesnya,” terang Agung.

    Adapun daftar sektor yang terdampak adalah:

    Sektor Entitas Perusahaan Keterangan
    Rumah Sakit Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Akan dikelola oleh Danantara
    Maskapai Penerbangan Pelita Air Akan digabungkan dengan Garuda Indonesia
    Perhotelan Bagian dari Patra Jasa (Hotel Indonesia Nature) Dibahas dengan grup Danantara dan Injourney
    Asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) Dibahas dengan Indonesia Financial Group (IFG)

    Pemindahan Kepemilikan Asuransi Tugu Pratama

    Unit bisnis Pertamina lainnya yang akan dilepas adalah di sektor asuransi, yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU). Proses pemisahan ini sedang dalam pembahasan dengan Indonesia Financial Group (IFG).

    “Satu lagi adalah asuransi, kita punya TUGU dibahas dengan IFG. Tapi kita juga ingin pastikan asuransi ini tetap men-support migas karena ini penting sekali untuk peningkatan resiko,” jelas Agung.

    Agung menambahkan, dari total 257 perusahaan di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya telah berkurang menjadi 242. Hal ini menunjukkan pengurangan sebanyak 15 perusahaan. Di antaranya adalah 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina.

  • Toko di Denpasar Raup Untung dari Pernak-Pernik Imlek 2026

    Toko di Denpasar Raup Untung dari Pernak-Pernik Imlek 2026

    Sejumlah toko di Denpasar turut memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026 dengan menjual pernak-pernik edisi khusus. Beragam hiasan bernuansa Imlek, mulai dari lampion, gantungan dinding, hingga angpao, dipajang di rak depan toko.

    Para pedagang mencatat bahwa pembeli mayoritas berasal dari pelaku usaha. Toko Mutiara Bali dan Toko Satria Accessories di kawasan Denpasar Utara menjadi tujuan utama.

    Pembeli datang dari berbagai sektor seperti hotel, kafe, restoran, bank, showroom mobil dan motor, hingga sekolah.

    Andi Wijaya, generasi kedua penerus Toko Mutiara Bali, menjelaskan jenis barang yang paling diminati. Pembeli banyak mencari lampion dan gantungan dengan makna kelimpahan.

    "Mereka banyaknya beli lampion, ada juga gambar dan gantungan menarik yang tulisannya maknanya menarik kelimpahan, rezeki lancar, keturunan baik, generasi berikutnya masih menikmati hidup," tutur Andi Wijaya, Selasa (11/2/2026).

    Meski Imlek tahun ini adalah Tahun Kuda, toko-toko lebih memilih ornamen dekorasi bersifat umum. Strategi ini menyesuaikan permintaan pasar.

    Tujuannya adalah menghindari kelebihan stok yang berisiko tidak terjual. "Rata-rata kan tergantung, ada yang mereka hanya melengkapi. Kalau usang baru beli lagi," tambah Wijaya.

    Persiapan dan Tren Penjualan

    Toko-toko mengantisipasi penjualan edisi spesial Imlek dengan persiapan satu hingga dua bulan sebelumnya. Waktu ini digunakan untuk pengecekan kualitas barang, penentuan harga, serta penataan produk.

    Barang-barang yang dijual merupakan impor dari China. "Barang impor dari China, bukan lokal. Tapi importirnya yang paling besar kan di Jakarta-Surabaya. Kami ambil ke sana, terus kami jual lagi. Makanya kadang-kadang kalau hotel rekwes mendadak, kami nggak bisa," jelas Wijaya.

    Selain itu, jadwal hari raya lain yang berdekatan juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan penjualan. Hal ini agar lebih terstruktur dan efektif.

    "Setelah hari H udah kami ake down, apalagi nanti berbarengan dengan bulan Ramadan. Kami kan sudah pasang banner, semoga masyarakat bisa mengenal bahwa toko juga menyediakan ragam hiasan lain, ngikutin event juga, nggak cuma Natal," ungkap Store Manager Toko Satria Accessories, Rodatul Laela.

    Laela juga menambahkan adanya perbedaan tren pembelian dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan terlihat dari jenis produk yang paling diminati konsumen.

    Tahun ini, lampion lampu lebih disukai karena lebih awet dan bisa menyala. "Tahun ini customer lebih senang dengan lampion lampu, jadi lebih awet dan bisa nyala juga. Kalau lampion biasa ditaruh di luar kan rawan rusak," jelas Laela.

    Berikut perbandingan tren penjualan pernak-pernik Imlek:

    Tahun Produk Paling Diminati Alasan
    Sebelumnya Lampion Biasa Kurang Awet
    Tahun Ini Lampion Lampu Lebih Awet dan Bisa Menyala

    Terkait harga, toko-toko mengaku tidak melakukan perubahan signifikan. Harga tetap dijaga agar sesuai dengan kondisi pasar yang ada.

    "Mungkin untuk stok sisa, atau kalau pembelian dalam jumlah besar, kita ada harga sendiri," tambah Laela.

  • Pemerintah Konsolidasikan BUMN Galangan Kapal, PT PAL Jadi Induk

    Pemerintah Konsolidasikan BUMN Galangan Kapal, PT PAL Jadi Induk

    Pemerintah tengah menggodok rencana konsolidasi BUMN galangan kapal. PT PAL Indonesia diproyeksikan menjadi induk perusahaan dari entitas-entitas di sektor tersebut.

    Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri maritim nasional. Selain itu, konsolidasi diharapkan mampu menyehatkan kondisi keuangan perusahaan yang tengah menghadapi beragam persoalan.

    Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, angkat bicara mengenai nasib pegawai setelah pembentukan holding. Menurutnya, seleksi ketat akan dilakukan.

    "Kita harus realistis dan kita harus menghasilkan satu tim yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Yang tidak hanya sekadar mengumpulkan orang. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangun industri maritim dan ekosistemnya," kata Kaharuddin, Rabu (11/2/2026), di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat.

    Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan dipertahankan. Skema ini masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun ini.

    Kaharuddin menambahkan, diskusi terus berjalan guna memastikan konsolidasi tidak menciptakan beban baru bagi perusahaan. Ini menjadi perhatian utama pemerintah.

    Tujuan Penyehatan Keuangan BUMN

    Penggabungan ini ditujukan untuk mengatasi masalah keuangan yang melilit beberapa BUMN galangan kapal. PT PAL terus berkoordinasi dengan Danantara Indonesia.

    "Tentunya tujuan merger ini sekaligus karena boleh dikatakan BUMN, galang kapal lain memiliki kendala, salah satu terbesar adalah kendala keuangan. Sehingga memang tujuan ini adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu, dari galang-galang kapal," terang Kaharuddin.

    Daftar BUMN Galangan Kapal yang akan Dikonsolidasi
    Nama Perusahaan Keterangan
    PT PAL Indonesia (Persero) Induk Perusahaan
    PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (DKS) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Air Kantung Anggota Konsolidasi

    Mekanisme penyelamatan keuangan juga dibahas bersama Danantara. Skema ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    PT PAL sebagai Induk Perusahaan

    Danantara akan mengonsolidasikan sejumlah BUMN di sektor galangan kapal. Sesuai rencana, PT PAL Indonesia akan menjadi induk perusahaan galangan kapal BUMN.

    Saat ini, perusahaan galangan kapal BUMN selain PT PAL meliputi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

  • Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    PT Pertamina (Persero) terus melakukan penataan bisnis anak-anak usahanya. Dari total 257 perusahaan yang semula berada di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya berkurang menjadi 242 perusahaan.

    Pengurangan 15 perusahaan ini merupakan bagian dari upaya streamlining. Tujuannya adalah memperkuat dan menyolidkan kinerja entitas Pertamina.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan informasi ini setelah bertemu COO Danantara Dony Oskria beberapa waktu lalu.

    "Beliau (COO Danantara Dony Oskaria) sampaikan pesan Pak Presiden Prabowo, salah satunya terhadap BUMN adalah bagaimana BUMN yang saat ini totalnya itu ada sekitar 1.044 perusahaan, ini bisa disederhanakan, dirampingkan sehingga menjadi semakin kuat dan solid," ujar Agung dalam acara kick-off Media Site Visit Kick Off Green Terminal Tanjung Sekong di Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    Agung menambahkan, sekitar 25% dari total perusahaan BUMN tersebut berada di bawah Pertamina.

    "Dari 1.000 sekian itu, 25%-nya ada di Pertamina, 257 perusahaan. Saya kemarin melaporkan bahwa 2025 sejak saya masuk dan kemarin 2026, dari 257 sekarang sudah menjadi 242. Jadi ada 15 perusahaan yang berkurang. Di antaranya adalah ada 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) di tempatnya Pak Eka, yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina," tambahnya.

    Pengurangan jumlah perusahaan ini bukanlah penutupan bisnis. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari proses integrasi. Integrasi ini dilakukan ke dalam Subholding Downstream yang resmi beroperasi sejak 1 Februari lalu.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pertamina.

    "Artinya yang namanya penataan, yang namanya streamlining, ini dilakukan semata-mata bukan untuk menghilangkan bisnis Pertamina, tapi menata agar bisnis Pertamina ini dijalankan dengan lebih solid, lebih efisien, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan," ujarnya.

    Fokus pada Sektor Energi

    Agung menjelaskan bahwa anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor energi akan tetap dipertahankan. Prioritas utama adalah menjaga core bisnis Pertamina.

    Sementara itu, anak perusahaan yang tidak bergerak di sektor energi akan dipisahkan. Ini untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada inti bisnis.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas memberikan kontribusi maksimal.

    Sinergi Antar Perusahaan

    Agung menekankan pentingnya sinergi antar perusahaan di bawah Pertamina. Tanpa sinergi, langkah penataan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

    Sinergi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan efisiensi.

    Tahun Jumlah Perusahaan Pertamina Perubahan Keterangan
    Sebelum 2025 257 – Jumlah awal anak perusahaan
    2026 242 Berkurang 15 Setelah streamlining dan integrasi

    "Misalkan kesehatan, bicara terkait misalkan airline, walaupun kita memang sangat senang dan sangat bangga terbang dengan Pelita, tapi karena ini bukan bagian dari core Pertamina maka ini akan kita selaraskan, kita akan lepaskan ke Danantara dan dikelompokkan sesuai dengan industrinya," terang Agung.

  • Pertamina Mulai Proyek World Class Green Terminal LPG Tanjung Sekong

    Pertamina Mulai Proyek World Class Green Terminal LPG Tanjung Sekong

    PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Energy Terminal, resmi memulai inisiatif pengembangan Terminal LPG Tanjung Sekong. Proyek ini bertujuan menjadikan terminal tersebut World Class Green Terminal, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Inisiatif ini merupakan bagian penting dari program Environment, Social & Governance (ESG) Pertamina. Kick off Green Terminal ini menandai dimulainya pelaksanaan assessment Green Terminal Label Certification (GTLC).

    Penilaian GTLC akan dilakukan pada delapan pilar utama yang menjadi syarat standar green terminal. Fokus utama dalam inisiatif ini adalah penguatan pilar transisi energi.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa genset berbasis fosil di Terminal LPG Tanjung Sekong akan diganti. Penggantinya adalah hidrogen yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Gunung Tiga, Lampung, yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE).

    “Hari ini dengan adanya launching atau kick-off Green Terminal ini menunjukkan bisnis Pertamina itu adalah bisnis yang berkelanjutan, yang sustainable,” ujar Agung dalam acara Media Site Visit Kick Off Green Terminal Tanjung Sekong di Cilegon, Banten, Selasa (11/2/2026).

    “Karena pertama, ini terminal untuk LPG, tapi memenuhi prinsip-prinsip dari Green Terminal. Nanti akan mendapatkan certification dari Green Terminal,” tambahnya.

    Peran Strategis Terminal Tanjung Sekong

    Agung Wicaksono menegaskan bahwa Terminal Tanjung Sekong memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Saat ini, terminal tersebut berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi LPG.

    Terminal LPG Tanjung Sekong memasok sekitar 40% kebutuhan LPG nasional. Peran strategis ini menjadikannya salah satu fasilitas energi penting bagi Pertamina.

    “Terminal Tanjung Sekong sendiri merupakan salah satu terminal energi strategis Pertamina yang saat ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi LPG yang memenuhi 40% kebutuhan LPG nasional, memegang peran vital dalam mendukung ketahanan energi,” terang Agung.

    Roadmap dan Target Implementasi

    Direktur Operasi Pertamina Energy Terminal, Rangga Raditya, menjelaskan pihaknya telah menyusun Roadmap Green Terminal. Target penyelesaian pelaksanaan ini secara bertahap hingga tahun 2027-2028.

    Pada Februari 2025, Pertamina Energy Terminal (PET) telah melaksanakan workshop bersama Bureau Veritas, lembaga sertifikasi internasional. Workshop ini membahas inisiatif Green Terminal Label Certification (GTLC).

    Dalam agenda tersebut, PET sudah melakukan initial self-assessment. Terminal Tanjung Sekong berhasil memperoleh skor sementara 86%.

    “Yang mencerminkan satu posisi dasar bahwa pemenuhan ini sudah bisa menjadi tonggak penting bagi kami di PET dalam menyusun rencana selanjutnya untuk perbaikan yang lebih fokus, terukur, dan terarah,” kata Rangga.

    Langkah Selanjutnya dalam Sertifikasi

    Setelah kick-off, proses selanjutnya adalah sourcing partner untuk pelaksanaan GTLC. Pada kuartal II 2026, akan dilakukan self-assessment dengan partner tersebut, termasuk kunjungan langsung ke masing-masing terminal.

    Kunjungan ini akan membandingkan hasil self-assessment awal dengan implementasi di lapangan. Tujuannya untuk melihat tingkat pemenuhan standar GTLC di setiap wilayah operasional PET.

    Pada kuartal III 2026, dilaksanakan benchmarking hasil pemenuhan standar dengan pemegang sertifikasi GTLC lainnya. Hal ini untuk memperkaya referensi dan memastikan penyelarasan terhadap standar internasional.

    Berikut adalah tabel ringkasan tahapan sertifikasi Green Terminal Label Certification (GTLC) untuk Terminal LPG Tanjung Sekong:

    Tahapan Waktu Pelaksanaan Deskripsi Kegiatan
    Workshop GTLC Februari 2025 Bersama Bureau Veritas, melakukan initial self-assessment.
    Kick-off & Sourcing Partner Hari ini (11/2/2026) Resmi memulai inisiatif dan mencari mitra pelaksana GTLC.
    Self-Assessment dengan Partner Kuartal II 2026 Kunjungan langsung ke terminal untuk komparasi dan verifikasi implementasi.
    Benchmarking Kuartal III 2026 Membandingkan hasil dengan pemegang sertifikasi GTLC lain.
    Penyusunan Roadmap Lanjutan Kuartal IV 2026 Menyusun rencana pemenuhan gap berdasarkan penilaian GTLC.
    Penyelesaian Program 2027-2028 Melalui quick-win program, termasuk Green Hydrogen pilot project.

    “Selanjutnya, pada kuartal IV tahun 2026, kami akan menyusun satu roadmap lanjutan untuk pemenuhan gap berdasarkan hasil penilaian GTLC,” tutur Rangga.

    Pelaksanaan tersebut direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2027-2028 melalui berbagai program quick-win PET. Salah satu program utamanya adalah Green Hydrogen pilot project execution.

  • Perajin Dupa di Lumajang Banjir Pesanan Jelang Imlek

    Perajin Dupa di Lumajang Banjir Pesanan Jelang Imlek

    Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, para perajin dupa di Lumajang, Jawa Timur, merasakan berkah. Produksi dupa meningkat tajam untuk memenuhi tingginya permintaan.

    Salah satu perajin yang merasakan dampak positif ini adalah Bunaji, warga Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Ia bersama para pekerjanya kini kewalahan melayani pesanan.

    Bunaji mengungkapkan bahwa pesanan dupanya melonjak hingga 50 persen dibandingkan hari-hari biasa. Peningkatan ini terjadi seiring dengan datangnya momentum Imlek.

    Setiap harinya, Bunaji mampu memproduksi sekitar 120 kilogram dupa. Proses produksi dilakukan dengan menggunakan mesin, sehingga kualitas dupa tetap terjaga.

    Setelah diproduksi, dupa-dupa tersebut akan dikeringkan secara alami di bawah terik matahari. Metode ini diyakini dapat menghasilkan dupa dengan kualitas terbaik.

    Berikut adalah perbandingan produksi dupa Bunaji:

    Waktu Jumlah Produksi (kg/hari) Persentase Peningkatan
    Hari Biasa 80 –
    Menjelang Imlek 120 50%

    Bunaji memproduksi beberapa jenis dupa, antara lain dupa berbahan baku kayu dan dupa berbahan baku arang. Keberagaman jenis ini disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.

    Dupa hasil produksi Bunaji dijual seharga Rp 15.000 per bungkus. Setiap bungkus memiliki berat satu kilogram.

  • SKK Migas Targetkan Tambahan 88 Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas

    SKK Migas Targetkan Tambahan 88 Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penambahan signifikan dalam kegiatan eksplorasi dan pengeboran pada tahun 2026. Ini untuk memenuhi target ambisius yang telah ditetapkan.

    SKK Migas saat ini telah mengantongi 13 sumur tambahan untuk dieksplorasi. Penambahan ini merupakan hasil dari Work Program and Budget (WPnB) yang telah ditandatangani.

    Selain eksplorasi, SKK Migas juga berhasil mendapatkan 6 sumur tambahan baru untuk multi-stage fracturing. Namun, target keseluruhan masih jauh dari angka yang diharapkan.

    SKK Migas menargetkan tambahan eksplorasi sumur sebanyak 48. Serta 77 kegiatan multi-stage fracturing untuk mencapai target optimal tahun ini.

    "Kita sudah ada dapat tambahan 13 sumur untuk eksplorasi dari WPnB yang sudah kami tanda tangani. Kemudian untuk multi-stage fracturing kami sudah dapat 6 tambahan. Totalnya sudah 13. Sehingga kami memerlukan upaya-upaya lagi nanti sepanjang tahun sampai dengan bulan Desember tambahan untuk eksplorasi," ungkap Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, dalam RDP bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Upaya Peningkatan Eksplorasi

    Djoko Siswanto menambahkan, secara total SKK Migas masih memerlukan tambahan 88 sumur lagi. Hal ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan tahun ini.

    Adapun target eksplorasi ini menjadi bagian integral dari program Triple 100. Program ini bertujuan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.

    Tabel Target Eksplorasi SKK Migas 2026

    Jenis Kegiatan Target Tambahan Realisasi Awal Kekurangan
    Eksplorasi Sumur 48 13 35
    Multi-stage Fracturing 77 6 71
    Total 125 19 106

    Kerja Sama Strategis

    Untuk mencapai target tersebut, SKK Migas telah menjalin sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya dengan Schlumberger untuk penerapan multi-stage fracturing.

    Ke depan, kesepakatan serupa juga akan dilakukan dengan sejumlah perusahaan lainnya. Ini sebagai strategi untuk mempercepat realisasi target.

    "100 sumur yang tadi disampaikan untuk sumur eksplorasi, 100 sumur multi-stage fracturing," imbuh Djoko.

  • Gubernur Luthfi Ungkap Backlog Perumahan Jawa Tengah Berkurang 274 Ribu Unit

    Gubernur Luthfi Ungkap Backlog Perumahan Jawa Tengah Berkurang 274 Ribu Unit

    Angka kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Jawa Tengah berkurang signifikan, mencapai 274.514 unit sepanjang tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, dan para pengembang properti di wilayah tersebut.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan data tersebut saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2). Luthfi menyebutkan, pada awal tahun 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat 1.332.968 unit. Setelah penanganan sepanjang tahun, sisa backlog kini menjadi 1.058.454 unit.

    Luthfi menegaskan bahwa penuntasan backlog perumahan adalah pekerjaan rumah yang harus dikeroyok bersama. Ia mengajak Real Estate Indonesia (REI) dan asosiasi perumahan lainnya untuk bersinergi. Percepatan ini juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

    “Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Pemprov Jateng aktif menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, serta pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Upaya ini menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

    Gubernur juga meminta asosiasi perumahan dan pengembang untuk memperkuat pasokan rumah. Ketersediaan hunian harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.

    Meski demikian, Luthfi menekankan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan lahan dan aturan tata ruang dalam pembangunan perumahan. Ia secara khusus melarang alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi permukiman. Koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota juga krusial, mengingat kewenangan tata ruang ada di masing-masing daerah.

    Dukungan REI Jawa Tengah

    Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. REI Jateng rutin mengevaluasi program 3 juta rumah bersama Gubernur Ahmad Luthfi setiap tiga bulan.

    “Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.

    Hermawan juga menilai positif keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kehadiran kementerian ini membantu pencapaian target perumahan, terutama dengan penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Berikut adalah data backlog perumahan di Jawa Tengah:

    Tahun Backlog Awal (Unit) Unit Tertangani (Unit) Sisa Backlog (Unit)
    Awal 2025 1.332.968 0 1.332.968
    Sepanjang 2025 – 274.514 –
    Akhir 2025 – – 1.058.454
  • Jawa Tengah Turunkan Backlog Rumah 274.514 Unit Sepanjang 2025

    Jawa Tengah Turunkan Backlog Rumah 274.514 Unit Sepanjang 2025

    Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Jawa Tengah berhasil berkurang sebanyak 274.514 unit selama tahun 2025. Penurunan signifikan ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, serta para pengembang properti.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pada awal 2025, total backlog perumahan di wilayahnya mencapai 1.332.968 unit. Berkat upaya sepanjang tahun tersebut, angka ini kini tersisa sekitar 1.058.454 unit. Data ini disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2).

    Luthfi menekankan pentingnya percepatan penuntasan backlog sebagai bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga aktif menjalankan berbagai program. Program tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, hingga pembangunan rumah khusus bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

    “Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Gubernur juga mendesak asosiasi perumahan dan pengembang untuk memperkuat pasokan rumah. Ketersediaan rumah harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendukung program 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.

    Tantangan dan Koordinasi Pembangunan

    Meskipun demikian, Luthfi memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya memperhatikan ketersediaan lahan dan aturan tata ruang dalam setiap pembangunan perumahan. Ia secara tegas melarang alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi area permukiman. Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota juga dianggap krusial, mengingat kewenangan tata ruang berada di masing-masing daerah.

    Berikut adalah data backlog perumahan di Jawa Tengah:

    Tahun Awal Backlog (Unit) Unit Tertangani (Unit) Sisa Backlog (Unit)
    2025 1.332.968 274.514 1.058.454

    Dukungan REI Jateng dan Program Pemerintah

    Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyoroti peran penting dukungan Pemprov Jawa Tengah dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak. Ia menginformasikan bahwa REI Jateng rutin melakukan evaluasi triwulanan bersama Gubernur Ahmad Luthfi terkait percepatan program 3 juta rumah.

    “Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.

    Hermawan juga berpandangan positif terhadap keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, kementerian ini sangat membantu pencapaian target, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).