Category: Ekonomi

  • Kripto Pulih, Bitcoin Kembali ke US$ 65.445 pada 25 Februari 2026

    Kripto Pulih, Bitcoin Kembali ke US$ 65.445 pada 25 Februari 2026

    Pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada perdagangan Rabu (25/2/2026) siang, setelah sebelumnya mengalami koreksi akibat meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta pengumuman tarif global baru oleh Presiden AS Donald Trump.

    Menurut data perdagangan Coinmarketcap pukul 11.15 WIB, Bitcoin (BTC) kembali menguat 3,8% dalam 24 jam terakhir, mencapai harga US$ 65.445 atau sekitar Rp 1,09 miliar (dengan asumsi kurs Rp 16.804). Sebelumnya, BTC sempat menyentuh level terendahnya di US$ 62.694 atau sekitar Rp 1 miliar pada perdagangan pagi hari.

    Ether (ETH) juga mengalami penguatan sebesar 4,86% menjadi US$ 1.904 atau sekitar Rp 31,99 juta dalam 24 jam terakhir. ETH bangkit dari level terendahnya di US$ 1.813 atau sekitar Rp 30,46 juta.

    Antony Kusuma, Vice President Indodax, menjelaskan bahwa secara teknikal, pelemahan harga BTC sebelumnya disebabkan oleh kegagalan bertahan di area US$ 64.000 hingga US$ 65.000. Ia menambahkan bahwa ruang koreksi jangka pendek masih terbuka, mengingat BTC masih bergerak di bawah level psikologis US$ 70.000.

    "Data dari Standard Chartered, karena area US$ 64.000-US$ 65.000 gagal dipertahankan, memperingatkan potensi penurunan lanjutan hingga US$ 50.000 sebelum harga stabil. Saat ini, Bitcoin masih bergerak di bawah level psikologis US $70.000, menandakan tekanan jangka pendek masih membayangi pasar," kata Antony.

    Namun, Antony juga menyoroti bahwa koreksi BTC kali ini cenderung lebih teratur dibandingkan krisis sebelumnya, yang menunjukkan kematangan struktur pasar kripto dan membuka peluang pemulihan harga. Ia menambahkan bahwa pasar saat ini berada dalam fase konsolidasi atau pembentukan dasar harga (bottoming), dan jika sentimen makro membaik serta terjadi aliran dana segar (inflow) kembali ke pasar, Bitcoin berpeluang keluar dari tekanan bearish.

    Antony juga menyebutkan bahwa banyak investor saat ini menerapkan strategi Dollar Cost Averaging (DCA) atau membeli secara bertahap untuk menekan dampak fluktuasi harga jangka pendek. "Pendekatan ini dianggap lebih disiplin dibanding mencoba menebak titik terendah pasar di fase konsolidasi," imbuhnya.

    Sebelumnya, CEO Triv Gabriel Rey menjelaskan bahwa pelemahan pasar kripto secara umum dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik antara AS dan Iran, serta pengumuman tarif baru sebesar 15% oleh Presiden AS Donald Trump.

    Gabriel juga mengungkapkan bahwa banyak investor kripto yang menarik dananya dari sejumlah token utama, yang tercermin dari menguatnya harga emas. Selain itu, BlackRock juga tercatat melepas porsi di ETH setelah pendiri token tersebut, Vitalik Buterin, melakukan jual bersih jutaan dolar dari harga US$ 3.000 hingga saat ini.

    "Jadi memang investor mulai menjual Bitcoin-nya, dan kita melihat juga emas mengalami kenaikan. Jadi kita melihat bahwa investor lebih shifting ke aset yang dirasa lebih aman dalam ketidakpastian makroekonomi ini," ujar Gabriel.

    Selain BTC dan ETH, beberapa altcoin juga mengalami penguatan. BNB menguat 0,79% menjadi US$ 595,43, Solana (SOL) menguat 7,29% menjadi US$ 82,24. Stablecoin Tether (USDT) stabil di US$ 0.9998, USDC menguat 0,1% menjadi US$ 1, dan memecoin DOGE menguat 1,32% menjadi US$ 0.09261.

  • Bank Mandiri Catat Pertumbuhan Kredit 15,62 Persen pada Januari 2026

    Bank Mandiri Catat Pertumbuhan Kredit 15,62 Persen pada Januari 2026

    Bank Mandiri menunjukkan kinerja yang solid di awal tahun 2026, menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Realisasi kredit Bank Mandiri tumbuh 15,62 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1.511,4 triliun pada Januari 2026, berdasarkan laporan keuangan bulanan (bank only). Pertumbuhan kredit ini juga mendorong kenaikan total aset menjadi Rp 2.191,9 triliun, meningkat 13,96 persen yoy. Capaian ini mencerminkan ekspansi bisnis dengan kualitas yang terjaga seiring penguatan fungsi intermediasi di awal tahun.

    Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyatakan bahwa pertumbuhan ini mempertegas komitmen perseroan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku usaha di berbagai daerah. Langkah ini sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

    Menurut Novita, pertumbuhan tersebut adalah wujud sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis, pengelolaan risiko, dan penguatan ekosistem Bank Mandiri. "Kami memastikan akselerasi yang bertumbuh tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga memberikan nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (25/2/2026).

    Struktur pendanaan Bank Mandiri juga menunjukkan penguatan yang solid. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bank only tercatat sebesar Rp 1.635,5 triliun atau tumbuh 17,29 persen yoy, sejalan dengan strategi optimalisasi pendanaan dan penguatan basis nasabah.

    Komposisi dana tersebut didominasi dana murah dengan rasio current account saving account (CASA) terjaga di level 73 persen. Kondisi ini mendukung efisiensi biaya dana sekaligus memperkuat struktur likuiditas perseroan.

    Dari sisi kinerja keuangan, Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp 4,65 triliun per Januari 2026 atau tumbuh 16,18 persen yoy. Kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 10,2 persen yoy menopang pertumbuhan laba. Selain itu, penurunan biaya dana (cost of fund/CoF) sebesar 27 basis poin dibandingkan periode sebelumnya membuat CoF terjaga di level 2,06 persen.

    Pendapatan berbasis komisi juga meningkat seiring bertambahnya aktivitas transaksi di berbagai lini bisnis. Fee based income (FBI) recurring tercatat tumbuh 16,1 persen yoy, memperkuat struktur pendapatan yang semakin berimbang. Efisiensi operasional turut membaik, tercermin dari cost to income ratio (CIR) yang turun menjadi 37,75 persen atau membaik 3,44 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di atas 40 persen.

  • Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7.640.144 Per Bulan

    Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7.640.144 Per Bulan

    Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan dan jasa untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 7.640.144 per bulan, atau senilai Rp 91.681.728 per tahun. Keputusan ini merupakan hasil musyawarah yang mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta kondisi ekonomi masyarakat.

    Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, terjadi kenaikan 7% pada nilai nisab tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sebesar 6,17%.

    Waryono menjelaskan dalam keterangan tertulis pada Rabu (25/2/2026) bahwa angka tersebut menjadi standar batas minimal penghasilan bagi seorang muslim untuk dikenai kewajiban zakat sebesar 2,5%.

    Penetapan nisab ini didasarkan pada harga emas 14 karat, yang nilainya setara dengan 85 gram emas, sehingga menghasilkan angka Rp 91.681.728 per tahun atau Rp 7.640.144 per bulan. Harga emas yang digunakan adalah harga rata-rata selama tahun 2025.

    Rujukan dalam penetapan nisab zakat penghasilan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Standar emas digunakan sebagai acuan untuk ukuran yang lebih objektif, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat).

    Penggunaan standar emas 14 karat dinilai masih relevan dengan regulasi yang berlaku. Dalam PMA Nomor 31 Tahun 2019, tidak ada pengaturan spesifik mengenai jenis karat emas. BAZNAS diberikan kewenangan untuk menetapkan standar jenis karat atas 85 gram emas dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan mustahik.

    Waryono menambahkan, "Dinamika kajian terkait standar nisab merupakan bagian dari proses ijtihad untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, implementasinya perlu terus dikawal melalui sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS dan seluruh pemangku kepentingan zakat agar pengelolaan zakat nasional berjalan terarah, terukur dan mampu menghadirkan kemaslahatan yang semakin luas bagi masyarakat."

    Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menekankan pentingnya penetapan nisab yang tidak boleh ditunda, karena berkaitan dengan kepastian hukum dan keseragaman tata kelola zakat nasional.

    Achmad menegaskan, "Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah BAZNAS. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat."

    Dalam pembahasan tersebut, BAZNAS tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga dampaknya terhadap layanan kepada mustahik yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

    Keputusan penggunaan emas 14 karat merupakan bentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat, dengan tetap memperhatikan rata-rata pendapatan masyarakat agar tidak memberatkan muzaki, namun optimal bagi pemberdayaan mustahik.

    Standar emas 14 karat dipandang relevan karena nilainya relatif sepadan dengan harga beras premium, serta tetap mengacu pada parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Kebijakan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara aspek keadilan bagi muzaki dan perlindungan terhadap mustahik.

    Noor Achmad menyimpulkan, "Sehingga pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur Aman Syar'i, Aman Regulasi, serta memperhatikan kepentingan Muzaki dan mustahik."

  • Estimasi Pencairan THR Pensiunan PNS 2026 dan Cara Cek

    Estimasi Pencairan THR Pensiunan PNS 2026 dan Cara Cek

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, informasi mengenai pencairan THR Pensiunan PNS 2026 menjadi perhatian utama bagi para pensiunan ASN di Indonesia. THR ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan selama momen lebaran. Berikut adalah estimasi jadwal pencairan THR pensiunan PNS 2026 beserta cara pengecekannya melalui Taspen.

    Pensiunan merujuk pada mantan aparatur negara yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan berhak menerima manfaat pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Status penerima pensiun juga mencakup ahli waris sah dari aparatur negara atau pensiunan.

    Pemerintah secara rutin menetapkan jadwal pencairan THR Pensiunan PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Pada tahun 2026, peraturan terkait THR pensiunan diperkirakan akan terbit sebelum Lebaran. Sebagai gambaran, PP Nomor 11 Tahun 2025 diterbitkan pada 7 Maret 2025.

    Hingga akhir Februari 2026, belum ada peraturan pemerintah terbaru mengenai THR dan gaji ke-13. Oleh karena itu, perkiraan jadwal pencairan didasarkan pada regulasi tahun sebelumnya. Pembayaran THR diperkirakan paling cepat 15 hari kerja sebelum Lebaran, yang mana Lebaran diperkirakan jatuh antara tanggal 3 sampai 7 Maret 2026 jika Idul Fitri jatuh pada 21 Maret. Menteri Keuangan menyatakan bahwa THR diharapkan cair pada awal bulan puasa, dengan alokasi dana sebesar 55 triliun rupiah.

    Cara Cek Pencairan THR Pensiunan PNS 2026

    Setelah pemerintah mengumumkan informasi resmi terkait pencairan THR Pensiunan PNS 2026, para pensiunan dapat melakukan pengecekan melalui cara-cara berikut:

    Cek Pencairan THR Pensiunan PNS 2026 Lewat TOOS

    Berikut langkah-langkah untuk memeriksa apakah THR sudah masuk ke rekening melalui TOOS:

    – Buka browser dan kunjungi situs https://tos.taspen.co.id/.

    – Masukkan Nomor Pensiun (Notas) atau NIP.

    – Pilih opsi "Estimasi Manfaat" atau "Pembayaran Hari Ini".

    – Rincian dana yang diterima akan ditampilkan. Slip pembayaran THR biasanya terpisah dari gaji pensiun bulanan.

    Cek Pencairan THR Pensiunan PNS 2026 Lewat Aplikasi Taspen Mobile

    Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Taspen Mobile dengan langkah-langkah berikut:

    – Unduh aplikasi Taspen Mobile dari Play Store atau App Store.

    – Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.

    – Periksa rincian pembayaran pada fitur riwayat atau rincian gaji.

    Besaran THR Pensiunan PNS 2026

    Besaran THR untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta penghasilan tambahan lainnya. Nilai pastinya bervariasi sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Berikut rinciannya:

    – Pangkat Golongan I (Ia – Id): Rp1.748.100 – Rp2.256.700.

    – Pangkat Golongan II (IIa – IId): Rp1.748.100 – Rp3.208.800.

    – Pangkat Golongan III (IIIa – IIIc): Rp1.748.100 – Rp3.866.100.

    – Pangkat Golongan IV (IVa – IVe): Rp1.748.100 – Rp4.957.100.

    Para pensiunan diperkirakan akan menerima pembayaran THR pada awal Maret 2026. Pola ini mengikuti tren pencairan THR pada tahun-tahun sebelumnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

  • Kabar Baik, Menaker Pastikan Ojol Dapat Bantuan Hari Raya

    Kabar Baik, Menaker Pastikan Ojol Dapat Bantuan Hari Raya

    Kabar gembira bagi pengemudi ojek online (ojol), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa mereka akan menerima Bantuan Hari Raya (BHR). Diharapkan, manfaat yang diterima tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

    "Tentu (dapat BHR), dan malah kita tentu berharap lebih baik," kata Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

    Diskusi antara Kemnaker dan perusahaan transportasi online atau aplikator menunjukkan sinyal positif terkait pemberian BHR ini. Sebagai tindak lanjut, akan diterbitkan Surat Edaran (SE) sebagai dasar hukum pemberian BHR bagi pengemudi ojol.

    Saat ini, peluncuran SE masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Pengumuman BHR untuk ojol akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman THR bagi pegawai swasta.

    Yassierli menambahkan, "Kita sudah lakukan diskusi, alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen. Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya. Tadi kita masih tunggu Koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama."

    Mengenai skema pemberian BHR, Yassierli belum dapat memberikan rincian lebih lanjut, namun berjanji akan segera mengumumkannya.

    Sebagai informasi tambahan, pada tahun sebelumnya, pengemudi ojol juga menerima BHR dengan besaran yang bervariasi. Beberapa pengemudi sempat menyampaikan protes karena menilai BHR yang mereka terima terlalu kecil, hanya sekitar Rp 50.000. Kemnaker kemudian memanggil pihak aplikator untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

  • Indonesia Akan Impor 1.000 Ton Beras dari Amerika Serikat

    Indonesia Akan Impor 1.000 Ton Beras dari Amerika Serikat

    Indonesia berencana mengimpor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat sebagai bagian dari perjanjian dagang resiprokal. Beras yang diimpor merupakan jenis klasifikasi khusus.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyayangkan rencana ini karena berpotensi mengganggu program swasembada beras pemerintah.

    Bhima menyampaikan, "Klaim swasembada beras ke depan bakal menimbulkan pertanyaan. Kalau sampai di ratifikasi, pemerintah berarti mengingkari upaya swasembada pangan," Rabu (25/2/2026).

    Bhima mempertanyakan pengawasan beras khusus impor agar tidak merembes ke pasaran, apalagi dengan tarif bea masuk yang rendah. Menurutnya, impor beras seharusnya tidak diatur dalam perjanjian resiprokal. Ia menambahkan, "Ini kan sampai diatur rinci. Bagaimana pengawasan soal beras khusus tidak merembes ke pasaran? Apalagi tarif bea masuknya jadi rendah. Kategori beras yang dimaksud dengan kode HS 100610, 100620, 100630 dan 100640 mencakup beras kasar, beras jadi dan beras merah."

    Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa impor beras khusus tidak otomatis menggagalkan swasembada beras. Realisasinya pun akan disesuaikan dengan permintaan dalam negeri.

    Syafruddin menjelaskan, "Pemerintah menyatakan tidak melakukan impor untuk beras konsumsi atau beras umum dan membuka ruang impor hanya untuk jenis tertentu yang belum dapat diproduksi masif di dalam negeri seperti beras khusus. Jadi impor 1.000 ton beras khusus lebih tepat dibaca sebagai pemenuhan segmen pasar tertentu serta bagian dari negosiasi dagang, bukan indikator rapuhnya ketersediaan beras pokok."

    Menurut Syafruddin, swasembada pangan yang relevan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan beras konsumsi, menjaga stok cadangan pemerintah, dan menstabilkan harga. Pemerintah membedakan beras konsumsi dari beras khusus.

    Pemerintah tetap harus menjaga konsistensi mencapai target swasembada beras dengan menjelaskan klasifikasi beras impor secara terbuka dan memastikan kebijakan impor tidak mengganggu harga gabah petani.

    Syafruddin menambahkan, "Jangan sampai membuka celah kebocoran impor beras konsumsi lewat label 'khusus'. Kepercayaan publik akan naik saat pemerintah menjaga batas itu dengan data stok, harga dan pengawasan yang ketat."

  • Pengusaha Tekstil Tolak Impor Pakaian Bekas dari AS

    Pengusaha Tekstil Tolak Impor Pakaian Bekas dari AS

    Kalangan pengusaha tekstil yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menyatakan penolakan terhadap impor pakaian cacah bekas atau worn clothing dari Amerika Serikat (AS). Impor ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan AS dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

    Menurut Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, pihaknya mendukung impor kapas dengan bea masuk 0% karena mendukung kebutuhan bahan baku industri. Namun, impor pakaian bekas akan mengganggu pasar anggota IPKB. Hal ini disampaikan Nandi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Nandi menjelaskan bahwa industri tekstil mulai pulih setelah pemerintah menindak penjualan pakaian bekas. Ia meminta pemerintah memberantas importir pakaian bekas sepenuhnya daripada membuka impornya. Ia juga mempertanyakan jaminan bahwa yang masuk bukan baju bekas, apalagi jika masuk melalui Kawasan Berikat yang rawan rembesan barang ilegal.

    Ketua Umum Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Rudiansyah, mendukung impor cacah yang akan didaur ulang menjadi bahan baku garmen. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main karena sulit menutup kembali keran impor pakaian bekas jika sudah dibuka.

    Rudiansyah mengkhawatirkan pasar akan dipenuhi baju bekas, mengingat praktik importasi pakaian bekas selama lebih dari 15 tahun yang sulit diatasi. Ia menilai kekhawatiran berbagai pihak beralasan karena pemerintah menyebut yang diimpor adalah worn clothing, padahal dalam bentuk cacahan.

    Berdasarkan definisi World Costum Organization (WCO) yang diadopsi oleh Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), worn clothing termasuk ke dalam kode HS 6309, sedangkan cacahan (rags) masuk ke kode HS 6310.

    "Jika yang diimpor adalah worn clothing maka sudah jelas bahwa barang tersebut adalah pakaian bekas," jelasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto membantah impor pakaian bekas asal AS menjadi bagian dari kesepakatan dalam ART. Haryo menegaskan bahwa yang diimpor adalah pakaian yang telah dihancurkan.

    "Tidak benar (impor pakaian bekas), yang diatur dalam hal ini adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting)," ujar Haryo dalam keterangannya.

    Haryo menambahkan bahwa SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang, berbeda dengan impor pakaian bekas siap pakai. Pemerintah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.

  • BI Buka Penukaran Uang Baru Lebaran Luar Jawa 28 Februari

    BI Buka Penukaran Uang Baru Lebaran Luar Jawa 28 Februari

    Menjelang Idul Fitri 2026, permintaan uang pecahan baru meningkat seiring tradisi berbagi uang Lebaran.

    Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru yang selalu dinanti masyarakat setiap tahunnya. Untuk mempermudah proses, BI menyediakan platform online PINTAR BI. Masyarakat diwajibkan memesan antrean secara daring dan membawa bukti pemesanan saat penukaran di lokasi kas keliling.

    Periode kedua penukaran uang baru BI 2026 diperuntukkan bagi wilayah di luar Jawa, termasuk Aceh. Berikut jadwal penting yang perlu diperhatikan:

    • Pemesanan online PINTAR BI dimulai: Kamis, 27 Februari 2026, pukul 08.00 WIB
    • Penukaran fisik uang baru: 28 Februari – 15 Maret 2026

    Penting untuk diingat bahwa kuota penukaran terbatas, sehingga pemesanan daring disarankan dilakukan secepatnya.

    Cara Daftar Tukar Uang Baru via PINTAR BI

    Penukaran uang baru harus dilakukan melalui platform PINTAR BI. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Kunjungi situs resmi https://pintar.bi.go.id
    2. Masuk ke waiting room jika antrean padat
    3. Pilih menu "Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling"
    4. Pilih lokasi kas keliling, tanggal penukaran, dan nominal uang
    5. Isi data diri: NIK, nama lengkap, nomor HP, email
    6. Pilih jumlah lembar sesuai ketentuan
    7. Unduh dan simpan bukti pemesanan

    Syarat Penukaran Uang Baru

    Saat datang ke lokasi kas keliling, bawa:

    • KTP asli
    • Bukti pemesanan dari PINTAR BI
    • Uang lama sesuai nominal pemesanan, disusun rapi dan searah berdasarkan pecahan

    Persyaratan ini penting untuk memperlancar proses antrean.

    Batas Maksimal Penukaran per Pecahan

    Setiap individu dibatasi jumlah maksimal penukaran untuk setiap pecahan:

    • Rp 50.000 → maksimal 50 lembar
    • Rp 20.000 → maksimal 50 lembar
    • Rp 10.000 → maksimal 100 lembar
    • Rp 5.000 → maksimal 100 lembar
    • Rp 2.000 → maksimal 100 lembar
    • Rp 1.000 → maksimal 100 lembar

    Karena kuota terbatas, segera lakukan pemesanan.

    Bagi masyarakat di luar Jawa, termasuk Aceh, disarankan untuk segera memesan secara online melalui PINTAR BI sesuai jadwal yang telah ditentukan agar dapat menukar uang pecahan baru untuk Lebaran dengan mudah dan aman.

  • Pengadaan Mobil Pick Up untuk Koperasi Desa Perlu Kajian Mendalam

    Pengadaan Mobil Pick Up untuk Koperasi Desa Perlu Kajian Mendalam

    Kebijakan pengadaan 105.000 mobil pick up senilai Rp 24,66 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan berdampak besar bagi desa dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sisi needs assessment dan penguatan industri dalam negeri.

    Dalam perencanaan dan pengembangan organisasi, kebijakan publik idealnya diawali dengan needs assessment, yaitu identifikasi dan prioritas kebutuhan berbasis data dan melibatkan pemangku kepentingan. Tanpa ini, kebijakan berisiko melompat ke solusi tanpa memastikan akar masalah.

    Apakah koperasi desa benar-benar membutuhkan mobil pick up? Indonesia memiliki lebih dari 70.000 desa dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Ada desa agraris dengan kebutuhan distribusi hasil panen tinggi, desa pesisir dengan kebutuhan logistik perikanan, namun ada pula desa dengan aktivitas ekonomi terbatas.

    Banyak koperasi desa menghadapi masalah mendasar seperti lemahnya tata kelola, minimnya literasi manajemen, keterbatasan modal kerja, serta belum terbukanya akses pasar. Dalam kondisi ini, kendaraan bukanlah prioritas utama. Merumuskan model bisnis koperasi yang jelas jauh lebih penting.

    Prinsip koperasi adalah 'dari anggota, oleh anggota, untuk anggota', menekankan bahwa koperasi hidup dari kebutuhan riil dan partisipasi anggotanya. Bung Hatta menegaskan koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Koperasi bukan sekadar organisasi dengan aset, melainkan alat ekonomi yang relevan dengan kebutuhan anggota.

    Pengalaman KUD dan BUMDes menunjukkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh ketepatan model usaha dan kualitas tata kelola, bukan sekadar keberadaan aset. Jangan sampai mobil pick up tersedia, tetapi model bisnis koperasi tidak berjalan. Bahkan jika kebutuhan logistik memang ada, keputusan tidak otomatis berarti kepemilikan kendaraan.

    Dari perspektif manajemen keuangan, pembelian mobil pick up adalah capital expenditure (CAPEX) dengan investasi awal yang besar. Beban tidak berhenti pada pembelian, ada biaya perawatan, suku cadang, pajak, asuransi, depresiasi, serta risiko kerusakan atau operation and maintenance (O&M). Jika frekuensi penggunaan rendah, biaya per transaksi menjadi tinggi dan aset yang tidak optimal justru membebani neraca koperasi.

    Perlu dibandingkan secara rasional apakah lebih efisien membeli, menyewa, atau bermitra dengan pelaku transportasi lokal. Apakah motor barang roda tiga sudah memadai untuk desa tertentu? Bahkan mungkin, untuk sebagian desa, kepemilikan kendaraan sama sekali tidak diperlukan. Disiplin needs assessment menuntut pertanyaan-pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu sebelum solusi diputuskan.

    Belanja Publik dan Penguatan Industri Dalam Negeri

    Aspek penting lainnya adalah pilihan kebijakan terkait produksi dalam negeri. Dengan nilai Rp 24,66 triliun, pengadaan 105.000 unit kendaraan bukan sekadar keputusan operasional koperasi, melainkan kebijakan ekonomi makro dengan potensi multiplier effect yang besar.

    Industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang mapan, termasuk pada segmen kendaraan niaga ringan. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menggerakkan rantai pasok komponen. Jika kendaraan diproduksi di dalam negeri, belanja publik tersebut dapat meningkatkan utilisasi pabrik, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur industri nasional.

    Setiap rupiah belanja publik berpotensi berputar di dalam negeri, menciptakan efek berlapis bagi ekonomi. Sebaliknya, impor dalam skala besar berpotensi memindahkan nilai tambah ke luar negeri. Banyak negara memanfaatkan kebijakan fiskal dan pengadaan publik untuk memperkuat industri domestiknya. Jika kapasitas tersedia, maka mengutamakan produksi domestik bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi pembangunan nasional.

    Belanja publik seharusnya menjawab kebutuhan desa dan sekaligus memperkuat ekonomi bangsa. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi lokomotif ekonomi desa. Namun lokomotif tidak berjalan karena banyaknya aset, melainkan karena mesinnya kuat dan jalurnya tepat. Dalam konteks ini, mesin itu adalah model bisnis koperasi yang relevan dan tata kelola yang profesional. Jalurnya adalah needs assessment yang jujur dan berbasis data. Kendaraan hanyalah alat yang relevansinya harus dibuktikan, bukan diasumsikan.

    Sebelum kebijakan besar ini dijalankan sepenuhnya, publik berhak memperoleh jawaban yang terang: benarkah koperasi desa merah putih butuh mobil pick up? Dan jika memang butuh, apakah kebijakan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri?

    Didik Prasetiyono

  • Pembatasan Ritel Modern: Dilema Kebijakan dan Persaingan Sehat

    Pembatasan Ritel Modern: Dilema Kebijakan dan Persaingan Sehat

    Wacana mengenai pembatasan ritel modern seiring dengan upaya penguatan Koperasi Desa Merah Putih menghadirkan tantangan dalam perumusan kebijakan publik.

    Negara memiliki kepentingan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun, pembatasan ritel modern dapat memengaruhi dinamika pasar, pilihan konsumen, dan efisiensi distribusi.

    Untuk menjernihkan persoalan ini, penting untuk mempertimbangkan consumer decision journey dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Konsumen kini mengambil keputusan melalui tahapan kebutuhan, eksplorasi, evaluasi, pembelian, dan pengalaman pascapembelian yang memengaruhi loyalitas.

    Ritel modern unggul dalam konsistensi harga, kenyamanan lokasi, kelengkapan produk, dan sistem pembayaran digital. Sementara itu, koperasi desa memiliki kedekatan sosial, relasi emosional, dan potensi harga kompetitif jika rantai pasoknya efisien.

    Pilihan konsumen tidak hanya soal modern versus tradisional, tetapi tentang nilai yang dirasakan pada setiap tahapan keputusan.

    Jika pemerintah membatasi ritel modern demi koperasi desa, pertanyaannya adalah apakah pembatasan itu akan memperkuat posisi koperasi di mata konsumen.

    Pembatasan suplai belum tentu meningkatkan preferensi konsumen. Konsumen yang terbiasa dengan standar layanan tertentu dapat beralih ke e-commerce jika merasa pilihannya dibatasi. Intervensi kebijakan harus memastikan koperasi desa mampu memberikan pengalaman belanja kompetitif.

    Dari sudut pandang persaingan usaha yang sehat, prinsip dasarnya adalah menciptakan level playing field. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, efisiensi biaya, dan peningkatan kualitas layanan.

    Pembatasan ritel modern yang berlebihan berisiko mendistorsi pasar, membuat harga kurang kompetitif, pilihan produk menyempit, dan insentif berinovasi menurun. Tanpa regulasi yang tepat, ritel modern berpotensi mendominasi pasar lokal dan meminggirkan usaha kecil.