Category: Ekonomi

  • Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Saat ditanya mengenai persetujuannya terhadap rencana tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh pihak China.

    “Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Negosiasi Langsung ke China Jika APBN Digunakan

    Bendahara Negara menambahkan, jika penyelesaian utang Kereta Cepat menggunakan APBN, ia akan langsung melakukan negosiasi ke China.

    “Kalau saya yang bayar saya akan ke China saya sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check,” tuturnya.

    Pelurusan Isu Tidak Dilibatkan

    Menkeu Purbaya juga meluruskan anggapan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian utang Kereta Cepat. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu dilibatkan dan perkembangan selalu ada.

    “Selama ini saya dilibatkan, yang waktu itu ya. Tapi yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum, tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu,” tutur Purbaya.

    Sebagai informasi tambahan, jumlah utang proyek Kereta Cepat yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    Rincian Utang Proyek Kereta Cepat

    Berikut rincian estimasi utang yang harus dibayar per tahun:

    Periode Jumlah Utang (Rp Triliun)
    Per Tahun 1,2

    Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek strategis nasional ini.

  • KKP Targetkan Transaksi Rp 7 Miliar di Business Matching UMKM

    KKP Targetkan Transaksi Rp 7 Miliar di Business Matching UMKM

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan transaksi hingga Rp 7 miliar dalam business matching usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan toko ritel.

    Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP), Catur Sarwanto, menjelaskan bahwa pertemuan bisnis ini melibatkan 50 UMKM dan 11 perusahaan ritel modern.

    “Kami targetkan dari business matching ini mencapai Rp 7 miliar," kata Catur sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

    Catur menambahkan bahwa 50 UMKM tersebut merupakan bagian dari 1.000 UMKM yang didampingi oleh KKP. Mereka berhasil lolos seleksi dari 950 pelaku usaha lainnya.

    Rata-rata UMKM yang terlibat menghasilkan produk makanan beku (frozen food) dan aneka jajanan.

    Kendala dan Solusi UMKM

    Sebelum mendapatkan pendampingan dari KKP, puluhan UMKM ini menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi.

    Dengan pendampingan, UMKM dibantu membenahi masalah legalitas hingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Kita langsung bina ketika dia mau proses melaksanakan produksi usaha nantinya melalui sertifikasi-sertifikasi sampai dengan nanti kalau memang mereka mau mendorong ke ekspor," ujar Catur.

    Upaya KKP Mendukung UMKM

    Menurut Catur, business matching ini adalah salah satu upaya KKP untuk mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku UMKM.

    Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transaksi jangka pendek, tetapi juga membangun dan memperkuat rantai pengolahan produk perikanan.

    Prinsip Ekonomi Biru

    Meskipun berorientasi komersial, kegiatan ini tetap berpegang pada prinsip ekonomi biru yang menjaga produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan.

    Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan olahan ikan dan dapat mengonsumsi protein dalam berbagai bentuk.

    “Program kita kan tentu agar bagaimana kita mendorong ikan menjadi salah satu alternatif pangan. Tentu kan dalam satu minggu pasti ada harus ada variasi kan, harapannya ikan bisa masuk," kata Catur.

    Berikut adalah rincian target dan capaian program KKP:

    Program Target Keterangan
    Business Matching Rp 7 Miliar Transaksi dengan toko ritel
    Pendampingan UMKM 1.000 UMKM Seleksi dari 950 pelaku usaha
    Produk UMKM Makanan Beku & Jajanan Diversifikasi olahan ikan

    Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM perikanan dan mendorong konsumsi ikan di masyarakat.

  • BPHTB Jakarta Sumbang Rp 3,9 Triliun ke Pendapatan Daerah

    BPHTB Jakarta Sumbang Rp 3,9 Triliun ke Pendapatan Daerah

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan kontribusi signifikan sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah DKI Jakarta melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Realisasi BPHTB di DKI Jakarta mencapai Rp 3,9 triliun pada tahun 2025.

    "Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, transaksi tanah di Jakarta ini luar biasa. Kontribusi ATR/BPN terhadap pendapatan daerah dalam bentuk BPHTB tahun 2025 sebesar Rp 3,9 triliun," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah penyerahan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

    BPHTB merupakan pajak yang dibayarkan saat transaksi jual beli atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2024, pendapatan DKI Jakarta dari BPHTB mencapai Rp 3,4 triliun.

    Menurut Nusron, tingginya nilai BPHTB mencerminkan dinamika dan pertumbuhan transaksi properti yang kuat di Jakarta.

    "Kalau Bapak/Ibu jual beli tanah atau mengurus tanah pertama kali, itu ada bayar pajak, namanya BPHTB. Tahun 2025 ini nilainya Rp3,9 triliun. Itu uang dari hasil transaksi rumah dan tanah di Jakarta," jelasnya.

    Berikut rincian perbandingan pendapatan BPHTB DKI Jakarta tahun 2024 dan 2025:

    Tahun Pendapatan BPHTB
    2024 Rp 3,4 triliun
    2025 Rp 3,9 triliun

    Kontribusi Nasional

    Secara nasional, total penerimaan BPHTB mencapai sekitar Rp 26 triliun pada tahun 2025. Kontribusi Jakarta lebih dari 10% dari total tersebut.

    Nusron mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam menjaga aset-aset daerah.

    "Saya sangat berterima kasih punya Gubernur Jakarta yang dipimpin oleh Pak Pramono Anung, yang saya kenal orangnya santun dan punya integritas tinggi. Aset-aset negara sekecil apa pun mampu dipertahankan. Ini patut kita apresiasi," tuturnya.

    Detail Sertifikasi Aset DKI Jakarta

    Sebanyak 3.922 sertipikat diserahkan dengan total luas tanah 563,9 hektare dan nilai Rp 102 triliun. Aset yang disertipikatkan meliputi:

    • 2.837 ruas jalan
    • 691 gedung (karang taruna, balai rakyat, sarana olahraga)
    • 154 sarana pendidikan
    • 123 taman
    • 69 gedung
    • 39 kantor kelurahan/kecamatan
    • 17 eks rumah dinas
  • PLN Catat 390 Ribu Pelaku Usaha Pangan Beralih ke Listrik

    PLN Catat 390 Ribu Pelaku Usaha Pangan Beralih ke Listrik

    Transformasi energi di sektor pangan dan maritim Indonesia mencatatkan rekor baru. Hingga penghujung 2025, sebanyak 390.034 pelaku usaha di sektor pertanian dan kelautan telah beralih menggunakan teknologi berbasis listrik.

    Mereka beralih menggunakan listrik melalui program Electrifying Agriculture (EA) dan Electrifying Marine (EM) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Jumlah itu meningkat sekitar 30 persen secara year-on-year (YoY) jika dibandingkan dengan capaian pada 2024 yang tercatat 300.535 pelanggan.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, program EA dan EM merupakan bagian integral perusahaan dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. PLN mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    "PLN hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendorong produktivitas ekonomi rakyat melalui berbagai program berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/2/2026).

    Darmawan menegaskan, pihaknya terus berkomitmen membantu pelaku usaha di sektor pangan dan maritim dengan pemanfaatan listrik yang efisien dan ramah lingkungan.

    "Kami mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi modern berbasis listrik yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi," ujar Darmawan.

    Melalui program tersebut, PLN menghadirkan pasokan listrik yang andal dan efisien untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Program transformasi energi PLN tidak hanya sekadar mengubah sumber energi, tetapi juga mengubah struktur biaya operasional secara signifikan di berbagai lini.

    Peningkatan Daya Listrik Terpasang

    Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menjelaskan, hingga 2025, total daya listrik yang terpasang melalui program EA dan EM mencapai 5.240 megavolt ampere (MVA). Angka ini naik sekitar 25 persen jika dibandingkan pada 2024 yang tercatat sebesar 4.203 MVA. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada 2025 yang mencapai 7,1 terawatt hour (TWh). Jumlah ini meningkat sekitar 16 persen jika dibandingkan pada 2024 yang mencapai sebesar 6,1 TWh.

    Capaian itu mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas di sektor industri primer.

    Berikut adalah rincian peningkatan daya listrik dan konsumsi listrik dari program EA dan EM:

    Keterangan 2024 2025 Peningkatan
    Pelanggan 300.535 390.034 30%
    Daya Listrik Terpasang (MVA) 4.203 5.240 25%
    Konsumsi Listrik (TWh) 6,1 7,1 16%

    Adi mengatakan, program tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

  • PIP Tekan Bunga UMi di Solo dengan Skema Offtaker

    PIP Tekan Bunga UMi di Solo dengan Skema Offtaker

    PT Pusat Investasi Pemerintah (Persero) atau PIP berupaya menekan bunga pembiayaan ultra mikro (UMi) hingga di bawah 4 persen melalui skema yang melibatkan offtaker atau agregator usaha.

    Direktur Utama PT PIP, Ismet Saputra, menjelaskan bahwa PIP mematok bunga ke Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar 2 hingga 4 persen. LKBB kemudian menyalurkan pembiayaan ke debitur UMi dengan bunga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya operasional, pendampingan, dan pemberdayaan.

    Namun, bunga ke debitur dapat ditekan di bawah 4 persen jika penyalur pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki ekosistem usaha terintegrasi atau bertindak sebagai offtaker. Skema ini memungkinkan penyalur tidak mengambil keuntungan dari margin pembiayaan karena mendapat manfaat dari rantai pasok atau ekosistem bisnis yang dikelola.

    "Jadi kalau ada offtaker nanti debitur itu bisa maksimal 4 persen tadi karena offtaker tidak akan ambil untung dari pembiayaannya," ujarnya saat media briefing di Sangkrah, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).

    Peran Offtaker dalam Kepastian Pasar

    Ismet menambahkan bahwa keterlibatan offtaker memperkuat kepastian pasar bagi debitur UMi. Pelaku usaha menjadi bagian dari ekosistem usaha tertentu, sehingga risiko pembiayaan dapat ditekan dan biaya dana menjadi lebih efisien.

    Saat ini, PIP tidak hanya menyalurkan pembiayaan melalui koperasi, tetapi juga membuka peluang penyaluran melalui lembaga atau badan usaha yang memiliki kapasitas sebagai agregator usaha. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui pemerintah daerah setempat.

    Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

    PIP mendorong Pemerintah Kota Surakarta untuk mengidentifikasi offtaker atau lembaga/badan usaha potensial. Hal ini memungkinkan agregator atau offtaker dengan ekosistem usaha untuk mengakses pembiayaan dengan bunga yang lebih murah.

    Berikut adalah ilustrasi perbandingan bunga pembiayaan UMi dengan dan tanpa offtaker:

    Skema Bunga dari PIP ke LKBB Bunga ke Debitur UMi
    Tanpa Offtaker 2-4% Lebih dari 4% (tergantung biaya operasional LKBB)
    Dengan Offtaker 2-4% Maksimal 4%

    "Jadi yang memang kemarin yang kita kerjasamakan juga salah satunya supaya Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi apakah ada offtaker atau lembaga atau badan usaha. Karena PIP bukan hanya ke koperasi saja, tetapi bisa menyalurkan melalui lembaga badan usaha, sehingga agregator atau offtaker yang punya komoditas ekosistem usaha itu bisa akses pembiayaan dengan bunga yang lebih murah daripada yang lainnya," jelasnya.

  • Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Proyeksi Moody’s

    Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Proyeksi Moody’s

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons proyeksi negatif yang sempat diberikan Moody’s terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Purbaya meyakini realisasi pertumbuhan akan lebih baik dari perkiraan lembaga tersebut.

    Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ini merupakan bagian dari pendekatan pembangunan ekonomi yang disebut Sumitronomics.

    “Makanya Moody’s mengeluarkan waktu kita negatif karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Tahunya kuahnya lebih tinggi,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Realisasi Kuartal IV di Bawah Target

    Pertumbuhan ekonomi kuartal IV sempat berada di bawah target awal pemerintah. Purbaya menargetkan pertumbuhan 5,6 hingga 5,7 persen, namun realisasinya tercatat 5,39 persen.

    “Saya janji 5,6–5,7. Tapi karena kendala—yang sekarang sudah kita hentikan dan hilangkan—tumbuhnya hanya 5,39. Tapi itu sudah lumayan. Itu tertinggi setelah Covid-19 dalam lima tahun terakhir,” kata dia.

    Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71 persen. Menurut Purbaya, angka tersebut termasuk yang tertinggi di kelompok G20 dan melampaui China.

    Revisi Proyeksi Lembaga Internasional

    Sejumlah lembaga internasional kemudian merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi dari 4,9 persen menjadi 5,2 persen. JP Morgan juga melakukan revisi serupa, dari 4,9 persen menjadi 5,2 persen.

    “Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya. Biar saja, kita akan buat dia offside betulan,” ujarnya.

    Stimulus Fiskal dan Moneter

    Pemerintah berencana menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dorongan belanja negara diharapkan dapat memacu ekspansi dunia usaha.

    Dalam APBN, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen. Purbaya menargetkan realisasi yang mendekati 6 persen.

    Berikut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai lembaga:

    Lembaga Proyeksi Awal Proyeksi Revisi
    IMF 4,9% 5,2%
    JP Morgan 4,9% 5,2%
    APBN 5,4% –

    “Di APBN 5,4 persen pertumbuhannya, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030–2031. Anda enggak usah takut kalau investasi di pasar modal atau dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda,” tuturnya.

  • Danantara Optimistis Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas Kuartal I 2026

    Danantara Optimistis Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas Kuartal I 2026

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan optimisme terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Danantara saat ini menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menuntaskan masalah ini.

    Dony meyakini bahwa utang Whoosh akan sepenuhnya diselesaikan pada kuartal I 2026. Proses negosiasi dengan pihak terkait di China masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Dony pun memberikan jaminan bahwa tidak ada masalah yang signifikan terkait dengan utang tersebut.

    "Nanti nunggu Pak Menko (untuk negosiasi di China). Tapi nggak usah khawatir, InsyaAllah kuartal I selesai. Yang dikhawatirkan apa? Masalahnya apa? Sebetulnya kan sudah selesai, bahwa proses itu akan diselesaikan, dia akan memberikan dampak ekonomi, secara operasional mereka mampu untuk sustain, masalahnya kan hanya di investasi kita yang kekecilan, sehingga utangnya menjadi besar untuk pembangunan," jelas Dony saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dony menambahkan bahwa proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

    "Kalau saya secara profesional hanya melihat itu kan. Backgroundnya dulu pasti ada pertimbangan kita melakukan investasi di Whoosh itu. Dan tentu sekarang dampak ekonominya cukup signifikan," tuturnya.

    Pembayaran Utang Melalui APBN

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    "Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," katanya saat ditanya soal utang kereta cepat pakai APBN.

    Target Penyelesaian Utang Whoosh

    Berikut adalah target waktu penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh menurut Danantara:

    Periode Target
    Kuartal I 2026 Penyelesaian Utang Whoosh

    Proses negosiasi dengan pihak terkait terus berjalan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai. Komunikasi intensif dengan Kemenkeu juga menjadi kunci dalam upaya penyelesaian utang ini.

  • KEK Industropolis Batang Promosikan Investasi di Forum Internasional Jakarta

    KEK Industropolis Batang Promosikan Investasi di Forum Internasional Jakarta

    KEK Industropolis Batang menjadi salah satu narasumber strategis dalam forum internasional China Conference Southeast Asia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 10 dan 11 Februari 2026.

    Partisipasi ini merupakan upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai episentrum baru investasi industri di Asia Tenggara.

    KEK Industropolis Batang, bagian dari holding BUMN Danareksa, dikembangkan sebagai kawasan industri terintegrasi. Tujuannya adalah mendukung arus investasi manufaktur dan industri berkelanjutan.

    Forum China Conference Southeast Asia 2026 dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pelaku usaha global, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Para CEO dan pimpinan perusahaan global dari Hong Kong dan China yang tengah menjajaki peluang investasi di Asia Tenggara juga turut hadir.

    Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, menjelaskan bahwa kawasan ini dirancang sebagai ekosistem industri terintegrasi.

    “KEK Industropolis Batang bukan hanya menawarkan kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang memastikan kepastian berusaha, kesiapan infrastruktur berstandar internasional, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Inilah fondasi kami dalam menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang,” ujar Ngurah dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Pengembangan kawasan ini difokuskan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung rantai pasok industri secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lahan hingga dukungan kebijakan pemerintah.

    Pendekatan ini menjadi daya tarik bagi investor global yang membutuhkan kepastian jangka panjang dalam ekspansi bisnis.

    Kontribusi KEK Batang bagi Perekonomian Nasional

    Ngurah menegaskan bahwa KEK Industropolis Batang terus berkembang sebagai pusat manufaktur dan logistik strategis yang berorientasi ekspor.

    Kawasan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah nasional dan penciptaan lapangan kerja.

    CIO Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak investasi yang kuat dan kompetitif di Asia Tenggara.

    “Kawasan seperti KEK Industropolis Batang menjadi prioritas pengembangan investasi karena memiliki kesiapan ekosistem, dukungan pemerintah, serta kapasitas untuk menarik investasi skala besar yang berkelanjutan,” ungkap Pandu.

    Kesiapan ekosistem dan dukungan kebijakan menjadi faktor penting dalam menarik investasi berkualitas, terutama di tengah dinamika ekonomi global.

    Berikut adalah tabel yang berisi data terkait target investasi dan realisasi pembangunan infrastruktur di KEK Industropolis Batang:

    Aspek Target 2026 Realisasi
    Total Investasi Rp 50 Triliun Rp 35 Triliun
    Luas Lahan Terjual 500 Hektar 400 Hektar
    Jumlah Perusahaan Beroperasi 50 Perusahaan 35 Perusahaan

    Forum Investasi Lintas Negara

    Forum China Conference Southeast Asia 2026 menjadi ajang pertemuan antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk membahas peluang investasi lintas negara.

  • MSCI Tekan Saham INDF, ACES, dan CLEO: Ini Analisisnya

    MSCI Tekan Saham INDF, ACES, dan CLEO: Ini Analisisnya

    Perubahan komposisi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) diperkirakan akan memberikan tekanan pada tiga saham emiten Indonesia dalam jangka pendek. Saham-saham tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), dan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO).

    MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala untuk periode Maret 2026. Perubahan ini akan berlaku efektif setelah penutupan perdagangan pada 27 Februari 2026 dan mulai berlaku pada 2 Maret 2026.

    Hasil tinjauan menunjukkan bahwa INDF mengalami penurunan dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Cap Indexes. Sementara itu, ACES dan CLEO dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes, sehingga tidak lagi termasuk dalam indeks global tersebut.

    Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai bahwa perubahan ini berpotensi memicu arus keluar dana pasif asing. Banyak institusi global menggunakan MSCI sebagai acuan dalam pengelolaan portofolio mereka.

    “Dari sisi fund flow, tentunya dampak downgrade-nya INDF dan didepaknya dua emiten yaitu ACES dan CLEO menjadi katalis negatif bagi ketiga emiten tersebut karena dana pasif dari institusi asing yang menggunakan acuan indeks MSCI,” ujar Ahmad Faris, Kamis (12/2/2026).

    Meskipun demikian, Faris melihat adanya peluang akumulasi, terutama pada saham INDF. Sektor konsumer dan ritel mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.

    “Untuk pertimbangan buy on weakness dari sisi makro sektor konsumer dan ritel akan mengalami pemulihan kinerja seiring naiknya daya beli,” paparnya.

    Perhatikan Kinerja Fundamental

    Faris mengingatkan para investor untuk tetap selektif dalam memilih saham. CLEO mencatat penurunan rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) dalam tiga kuartal terakhir. Sementara itu, ACES menghadapi tekanan operasional yang tercermin dari penurunan same store sales growth.

    “Dari ketiga saham tersebut ACES dan CLEO memiliki issue pelambatan kinerja yang tergambar dari rasio ROA ROE selama tiga kuartal terakhir untuk CLEO, dan penurunan same store sales growth pada ACES,” beber Ahmad.

    INDF dinilai lebih defensif secara fundamental. Secara annualized, kinerja perusahaan masih tumbuh meskipun sempat mengalami perlambatan pada kuartal III 2025. Pemulihan Indeks Keyakinan Konsumen dalam dua bulan terakhir juga menjadi sentimen positif untuk kinerja kuartal IV.

    Rekomendasi Teknikal Saham

    Secara teknikal, Faris merekomendasikan strategi *buy on weakness* untuk INDF dengan memanfaatkan potensi koreksi akibat sentimen MSCI. Untuk ACES dan CLEO, ia menyarankan investor untuk menunggu rilis kinerja kuartal IV 2025.

    Berikut adalah rekomendasi teknikal dari analis MNC Sekuritas:

    Saham Rekomendasi Support Resistance Target Price
    INDF Buy on Weakness 6.525 6.925 7.025 – 7.275
    ACES Buy if Break 396 410 422 – 432
    CLEO Trading Buy 384 410 422 – 430

    Perlu diingat bahwa artikel ini tidak bertujuan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi yang diberikan berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Pastikan untuk melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan investasi.

  • Kilang Mini LNG Rembang Pasuruan Beroperasi, Tekan Impor Elpiji

    Kilang Mini LNG Rembang Pasuruan Beroperasi, Tekan Impor Elpiji

    Pemerintah berupaya menekan impor elpiji (Liquefied Petroleum Gas) yang selama ini membebani devisa negara. Salah satu langkahnya adalah membangun kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Fasilitas ini diklaim sebagai kilang mini LNG pertama di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong operasional kilang untuk memperkuat pasokan energi domestik.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyampaikan kilang mini LNG ini menjadi tonggak sejarah baru. Kilang ini memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengolah gas dari perut bumi Madura menjadi energi cair yang siap konsumsi.

    "Kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) ini menjadi tonggak sejarah baru karena memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengolah gas dari perut bumi Madura menjadi energi cair yang siap konsumsi," ujar Yuliot, Rabu (11/2/2026).

    Pasokan gas untuk kilang berasal dari Lapangan BD Wilayah Kerja Madura Strait yang dikelola Husky-CNOOC Madura Limited. Gas dari lapangan tersebut diolah menjadi LNG agar distribusinya lebih fleksibel ke masyarakat dan industri.

    “Gas yang dihasilkan dari Lapangan BD dialirkan dan dilakukan pengolahan di kilang mini ini untuk dimanfaatkan bagi berbagai kegiatan,” tambahnya.

    Substitusi Elpiji dan Efisiensi Anggaran

    Subsidi energi, terutama elpiji, menelan anggaran puluhan triliun rupiah per tahun. Pemerintah berharap kilang mini ini dapat menekan beban tersebut dengan mensubstitusi konsumsi elpiji.

    “Kami harapkan kilang mini ini bisa mensubstitusi konsumsi LPG dan ujungnya terjadi efisiensi anggaran negara,” tegasnya.

    Energi dari kilang ini diproyeksikan menyasar industri kecil, perhotelan, dan rumah tangga. Harganya diklaim lebih kompetitif dibandingkan gas impor.

    Teknologi Argentina dan Potensi Pengembangan

    Direktur PT Liquid Gas Nusantara Wira Rahardja menjelaskan fasilitas ini mengadopsi teknologi dari Argentina dan diklaim sebagai yang pertama di Asia.

    "Liquid Gas Nusantara membantu menyediakan energi yang lebih bersih sesuai kebijakan Presiden untuk mengurangi emisi karbon," jelas Wira.

    Model kilang mini ini diharapkan bisa diterapkan di wilayah kepulauan lain.

    "Jika kita bisa bangun di tiap pulau untuk konsumsi rumah tangga dan hotel, tentu akan jauh lebih baik ke depannya," pungkasnya.

    Berikut rincian data terkait produksi gas dari Lapangan BD:

    Aspek Data
    Sumber Gas Lapangan BD Wilayah Kerja Madura Strait
    Operator Husky-CNOOC Madura Limited
    Pemanfaatan Diolah menjadi LNG di kilang mini
    Target Konsumen Industri kecil, perhotelan, rumah tangga

    Kilang mini LNG di Rembang diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor elpiji dan mendorong kemandirian energi nasional.