Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ditanya mengenai persetujuannya terhadap rencana tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh pihak China.
“Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Negosiasi Langsung ke China Jika APBN Digunakan
Bendahara Negara menambahkan, jika penyelesaian utang Kereta Cepat menggunakan APBN, ia akan langsung melakukan negosiasi ke China.
“Kalau saya yang bayar saya akan ke China saya sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check,” tuturnya.
Pelurusan Isu Tidak Dilibatkan
Menkeu Purbaya juga meluruskan anggapan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian utang Kereta Cepat. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu dilibatkan dan perkembangan selalu ada.
“Selama ini saya dilibatkan, yang waktu itu ya. Tapi yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum, tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu,” tutur Purbaya.
Sebagai informasi tambahan, jumlah utang proyek Kereta Cepat yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.
Rincian Utang Proyek Kereta Cepat
Berikut rincian estimasi utang yang harus dibayar per tahun:
| Periode | Jumlah Utang (Rp Triliun) |
|---|---|
| Per Tahun | 1,2 |
Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek strategis nasional ini.









