Dana Moneter Internasional (IMF) secara resmi meminta Pemerintah Jepang untuk konsisten meningkatkan suku bunga kebijakan dan menghentikan langkah pelonggaran fiskal lebih lanjut. Peringatan ini muncul di tengah rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi yang bermaksud menangguhkan pajak konsumsi, sebuah langkah yang dinilai IMF justru akan memperlemah ketahanan ekonomi negara dalam menghadapi krisis di masa depan.
Dalam rekomendasi kebijakan terbarunya yang dirilis Rabu (18/2/2026), IMF menekankan pentingnya independensi Bank of Japan (BOJ) dalam menarik akomodasi moneter secara bertahap menuju level netral pada tahun 2027. Rahul Anand, kepala misi IMF untuk Jepang, memproyeksikan akan ada dua kali kenaikan suku bunga sepanjang tahun ini dan satu kali lagi pada tahun depan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi yang telah melampaui target 2 persen selama hampir empat tahun terakhir.
Kondisi ekonomi Jepang saat ini berada dalam pengawasan ketat setelah suku bunga kebijakan mencapai level tertinggi dalam 30 tahun sebesar 0,75 persen pada Desember lalu. IMF memperingatkan bahwa beban pembayaran bunga utang diprediksi melonjak dua kali lipat dalam periode 2025 hingga 2031. Hal ini berisiko memperparah kerentanan fiskal mengingat sekitar 25 persen belanja pemerintah Jepang masih bergantung pada pembiayaan utang.
Terkait rencana populer PM Takaichi untuk menangguhkan pajak konsumsi 8 persen pada sektor makanan selama dua tahun, IMF menyatakan keberatan. “Langkah tersebut berpotensi menggerus ruang fiskal dan meningkatkan risiko finansial jangka panjang,” tulis IMF. Meski demikian, IMF memberikan catatan bahwa penangguhan pajak yang bersifat sementara dan spesifik pada makanan mungkin bisa ditoleransi, asalkan terdapat kejelasan mengenai sumber pendanaan penggantinya.
Selain kebijakan fiskal, IMF juga menyoroti perubahan peran BOJ yang mulai mengurangi pembelian obligasi dan memperkecil neraca keuangannya. Pemerintah diimbau untuk memantau likuiditas pasar secara cermat. Jika terjadi volatilitas ekstrem yang mengganggu stabilitas pasar, BOJ diharapkan siap melakukan intervensi darurat melalui operasi pembelian obligasi yang terukur guna menjaga kepercayaan investor global.









