Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyoroti fenomena working poor atau kelompok pekerja miskin sebagai tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan dominasi sektor informal.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat working poor sebagai angka kemiskinan, tetapi sebagai kelompok produktif yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.
“Working poor adalah kelompok rentan yang produktif. Mereka memiliki kemauan dan kemampuan bekerja, tetapi masih membutuhkan daya ungkit ekonomi agar kesejahteraannya meningkat,” ujar Haryo pada Kompas.com, Senin (16/2/2026).
Haryo menjelaskan, mayoritas pekerja miskin berada di sektor informal dengan keterbatasan keterampilan, akses pendidikan, dan modal usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesulitan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Selain itu, akses terhadap pembiayaan, jaminan sosial, serta tekanan eksternal seperti gejolak ekonomi global dan stabilitas harga juga memengaruhi kesejahteraan pekerja.
Strategi Pemerintah Atasi Pekerja Miskin
Kemenko Perekonomian memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Langkah-langkah tersebut meliputi pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial terintegrasi, dan insentif fiskal untuk pekerja sektor padat karya.
Berikut adalah beberapa program pemerintah yang telah dijalankan:
| Program | Deskripsi | Target |
|---|---|---|
| Insentif PPh Pasal 21 DTP | Pemberian insentif pajak penghasilan | 2,2 juta pekerja |
| Bantuan Subsidi Upah (BSU) | Penyaluran subsidi upah | Pekerja berpenghasilan rendah |
| Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Penyediaan fasilitas perumahan | Masyarakat berpenghasilan rendah |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | Peningkatan manfaat hingga 60% dari upah selama 6 bulan | Pekerja terdampak dinamika ekonomi |
Pemerintah juga meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan, guna memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak dinamika ekonomi.
Fokus Jangka Panjang: Peningkatan SDM
Haryo menambahkan, pemerintah memperkuat kebijakan jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif. Program-program yang dijalankan meliputi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri (link and match), program magang nasional, serta peningkatan keterampilan pekerja di sektor manufaktur dan jasa.
Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program penguatan ekonomi berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui program pendidikan dan beasiswa, termasuk dukungan pendidikan tinggi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).









