Category: Ekonomi

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.

  • Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyusun regulasi baru. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga komoditas cabai dan tomat.

    Regulasi tersebut bertujuan agar petani tidak lagi mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Harga cabai dan tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat menyentuh rentang Rp 3.000-Rp 5.000 per kilogram (kg).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa fluktuasi harga cabai belakangan ini sangat tinggi. Hal ini merugikan petani di berbagai daerah.

    "Harganya, cabai, tomat, Rp 3.000-5.000. Jadi, petani cabai itu, kita mau coba gimana mengatur regulasinya, sehingga petani cabai jangan rugi. Sekali-sekali untung, jadi fluktuasinya tinggi banget. Nah, ini kita mau mengatur ke depan," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai menunjukkan kenaikan. Per Selasa (10/2/2026), rata-rata nasional harga cabai merah keriting mencapai Rp 44.800/kg.

    Harga ini naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya yang sebesar Rp 43.100/kg. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya.

    Harga cabai rawit merah juga naik 1,86% menjadi Rp 71.200/kg dari sebelumnya Rp 69.900/kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan tipis 0,22% menjadi Rp 46.200/kg dari Rp 46.100/kg.

    "Bawang juga demikian di sana. Tapi terutama cabai dengan tomat," tambah Amran.

    Cabai Rawit Lampaui Harga Acuan Penjualan

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit secara nasional naik signifikan hingga pekan pertama Februari 2026. Kenaikan mencapai 9,82% dibandingkan Januari.

    Posisi harga cabai rawit ini juga masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Rata-rata nasional harga cabai rawit pada Februari 2026 adalah Rp 63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp 57.000 per kg.

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/kg) Harga Sekarang (Rp/kg) Kenaikan (%)
    Cabai Merah Keriting 43.100 44.800 3,94
    Cabai Rawit Merah 69.900 71.200 1,86
    Cabai Merah Besar 46.100 46.200 0,22

    Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

    "Kalau kita mencermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), dikutip dari CNN Indonesia.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan peninjauan ulang model bisnis perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) dan salah satu anak usahanya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan utama dalam kajian ini.

    Danantara berencana memisahkan bisnis non-migas dari Pertamina. Langkah ini bertujuan agar BUMN energi tersebut lebih fokus pada bisnis inti migasnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh bisnis Pertamina yang tidak terkait migas akan dilepaskan atau di-spin off.

    "Kita lakukan review, masalah komersialisasi Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," kata Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Keputusan ini diambil Danantara setelah sukses menggabungkan tiga anak usaha Pertamina. Ketiganya yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," tegas Dony.

    Fokus PGN pada Distribusi Gas

    Sementara itu, Danantara juga menetapkan arah baru bagi PGN. Perusahaan ini akan dilarang berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Fokus usaha PGN akan diarahkan pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," ucap Dony.

    Dony menambahkan bahwa di Batam akan dilakukan pipanisasi gas ke seluruh rumah. Hal ini untuk mewujudkan visi PGN sebagai perusahaan gas negara yang mendistribusikan gas.

    "Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream," sambung Dony.

    Struktur Bisnis BUMN Migas Pasca Restrukturisasi

    Berikut adalah perbandingan fokus bisnis BUMN migas sebelum dan sesudah peninjauan Danantara:

    Entitas Fokus Bisnis Sebelumnya Fokus Bisnis Baru (Rencana)
    Pertamina Migas dan Non-Migas Fokus Bisnis Inti Migas
    PGN Hulu, Midstream, Downstream Midstream dan Downstream (Distribusi Gas)
    Subholding Downstream Terpisah (Patra Niaga, Kilang, PIS) Terintegrasi (Patra Niaga, Kilang, PIS)
  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern
  • Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tarif transportasi untuk periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pariwisata.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Diskon berlaku untuk moda kereta api.

    Untuk perjalanan kereta api, pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30%. Diskon ini berlaku pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan melaksanakan penugasan ini. Fokus utamanya adalah kesiapan kapasitas, kelancaran perjalanan, serta implementasi kebijakan pemerintah.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan, KAI memastikan diskon ini dapat diakses masyarakat. Akses tersebut melalui sistem penjualan resmi secara tertib.

    “Dalam mendukung kebijakan diskon stimulus 30% dari pemerintah, KAI menyiapkan lebih dari 1,2 juta tempat duduk selama Angkutan Lebaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kanal resmi penjualan mulai sore ini,” ujar Anne, Selasa (10/2/2026).

    Penambahan Kursi dan Jadwal Pemesanan Tiket

    Seiring kebijakan diskon, KAI juga menyiapkan 660 ribu kursi kereta api tambahan. Kursi ini tersedia selama Angkutan Lebaran. Penambahan ini untuk memperluas pilihan perjalanan dan membantu pengelolaan arus mudik dan balik.

    “Tiket kereta api tambahan mulai dapat dipesan melalui platform penjualan resmi seperti aplikasi Access by KAI, mulai 11 Februari 2026 pukul 00.01 WIB,” tambah Anne.

    Hingga 10 Februari 2026 pukul 07.00 WIB, sebanyak 848.188 tiket kereta api reguler telah terjual. Tiket tersebut untuk periode keberangkatan 11-27 Maret 2026. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal.

    Data Penjualan Tiket dan Relasi Favorit

    Berdasarkan data sementara, volume pemesanan tertinggi tercatat pada beberapa tanggal keberangkatan.

    Volume Pemesanan Tiket Kereta Api Terfavorit (10 Februari 2026)
    Tanggal Keberangkatan Jumlah Tiket Terjual
    24 Maret 2026 69.724
    23 Maret 2026 68.904
    19 Maret 2026 66.201
    18 Maret 2026 64.127

    Di luar tanggal-tanggal tersebut, ketersediaan tiket masih terbuka. Relasi favorit sementara didominasi koridor utama Jawa.

    Beberapa relasi yang paling diminati meliputi Gambir-Yogyakarta, Gambir-Semarang Tawang, dan Pasarsenen-Lempuyangan. Ini mencerminkan peran kereta api sebagai tulang punggung mobilitas antarkota saat mudik.

    “KAI mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Angkutan Idul Fitri 2026. Kami mengajak masyarakat merencanakan perjalanan sejak dini agar mudik berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” tutup Anne.

  • Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kementerian Keuangan telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan pansel ini merupakan langkah awal dalam mencari figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

    Istana menetapkan sejumlah kriteria ideal bagi calon pejabat OJK yang baru. Kriteria ini diharapkan dapat menjamin stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional ke depannya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan dua kriteria utama yang menjadi fokus pemerintah dalam memilih pejabat OJK. Kriteria ini menekankan pada kapabilitas dan pemahaman mendalam terhadap fungsi OJK.

    Pertama, calon pejabat OJK harus memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas di sektor keuangan. Kemampuan teknis ini dinilai krusial untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks.

    "Kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas menguasai ya, bidangnya gitu ya, bidang keuangan," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kedua, calon pemimpin OJK wajib memahami pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat mengguncang pasar modal.

    "Yang kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Ini supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah, itu tidak terulang kembali," ungkap Prasetyo.

    Proses Pembentukan Pansel

    Prasetyo menambahkan, pihaknya sudah menerima beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi anggota pansel. Anggota pansel berasal dari berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan.

    Kriteria Utama Penjelasan
    Penguasaan Sektor Keuangan Calon harus memiliki pengetahuan dan pengalaman luas di bidang keuangan.
    Pemahaman Peran OJK Calon harus mengerti vitalnya OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan.

    Proses seleksi diharapkan berjalan transparan dan menghasilkan pemimpin OJK yang kompeten. Pemilihan ini menjadi krusial untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap kuat dan terpercaya.

  • Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.

    Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.

    Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan yang Tidak Termasuk Insentif

    Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Periode Insentif PPN DTP Tiket Pesawat 2026
    Item Periode
    Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 6 Februari 2026
    Pembelian Tiket 10 Februari – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret – 29 Maret 2026
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan berlaku pada waktu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Yassierli juga meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneruskan imbauan WFA ini kepada seluruh perusahaan di wilayah masing-masing. Jadwal WFA direncanakan pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    Pemerintah berharap WFA dapat diterapkan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini disampaikan Yassierli saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan WFA memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026.

    “Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, WFA juga diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik dan balik. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama momen Lebaran.

    Sektor yang Dikecualikan dan Ketentuan WFA

    Kebijakan WFA tidak berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang esensial. Sektor-sektor ini vital bagi kelangsungan pelayanan dan produksi.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Jenis Pekerjaan
    Kesehatan Layanan medis dan rumah sakit
    Perhotelan Pelayanan penginapan dan akomodasi
    Pusat Perbelanjaan Operasional ritel dan perdagangan
    Manufaktur Produksi barang industri
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi pangan
    Sektor Esensial Lainnya Pekerjaan berkaitan kelangsungan produksi/pabrik

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” jelas Yassierli.

    Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA wajib tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Kebijakan ini tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    Upah selama WFA akan diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan untuk menjaga produktivitas.

  • Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam percepatan program Swasembada Pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas saat Rapim Polri 2026 di Jakarta Timur.

    Zulhas menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pangan harus tetap terjaga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti Lebaran, Natal, serta Tahun Baru.

    Menurut Zulhas, jajaran kepolisian telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan fundamental Presiden terkait swasembada pangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

    “Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa perintah Presiden untuk menjaga dan menurunkan harga pangan merupakan tantangan yang tidak mudah diwujudkan.

    “Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.

    Peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti peran besar Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri berkontribusi dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut.

    Inisiatif awal program MBG menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam pembangunan dapur. Kepala BGN, Pak Dadan, menghadapi kendala saat membangun fasilitas tersebut.

    “Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.

    SPPG Polri Terbaik di Indonesia

    Zulhas mengakui keterlibatan aktif Polri yang turun tangan membantu pembangunan SPPG di berbagai wilayah. Saat ini, SPPG Polri bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

    “Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.

    Berikut adalah perbandingan peran Polri dalam berbagai program pangan:

    Program Peran Polri
    Swasembada Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, mendukung kebijakan Presiden
    Makan Bergizi Gratis Mendirikan dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), membangun dapur di berbagai wilayah

    Rapat Pimpinan Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/2).