Pemerintah berencana merombak sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) mulai tahun ini. Regulasi baru akan diterapkan dengan ketat, mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetapkan harga tunggal di seluruh daerah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tujuan utama aturan ini adalah memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran.
Penerapan regulasi baru ini diharapkan dapat dimulai tahun ini. "Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).
Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam implementasinya. Sebelum diterapkan secara nasional, aturan baru ini akan diuji coba di beberapa kota.
"Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," tutur Laode.
Kewajiban KTP dan Sosialisasi
Mengenai kewajiban membawa KTP, Laode menilai hal ini bukan lagi hambatan teknis. Ini karena teknologi informasi sudah dapat diakses hingga ke pelosok desa.
Ia juga telah meminta Pertamina untuk melakukan sosialisasi secara intensif. "Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai," terangnya.
Awalnya, pemerintah hanya berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ditemukan banyak hal yang perlu diubah secara komprehensif.
"Jadi namanya bukan sekedar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG," kata Laode.
Pembatasan Pembeli Berdasarkan Kesejahteraan
Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Jika sebelumnya hanya berupa imbauan, kini pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain," tambah Laode.
Pemerintah akan membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan. "Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi," jelas Laode.
Perubahan Sistem Distribusi
Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru yaitu sub pangkalan.
"Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli disitu," imbuh Laode.
Berikut ringkasan perubahan utama dalam distribusi LPG 3 kg:
| Aspek | Sistem Lama | Sistem Baru |
|---|---|---|
| Kewajiban Pembeli | Imbauan untuk tidak membeli bagi kalangan menengah ke atas | Wajib menggunakan KTP, pembatasan berdasarkan data desil BPS |
| Harga | Bervariasi di tiap daerah | Satu harga di seluruh daerah |
| Alur Distribusi | Agen → Pangkalan → Konsumen | Agen → Pangkalan → Sub Pangkalan → Konsumen |
| Fokus | Penyediaan barang | Tepat sasaran dan pengawasan ketat |









