Category: Ekonomi

  • Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa ekonomi hijau dan sirkular merupakan peluang besar. Ini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

    Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau melibatkan masyarakat luas. Hal ini harus menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput.

    "Green economy dan circular economy bukan sekedar agenda lingkungan melainkan peluang besar bagi tumbuh kembangnya ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat kita," tegas Muhaimin, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

    Muhaimin menyampaikan pandangannya ini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat. Dia menyoroti sektor energi terbarukan dan mineral kritis.

    Selain itu, agroindustri sirkular dan waste-to-energy juga memiliki potensi besar. Semua sektor ini bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.

    Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Hijau

    Masyarakat dapat berperan dalam rantai pasok manufaktur komponen energi terbarukan. Mereka juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

    Pada agroindustri sirkular, limbah pertanian bisa diolah jadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah. Ini akan meningkatkan kelas petani dan koperasi.

    Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka lapangan kerja baru. Sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

    "Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ni dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

    Sebagai ilustrasi, Muhaimin Iskandar menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global. Jumlahnya mencapai puluhan juta ton per tahun.

    Limbah e-waste mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Ini adalah potensi ekonomi yang besar.

    E-Waste sebagai Sumber Ekonomi Baru

    Apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan terorganisir, serta berbasis teknologi, itu dapat menjadi sumber ekonomi baru. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    "Inilah contoh konkrit bagaimana circular ekonomi menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan," jelasnya.

    Muhaimin menekankan, peluang besar ini dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem. Ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

    Peran Strategis ITB

    Dalam konteks ini, ITB memiliki peran strategis. ITB dapat membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, dan memastikan inovasi berdampak nyata.

    "Dari kampus ini circular ekonomi harus bergerak dari konsep ke sistem, dari proyek ke ekosistem, dari wacana menjadi kehidupan nyata kita," tegasnya.

    Muhaimin menegaskan, industrialisasi hijau dan sirkular harus jadi jalan Indonesia naik kelas. Tujuannya adalah Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

    Sektor Ekonomi Hijau Potensi Pemberdayaan Masyarakat
    Energi Terbarukan Rantai pasok manufaktur, operasi dan pemeliharaan, bioenergi berbasis komunitas
    Agroindustri Sirkular Pengolahan limbah pertanian menjadi bioenergi dan biomaterial
    Waste-to-Energy Penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas lingkungan
    Pengelolaan E-Waste Daur ulang terorganisir, sumber ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  • Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan bahwa rasio ketahanan aset BPJS Kesehatan terus menurun. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kondisi ini mengkhawatirkan karena berpotensi di bawah batas sehat pada triwulan I atau II 2026.

    Sesuai regulasi, keuangan BPJS Kesehatan dianggap sehat jika aset bersihnya berada dalam rentang 1,5 hingga 6 bulan klaim. Penurunan ini memicu langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah krisis.

    Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah preventif dengan memberikan suntikan dana tambahan tahun ini. Hal ini diungkapkan Ketua DJSN Nunung Nuryartono dalam rapat dengar pendapat Komisi IX di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    “Kapan kemudian mulai di bawah 1,5, itu perkiraan kami di triwulan I, triwulan II 2026. Oleh karenanya, pemerintah mengambil langkah tahun ini, dengan memberikan suntikan dana tambahan,” ujar Nunung Nuryartono, Rabu (11/2/2026).

    Nunung menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga langkah penanganan defisit aset neto. Opsi tersebut meliputi penyesuaian besar iuran, suntikan dana tambahan, dan penyesuaian manfaat. Untuk 2026, suntikan dana tambahan dipilih.

    Pilihan ini diambil demi menghindari pembebanan masyarakat dengan kenaikan iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat.

    “Tadi ada suntikan pemerintah karena diputuskan bahwa tidak sampai dari 2026 belum ada kenaikan iuran yang akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian,” terang Nunung.

    Potensi Pendanaan Lain dari Pajak Rokok

    Selain suntikan dana, Nunung juga menyebut potensi pendanaan lain, yaitu dari pajak rokok. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Penerimaan pajak rokok diperbolehkan untuk mendanai pelayanan kesehatan. Ini membuka peluang baru bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat keuangannya.

    “Kemudian juga di dalam PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah pasal 97, tentang pajak rokok juga bisa dialokasikan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Jadi ada ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk bisa menambah dari dua potensi yang digunakan tadi,” jelas Nunung.

    Alokasi Suntikan Dana Rp 20 Triliun

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalokasikan suntikan dana tambahan. Ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

    “Sudah diputuskan oleh Kemenkeu ada tambahan Rp 20 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun melalui Kemenkes, Rp 10 triliun lagi melalui Kemenkeu untuk membantu BPJS,” ujar Budi saat ditemui di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Budi menegaskan bahwa angka Rp 20 triliun ini telah dihitung secara cermat. Dana tersebut dirancang untuk menjamin ketahanan keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

    “Angka itu dihitung untuk menjaga ketahanan BPJS tahun ini,” tambahnya.

    Statistik BPJS Kesehatan dan Peningkatan Klaim

    Data DJSN menunjukkan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari total penduduk. Namun, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8%.

    Peningkatan utilisasi layanan kesehatan telah menyebabkan klaim bulanan melonjak. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan ketahanan aset BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta dan rata-rata klaim bulanan:

    Deskripsi Jumlah/Rata-rata
    Peserta Terdaftar (2025) 281,88 juta jiwa (98,3% penduduk)
    Peserta Aktif (2025) 228,67 juta jiwa (79,8% penduduk)
    Rata-rata Klaim Bulanan (2025) Rp 16,75 triliun
    Peningkatan Klaim (2014-2025) 5 kali lipat

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).

  • Kemnaker Gandeng Shopee Luncurkan Pelatihan Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi

    Kemnaker Gandeng Shopee Luncurkan Pelatihan Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Shopee Indonesia resmi meluncurkan program Training of Trainers (ToT): Shopee Affiliate. Program ini bertujuan memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi digital.

    Peluncuran program dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini akan membekali 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta BBPVP Kemnaker.

    Para instruktur tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 Februari 2026.

    Materi komprehensif akan dibawakan oleh trainer dari Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee. Para trainer ini telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

    Program ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan seputar ekosistem affiliate marketing. Tujuannya agar mereka mampu mengimplementasikan pelatihan serupa di balai vokasi daerah masing-masing.

    Peluncuran program dan pelatihan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    Yassierli mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah strategis menyiapkan tenaga kerja adaptif. Adaptasi ini diperlukan terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus bergerak.

    Menurutnya, pelatihan berbasis keterampilan digital seperti affiliate dapat menjadi alternatif peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

    "Alhamdulillah kita di Kemnaker melihat ini (bekerja sama dengan Shopee) adalah sebuah entitas job title yang disebut dengan affiliator, yang menurut kami harus menjadi salah satu bagian dari pelatihan kita," ujar Yassierli, Rabu (11/2/2026).

    "Tantangan kita jelas terkait dengan memperluas kesempatan kerja yang dulu mungkin banyak pekerjaan informal yang sifatnya tradisional dan tentu dengan perubahan sekarang yang kemudian menjadi informal digital istilahnya," tambahnya.

    Yassierli melanjutkan, "Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan, peluang yang harus kita raih dan insyaallah teman-teman yang menjadi peserta pada siang hari ini yang akan memulai transformasi itu."

    Melalui pelatihan ini, instruktur balai vokasi tidak hanya dibekali pemahaman teknis affiliate marketing. Mereka juga dipersiapkan menjadi agen perubahan di daerah masing-masing.

    Mereka diharapkan menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat. Khususnya generasi muda dan pencari kerja, guna membuka peluang usaha dan penghasilan baru secara mandiri.

    Berikut adalah target pelatihan dan dampaknya:

    Aspek Detail
    Target Peserta ToT 100 instruktur UPTP Kemnaker
    Target Pelatihan Lanjutan 60.000 afiliator baru (komunitas)
    Durasi Pelatihan Lanjutan 10 bulan (Maret hingga akhir tahun)
    Frekuensi Pelatihan (per bulan per UPTP) 2 kali (2 batch)
    Jumlah Peserta (per batch) 30 orang
    Total Peserta (per UPTP per bulan) 60 orang

    "Alhamdulillah kita berada di awal tahun, sekarang awal Februari, sehingga lebih mudah nanti kita akan monitor sampai akhir tahun," kata Yassierli.

    Ia menambahkan, "Yaitu ToT 100 dari masing-masing UPTP balik ke masing-masing UPTP berarti bulan depan, bulan Maret mulai pelatihan. Satu bulan dua kali dua batch pesertanya 30, berarti satu bulan 60. Sekitar 10 bulan 60 x 10, 600. 600 x 100 orang yang ada di sini, 60 ribu."

    "Kita sudah sepakat dengan Shopee bahwa kita menargetkan akan bangun komunitas afiliator 60 ribu tahun ini, kita akan monitor setiap bulan," ujarnya.

    Kemnaker berharap kolaborasi ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Peluang untuk belajar, bekerja, dan berkembang di tengah pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang pesat.

    Dukungan Shopee untuk Talenta Digital Daerah

    Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menyatakan program ini krusial. Shopee tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate.

    Namun, juga mendukung peran balai vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah.

    "Program Shopee Affiliate hadir sebagai inovasi untuk menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat," tutur Radynal.

    "Melalui pelatihan ini, kami tidak sedang menciptakan profesi baru secara instan, kami sedang menciptakan manusia yang mampu beradaptasi agar mampu memanfaatkan ekosistem digital secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," jelasnya.

    Radynal juga memberikan gambaran mengenai efektivitas format digital.

    "Sebagai gambaran, untuk riset 65 persen video itu jauh lebih efektif untuk membuat orang check out atau tidak ketika belanja di e-commerce. Ini menegaskan bahwa format yang lebih dinamis, engagement, dan memang rasa kedekatan antara pengguna dan pembuat konten kreator itu menjadi penentu," ujarnya.

    Di Shopee sendiri, tercatat 50 persen peningkatan penjualan produk lokal melalui Shopee Live dan Shopee Video selama 2025. "Transformasi digital bisa dimulai dari sebuah kelas, dari satu pelajar dan dari sebuah komunitas di daerah," kata Radynal.

    Komitmen Jangka Panjang Kampus UMKM Shopee

    Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee menargetkan melatih 500 pengajar hingga akhir tahun 2026. Para pengajar ini akan tersebar di berbagai kota di Indonesia.

    Target ini diharapkan memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi. Hal ini juga mempercepat proses penguatan kapasitas instruktur agar lebih banyak masyarakat mengakses pelatihan keterampilan digital berkelanjutan.

    Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada jutaan UMKM. Hingga saat ini, Kampus UMKM Shopee telah menyelenggarakan lebih dari 350.000 jam pelatihan.

    Program ini didukung hampir 400 modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital.

    Dalam rangkaian pelatihan di Akademi Pengajar dan Kampus UMKM Shopee, Shopee Affiliate kerap diperkenalkan. Ini sebagai salah satu modul pembelajaran yang memberikan gambaran nyata peluang ekonomi di sektor digital.

    Modul ini juga membuka alternatif sumber penghasilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Kemnaker dan Shopee berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pelatihan vokasi berbasis keterampilan digital.

    Pelatihan ini relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan menciptakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan.

    Selain Menteri Ketenagakerjaan dan Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, acara tersebut dihadiri beberapa pejabat. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Herry Nugraha, serta Anggota BNSP Adi Mahfudz Wuhadji.

  • Harga Komoditas di Malang Meroket Jelang Ramadan, Cabai Tembus Rp 100 Ribu

    Harga Komoditas di Malang Meroket Jelang Ramadan, Cabai Tembus Rp 100 Ribu

    Kota Malang menghadapi lonjakan harga sejumlah komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan signifikan terlihat pada harga cabai, terutama cabai rawit, yang kini mencapai Rp 100.000 per kilogram.

    Kenaikan ini dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir di pasar-pasar tradisional Kota Malang. Pedagang memprediksi harga akan terus merangkak naik hingga Idul Fitri.

    Agus, seorang pedagang cabai di Pasar Besar Malang, mengonfirmasi harga cabai rawit telah menyentuh Rp 100.000 per kilogram per hari Rabu (11/2/2026).

    "Dua hari kemarin, harga cabai rawit masih Rp 90 ribu, sekarang naik Rp 100 ribu per kilonya," ujar Agus ditemui wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Kenaikan ini sebesar Rp 10.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya. Sementara itu, harga cabai keriting dan cabai merah besar masih stabil di kisaran Rp 35.000 per kilogram.

    Komoditas lain seperti cabai hijau atau cabai acar juga mengalami kenaikan. Harga cabai hijau naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 55.000 per kilogram.

    Faktor Penyebab Kenaikan Harga Cabai

    Agus menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit ini dipicu oleh curah hujan tinggi. Kondisi cuaca tersebut melanda sentra-sentra penanaman cabai.

    Daerah-daerah yang terdampak antara lain Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Nganjuk. Cuaca tidak menentu ini mengakibatkan pasokan cabai dari petani berkurang drastis.

    "Karena cuaca hujan, jadi stok lombok juga tidak banyak, terbatas," akunya.

    Selain faktor cuaca, Agus menambahkan bahwa momen perayaan hari besar turut mempengaruhi kenaikan harga. Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi pasokan memicu lonjakan harga.

    "Ini juga mau puasa, biasanya harga bahan pokok cenderung banyak yang naik," tuturnya.

    Harga Ayam Potong Ikut Merangkak Naik

    Tidak hanya cabai, harga ayam potong di Pasar Besar Malang juga mengalami kenaikan. Saat ini, harga ayam potong berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 48.000 per kilogram.

    Hamzah, pedagang ayam potong di Pasar Besar Malang, menyatakan ketersediaan stok masih cukup banyak meskipun harga naik.

    "Jelang bulan puasa (Ramadan), harga ayam pasti naik. Tapi stok banyak," tegasnya ditemui terpisah.

    Agus memprediksi harga ayam potong akan terus melonjak. Kenaikan diperkirakan berlanjut hingga awal Ramadan dan mencapai puncaknya saat Hari Raya Idul Fitri.

    Berikut adalah perbandingan harga beberapa komoditas di Pasar Besar Malang:

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/Kg) Harga Hari Ini (Rp/Kg) Keterangan
    Cabai Rawit 90.000 100.000 Naik signifikan
    Cabai Keriting 35.000 35.000 Stabil
    Cabai Merah Besar 35.000 35.000 Stabil
    Cabai Hijau/Acar 50.000 55.000 Naik
    Ayam Potong Tidak Disebutkan 45.000 – 48.000 Naik

    "Akan terus naik sampai awal puasa dan Idul Fitri. Itu sudah biasa," tandasnya.

  • Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, Abdul Kadir, mengusulkan pembentukan dana abadi. Usulan ini diajukan untuk menjaga keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan.

    Kadir menyampaikan ide ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Ada satu usulan bu, untuk menjaga sustainability dari dana BPJS Kesehatan ini, apakah kita tidak memungkinkan untuk membuat semacam endowment fund misalnya pak, dana abadi," kata Abdul Kadir, Rabu (11/2/2026).

    Abdul Kadir mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP saat ini memiliki dana abadi hingga ratusan triliun rupiah.

    Menurutnya, skema serupa dapat diterapkan untuk BPJS Kesehatan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada iuran atau premi semata.

    "LPDP saja mempunyai dana abadi sekian berapa ratus triliun yang dengan demikian untuk melakukan pembayaran dana BPJS Kesehatan ini tidak cuma bergantung pada iuran atau premi," ujarnya.

    Dengan adanya dana abadi, BPJS bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Ini memberikan sumber pendanaan alternatif.

    "Tapi kita bisa memanfaatkan dana abadi itu," sambung dia.

    Pertimbangan dan Harapan Usulan

    Dia meminta usulan ini mulai dipertimbangkan secara serius. Harapan besar agar usulan pembentukan dana abadi ini dapat diterima.

    "Jadi saya kira ada pemikiran-pemikiran yang out of the box ini harus kita jalankan," tuturnya.

    Usulan ini dianggap sebagai langkah inovatif. Tujuannya memperkuat stabilitas keuangan BPJS Kesehatan jangka panjang.

    Entitas Status Dana Abadi Manfaat Potensial bagi BPJS
    LPDP Sudah ada, ratusan triliun rupiah Model pendanaan alternatif
    BPJS Kesehatan Diusulkan Mengurangi ketergantungan pada iuran, menjaga keberlanjutan
  • Kejaksaan Negeri Garut Tetapkan Tiga Pimpinan BPR Intan Jabar Tersangka Kasus Kredit Fiktif

    Kejaksaan Negeri Garut Tetapkan Tiga Pimpinan BPR Intan Jabar Tersangka Kasus Kredit Fiktif

    Kejaksaan Negeri Garut menahan tiga mantan pimpinan cabang PT BPR Intan Jabar. Penahanan ini menyusul penetapan mereka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Modus operandi yang digunakan adalah penyaluran kredit fiktif.

    Perkara tersebut telah diselidiki sejak tahun 2023. Kerugian negara akibat praktik culas ini ditaksir mencapai Rp 5 miliar.

    Tiga pimpinan cabang PT BPR Intan Jabar yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AJ, EH, dan RR. AJ menjabat pada periode 2016-2019, EH (2020-2021), dan RR (2021-2022).

    Ketiganya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Garut.

    "Ketiganya telah kami tetapkan sebagai tersangka dan mulai hari ini dilakukan penahanan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Garut Yuyun Wahyudi, Rabu (11/2/2026).

    Modus Operandi Kredit Fiktif

    Yuyun Wahyudi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menyediakan kredit fiktif.

    Kredit fiktif ini diistilahkan dengan sebutan kredit topeng. Modus lainnya adalah pinjaman atau kredit yang didaftarkan atas nama nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

    Berikut rincian modus dugaan korupsi di PT BPR Intan Jabar:

    Modus Kejahatan Deskripsi
    Kredit Fiktif Penyediaan kredit tanpa ada nasabah atau agunan yang sah (kredit topeng).
    Pinjaman Tanpa Sepengetahuan Nasabah Pengajuan kredit menggunakan data nasabah tanpa persetujuan atau sepengetahuan nasabah terkait.

    Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.

    Pada Rabu (11/2) petang, ketiga tersangka terpantau meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Garut. Mengenakan rompi merah muda khas tahanan, mereka dibawa ke mobil tahanan. Selanjutnya, ketiganya dijebloskan ke Rutan Garut.

  • Presiden Prabowo Jelaskan Kondisi Ekonomi Indonesia Usai Peringkat Negatif Moody’s dan MSCI di Sarasehan Jumat Ini

    Presiden Prabowo Jelaskan Kondisi Ekonomi Indonesia Usai Peringkat Negatif Moody’s dan MSCI di Sarasehan Jumat Ini

    Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penjelasan lengkap mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini menyusul laporan negatif dari lembaga pemeringkat Moody's dan MSCI terhadap pasar modal domestik.

    Penjelasan tersebut akan disampaikan melalui sarasehan ekonomi bertajuk 'Indonesia Economic Outlook'. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat mendatang.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana ini usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    "Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," ujar Airlangga.

    Airlangga menambahkan, pemerintah akan memaparkan posisi serta program-program unggulan. Termasuk strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi terkini.

    Fokus Penerimaan Negara dan Danantara

    Dalam sarasehan tersebut, sejumlah poin penting akan disampaikan pemerintah. Salah satunya terkait peningkatan penerimaan negara.

    Pemerintah juga akan menjelaskan rencana pengelolaan ekonomi oleh BPI Danantara. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan, utamanya mengenai penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat, serta terkait dengan rencana dari Danantara," terang Airlangga.

    Penilaian Lembaga Pemeringkat

    Terkait laporan lembaga pemeringkat, Airlangga menegaskan bahwa rating Indonesia masih pada level 'investment grade'. Ini menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat.

    Meskipun ada outlook negatif dari Moody's, lembaga lain seperti Fitch dan S&P masih mempertahankan peringkat positif.

    "Dilaporkan pula kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh lembaga pemeringkat, baik Moody's, Fitch, maupun S&P, penilaiannya masih pada level investment grade. Memang ada outlook negatif dari Moody's," tutur Airlangga.

    Tinjauan Peringkat Kredit Indonesia

    Lembaga Pemeringkat Peringkat Saat Ini Outlook
    Moody's Investment Grade Negatif
    Fitch Ratings Investment Grade Stabil
    S&P Global Ratings Investment Grade Stabil

    Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan investor. Berbagai program ekonomi akan terus digulirkan untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

  • Airlangga: Jokowi akan Teken Tarif Resiprokal RI-AS dengan Trump 19 Februari 2026

    Airlangga: Jokowi akan Teken Tarif Resiprokal RI-AS dengan Trump 19 Februari 2026

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru mengenai implementasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan perjanjian tarif ini dijadwalkan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    Perjanjian tersebut rencananya diteken saat keduanya menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP) pekan depan, tepatnya pada 19 Februari 2026.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara Board of Peace. Di sekitar tanggal tersebut, akan ada pula penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

    "Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Airlangga, negosiasi telah berhasil menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen. Angka ini akan segera diteken oleh Kepala Negara Indonesia dan AS. Namun, hal tersebut masih menunggu perkembangan lanjutan.

    "Kan kita sudah turun dari (tarif) 32% ke 19%, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100% selesai," ucapnya.

    Ketersediaan Prabowo Hadiri BoP

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengkonfirmasi bahwa Prabowo telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace (BoP). Dewan Perdamaian tersebut dibentuk oleh Donald Trump dan akan berlangsung pada 19 Februari.

    Namun, Prasetyo Hadi belum memberikan kepastian mengenai kehadiran Prabowo dalam agenda tersebut.

    "Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Meski demikian, pemerintah berharap Prabowo dapat hadir dalam pertemuan itu. Momen ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai waktu pertemuan kedua pemimpin negara untuk menandatangani tarif dagang AS-Indonesia.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya ketika ditanya apakah undangan dari AS juga akan membicarakan negosiasi tarif.

    Berikut adalah perbandingan tarif negosiasi yang disebutkan:

    Deskripsi Nilai Tarif Awal (%) Nilai Tarif Baru (%)
    Tarif Resiprokal RI-AS 32 19

    Mengenai penetapan kesepakatan dagang dengan AS, Prasetyo mengatakan negosiasi sudah dilakukan. Namun, untuk mempertemukan Prabowo dengan Donald Trump bukan perkara mudah.

    "Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin," ujar Prasetyo.

  • Presiden Prabowo Marah IHSG Anjlok Akibat Peringatan MSCI, BEI Dukung Reformasi Pasar Modal

    Presiden Prabowo Marah IHSG Anjlok Akibat Peringatan MSCI, BEI Dukung Reformasi Pasar Modal

    Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sangat marah atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kemarahan ini dipicu peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi pasar modal Indonesia yang terjadi akhir Januari lalu.

    Kabar kemarahan Presiden Prabowo disampaikan langsung oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Hal ini disampaikan dalam sebuah acara di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 14 Februari 2026.

    Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah. Ia menyebut pemerintah memberikan dukungan luar biasa terhadap pejabat BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru.

    Jeffrey juga menyatakan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal. "Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah," ujar Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Dukungan tersebut dianggap penting bagi para pejabat baru untuk segera melakukan hal-hal krusial. "Beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin, dan itu akan kami lakukan," kata Jeffrey.

    Penyebab Kemarahan Presiden

    Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan Prabowo marah besar saat IHSG anjlok. Peringatan MSCI dinilai berpotensi mencoreng kehormatan negara di mata global.

    "Presiden Prabowo sangat marah. Dia sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama terkait kehormatan negara kita yang terancam," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Hashim menambahkan, kemarahan Prabowo juga dipicu banyaknya investor ritel yang menjadi korban. Peringatan MSCI juga disebut mempertaruhkan reputasi OJK dan BEI.

    Pemerintah berencana mengawasi otoritas pasar modal lebih ketat. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia.

    "Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat," kata Hashim.

    Dampak Peringatan MSCI

    IHSG sempat melemah drastis hingga 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan Rabu, 28 Januari lalu. Pelemahan ini terjadi menyusul pengumuman MSCI.

    Pada hari yang sama, perdagangan saham di sesi II sempat dihentikan sementara (trading halt). Langkah trading halt juga diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I perdagangan Kamis, 29 Januari.

    Meski terjadi trading halt, IHSG kembali menguat di penutupan perdagangan. Namun, indeks ini masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.

    Poin Kritikan MSCI

    MSCI menyoroti terkait kepemilikan saham dan free float saham di Indonesia. Indeks global ini memberi waktu otoritas pasar modal Indonesia untuk memenuhi aspek transparansi hingga Mei 2026.

    Jika perbaikan tidak kunjung dilakukan, MSCI berpotensi menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia. Statusnya bisa berubah dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

    Langkah ini akan diikuti dengan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI. Penurunan ini berlaku untuk semua sekuritas Indonesia.

    Indikator Status Dampak
    Peringatan MSCI Transparansi pasar modal Indonesia IHSG anjlok, potensi penurunan klasifikasi pasar
    Respons Pemerintah Marah dan prihatin Pengawasan ketat, dukungan reformasi BEI/OJK
    Respons BEI/OJK Apresiasi dukungan, percepatan reformasi Menjaga reputasi dan kredibilitas pasar modal
  • Perputaran Uang Gorengan di Bandung Capai Ratusan Miliar, Pedagang Ungkap Alasannya

    Perputaran Uang Gorengan di Bandung Capai Ratusan Miliar, Pedagang Ungkap Alasannya

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengejutkan mengenai perputaran uang dari penjualan gorengan di Kota Bandung. Nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Para pedagang menilai fakta ini wajar, mengingat Bandung yang berhawa dingin membuat gorengan menjadi pilihan kudapan favorit.

    Asep, salah satu pedagang gorengan di Jalan Ambon, Kota Bandung, sedang sibuk membuat gehu atau toge tahu saat ditemui detikJabar pada Rabu (11/2/2026). Pria berusia 50 tahun ini juga menyiapkan adonan untuk bakwan atau bala-bala yang sangat populer di kalangan warga Bandung.

    Setelah mengiris sayuran seperti kol, wortel, dan daun bawang, Asep segera mencampurkannya ke adonan tepung. Di sela kesibukan menggoreng dan menyiapkan adonan, ia dengan cekatan melayani pembeli. Rutinitas ini sudah menjadi kebiasaan sehari-harinya.

    Saat detikJabar berkunjung, Asep langsung menawarkan gorengan buatannya. Gerobaknya menyajikan beragam jenis gorengan seperti gehu, bala-bala, cireng, karoket, tempe, goreng pisang, hingga goreng ubi.

    "Saya jualan sejak 2009," kata Asep membuka perbincangan dengan detikJabar.

    Asep mengaku terkejut dengan data BPS yang menunjukkan konsumsi gorengan di Kota Kembang mencapai sekitar 404,69 juta potong pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar dari bisnis gorengan di Bandung.

    "Wah benar itu, luar biasa sekali ternyata," ucap Asep.

    Jika satu potong gorengan dibanderol Rp1.000, perputaran uangnya lebih dari Rp404 miliar per tahun. Angka ini melonjak dua kali lipat menjadi lebih dari Rp808 miliar jika harga satu gorengan Rp2.000. Mendengar angka tersebut, Asep semakin tercengang.

    Harga Per Potong Estimasi Perputaran Uang Tahunan
    Rp 1.000 Rp 404 Miliar
    Rp 2.000 Rp 808 Miliar

    Perkiraan perputaran uang tersebut menunjukkan betapa besarnya pasar gorengan di Bandung. Kondisi ini didukung oleh berbagai faktor yang membuat gorengan selalu dicari oleh masyarakat.

    Faktor Pendukung Larisnya Gorengan di Bandung

    Kepada detikJabar, Asep menjelaskan mengapa gorengan begitu digemari warga Bandung, salah satunya karena cuaca yang mendukung.

    "Bandung kan kotanya dingin, otomatis sarapan pagi enak makan gorengan, menu wajib," jelasnya.

    Gorengan juga menjadi pilihan utama, terutama saat momen tertentu. Bahkan di tengah sajian utama, gorengan tetap menjadi pelengkap yang tak terpisahkan.

    "Apalagi puasa, mau buka, meski ada nasi dan lauk, menu wajib bala-bala," tambahnya.

    Selain sarapan pagi atau saat berbuka puasa, Asep menyebut gorengan sangat nikmat disantap ketika cuaca hujan, apalagi jika masih panas atau hangat.

    "Cuaca mendukung, enak makan gorengan pas beres digoreng, apalagi kalau udah hujan-hujan," tuturnya.

    Pelanggan Asep juga paling suka menikmati gorengan dengan tambahan cabai rawit hijau untuk sensasi pedas yang nikmat.

    Pendapatan Pedagang dan Ketersediaan Bahan Baku

    Asep, warga Sudirman, berjualan gorengan dari pagi hingga sore hari. Usaha ini menjadi tumpuan utama untuk menafkahi keluarganya.

    "Pendapatan sekarang Rp400 ribuan," katanya.

    Mengenai bahan baku, Asep menyebutkan ketersediaannya di Kota Bandung aman dan mudah didapat. Namun, ada beberapa bahan baku yang harganya kerap mengalami kenaikan, seperti cabai.

    "Bahan baku aman, sayuran aman, hanya cabai, naik turun, sekarang aja sampai Rp80 ribu," pungkasnya.