Category: Ekonomi

  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern
  • Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tarif transportasi untuk periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pariwisata.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Diskon berlaku untuk moda kereta api.

    Untuk perjalanan kereta api, pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30%. Diskon ini berlaku pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan melaksanakan penugasan ini. Fokus utamanya adalah kesiapan kapasitas, kelancaran perjalanan, serta implementasi kebijakan pemerintah.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan, KAI memastikan diskon ini dapat diakses masyarakat. Akses tersebut melalui sistem penjualan resmi secara tertib.

    “Dalam mendukung kebijakan diskon stimulus 30% dari pemerintah, KAI menyiapkan lebih dari 1,2 juta tempat duduk selama Angkutan Lebaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kanal resmi penjualan mulai sore ini,” ujar Anne, Selasa (10/2/2026).

    Penambahan Kursi dan Jadwal Pemesanan Tiket

    Seiring kebijakan diskon, KAI juga menyiapkan 660 ribu kursi kereta api tambahan. Kursi ini tersedia selama Angkutan Lebaran. Penambahan ini untuk memperluas pilihan perjalanan dan membantu pengelolaan arus mudik dan balik.

    “Tiket kereta api tambahan mulai dapat dipesan melalui platform penjualan resmi seperti aplikasi Access by KAI, mulai 11 Februari 2026 pukul 00.01 WIB,” tambah Anne.

    Hingga 10 Februari 2026 pukul 07.00 WIB, sebanyak 848.188 tiket kereta api reguler telah terjual. Tiket tersebut untuk periode keberangkatan 11-27 Maret 2026. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal.

    Data Penjualan Tiket dan Relasi Favorit

    Berdasarkan data sementara, volume pemesanan tertinggi tercatat pada beberapa tanggal keberangkatan.

    Volume Pemesanan Tiket Kereta Api Terfavorit (10 Februari 2026)
    Tanggal Keberangkatan Jumlah Tiket Terjual
    24 Maret 2026 69.724
    23 Maret 2026 68.904
    19 Maret 2026 66.201
    18 Maret 2026 64.127

    Di luar tanggal-tanggal tersebut, ketersediaan tiket masih terbuka. Relasi favorit sementara didominasi koridor utama Jawa.

    Beberapa relasi yang paling diminati meliputi Gambir-Yogyakarta, Gambir-Semarang Tawang, dan Pasarsenen-Lempuyangan. Ini mencerminkan peran kereta api sebagai tulang punggung mobilitas antarkota saat mudik.

    “KAI mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Angkutan Idul Fitri 2026. Kami mengajak masyarakat merencanakan perjalanan sejak dini agar mudik berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” tutup Anne.

  • Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kementerian Keuangan telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan pansel ini merupakan langkah awal dalam mencari figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

    Istana menetapkan sejumlah kriteria ideal bagi calon pejabat OJK yang baru. Kriteria ini diharapkan dapat menjamin stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional ke depannya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan dua kriteria utama yang menjadi fokus pemerintah dalam memilih pejabat OJK. Kriteria ini menekankan pada kapabilitas dan pemahaman mendalam terhadap fungsi OJK.

    Pertama, calon pejabat OJK harus memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas di sektor keuangan. Kemampuan teknis ini dinilai krusial untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks.

    "Kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas menguasai ya, bidangnya gitu ya, bidang keuangan," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kedua, calon pemimpin OJK wajib memahami pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat mengguncang pasar modal.

    "Yang kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Ini supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah, itu tidak terulang kembali," ungkap Prasetyo.

    Proses Pembentukan Pansel

    Prasetyo menambahkan, pihaknya sudah menerima beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi anggota pansel. Anggota pansel berasal dari berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan.

    Kriteria Utama Penjelasan
    Penguasaan Sektor Keuangan Calon harus memiliki pengetahuan dan pengalaman luas di bidang keuangan.
    Pemahaman Peran OJK Calon harus mengerti vitalnya OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan.

    Proses seleksi diharapkan berjalan transparan dan menghasilkan pemimpin OJK yang kompeten. Pemilihan ini menjadi krusial untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap kuat dan terpercaya.

  • Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.

    Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.

    Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan yang Tidak Termasuk Insentif

    Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Periode Insentif PPN DTP Tiket Pesawat 2026
    Item Periode
    Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 6 Februari 2026
    Pembelian Tiket 10 Februari – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret – 29 Maret 2026
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan berlaku pada waktu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Yassierli juga meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneruskan imbauan WFA ini kepada seluruh perusahaan di wilayah masing-masing. Jadwal WFA direncanakan pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    Pemerintah berharap WFA dapat diterapkan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini disampaikan Yassierli saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan WFA memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026.

    “Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, WFA juga diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik dan balik. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama momen Lebaran.

    Sektor yang Dikecualikan dan Ketentuan WFA

    Kebijakan WFA tidak berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang esensial. Sektor-sektor ini vital bagi kelangsungan pelayanan dan produksi.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Jenis Pekerjaan
    Kesehatan Layanan medis dan rumah sakit
    Perhotelan Pelayanan penginapan dan akomodasi
    Pusat Perbelanjaan Operasional ritel dan perdagangan
    Manufaktur Produksi barang industri
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi pangan
    Sektor Esensial Lainnya Pekerjaan berkaitan kelangsungan produksi/pabrik

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” jelas Yassierli.

    Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA wajib tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Kebijakan ini tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    Upah selama WFA akan diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan untuk menjaga produktivitas.

  • Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam percepatan program Swasembada Pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas saat Rapim Polri 2026 di Jakarta Timur.

    Zulhas menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pangan harus tetap terjaga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti Lebaran, Natal, serta Tahun Baru.

    Menurut Zulhas, jajaran kepolisian telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan fundamental Presiden terkait swasembada pangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

    “Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa perintah Presiden untuk menjaga dan menurunkan harga pangan merupakan tantangan yang tidak mudah diwujudkan.

    “Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.

    Peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti peran besar Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri berkontribusi dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut.

    Inisiatif awal program MBG menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam pembangunan dapur. Kepala BGN, Pak Dadan, menghadapi kendala saat membangun fasilitas tersebut.

    “Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.

    SPPG Polri Terbaik di Indonesia

    Zulhas mengakui keterlibatan aktif Polri yang turun tangan membantu pembangunan SPPG di berbagai wilayah. Saat ini, SPPG Polri bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

    “Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.

    Berikut adalah perbandingan peran Polri dalam berbagai program pangan:

    Program Peran Polri
    Swasembada Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, mendukung kebijakan Presiden
    Makan Bergizi Gratis Mendirikan dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), membangun dapur di berbagai wilayah

    Rapat Pimpinan Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

  • Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menggarisbawahi peran penting Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program Swasembada Pangan.

    Zulhas menyebut Kapolri sebagai figur kunci di balik dinamika stabilisasi harga gabah. Hal ini disampaikannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menceritakan kesulitan awal saat menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500. Saat itu, harga di lapangan masih jauh di bawah target pemerintah.

    “Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” kata Zulhas, Selasa (10/2/2026).

    Kondisi harga murah tersebut merugikan petani, sementara tengkulak justru meraup untung. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas meminta bantuan Kapolri.

    “Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.

    Intervensi ini terbukti efektif. Pemerintah kini telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.

    Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Astacita

    Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri tidak hanya simbolis, melainkan strategis. Kolaborasi ini menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita.

    “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan harga gabah sebelum dan sesudah intervensi:

    Kondisi Harga Gabah (per kg) Keterangan
    Sebelum Intervensi Rp 5.500 – Rp 6.000 Di bawah HET, merugikan petani
    Setelah Intervensi Rp 6.500 (sesuai HPP) Stabil, menguntungkan petani

    Komitmen Polri Dukung Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Polri mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ini termasuk 18 arahan yang menjadi tugas pokok Polri.

    “Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.

    Beberapa tugas utama meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG, ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.

    Polri juga mengawal ekonomi dengan mencegah kebocoran anggaran negara. Stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' dan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga menjadi fokus utama Satgas Pangan.

    “Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit menekankan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini krusial untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat dan sejahtera.

    “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi karyawan atau buruh selama periode libur lebaran. Kebijakan ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan produktivitas kerja terjaga.

    Yassierli meminta para gubernur, bupati, dan wali kota mendorong perusahaan memberi kesempatan WFA pada 16 dan 17 Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengaturan mobilitas masyarakat pada periode libur Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah menyoroti pentingnya penerapan WFA pada tanggal-tanggal tertentu yang berpotensi memicu lonjakan mobilitas.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan menerapkan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik setelah perayaan Idul Fitri.

    “Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memperlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Yassierli.

    Sektor Pengecualian WFA

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor-sektor tertentu. Pengecualian berlaku bagi bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Kesehatan Layanan vital yang memerlukan kehadiran fisik
    Perhotelan & Hospitality Melayani kebutuhan wisatawan dan pengunjung
    Pusat Perbelanjaan Operasional retail dan layanan konsumen
    Manufaktur Proses produksi yang membutuhkan kehadiran di pabrik
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi produk pangan
    Sektor Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

    Sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelayanan dan produksi nasional.

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” tutupnya.

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.