Category: Ekonomi

  • Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional. Menurutnya, sektor ini vital sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan manufaktur dalam negeri.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Selasa (10/2). Acara yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional itu digelar di Jakarta.

    Purbaya mengakui Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni di sektor galangan kapal. Namun, ia menyayangkan industri ini belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak.

    “Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (10/2/2026).

    Salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan nasional adalah kebijakan impor kapal bekas. Kebijakan ini dinilai menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.

    “Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” terang Purbaya.

    Belanja Pemerintah Belum Optimal

    Purbaya juga menyoroti rendahnya belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional. Termasuk dalam program peremajaan kapal yang didanai APBN.

    Ia menilai banyak kapal milik negara seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun tidak terserap. Padahal, permintaan industri kapal dalam negeri yang tinggi mampu meningkatkan daya saing global.

    “Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.

    Anggaran pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan. Namun, Purbaya merasa belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

    “Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” tegas Purbaya.

    Ke depan, KADIN bersama kementerian dan pelaku industri didorong menyusun peta jalan jelas. Tujuannya menghidupkan kembali industri galangan nasional dan memprioritaskan permintaan domestik.

    “Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” tutur Purbaya.

    Tabel Perbandingan Industri Galangan Kapal Indonesia

    Faktor Kondisi Saat Ini Potensi Ideal
    SDM Mumpuni, tapi kurang kesempatan Berkembang optimal, serapan tinggi
    Kebijakan Prioritas impor kapal bekas Prioritas produksi dalam negeri
    Belanja Pemerintah Rendah, banyak kapal tidak terserap Meningkat, serapan maksimal
    Permintaan Domestik Terganggu impor Terjamin, dorong daya saing

    Bantahan Menteri KKP Soal Anggaran Kapal

    Pernyataan Menkeu Purbaya kemudian dijawab Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Ia membantah tudingan Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair namun belum ada pesanan.

    Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Sebelumnya, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu mengklaim telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

  • Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, masyarakat menantikan informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). THR adalah hak aparatur negara yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli serta membantu kebutuhan ASN.

    Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR PNS dan PPPK. Namun, masyarakat dapat memprediksi berdasarkan pola kebijakan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian banyak pegawai sejak awal Ramadhan.

    Pemerintah biasanya mencairkan THR dua hingga tiga minggu sebelum Idul Fitri. Kalender Hijriah memperkirakan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.

    Jika merujuk pola tersebut, THR PPPK 2026 berpotensi cair di pertengahan Maret 2026. Ini mengikuti kebiasaan penyaluran THR sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Lebaran.

    Prediksi ini bersifat perkiraan. Pemerintah tetap harus merilis aturan resmi sebelum pencairan. ASN dan PPPK disarankan menunggu pengumuman dari kementerian terkait.

    Pemerintah mempertimbangkan tanggal Lebaran, kesiapan anggaran negara, proses administrasi, dan kondisi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi waktu pencairan THR.

    Hak dan Syarat Penerima THR PPPK

    PPPK termasuk bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Status ini menjadikan PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta THR.

    Pembayaran penghasilan PPPK berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Tiga dokumen utama yang wajib tersedia meliputi perjanjian kerja, Surat Keputusan pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 mengatur waktu pelaksanaan tugas. PPPK yang mulai bekerja pada hari kerja pertama di bulan berjalan dapat menerima penghasilan pada bulan yang sama.

    Jika mulai bertugas pada hari kerja kedua atau setelahnya, pembayaran baru dilakukan pada bulan berikutnya. Contoh, PPPK yang SK-nya 1 Maret namun mulai tugas 4 Maret, tidak menerima penghasilan bulan tersebut.

    Pembayaran baru dilakukan pada bulan selanjutnya karena pelaksanaan tugas tidak dimulai pada hari kerja pertama. Ini penting untuk diperhatikan PPPK.

    Sejarah dan Peraturan THR PPPK

    Pemerintah pertama kali memberikan THR kepada PPPK pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Aturan tersebut menjelaskan aparatur negara yang berhak menerima THR.

    Aparatur negara yang berhak meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemberian THR.

    Aturan ini juga memuat ketentuan pembayaran proporsional bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak PPPK.

    Komponen dan Perhitungan THR PPPK

    Besaran THR PPPK mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari tahun berjalan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 menjelaskan rumus perhitungan THR proporsional:

    Deskripsi Rumus/Contoh
    Rumus Dasar n/12 x penghasilan 1 bulan
    Keterangan 'n' Jumlah bulan bekerja sebagai PPPK
    Contoh (6 bulan kerja, Rp4 juta penghasilan) 6/12 x Rp4.000.000 = Rp2.000.000
    Masa kerja kurang 1 bulan sebelum Idul Fitri Tidak menerima THR
    Masa kerja lebih 1 tahun Satu kali penghasilan bulanan

    Jika masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri, pegawai tidak menerima THR. PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun biasanya menerima THR sebesar satu kali penghasilan bulanan.

    Perhitungan ini memberi gambaran awal mekanisme THR PPPK 2026. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai kondisi anggaran negara. Ini merupakan kebijakan yang dinamis.

    Syarat Penerima THR PPPK Tahun Sebelumnya

    Pada kebijakan tahun sebelumnya, PPPK berhak menerima THR jika memenuhi beberapa syarat utama. Idul Fitri 2025 jatuh pada akhir Maret 2025.

    Pegawai yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah menerima penghasilan pada bulan Februari sebelum Idul Fitri. Mereka juga telah bekerja minimal satu bulan sebelum Idul Fitri.

    Ketentuan pelaksanaan tugas menyesuaikan sistem hari kerja instansi. Untuk instansi dengan sistem kerja Senin sampai Jumat, PPPK minimal telah bertugas sejak awal Februari.

    Instansi dengan sistem kerja Senin sampai Sabtu atau setiap hari memiliki batas waktu pelaksanaan tugas yang disesuaikan kalender kerja. Syarat ini menjadi gambaran awal bagi PPPK yang menunggu kebijakan THR 2026.

    Pemerintah masih dapat menyesuaikan aturan sesuai kebijakan fiskal nasional. ASN dan PPPK masih menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal dan besaran THR 2026.

    Prediksi yang beredar hanya merujuk pada pola kebijakan sebelumnya dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi resmi akan diumumkan kemudian.

  • Harga Emas Antam Jakarta Melonjak Rp14.000, Tembus Rp2,95 Juta per Gram

    Harga Emas Antam Jakarta Melonjak Rp14.000, Tembus Rp2,95 Juta per Gram

    Harga emas batangan 24 karat produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menunjukkan tren positif di awal pekan ini. Perdagangan Selasa (10/2/2026) mencatat kenaikan signifikan Rp14.000 per gram.

    Kenaikan ini mendorong harga emas Antam mencapai angka Rp2.954.000 per gram. Angka tersebut melanjutkan tren positif yang telah terlihat sejak akhir pekan lalu.

    Melansir situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.527.000. Sementara itu, emas dengan bobot 10 gram dijual seharga Rp29.035.000.

    Untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, Antam mematok harga Rp2.894.600.000.

    Dalam kurun waktu seminggu terakhir, pergerakan harga emas Antam tercatat pada rentang Rp2.844.000 hingga Rp3.027.000 per gram.

    Apabila dilihat dalam skala satu bulan terakhir, harga emas menunjukkan fluktuasi yang lebih lebar. Tercatat bergerak antara Rp2.577.000 hingga Rp3.168.000 per gram.

    Harga Buyback Emas Antam Ikut Melonjak

    Tidak hanya harga jual, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga mengalami kenaikan. Pada Selasa (10/2/2026), harga buyback naik Rp14.000 per gram.

    Harga buyback kini berada di angka Rp2.748.000 per gram. Harga buyback merupakan nilai yang Antam tawarkan saat membeli kembali emas dari konsumen.

    Pajak Penghasilan (PPh) untuk Transaksi Buyback

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Besaran PPh Pasal 22 tersebut adalah 1,5 persen. Pemotongan pajak ini dilakukan langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback berlangsung.

    Daftar Harga Emas Antam Berbagai Ukuran

    Berikut rincian lengkap harga emas Antam pada Selasa (10/2/2026) untuk berbagai ukuran:

    Ukuran Emas Harga
    0,5 gram Rp1.527.000
    1 gram Rp2.954.000
    2 gram Rp5.848.000
    3 gram Rp8.747.000
    5 gram Rp14.545.000
    10 gram Rp29.035.000
    25 gram Rp72.462.000
    50 gram Rp144.845.000
    100 gram Rp289.612.000
    250 gram Rp723.765.000
    500 gram Rp1.447.320.000
    1.000 gram Rp2.894.600.000
  • Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Sejumlah warga mendatangi kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon. Mereka mengaku resah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin bank tersebut. Kedatangan nasabah ini untuk memastikan nasib dana simpanan mereka.

    Sejak Selasa (10/6), nasabah mulai berdatangan. Mereka mencari kejelasan mengenai tabungan dan deposito setelah informasi pencabutan izin bank tersebar luas. Kekhawatiran muncul terutama bagi mereka yang menabung untuk kebutuhan mendesak.

    Reni, salah satu nasabah, mengungkapkan kekagetannya atas kabar pencabutan izin tersebut. Ia datang untuk menanyakan kejelasan tabungannya yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya sekolah anak.

    "(Setelah mendapat informasi) kita kaget. Karena kita sebagai nasabah kan," kata Reni di Kota Cirebon. Ia menambahkan, "Saya mau minta kejelasan. Uangnya kapan bisa dicairkan. Karena uang itu untuk anak sekolah. Umumnya ibu-ibu di sini nabung itu untuk anak sekolah."

    Iyus, nasabah lain, juga mendatangi bank untuk menanyakan deposito miliknya. Ia terkejut dengan kondisi bank setelah izin usahanya dicabut OJK.

    "Saya deposito di sini. Saya ngambilnya per bulan. Cuma nggak tahu ini kondisinya sekarang seperti ini," kata dia.

    Pemerintah Kota Serahkan Penanganan ke LPS

    Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan bahwa penanganan persoalan Perumda BPR Bank Cirebon kini sepenuhnya menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut kepada lembaga berwenang dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

    "Penanganan sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Kota Cirebon mengimbau kepada masyarakat, insya allah ini akan terselesaikan dengan baik melalui LPS," kata dia.

    Kronologi Pencabutan Izin Usaha Bank

    OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026. Pencabutan ini menyusul ditemukannya persoalan serius pada tata kelola dan manajemen risiko bank.

    Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan bahwa OJK menemukan persoalan serius pada tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan bank. "Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Agus, Senin (9/2/2026).

    OJK telah melakukan pembinaan dan pengawasan intensif, termasuk pemberian sanksi administratif dan pengawalan rencana penyehatan. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan memadai.

    Pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP). Status ini kemudian berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.

    "Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah," terang Agus.

    "Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.

    Berdasarkan keputusan LPS yang tidak melakukan penyelamatan, OJK menindaklanjuti dengan mencabut izin usaha bank. "Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," kata dia.

    Berikut adalah garis waktu status Perumda BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Bank Keterangan
    02 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) Ditetapkan oleh OJK
    01 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Perubahan status oleh OJK
    09 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan keputusan OJK

    OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. "Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Agus.

  • Pedagang di Objek Wisata Cipaniis Kuningan Bertahan di Tengah Sepinya Pengunjung

    Pedagang di Objek Wisata Cipaniis Kuningan Bertahan di Tengah Sepinya Pengunjung

    Yuli (44), seorang pedagang makanan ringan, setia menanti pembeli di tepi aliran air Objek Wisata Cipaniis Kuningan. Siang itu, meski gerimis dan sepi pengunjung, ia tetap menawarkan dagangannya kepada setiap orang yang melintas.

    Yuli telah berjualan di lokasi tersebut sejak tahun 2013, atau sekitar 13 tahun yang lalu. Keputusannya membuka usaha setelah pulang dari merantau di Jakarta, didorong oleh ramainya pengunjung objek wisata air tersebut kala itu.

    Pada masa awal berjualan, Yuli mampu meraih omzet ratusan ribu rupiah per hari. Pendapatan tersebut sangat membantu untuk membiayai sekolah anak-anaknya di pondok pesantren.

    “Tahun 2013 sampai tahun 2019 itu masih ramai banget. Kalau hari biasa selain weekend itu bisa dapat Rp 300 ribu. Tapi kalau Sabtu-Minggu atau hari libur itu bisa dapat sampai Rp 800 ribu. Alhamdulillah awal-awal mah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mah,” tutur Yuli.

    Namun, kondisi kini sangat berbeda. Pendapatan Yuli dari berjualan mengalami penurunan drastis, bahkan menjadi tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh semakin sepinya pengunjung yang datang ke Objek Wisata Cipaniis.

    Pembatasan Jadwal Berjualan

    Saking sepinya pengunjung, Yuli bahkan terpaksa membatasi jadwal berjualannya. Sejak tiga bulan terakhir, ia hanya berjualan pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

    Keputusan ini juga diikuti oleh pedagang lain di Objek Wisata Cipaniis Kuningan. Hari Senin hingga Jumat kini menjadi hari libur bagi mereka karena minimnya pembeli.

    “Sekarang kalau hari Sabtu-Minggu paling dapat Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu. Kalau hari biasa malah nggak jualan, karena sepi, nggak menentu, lagi nggak baik-baik saja kondisinya. Dulu yang jualan sampai ada 20 pedagang lebih, sekarang lihat aja paling sisa beberapa. Untungnya suaminya kerja, jadi meski nggak jualan juga pendapatan masih ada,” tutur Yuli.

    Faktor Penyebab Sepinya Pengunjung

    Yuli mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan menurunnya jumlah pengunjung. Pertama, munculnya banyak tempat wisata baru di sekitar wilayah Kuningan.

    Kedua, kurangnya daya tarik tambahan atau inovasi dari Objek Wisata Cipaniis itu sendiri. Ketiga, adanya isu banjir yang sempat melanda selama beberapa bulan terakhir.

    “Puncaknya tiga bulan ini, karena ada isu banjir. Tapi kalau kemarau airnya malah berkurang, batu-batunya banyak yang disingkirkan buat aliran air ke sawah. Ditambah sekarang sudah banyak tempat wisata juga. Apalagi di sininya belum ada penarik lagi, jembatan aja ini belum dibangun. Kalau ada pengunjung juga kebanyakan bawa makanannya sendiri,” tutur Yuli.

    Perbandingan Omzet Pedagang Yuli di Cipaniis

    Berikut adalah perbandingan omzet harian Yuli di Objek Wisata Cipaniis pada masa kejayaan dan kondisi terkini:

    Periode Hari Biasa (Senin-Jumat) Sabtu-Minggu/Hari Libur
    2013-2019 (Ramai) Rp 300.000 Rp 800.000
    Saat Ini (Sepi) Tidak Berjualan Rp 200.000 – Rp 250.000

    Meskipun penghasilannya kini tidak menentu, Yuli tetap akan berjualan di Objek Wisata Cipaniis Kuningan. Ia berharap objek wisata ini dapat ditata lebih baik di masa depan.

    “Tetap jualan, mau gimana lagi, penghasilanya dari sini. Harapannya tiketnya bisa dimurahin, biar bisa banyak menarik pengunjung. Bisa lebih ditata lagi biar banyak orang yang datang lagi kayak dulu,” pungkas Yuli.

  • Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak diterapkan lembaga pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu.

    PPPK terbagi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan dua skema ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

    Banyak calon pelamar ingin mengetahui sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan. Informasi ini penting sebelum mengikuti seleksi PPPK.

    Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pengangkatan melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

    Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Mereka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan.

    Kedudukan hukum PPPK diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

    Selain itu, ada peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK. Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah.

    Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis. Hal ini sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN.

    PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara. Masa kontrak PPPK paling singkat berlangsung satu tahun.

    Setelah masa kerja berakhir, instansi akan melakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

    Bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.

    Mengenal PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu adalah ASN yang bekerja melalui perjanjian kerja dengan sistem jam kerja terbatas. Upah diterima disesuaikan beban kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.

    Skema ini hadir untuk memperjelas status pegawai non-ASN. Sebelumnya, mereka bekerja tanpa kepastian kepegawaian.

    Meski tidak bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap berada dalam kerangka ASN. Mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN. Pegawai ini tercatat dalam database BKN.

    Selain itu, skema ini menyasar peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Termasuk peserta seleksi PPPK 2024 yang belum memperoleh formasi penuh waktu.

    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian status kerja. Ini dilakukan tanpa harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.

    KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan pengadaan PPPK paruh waktu. Ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan tertentu.

    Jabatan tersebut meliputi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ada pula pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional.

    Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun. Kontrak dapat diperpanjang dan membuka peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

    Pengangkatan terjadi apabila kinerja dinilai baik dan tersedia formasi.

    Perbedaan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu

    PPPK dan PPPK paruh waktu sama-sama termasuk ASN berbasis kontrak. Namun, keduanya memiliki sistem kerja berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan instansi.

    Perbedaan juga terlihat dari kemampuan anggaran dan strategi pengelolaan tenaga honorer. Terutama di sektor pemerintahan.

    Perbedaan utama terdapat pada durasi kerja, sistem penggajian, dan total penghasilan diterima. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam lebih singkat.

    Oleh karena itu, gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai jumlah jam kerja.

    Penghitungan gaji ini ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara itu, PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja standar ASN.

    Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh sesuai golongan dan jabatan. Berikut adalah perbandingan perbedaannya:

    Aspek PPPK Penuh Waktu PPPK Paruh Waktu
    Waktu Kerja 8 jam per hari, setara ASN normal Sekitar 4 jam per hari, lebih fleksibel
    Durasi Kontrak Lebih panjang, dapat diperpanjang Ditetapkan 1 tahun, dapat diperpanjang
    Gaji & Tunjangan Gaji pokok dan tunjangan penuh sesuai jabatan Dihitung proporsional sesuai jam kerja dan anggaran
    Fasilitas Pakaian dinas, cuti, perlindungan kerja Hak lebih terbatas, fasilitas tidak selalu sama
    Jalur Karir Jalur reguler dalam sistem ASN Peluang diangkat jadi PPPK penuh waktu jika kinerja baik

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Penuh Waktu

    Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen.

    Kenaikan ini dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024:

    Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
    Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
    Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
    Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
    Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
    Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
    Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
    Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
    Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
    Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
    Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
    Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
    Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
    Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
    Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
    Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
    Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

    Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan tersebut seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural.

    Ada juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

    Ketentuan gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menjelaskan upah minimal PPPK paruh waktu.

    Upah minimal paling sedikit sama dengan gaji sebelumnya sebagai pegawai non-ASN. Atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing.

    Hak yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan, gaji ke-13, THR, serta jaminan sosial. Namun besaran yang diterima tetap disesuaikan dengan jam kerja dan kebijakan instansi.

    Untuk wilayah Jawa Barat, upah minimum saat ini di kisaran Rp2.317.601. Sehingga, besaran nilai tersebut menjadi acuan dasar dalam menentukan gaji PPPK paruh waktu.

    Meskipun demikian, nominal akhir dapat berbeda. Perbedaan tergantung penempatan, tanggung jawab pekerjaan, serta jumlah jam kerja yang disepakati.

    Tunjangan bagi PPPK paruh waktu biasanya berkisar 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja.

    Hal ini menyebabkan total penghasilan tidak sama dengan PPPK penuh waktu.

    Perbandingan Jam Kerja

    Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu umumnya bekerja sekitar 4 jam per hari. Atau 20 hingga 25 jam per minggu.

    Durasi kerja tersebut disepakati dalam kontrak. Ini memungkinkan pegawai memiliki aktivitas tambahan di luar jam kerja.

    Aktivitas tambahan ini tanpa mengganggu tugas utama. Gaji dihitung secara proporsional sesuai jam kerja yang dijalankan.

    Jam Kerja PPPK Penuh Waktu

    PPPK penuh waktu bekerja mengikuti jam operasional ASN pada umumnya. Durasi kerja berkisar 8 jam per hari.

    Atau sekitar 37,5 hingga 40 jam dalam lima hari kerja per minggu. Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh serta fasilitas seperti pakaian dinas.

  • BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap meresmikan 10 proyek hilirisasi baru pekan depan. Langkah ini menyusul enam proyek hilirisasi yang telah sukses dilaksanakan di berbagai sektor sebelumnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rencana ambisius ini dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.

    "Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan, yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi," kata Dony Oskaria, Selasa (10/2/2026).

    Sepanjang tahun 2026, Danantara menargetkan total 21 proyek hilirisasi. Proyek-proyek ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan energi nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

    Dony Oskaria menjelaskan, divisi Danantara Aset Manajemen yang dikelolanya membawahi 21 proyek hilirisasi. Total investasi untuk proyek-proyek ini mencapai hampir Rp 500 triliun.

    "21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti, pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung Dony.

    Sebelumnya, BPI Danantara telah meresmikan enam proyek hilirisasi secara serentak di 13 lokasi di Indonesia. Proyek-proyek ini menelan investasi sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.878).

    Transformasi Ekonomi Nasional

    Proyek-proyek hilirisasi ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional. Tujuannya adalah memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Peresmian serentak ini menandai dimulainya implementasi proyek prioritas hilirisasi fase I.

    Daftar Proyek Hilirisasi Danantara (Fase I)

    Proyek-proyek ini dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam. Hal ini sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

    Sektor Jenis Proyek Lokasi
    Mineral & Logam Smelter Bauxite Alumina Mempawah
    Energi Biofuel (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioaftur (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioethanol (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Pangan Poultry (Peternakan Unggas) (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Berbagai Sektor Lainnya 13 Lokasi di Indonesia

    "Minggu lalu kita menyediakan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, di antaranya ada smelter bauxite Alumina di Mempawah, ada biofuel, bioaftur, ada bioethanol, kemudian ada poultry yang kita groundbreaking juga," jelas Dony.

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.

  • Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyusun regulasi baru. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga komoditas cabai dan tomat.

    Regulasi tersebut bertujuan agar petani tidak lagi mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Harga cabai dan tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat menyentuh rentang Rp 3.000-Rp 5.000 per kilogram (kg).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa fluktuasi harga cabai belakangan ini sangat tinggi. Hal ini merugikan petani di berbagai daerah.

    "Harganya, cabai, tomat, Rp 3.000-5.000. Jadi, petani cabai itu, kita mau coba gimana mengatur regulasinya, sehingga petani cabai jangan rugi. Sekali-sekali untung, jadi fluktuasinya tinggi banget. Nah, ini kita mau mengatur ke depan," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai menunjukkan kenaikan. Per Selasa (10/2/2026), rata-rata nasional harga cabai merah keriting mencapai Rp 44.800/kg.

    Harga ini naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya yang sebesar Rp 43.100/kg. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya.

    Harga cabai rawit merah juga naik 1,86% menjadi Rp 71.200/kg dari sebelumnya Rp 69.900/kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan tipis 0,22% menjadi Rp 46.200/kg dari Rp 46.100/kg.

    "Bawang juga demikian di sana. Tapi terutama cabai dengan tomat," tambah Amran.

    Cabai Rawit Lampaui Harga Acuan Penjualan

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit secara nasional naik signifikan hingga pekan pertama Februari 2026. Kenaikan mencapai 9,82% dibandingkan Januari.

    Posisi harga cabai rawit ini juga masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Rata-rata nasional harga cabai rawit pada Februari 2026 adalah Rp 63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp 57.000 per kg.

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/kg) Harga Sekarang (Rp/kg) Kenaikan (%)
    Cabai Merah Keriting 43.100 44.800 3,94
    Cabai Rawit Merah 69.900 71.200 1,86
    Cabai Merah Besar 46.100 46.200 0,22

    Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

    "Kalau kita mencermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), dikutip dari CNN Indonesia.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan peninjauan ulang model bisnis perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) dan salah satu anak usahanya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan utama dalam kajian ini.

    Danantara berencana memisahkan bisnis non-migas dari Pertamina. Langkah ini bertujuan agar BUMN energi tersebut lebih fokus pada bisnis inti migasnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh bisnis Pertamina yang tidak terkait migas akan dilepaskan atau di-spin off.

    "Kita lakukan review, masalah komersialisasi Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," kata Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Keputusan ini diambil Danantara setelah sukses menggabungkan tiga anak usaha Pertamina. Ketiganya yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," tegas Dony.

    Fokus PGN pada Distribusi Gas

    Sementara itu, Danantara juga menetapkan arah baru bagi PGN. Perusahaan ini akan dilarang berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Fokus usaha PGN akan diarahkan pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," ucap Dony.

    Dony menambahkan bahwa di Batam akan dilakukan pipanisasi gas ke seluruh rumah. Hal ini untuk mewujudkan visi PGN sebagai perusahaan gas negara yang mendistribusikan gas.

    "Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream," sambung Dony.

    Struktur Bisnis BUMN Migas Pasca Restrukturisasi

    Berikut adalah perbandingan fokus bisnis BUMN migas sebelum dan sesudah peninjauan Danantara:

    Entitas Fokus Bisnis Sebelumnya Fokus Bisnis Baru (Rencana)
    Pertamina Migas dan Non-Migas Fokus Bisnis Inti Migas
    PGN Hulu, Midstream, Downstream Midstream dan Downstream (Distribusi Gas)
    Subholding Downstream Terpisah (Patra Niaga, Kilang, PIS) Terintegrasi (Patra Niaga, Kilang, PIS)