Pemerintah secara resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan sangat mempermudah pemilik kendaraan, khususnya pembeli mobil bekas.
Penghapusan ini memungkinkan proses perpanjangan STNK tanpa lagi memerlukan KTP pemilik lama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Pasal 12 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, bea hanya dikenakan pada kendaraan baru, bukan kendaraan bekas.
Kebijakan ini menjadi solusi bagi pembeli mobil bekas yang kerap kesulitan saat perpanjang STNK. Sering kali, pemilik lama enggan meminjamkan KTP-nya, meskipun hanya untuk keperluan perpanjangan STNK.
Meskipun bea balik nama telah dihapus, perlu diingat bahwa masih ada biaya lain yang harus dikeluarkan saat melakukan proses balik nama kendaraan.
Biaya-biaya ini meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru.
Selain itu, jika kendaraan pindah daerah, ada biaya mutasi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok untuk tahun berikutnya juga tetap harus dibayarkan.
| Jenis Biaya | Nominal |
|---|---|
| PKB dan Opsen PKB | Tergantung Jenis Kendaraan |
| SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) | Rp 143.000 (Mobil) |
| Penerbitan STNK | Rp 200.000 (Roda empat atau lebih) |
| Penerbitan Plat Nomor (TNKB) | Rp 100.000 (Roda empat atau lebih) |
| Penerbitan BPKB | Rp 375.000 (Mobil) |
| Penerbitan Surat Mutasi (Jika Pindah Daerah) | Rp 250.000 (Roda empat atau lebih) |
Biaya-biaya ini akan membuat proses balik nama lebih murah dibanding sebelumnya, namun tidak sepenuhnya gratis. Pembeli mobil bekas perlu mempersiapkan dana untuk komponen biaya tersebut.
Rincian Biaya Tambahan
Berikut rincian biaya yang perlu disiapkan saat melakukan proses balik nama mobil bekas.
Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB. Besaran PKB bervariasi tergantung jenis kendaraan, dan bisa diperkirakan melalui lembar STNK.
Kedua, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk mobil, yang biasanya dikenakan sebesar Rp 143.000.
Ketiga, biaya penerbitan STNK baru sebesar Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Keempat, biaya penerbitan pelat nomor alias TNKB baru sebesar Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.
Kelima, biaya penerbitan BPKB baru sebesar Rp 375.000 untuk mobil. Terakhir, jika mobil terdaftar di wilayah berbeda, ada biaya mutasi sebesar Rp 250.000 untuk penerbitan surat mutasi ke luar daerah bagi kendaraan roda empat atau lebih.









