Category: Pendidikan

  • ITB Buka Seleksi Siswa Unggul 2026, Kesempatan Emas Calon Mahasiswa Berprestasi

    ITB Buka Seleksi Siswa Unggul 2026, Kesempatan Emas Calon Mahasiswa Berprestasi

    Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka kembali peluang emas bagi para pelajar berprestasi melalui jalur Seleksi Siswa Unggul (SSU) ITB 2026. Jalur ini dirancang khusus untuk menarik calon mahasiswa dengan kinerja akademik cemerlang dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi.

    ITB memiliki empat jalur masuk utama. Ini termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi Siswa Unggul (SSU ITB), serta Program Internasional.

    ITB menerima pendaftaran SNBP berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan nonakademik, serta portofolio. Pendaftaran SNBP dijadwalkan pada 3 hingga 18 Februari 2026.

    Calon mahasiswa SNBT wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang ditentukan Panitia SNPMB. Jadwal pendaftaran SNBT berlangsung pada 25 Maret sampai 7 April 2026.

    UTBK akan dilaksanakan pada 21 hingga 30 April 2026. Pengumuman hasil SNBT direncanakan pada 25 Mei 2026.

    Selain jalur nasional, ITB juga menyediakan jalur mandiri. Jalur ini dahulu dikenal sebagai Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB), kini disebut SSU ITB.

    SSU ITB tersedia bagi lulusan SMA sederajat kurikulum nasional, termasuk Kurikulum Merdeka dan Internasional. Jalur ini menyediakan skema tes dan nontes.

    Berikut adalah jadwal pendaftaran dan seleksi untuk Jalur SSU ITB 2026:

    Kegiatan Tanggal (Gelombang 1) Tanggal (Gelombang 2) Tanggal (Gelombang 3) Tanggal (Tes)
    Pendaftaran 1 – 17 April 2026 28 Mei – 5 Juni 2026 28 Mei – 5 Juni 2026 4 – 29 Mei 2026
    Seleksi Portofolio SSU 20 April – 8 Mei 2026 8 – 13 Juni 2026 8 – 13 Juni 2026
    Drawing Test 4 Juni 2026
    ITB AQ Test 3 Juni 2026
    Pengumuman Hasil Seleksi 28 Mei 2026 19 Juni 2026 19 Juni 2026 19 Juni 2026
    Pendaftaran Ulang 29 Mei – 5 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026

    Jalur Program Internasional (IUP) ITB

    Informasi jadwal pendaftaran jalur IUP 2026 belum diumumkan resmi oleh laman Admisi ITB. Namun, Direktur Pendidikan ITB, Imam Santoso, menyebutkan bahwa IUP ITB 2026 gelombang pertama akan dibuka pada 26 Januari hingga 27 Februari.

    ITB menekankan bahwa informasi lebih rinci mengenai setiap jalur masih dalam tahap persiapan. Calon mahasiswa diimbau untuk memantau informasi terbaru secara berkala di laman resmi ITB: https://admission.itb.ac.id/id/program/sarjana/seleksi-siswa-unggul-itb.

  • DPRD Jabar Soroti Ancaman Eksekusi SMAN 13 Bandung, Pemprov Diminta Cermat Kelola Aset

    DPRD Jabar Soroti Ancaman Eksekusi SMAN 13 Bandung, Pemprov Diminta Cermat Kelola Aset

    Bandung menghadapi ancaman eksekusi lahan SMAN 13 Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung. DPRD Jawa Barat menyoroti serius persoalan ini. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, menilai kasus ini menjadi peringatan agar Pemprov Jabar lebih cermat dalam mengelola aset pendidikan, khususnya status lahan sekolah.

    SMAN 13 Bandung berada di bawah bayang-bayang eksekusi setelah ahli waris mengklaim tanah sekolah tersebut sebagai milik mereka. Klaim ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Papan plang sengketa dengan tulisan "Tanah Ini Milik Para Ahli Waris Nyi Mas Entjeh" bahkan telah terpasang di halaman sekolah.

    Menanggapi kondisi tersebut, Zaini menilai persoalan ini menunjukkan kelalaian Pemprov Jabar dalam menata aset di wilayah administratifnya. Ia menyoroti lemahnya pengelolaan dan inventarisasi aset yang berpotensi memicu sengketa berulang yang merugikan dunia pendidikan.

    "Lagi-lagi dunia pendidikan kita khususnya Pemprov Jabar lalai menata kelola di wilayah administratif, salah satunya SMAN 13 Bandung terdampak dari peninjauan kembali," ujar Zaini, Senin (9/2/2026).

    Politisi PPP ini mengingatkan, persoalan aset sekolah sebenarnya sudah lama terdeteksi. Bahkan sebelum kasus serupa menimpa SMAN 1 Bandung, terdapat ratusan aset Pemprov Jabar yang berdiri di atas lahan bukan milik pemerintah provinsi.

    "Saya hanya ingin mengingatkan, sejak awal sebelum kejadian SMAN 1 Bandung, ada 128 aset Provinsi Jawa Barat di tanah yang bukan milik Pemprov, termasuk ada SLB, SMAN, SMKN itu yang semestinya harusnya ditata kelola dengan seksama, terutama di wilayah hukum," tegas Zaini.

    Inventarisasi Aset Pendidikan Belum Optimal

    Menurut Zaini, Pemprov Jabar harus memastikan kepastian hukum seluruh aset sekolah agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di sekolah lain.

    "Sehingga kejadian SMAN 1 atau SMAN 13 tidak terjadi di sekolah lain, kepastian hukum, dari mulai status tanah, kepastian hukum terus wilayah administrasi lainnya," katanya.

    Zaini pun mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk lebih teliti dan proaktif melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset sekolah. Hal ini terutama berkaitan dengan status lahan dan aspek hukum. Inventarisasi yang cermat akan memproteksi aset pendidikan di masa mendatang.

    "Harusnya Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan betul-betul menginventarisir sehingga dari kejelian itu kita bisa memproteksi," pungkasnya.

    Data Aset Pendidikan Jawa Barat yang Bersengketa

    Berikut adalah beberapa contoh aset pendidikan di Jawa Barat yang memiliki potensi sengketa atau permasalahan status lahan:

    Jenis Aset Jumlah Kasus Keterangan
    SMAN Tidak Disebutkan Terdampak sengketa kepemilikan lahan
    SMKN Tidak Disebutkan Berdiri di atas lahan non-Pemprov
    SLB Tidak Disebutkan Memiliki potensi sengketa
    Total Aset Bermasalah 128 Meliputi berbagai jenis aset pendidikan
  • Guru SD Sukabumi Tersandung Dugaan Child Grooming Akibat Konten TikTok

    Guru SD Sukabumi Tersandung Dugaan Child Grooming Akibat Konten TikTok

    Bandung – Sebuah video TikTok dari akun 'Cikgu Ucan' memicu kemarahan publik. Video tersebut menampilkan seorang siswa sekolah dasar yang dijadikan objek konten dengan narasi dinilai tidak layak dan berisiko child grooming.

    Warganet mengecam konten itu melanggar etika profesi guru. Mereka mendesak Dinas Pendidikan dan kepolisian segera menyelidiki dugaan pelecehan simbolik tersebut. Keresahan ini menyebar luas di media sosial.

    Pemilik akun Cikgu Ucan adalah R (35), seorang guru SD di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Ia menjadi sorotan setelah serangkaian video aktivitas sekolahnya dianggap tidak senonoh.

    Hingga saat ini, data pribadi lengkap R masih minim. Lokasi sekolah dan alamat detail masih menunggu konfirmasi pihak berwenang. Informasi berkembang berdasarkan penelusuran warganet di media sosial.

    Kasus ini mencuat setelah R membagikan konten yang melibatkan salah satu siswi perempuan. Konten-konten ini dinilai publik sangat tidak pantas bagi seorang pendidik. Banyak pihak menyayangkan hal tersebut.

    Poin-Poin Konten Bermasalah

    Tiga poin utama menjadi sorotan tajam dalam konten-konten yang diunggah Cikgu Ucan. Ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerhati anak.

    • Pertama, keterangan foto saat pengambilan gambar ijazah siswi, R menyertakan keterangan menyinggung KUA.
    • Kedua, video perayaan ulang tahun, menunjukkan momen R menyuapi makanan kepada siswi.
    • Ketiga, unggahan berupa ungkapan rindu dianggap tidak wajar ditujukan kepada anak di bawah umur.

    Masyarakat merasa keberatan dengan pelibatan anak-anak dalam narasi dewasa di media sosial. Konten-konten bermasalah itu telah dihapus setelah dilaporkan massal ke Kemendikbudristek dan kepolisian.

    Pengakuan Cikgu Ucan dan Bantahan Child Grooming

    R mengaku mulai aktif membuat konten setelah unggahan pertamanya viral dan masuk televisi nasional. Ia awalnya merasa mendapat respons positif, namun kini dikecam publik.

    R membantah niat melakukan child grooming. Ia mengklaim video dibuat untuk mendorong siswanya yang pemalu agar lebih berani berinteraksi. Niatnya adalah memberikan dukungan.

    "Saya atas nama cikgu ucan ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi di sosial media. Apa yang saya lakukan ini terjadi karena keteledoran saya sendiri dan tidak memikirkan dampaknya akan seperti apa. Saya telah dirugikan atas kesalahan saya. Sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya," tulis Cikgu Ucan di salah satu postingannya.

    Ia juga menyatakan metode pendekatan itu diterapkan kepada siswa lain, meski tidak seaktif konten viral. R menegaskan orang tua siswa yang bersangkutan mengetahui aktivitas tersebut dan telah memberikan persetujuan.

    Keresahan Publik dan Dampak Negatif

    Keresahan publik disuarakan pengguna TikTok @sadam****awiyana. Ia menyoroti salah satu unggahan yang dianggap keterlaluan. Narasi yang dipakai disebut sangat tidak pantas.

    "Hari ini foto buat ijazah dulu yak, nanti kita foto bareng di KUA ya, Una," tulisnya dari akun TikTok Cikgu Ucan.

    Akun tersebut menilai interaksi R dengan siswinya telah melebihi batas wajar. Ini terlihat dari bahasa tubuh, tatapan, dan narasi video yang terkesan mengobjektifikasi anak di bawah umur. Masyarakat diminta untuk tidak menormalisasi perilaku demikian.

    "Ini tidak lucu, ini bukan bahan bercandaan, ini adalah hal yang sangat serius sekali. Video ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak," tegas akun tersebut.

    Tabel Insiden Konten Cikgu Ucan

    Berikut adalah ringkasan beberapa insiden konten yang memicu kontroversi dari akun Cikgu Ucan:

    Konten Narasi/Aksi Kritik Publik
    Foto Ijazah Keterangan menyinggung KUA: "nanti kita foto bareng di KUA ya, Una" Tidak layak, mengarah ke narasi dewasa
    Video Ulang Tahun Menyuapi makanan kepada siswi Interaksi tidak wajar antara guru dan murid
    Ungkapan Rindu Ditujukan kepada anak di bawah umur Tidak pantas, berisiko mengarah ke child grooming

    Respons Cikgu Ucan dan Langkah Selanjutnya

    Menanggapi polemik, R mengaku sangat sedih karena dampak meluas hingga mencoreng profesi guru. Ia mengakui tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap unggahannya di media sosial.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah hukum resmi atau kepastian penyelidikan dari pihak kepolisian. Status kepegawaian R di sekolah masih menunggu keputusan dan informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan setempat.

    Kasus ini menjadi pengingat krusial mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Pengawasan ketat terhadap konten yang melibatkan anak, terutama oleh tenaga pendidik, sangat diperlukan.

  • Dana PIP Belum Cair? Segera Aktivasi Rekening! Ini Syarat dan Cara di Bank BRI, BNI, BSI

    Dana PIP Belum Cair? Segera Aktivasi Rekening! Ini Syarat dan Cara di Bank BRI, BNI, BSI

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan penting bagi siswa yang membutuhkan. Namun, tidak jarang dana PIP belum cair meskipun sudah terdaftar sebagai penerima.

    Salah satu penyebab utama tertundanya pencairan dana adalah belum dilakukannya aktivasi rekening PIP. Puslapdik Kemendikbudristek menekankan pentingnya aktivasi ini.

    Proses aktivasi rekening PIP dapat dilakukan secara langsung di bank penyalur. Ada beberapa syarat dokumen yang perlu disiapkan.

    Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik penerima PIP, orang tua, atau wali. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) juga menjadi persyaratan penting.

    Surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah juga wajib dibawa. Setelah semua dokumen lengkap, datanglah ke bank penyalur PIP yang sesuai.

    Bank BRI melayani jenjang SD, SMP, Paket A & Paket B, serta SDLB & SMPLB. Sementara itu, Bank BNI diperuntukkan bagi SMA, SMK, Paket C, dan SMALB.

    Khusus di Provinsi Aceh, seluruh jenjang dilayani oleh Bank BSI. Setelah aktivasi rekening berhasil, dana PIP akan disalurkan.

    Aktivasi Rekening PIP Melalui Kuasa

    Bagi yang tidak dapat melakukan aktivasi secara langsung, ada opsi melalui kuasa. Tambahan dokumen diperlukan untuk prosedur ini.

    Kuasa peserta didik (Kepala Sekolah) dapat mengurus aktivasi. Persyaratan meliputi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.

    SPTJM harus ditandatangani oleh kuasa peserta didik. Fotokopi KTP kuasa peserta didik (Kepsek) juga harus disertakan dan aslinya ditunjukkan.

    Selain itu, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik (Kepsek) yang masih berlaku wajib ada. Asli surat pengangkatan juga harus ditunjukkan.

    Terakhir, Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening melalui kuasa dari Kepala Dinas Pendidikan diperlukan. Jika penerima PIP belum ber-KTP, diperlukan asli surat kuasa dan fotokopi KTP orang tua/wali serta Kartu Keluarga.

    Bagi penerima PIP yang sudah ber-KTP, hanya perlu asli surat kuasa dan fotokopi KTP. Proses ini memudahkan aktivasi bagi yang berhalangan.

    Batas Waktu Aktivasi Rekening PIP 2025

    Penting untuk diingat mengenai batas waktu aktivasi rekening PIP tahun 2025. Proses ini wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2026.

    Puslapdik Kemendikbudristek menegaskan, jika melewati batas waktu tersebut, dana PIP akan dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, penerima diharapkan segera bertindak.

    Penyaluran Dana PIP Berdasarkan Bank Penyalur

    Berikut adalah rincian bank penyalur dana PIP berdasarkan jenjang pendidikan:

    Bank Penyalur Jenjang Pendidikan
    Bank BRI SD, SMP, Paket A & B, SDLB & SMPLB
    Bank BNI SMA, SMK, Paket C, SMALB
    Bank BSI Seluruh jenjang (khusus Provinsi Aceh)

    Cara Cek Penerima PIP 2025

    Untuk mengetahui status penerimaan PIP 2025, siswa dapat mengeceknya melalui situs resmi PIP Kemendikdasmen. Pastikan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    NISN dapat ditemukan pada kartu pelajar atau rapor siswa. Langkah pertama adalah membuka situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.

    Setelah itu, pilih menu "Cari Penerima PIP". Masukkan NISN, NIK, dan kode captcha yang tertera.

    Pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar untuk menghindari kesalahan. Kemudian, klik "Cek Penerima PIP" untuk melihat hasilnya.

    Hasil pengecekan akan menampilkan status penerimaan, apakah sudah masuk Surat Keputusan (SK) atau belum. Jika dana belum cair, akan ada alasan spesifik.

    Alasan tersebut bisa berupa belum ada SK, rekening belum aktif, atau data belum lengkap. Informasi periode pencairan dan jumlah bantuan juga akan ditampilkan.

  • Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas skema penerimaan mahasiswa baru. Dalam pertemuan tersebut, Universitas Diponegoro (Undip) menyoroti fenomena mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan studi di universitas.

    Wakil Rektor (Warek) II Bidang Sumber Daya UNDIP Semarang, Prof. Heru Susanto, menyampaikan permasalahan ini. Heru menjelaskan bahwa semua kampus umumnya menerima mahasiswa dari daerah 3T melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (ADik 3T).

    Prof. Heru Susanto memaparkan, "Kalau terkait penerimaan mahasiswa baru hampir semuanya sama untuk PTNBH, selalu ada penerimaan skala nasional, kemudian penerimaan secara otonom oleh perguruan tinggi masing-masing, yang berbeda tentu masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas."

    Ia melanjutkan, "Kami hampir sama menurut saya, PTNBH paling tidak setiap tahun terima ADik namanya, jadi afirmasi dari 3T itu banyak," kata Heru saat pemaparan di ruang rapat Komisi X DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Heru menegaskan bahwa Undip setuju mengakomodasi mahasiswa 3T, terlepas dari fakta bahwa mereka terkadang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Universitas tetap membuka diri terhadap para mahasiswa ini.

    "Kalau tadi yang jadi pertanyaan garis bawahnya adalah bagaimana kalau penerimaan hanya berbasis kompetisi 'murni', keberpihakan pada teman-teman dari 3T, teman-teman dari yang memang secara kompetisi, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, memang kurang, tapi mereka adalah sama dengan kita, maka kita harus berpihak, itu kita setuju, tentu teman-teman PTN semua lakukan itu," ucap dia.

    Tantangan Mengelola Mahasiswa 3T

    Meskipun demikian, Heru mengaku kesulitan dalam mengelola mahasiswa 3T setelah diterima. Ia mengungkapkan tantangan dalam memastikan mereka dapat lulus dari universitas.

    "Tapi yang lebih penting tidak hanya menerima itu, tapi mengelola mereka, karena, tapi mohon maaf betul, kadang kita terima 100 (mahasiswa), bu, yang keluar (lulus) itu nggak ada 50 (mahasiswa), 50-nya ke mana? Nggak lulus, 'hilang' di semester II, dikontak nggak, 'hilang' di mana?" ujar Heru.

    Heru menyebutkan bahwa mahasiswa 3T cenderung memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan mereka menjadi lebih penting daripada sekadar menerima mereka.

    "Karena memang ada deviasi (perilaku menyimpang) pada saat masuk mereka dengan rata-rata mahasiswa ini, maka sebenarnya pengelolaan juga menjadi penting, tidak hanya kewajiban kita memasukkan ke perguruan tinggi, tapi juga mengelola mereka," jelasnya.

    Faktor Psikologis dan Solusi

    Mahasiswa 3T juga seringkali mengalami perasaan minder selama perkuliahan. Heru mengatakan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan dalam pengelolaan mereka.

    "Mereka tuh punya perasaan minder ketika dengan teman-temannya 'Oh orang Jawa ternyata pinter-pinter, saya sendiri merasa nggak mampu', maka itu pengelolaan juga penting selain memasukkan sendiri."

    "Jadi memasukkan mereka memberi afirmasi kepada mereka itu tidak selesaikan suatu persoalan secara komprehensif," tutur Heru.

    Data penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menjadi fokus utama, mengingat tantangan pengelolaan yang dihadapi perguruan tinggi.

    Profil Penerimaan Mahasiswa ADik 3T

    Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa Diterima (Estimasi) Tingkat Kelulusan (Estimasi) Tingkat Putus Studi (Estimasi)
    2022/2023 ~100 <50% >50%
    2023/2024 ~100 <50% >50%
    2024/2025 ~100 <50% >50%
  • Komisi X DPR Gelar RDP Bahas Skema Penerimaan Mahasiswa Baru 2026

    Komisi X DPR Gelar RDP Bahas Skema Penerimaan Mahasiswa Baru 2026

    Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut membahas skema penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2026.

    Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, memimpin langsung jalannya rapat. Hetifah menyampaikan bahwa salah satu agenda utama adalah kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Komisi X DPR menerima banyak masukan mengenai skema penerimaan yang adil dan proporsional.

    Hetifah menjelaskan, PTN dan PTS diharapkan bersinergi merumuskan skema penerimaan yang adil. Ini meliputi pembukaan berbagai jalur masuk, seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), jalur prestasi, dan jalur lainnya. Tujuannya adalah memastikan kesempatan yang merata bagi calon mahasiswa.

    "Ada beberapa pertanyaan dan masukan-masukan terkait kebijakan mahasiswa baru, karena PTN dan juga PTS tentunya diharapkan bisa bangun sinergi dalam merumuskan skema penerimaan yang adil dan proporsional dengan membuka berbagai jalur masuk, ada UTBK, jalur prestasi UTBK, TMBK, ataupun jalur jalur lainnya," kata Hetifah, Selasa (10/2/2026).

    Hetifah memahami keinginan perguruan tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik. Namun, ia juga menekankan pentingnya memikirkan mekanisme seleksi bagi pendaftar dari daerah tertinggal. Mekanisme seleksi harus mampu memberikan ruang bagi calon mahasiswa dari daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    "Prinsipnya perguruan tinggai menginginkan calon mahasiswa yang terbaik, yang mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan secara optimal, kemudian bagaimana dengan mekanisme seleksi jika bertumpu sepenuhnya atau sangat terlalu bertumpu pada tes kompetensi akademik? Apakah bisa memberi ruang kepada calon-calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar?" ucapnya.

    Akomodasi Mahasiswa Daerah 3T

    Beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia (UI), sudah mengakomodasi calon mahasiswa dari wilayah 3T. Hetifah meminta agar universitas lain, khususnya PTS, juga memfasilitasi hal serupa. Ini penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.

    "Ini UI saya sering baca ada satu perhatian khusus, mudah-mudahan teman teman swasta juga demikian, dari UPH terutamanya, sejauh mana mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter kekhususan, baik secara geografis asal muasal, ataupun latar belakang sosialnya masih bisa menikmati pendidikan di kampus Bapak-Ibu sekalian," ujarnya.

    Komisi X DPR ingin mendengar kebijakan afirmatif dan adaptif yang telah diterapkan PTN dan PTS. Ini termasuk tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam rekrutmen mahasiswa.

    "Jadi gimana kebijakan affirmative dan adaptive yang sudah dilakukan, kami ingin dengarkan kisah-kisah baik ataupun tantangan-tantangan yang bapak ibu hadapi untuk terkait upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam hal rekrutmen mahasiswa ini," imbuh Hetifah.

    Daftar Perguruan Tinggi yang Hadir

    Rapat ini masih berlangsung, dengan Universitas Indonesia (UI) sedang memberikan pemaparan. Tujuh kampus yang diundang dalam rapat ini mewakili PTN dan PTS terkemuka di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif terkait skema penerimaan mahasiswa baru.

    No. Nama Perguruan Tinggi Jenis
    1. Universitas Indonesia (UI) PTN
    2. Universitas Gadjah Mada (UGM) PTN
    3. Universitas Diponegoro (UNDIP) PTN
    4. Universitas Hasanuddin (UNHAS) PTN
    5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) PTN
    6. Universitas Paramadina PTS
    7. Universitas Pelita Harapan (UPH) PTS
  • Jembatan Merah Putih Presisi Inhil Rampung, Akses SDN 020 Sapat Aman

    Jembatan Merah Putih Presisi Inhil Rampung, Akses SDN 020 Sapat Aman

    Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah rampung. Jembatan ini menjadi akses utama menuju SDN 020 Parit 14 Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri.

    Para siswa kini dapat menyeberang dengan aman dan nyaman untuk menuju sekolah. Proyek vital ini menelan waktu pengerjaan selama 11 hari kerja.

    Selain jembatan, Satgas Darurat Jembatan Polda Riau juga melakukan perbaikan pada bangunan SDN 020. Proses perbaikan sekolah kini sudah mencapai 85 persen.

    Kegiatan selanjutnya difokuskan pada pengecatan lantai jembatan serta plafon dan dinding ruang kelas SDN 020. Jembatan tersebut saat ini sudah beroperasi dan akan diresmikan dalam waktu dekat.

    Selain perbaikan akses dan bangunan sekolah, Satgas Polda Riau turut membangun sumur bor di Masjid Al-Firdaus Parit 14 Hilir Sapat. Pembangunan sumur bor ini menggunakan berbagai peralatan pendukung.

    Peralatan tersebut meliputi mesin Yanmar, mesin sedot sumur bor, pipa besi dan pipa, kayu stelling, serta tangki air berkapasitas 1.000 liter. Pekerjaan ini melibatkan tiga orang tukang tanpa kendala berarti.

    “Pekerjaan sumur bor ini dikerjakan oleh tiga orang tukang, dan selama proses berlangsung tidak ditemukan kendala,” ujar Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, Selasa (10/2/2026).

    Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora menegaskan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri. Hal ini mendukung peningkatan sarana prasarana pendidikan dan fasilitas umum masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh personel Polsek Kuala Indragiri, para tukang, serta partisipasi masyarakat yang telah bersama-sama menyelesaikan pembangunan jembatan ini tepat waktu. Jembatan Merah Putih Presisi ini memiliki peran penting sebagai akses utama menuju SDN 020 Parit 14, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelajar, guru, dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

    Kegiatan ini merupakan komitmen Polri untuk hadir dan memberikan manfaat nyata. Bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga melalui dukungan pembangunan fasilitas umum.

    Berikut rincian pembangunan yang dilakukan oleh Satgas Polda Riau di Indragiri Hilir:

    Proyek Lokasi Status Keterangan
    Jembatan Merah Putih Presisi Akses SDN 020 Parit 14 Sapat Rampung Pengerjaan 11 hari, segera diresmikan
    Perbaikan Bangunan Sekolah SDN 020 Parit 14 Sapat 85% Rampung Fokus pengecatan
    Pembangunan Sumur Bor Masjid Al-Firdaus Parit 14 Hilir Sapat Rampung Menggunakan mesin Yanmar, tangki 1.000 liter

    “Kami berharap jembatan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama-sama, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ke depan, Polres Indragiri Hilir akan terus berupaya mendukung kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

  • Pelajar SMA Pasar Rebo Demo Tuntut Keadilan Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Guru

    Pelajar SMA Pasar Rebo Demo Tuntut Keadilan Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Guru

    Puluhan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, menggelar aksi demonstrasi pada Senin (9/2). Aksi tersebut dipicu oleh dugaan pelecehan yang melibatkan oknum guru di sekolah mereka.

    Para pelajar menuntut keadilan serta transparansi penuh dalam penanganan kasus ini. Mereka mendesak pihak sekolah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelecehan yang telah berlangsung.

    Dalam aksi yang dilansir Antara, para siswa membawa poster dan menyampaikan orasi. Ini merupakan bentuk solidaritas mereka terhadap para korban.

    Mereka menegaskan bahwa dugaan pelecehan tersebut tidak terjadi sekali, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Beberapa alumni sekolah juga mulai berani menyuarakan pengalaman serupa.

    Jumlah Korban dan Penyelidikan Berkelanjutan

    Wanda Al-Fathi Akbar, kuasa hukum salah satu korban berinisial N, mengungkapkan bahwa kasus ini diduga melibatkan lebih dari dua siswi.

    “Yang kita dapat ada beberapa korban. Memang mungkin selama ini mereka enggak berani speak up. Estimasi mungkin lebih dari dua orang,” kata Wanda, dilansir Antara, Rabu (10/2/2026).

    Menurut Wanda, para korban memilih diam karena belum berani mengungkap peristiwa yang mereka alami. Korban lain mulai bermunculan setelah salah satu korban memberanikan diri melapor ke kepolisian.

    “Jadi, kasus ini diam selama ini. Ketika korban yang sekarang, yang kita tangani ini, baru bermunculan korban-korban lainnya,” imbuhnya.

    Wanda telah melaporkan dugaan pelecehan ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan berpeluang naik ke tahap penyidikan.

    “Saat ini, masih tahap penyelidikan. Kemungkinan akan segera naik ke tahap penyidikan,” ucap Wanda.

    Tindakan Pihak Kuasa Hukum dan Sekolah

    Selain melapor ke kepolisian, pihak kuasa hukum juga telah mendatangi pihak sekolah. Mereka ingin mengonfirmasi status terduga pelaku yang merupakan guru di sekolah tersebut.

    Wanda meminta agar sekolah tidak lepas tangan dan turut mengawal proses hukum yang berjalan. Pihak sekolah diminta untuk bertanggung jawab.

    “Ini kita bermusyawarah supaya ada solusi dari pihak sekolah. Kita meminta bahwa dengan adanya laporan dan pemberhentian terhadap oknum dua guru tadi, pihak sekolah tidak lepas tangan,” jelas Wanda.

    Modus Pelecehan dan Bukti yang Ada

    Wanda menjelaskan bahwa bentuk pelecehan yang diduga dilakukan oknum guru terjadi dalam grup WhatsApp. Terduga pelaku membicarakan korban dan siswi lainnya dengan nada tidak pantas.

    “Oknum guru itu saling chat-chat-an lewat WhatsApp. Dari situ, saling membicarakan korban dan siswa-siswa lainnya mengenai fisik,” kata Wanda.

    Saat ini, bukti yang dimiliki pihak kuasa hukum masih terbatas pada dugaan pelecehan verbal melalui pesan singkat. Namun, dia mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah korban juga diduga mengalami pelecehan fisik.

    Berikut adalah ringkasan perkembangan kasus dugaan pelecehan di SMA Pasar Rebo:

    Tahapan Keterangan
    Awal Kejadian Dugaan pelecehan terjadi di grup WhatsApp dan lisan
    Aksi Pelajar Demonstrasi menuntut keadilan dan transparansi
    Laporan Hukum Dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur
    Status Penanganan Masih dalam tahap penyelidikan, berpotensi naik ke penyidikan
    Tindakan Kuasa Hukum Mengonfirmasi ke pihak sekolah dan meminta tanggung jawab

    “Bukti yang kita pegang saat ini baru verbal, lewat WA (WhatsApp). Tapi info dari teman-teman yang lain, ada yang main fisik juga, hanya saja korbannya belum diketahui,” ujar Wanda.

  • Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Kasus seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang yang menerima insentif Rp50 ribu viral di media sosial. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

    Guru bernama Fildzah Nur Amalina menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial. Video itu menampilkan tulisan "Kenapa mau jadi guru padahal gaji nya kecil…?" disertai bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu.

    Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, mengklarifikasi bahwa Fildzah termasuk kategori R3. Kategori ini merujuk pada P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni, dilansir detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Roni tidak menampik adanya guru P3K paruh waktu yang menerima insentif Rp50 ribu. Namun, ia menegaskan bahwa nominal tersebut diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Ketentuan Insentif Guru P3K Paruh Waktu

    Roni menjelaskan, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata dalam database BKN.

    Hal ini disebabkan masa pengabdian mereka yang belum mencapai dua tahun sesuai ketentuan. Regulasi BKN mensyaratkan minimal dua tahun masa kerja untuk pengajuan non-database BKN.

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," katanya.

    Roni menambahkan, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, saat itu membuka kesempatan bagi guru non-database BKN. Namun, ada syarat minimal dua tahun masa kerja yang harus dipenuhi.

    Berikut adalah tabel perbedaan kategori guru P3K paruh waktu berdasarkan penjelasan Disdik Sumedang:

    Kategori Guru Status Sertifikasi BKN Masa Kerja Minimal Insentif Bulanan
    R3 Belum bersertifikasi Tidak dijelaskan Rp250.000
    R4 Belum masuk database BKN 2 tahun Rp50.000

    Pihaknya kemudian mengakomodir pengajuan tersebut dengan syarat masa kerja minimal dua tahun. Setelah itu, muncul kesempatan bagi mereka yang terdaftar di database BKN untuk mengikuti tes tahap 2.

    "Waktu itu BKN ada regulasi untuk Pemerintah Daerah mengajukan yang non database BKN, pemda waktu itu ada kepikiran soalnya kapan lagi ini mau ada testing, terus diakomodir tapi dengan syarat yang harus ditempuh itu minimal 2 tahun masa kerja," jelasnya.

    "Pada waktu itu pemerintah daerah dalam hal ini dari Dinas Pendidikan membuka ini dan masuk lah R4 itu, terlepas lah memang pada waktu itu terus pada punya SP lah 2 tahun, kemudian munculan untuk mengikuti testing tahap 2 yang sudah menghasilkan kelulusan hanya untuk yang terdaftar di database BKN," sambungnya.

  • Piranha Smart Center dan EVL Gelar Pelatihan Excel Akuntansi Online 11-13 Februari 2026

    Piranha Smart Center dan EVL Gelar Pelatihan Excel Akuntansi Online 11-13 Februari 2026

    Jakarta – Program intensif 'Excel Accounting Accelerator Program' akan diselenggarakan untuk mengatasi masalah lambatnya pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini ditujukan bagi staf keuangan dan mahasiswa yang masih terbatas menggunakan fitur dasar Excel.

    Piranha Smart Center bekerja sama dengan Education Visionary Lab (EVL) merancang program ini. Metode belajar yang digunakan berbasis praktik dan studi kasus nyata, menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan kerja.

    Peserta akan langsung mengolah data transaksi, menyusun laporan, dan menganalisis keuangan menggunakan Excel. Pendekatan ini memastikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari di bidang akuntansi.

    Berbagai formula penting akan diajarkan, seperti MID, LEFT, RIGHT, MIN, MAX, dan AVERAGE. Pelatihan juga mencakup penggunaan SUM, SUMIF, SUMIFS, AND, dan OR untuk perhitungan data.

    Selain itu, teknik pencarian dan referensi data menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, dan INDEX MATCH akan dikupas tuntas. Hal ini penting untuk efisiensi dalam pengelolaan database.

    Kontrol data juga menjadi fokus, dengan materi COUNTIF, Pivot Table, dan Data Validation. Tujuannya adalah memastikan data lebih rapi dan terstruktur, mengurangi potensi kesalahan input.

    Materi lanjutan membahas analisis keuangan mendalam, perhitungan penyusutan aset, dan simulasi perhitungan pinjaman. Semua ini merupakan keterampilan krusial dalam pekerjaan akuntansi modern.

    Jadwal dan Peserta Program

    Program 'Excel Accounting Accelerator' akan dilaksanakan secara daring. Ini memungkinkan fleksibilitas bagi para peserta dari berbagai lokasi.

    Kegiatan Detail
    Tanggal Pelaksanaan 11 hingga 13 Februari 2026
    Waktu 18.30-20.30 WIB
    Lokasi Online via Zoom
    Penyelenggara Piranha Smart Center dan EVL

    Pelatihan ini sangat cocok untuk mahasiswa akuntansi dan manajemen, staf keuangan, serta administrasi. Junior accountant dan pelaku UMKM juga akan mendapatkan manfaat signifikan.

    Profesional yang ingin meningkatkan efisiensi kerja akuntansi juga direkomendasikan untuk bergabung. Program ini dirancang untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan kerapian data, dan membangun kepercayaan diri.

    Pendaftaran program 'Excel Accounting Accelerator' dapat dilakukan melalui detikevent. Ini adalah kesempatan emas untuk menguasai Excel demi karir akuntansi yang lebih baik.