Anies Baswedan : Jakarta Hadapi Krisis Terbesar Dalam Sejarah Akibat Covid-19

Jakarta – Basis |

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan soal kondisi ibu kota selama pandemi berlangsung. Dihantam dua krisis sekaligus, kesehatan dan berlanjut ke ekonomi. Ia menceritakan bagaimana susah payah untuk tetap berjuang di tengah badai corona ini.

Ia menyebut jika pandemi corona (Covid-19) berdampak besar pada perekonomian di Ibu Kota. Pesan terkait dampak pada perekonomian ia sampaikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus (positif) adalah di Jakarta,” ujarnya dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan tanda-tanda mulai melandai. Meski mulai melandai permasalahan belum selesai.

Pembatasan sosial yang dilakukan selama ini berdampak pada terhentinya kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan juga kegiatan perekonomian.

Kegiatan pasar, perdagangan, dan perindustrian menjadi terganggu. Kegiatan perekonomian informal banyak yang terhenti dan Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung.

Lebih lanjut Anies menjelaskan pendapatan pajak dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran belanja turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun, tinggal 53%.

“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” kata Anies.

Konsekuensinya, menurut dia, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.

“Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan,” ujar Anies.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, di mana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama.

Ia menyebut dalam pembahasan sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.

“Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi,” kata Anies.

Pilihannya dalam pembahasan adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Sehingga diputuskan untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.

Dari berbagai dampak daripada Covid-19 ini, menurutnya tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya.

“Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini,” ujar Anies.

Reporter : Aceng