Ketua DPR RI Minta Presiden Jangan Terburu – buru Terapkan New Normal, Ini Alasannya…

Jakarta – Basis |
Ketua DPR mengingatkan pemerintah agar tak terburu-buru menerapkan kebijakan new normal di tengah pandemi corona. Sebab, Puan tak ingin kebijakan itu justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan the new normal. Agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6).
Sebelum menerapkan new normal Puan menuturkan, pemerintah perlu membuat landasan dan protokol matang bagaimana aturan itu akan diterapkan. Apalagi, Ketua DPP PDIP itu menyebut, kebijakan new normal di setiap sektor kegiatan dan wilayah tak dapat disamakan.
“Diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian new normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda,” ucapnya.
Menurut mantan Menko PMK itu, saat ini dibutuhkan gotong royong berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona. Dia pun menyambut baik sejumlah wilayah mulai menerapkan hal tersebut.
“Memang untuk melawan COVID-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah PSBB. Tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah Gotong Royong Berskala Besar,” tuturnya.
“Alhamdulillah dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya melihat jiwa gotong royong yang terpancar di tengah rakyat Indonesia. Di daerah pemilihan saya, Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo juga banyak terjadi antar warga saling membantu bersama-sama menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19,” sambung Puan.
Selain itu, Puan menyebut DPR juga membantu pemerintah dalam menangani pandemi corona dengan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
“Sebagai bagian dari gotong royong berskala besar, kami di DPR RI selama beberapa bulan terakhir, memfokuskan tugas konstitusional kami dalam melawan COVID-19, melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi DPR” tandas Puan.
Reporter : Aceng