Yasonna Laoly : Wartawan Beresiko Tinggi Terpapar Covid-19

JAKARTA – BASIS |
Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapid test covid-19 untuk awak media yang bertugas di Kemenkumham, Rabu (20/5). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim, kegiatan rapid test ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan rapid test secara massif. Ini bagian dari kontribusi kami sebagai anak bangsa dalam upaya mengatasi pandemi covid-19 di negeri kita tercinta,” kata Yasonna.
Politisi PDIP itu melanjutkan, langkah ini dilakukan sebagai bagian upaya deteksi dan pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Kemenkumham. Menurut Yasonna, profesi wartawan berisiko tinggi terpapar covid-19 seperti halnya tenaga kesehatan di garda depan.
Bila tenaga kesehatan menjadi garda terdepan merawat orang yang sudah terpapar covid-19, dia memandang, para jurnalis yang bekerja di lapangan berdiri di garda depan dalam menyampaikan informasi untuk membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Rapid test ini kami lakukan agar jurnalis peliput mendapat kejelasan mengenai kondisi kesehatannya, terlebih di masa puasa dan menjelang Lebaran seperti sekarang,” kata Yasonna. “Dengan deteksi dini, bila ternyata ada yang terpapar covid-19 tentunya bisa dilakukan penanganan yang lebih cepat dan tepat.”
Kegiatan rapid test itu diikuti oleh 80 wartawan. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, pelaksanaan rapid test kepada wartawan merupakan bagian dari rangkaian aksi solidaritas yang digelar Kemenkumham di tengah pandemi covid-19.
“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari silaturahmi dan kerja sama yang baik dengan rekan-rekan wartawan. Kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa sama-sama bisa terus menjalankan tugas dengan baik,” kata Bambang.
Sebelumnya, Kemenkumham beberapa kali menyerahkan paket bantuan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kemenkumham mengklaim telah mendistribusikan 7.100 paket bantuan sosial berupa sembako dan APD bagi tenaga kesehatan. Paket bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat berbagai daerah, mulai dari wilayah Bogor, Tangerang, hingga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan.
Selain itu, ada juga 1.050 paket lain bagi pegawai non-pegawai negeri, office boy, dan petugas keamanan di lingkungan Kemenkumham. Sebagian dari paket bantuan sosial hingga hand sanitizer, masker, maupun APD yang dibagikan merupakan hasil produksi warga binaan pemasyarakatan di sejumlah lapas.
(*)