Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.
Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.
Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:
| Hari | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin | 16 Maret 2026 | WFA |
| Selasa | 17 Maret 2026 | WFA |
| Rabu | 25 Maret 2026 | WFA |
| Kamis | 26 Maret 2026 | WFA |
| Jumat | 27 Maret 2026 | WFA |
Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.
Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.
Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS
Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.
Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.
Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.
Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.
Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.
Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.
Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).
Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.
Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.
Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.
Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.









