Menjelang Idul Fitri 2026, isu mengenai hak THR bagi karyawan yang masih dalam masa probation menjadi perbincangan hangat di media sosial. Perdebatan muncul terkait anggapan bahwa pekerja yang belum lulus masa percobaan tidak berhak atas tunjangan hari raya (THR).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pekerja yang masih dalam masa percobaan tetap berhak menerima THR Keagamaan. Hal ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan seputar hak THR bagi karyawan probation.
"Secara normatif, pekerja dalam masa percobaan tetap berhak atas THR Keagamaan sepanjang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus," jelas Indah saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/2/2026).
Ketentuan mengenai THR Keagamaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Dengan demikian, aturan THR 2026 berlaku tanpa memandang status hubungan kerja. Baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maupun yang masih dalam masa probation, semuanya berhak menerima THR. Syarat utama adalah masih memiliki hubungan kerja saat THR wajib dibayarkan.
Meskipun berhak, besaran THR bagi karyawan probation dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja. Rumus perhitungan yang digunakan adalah: (masa kerja : 12) x upah satu bulan.
Sebagai contoh, seorang karyawan yang masih dalam masa probation telah bekerja selama dua bulan berturut-turut dengan gaji Rp 4 juta per bulan. Maka, perhitungannya adalah: (2 : 12) x Rp 4 juta = 0,167 x Rp 4 juta = Rp 668.000. Dengan demikian, karyawan tersebut berhak menerima THR sekitar Rp 668.000.









