Pernyataan seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS memicu kontroversi di media sosial. DS dikecam setelah video yang menampilkan dirinya dengan pernyataan "cukup saya WNI, anak jangan" menjadi viral.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Instagram @sasetyaningtyas, Minggu (22/2/2026). Dalam video itu, ia memperlihatkan momen membuka paket berisi surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris. Ia juga menunjukkan paspor Inggris yang diterima bersamaan dengan surat tersebut.
“Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anaku, kita buka ya,” ujarnya dalam video.
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa dirinya akan mengupayakan agar anak-anaknya kelak memiliki kewarganegaraan asing. “I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anaku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” lanjutnya.
Menanggapi polemik ini, LPDP melalui akun Instagram @lpdp_ri pada Jumat (20/2) menyatakan penyesalannya. LPDP menilai tindakan DS tidak mencerminkan nilai integritas yang ditanamkan kepada para penerima beasiswa.
"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," tulis LPDP.
LPDP juga menyoroti dugaan bahwa suami DS, yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP berinisial AP, belum menyelesaikan masa pengabdiannya. Saat ini, DS dan suaminya diketahui tinggal di Inggris.
Menurut ketentuan LPDP, seluruh penerima beasiswa wajib melaksanakan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun. LPDP menyatakan bahwa DS telah menyelesaikan studinya pada Agustus 2017 dan telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan DS.
Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya berkomunikasi dengan DS untuk mengimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memperhatikan sensitivitas publik. LPDP juga mengingatkan bahwa penerima beasiswa memiliki kewajiban kebangsaan untuk mengabdi kepada negara.
Lebih lanjut, LPDP juga tengah menyelidiki dugaan bahwa suami DS, AP, belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi. LPDP akan memanggil AP untuk meminta klarifikasi dan akan memberikan sanksi, termasuk pengembalian seluruh dana beasiswa, jika terbukti kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi.
“LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP tengah melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi,” ucap LPDP.
Terkait polemik yang terjadi, DS telah menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagramnya. Ia mengakui bahwa pernyataannya dilatarbelakangi rasa kecewa, namun ia menyadari bahwa langkah yang diambilnya keliru dan tidak tepat.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujar DS.
DS juga menambahkan, "Apa pun latar belakang emosi yang melatarinya, dampak dari pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi."