Blog

  • Zinedine Zidane Sepakat Tukangi Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026

    Zinedine Zidane Sepakat Tukangi Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026

    Kursi kepelatihan Timnas Prancis dipastikan akan mengalami regenerasi besar setelah gelaran Piala Dunia 2026. Mantan juru taktik Real Madrid, Zinedine Zidane, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) untuk mengisi posisi yang saat ini masih dijabat oleh Didier Deschamps.

    Langkah ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan Zidane yang telah menjadi incaran utama Les Bleus selama dua tahun terakhir. Meski sempat mempertimbangkan berbagai tawaran, peraih trofi Ballon d'Or tersebut akhirnya memantapkan pilihan untuk memimpin tim nasional negaranya ketimbang kembali ke level klub.

    Sebelum komitmen ini terjalin, nama Zidane sempat dikaitkan erat dengan sejumlah klub raksasa Eropa. Paris Saint-Germain (PSG) dan Real Madrid dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Khusus bagi Real Madrid, klub asal Spanyol tersebut dikabarkan berambisi memboyong kembali Zidane untuk periode ketiga di Santiago Bernabeu, namun sang pelatih merasa masa pengabdiannya di sana telah usai.

    Meski kesepakatan lisan sudah tercapai, Zidane memilih untuk tidak banyak berkomentar ke publik mengenai detail kontraknya dengan FFF. Dirinya ingin menjaga stabilitas internal tim agar skuad asuhan Didier Deschamps tetap memiliki fokus penuh dalam menghadapi kompetisi Piala Dunia tahun ini tanpa adanya gangguan spekulasi suksesi kepemimpinan.

  • Sentra Takjil Taman Makam Pahlawan Imbanagara Ciamis Jadi Magnet Ngabuburit Warga

    Sentra Takjil Taman Makam Pahlawan Imbanagara Ciamis Jadi Magnet Ngabuburit Warga

    Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Imbanagara di Jalan Otista, Ciamis, mengalami transformasi suasana selama bulan suci Ramadan. Area parkir yang biasanya tenang sebagai kompleks pemakaman pahlawan terbesar di kabupaten tersebut, kini berubah menjadi pusat perburuan takjil yang dipadati warga setiap sore.

    Meski hujan deras sempat mengguyur wilayah Ciamis pada Sabtu (21/2/2026) sore, antusiasme masyarakat untuk ngabuburit tidak surut. Begitu cuaca mulai reda, warga dari berbagai kalangan usia langsung memadati deretan lapak pedagang musiman yang menyajikan beragam kudapan berbuka puasa, mulai dari makanan tradisional hingga kuliner kekinian.

    Pilihan menu yang tersedia tergolong lengkap. Untuk makanan ringan, pengunjung dapat menemukan cireng, cilok, sempol ayam, bakso ikan, hingga kebab dan burger. Sementara bagi pemburu makanan manis, tersedia kolak, candil, bubur sumsum, serta aneka minuman segar seperti es kuwut, es oyen, dan es kelapa muda.

    Indah Rosiana (23), salah satu pengunjung setia, mengungkapkan bahwa keberagaman menu menjadi alasan utama dirinya rutin berkunjung. "Di sini lengkap, jadi nggak bingung mau beli apa. Selain jajan, bisa bertemu teman sekolah yang sudah lama jarang ketemu meskipun hanya sebentar," tuturnya saat ditemui di lokasi.

    Kondisi ramai ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang lokal. Ohid, salah satu pelapak di area tersebut, mengaku tetap optimis meski faktor cuaca terkadang menjadi kendala. "Alhamdulillah meski tadi hujan, pengunjung tetap ramai. Semoga mendapat berkah Ramadan, setiap hari banyak pembeli dan cuaca mendukung," ujar Ohid sembari melayani pelanggan.

    Namun, meningkatnya jumlah pedagang dan pengunjung menyisakan catatan terkait kenyamanan. Ratna (30), warga Imbanagara Raya, mencatat bahwa pilihan jajanan tahun ini memang lebih variatif dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, ia merasakan akses jalan di area pasar dadakan ini semakin sempit akibat terbatasnya lahan dibandingkan volume pengunjung yang datang, terutama saat antrean memanjang.

  • Target Indonesia Bebas Sampah: KLH Dorong Optimasi Fasilitas dan Hapus Sistem Open Dumping

    Target Indonesia Bebas Sampah: KLH Dorong Optimasi Fasilitas dan Hapus Sistem Open Dumping

    Pemerintah menargetkan ambisi besar untuk menuntaskan ketergantungan daerah terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini, tantangan utama terletak pada 340 TPA di seluruh Indonesia yang masih mengadopsi sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

    Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Rusly, mengungkapkan bahwa angka pengelolaan sampah nasional masih tergolong rendah. Dari total 140 ribu ton sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari, baru sekitar 25 persen atau 35 ribu ton yang berhasil dikelola.

    "Artinya dari 140 ribu ton sampah itu baru 25 persennya saja yang bisa dikelola, sementara yang lainnya itu masih belum bisa dikelola," ujar Agus dalam keterangannya di Cimahi, Sabtu (21/2/2026).

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Program ini mematok target pengelolaan sampah hingga 100 persen tanpa mengandalkan skema open dumping. Strategi yang dijalankan mencakup tiga langkah utama: mengoptimalkan fasilitas yang ada, mengaktifkan kembali sarana yang sempat terbengkalai, serta membangun fasilitas baru di tingkat kota hingga RW.

    Salah satu daerah yang dinilai berhasil melakukan reduksi sampah secara signifikan adalah Kota Cimahi. Kota ini tercatat mampu memangkas volume sampah harian yang dikirim ke TPA melalui pemilahan sejak dari sumber rumah tangga.

    Agus memaparkan, dari 250 ton sampah yang dihasilkan Cimahi, tersisa sekitar 120 ton sampah anorganik yang perlu dikendalikan melalui ekosistem bank sampah dan TPST. Sementara itu, 50 persen sisanya merupakan sampah organik yang dialokasikan untuk pembuatan kompos, pupuk cair, biodigester, hingga budidaya maggot.

    "Artinya sudah ada bank sampah, unit-unitnya, lalu ada TPS3R dan TPST yang dimiliki Kota Cimahi untuk bisa selesai sampahnya tahun depan. 2029, insyaallah seperti itu (zero TPA)," pungkas Agus optimistis.

  • Transmart Gelar Full Day Sale Besok, Sepeda Anak Dibanderol Mulai Rp1 Jutaan

    Transmart Gelar Full Day Sale Besok, Sepeda Anak Dibanderol Mulai Rp1 Jutaan

    Jaringan ritel Transmart kembali menggelar pesta diskon besar-besaran bertajuk Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia pada Minggu (22/2) besok. Program potongan harga ini berlangsung mulai dari jam operasional toko dibuka hingga pukul 22.00 WIB.

    Salah satu penawaran unggulan dalam promo kali ini menyasar produk sepeda anak. Di wilayah Pulau Jawa, sepeda anak yang semula dipatok seharga Rp1.499.000 per unit kini mendapat potongan harga menjadi Rp1.299.000. Harga tersebut bisa menyusut lebih rendah menjadi Rp1.039.200 per unit khusus bagi pelanggan yang memenuhi syarat metode pembayaran tertentu.

    Keuntungan tambahan berupa diskon 20% tetap konsisten diberikan kepada pengguna kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, serta nasabah aplikasi Allo Bank (Allo Prime dan Allo Paylater). Selain unit sepeda, Transmart juga menerapkan skema diskon hingga 50+20% untuk berbagai kategori produk lainnya, mencakup kebutuhan pokok, barang elektronik, produk rumah tangga, kosmetik, hingga koleksi fesyen terkini.

    Meskipun banjir diskon, pihak manajemen menerapkan ketentuan bahwa promo ini tidak berlaku untuk pembelian dalam partai besar. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan harga spesial namun belum memiliki fasilitas pembayaran yang disyaratkan, Transmart menyediakan unit pembukaan kartu kredit instan di gerai tertentu, seperti di Central Park dan Cibubur.

    Bagi konsumen yang memilih menggunakan jalur digital, aplikasi Allo Bank dapat diunduh secara bebas melalui PlayStore maupun AppStore. Pengguna cukup melakukan pemutakhiran akun ke status Allo Prime untuk bisa menikmati seluruh benefit potongan harga yang tersedia sepanjang hari esok.

  • Tuntut Reparasi Global, Ghana Desak PBB Akui Perbudakan Transatlantik Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

    Tuntut Reparasi Global, Ghana Desak PBB Akui Perbudakan Transatlantik Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

    Upaya internasional untuk mendapatkan pengakuan atas tragedi perbudakan masa lalu kini memasuki babak baru. Presiden Ghana, John Dramani Mahama, mengumumkan rencana pengajuan proposal resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret mendatang. Langkah ini mendapatkan sokongan kuat dari 40 negara anggota Uni Afrika yang menuntut pengakuan resmi bahwa perbudakan transatlantik adalah kejahatan kemanusiaan paling serius dalam sejarah.

    Dasar hukum yang kokoh serta kewajiban moral menjadi landasan utama gerakan ini. Melalui forum KTT Uni Afrika di Addis Ababa, Mahama menegaskan bahwa resolusi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mengungkap kebenaran sejarah. Uni Afrika sendiri telah memproyeksikan tahun 2025 sebagai "Tahun Keadilan bagi Orang Afrika melalui Reparasi", sebuah instrumen yang diharapkan dapat mendorong pembangunan di masa depan.

    Data sejarah mencatat skala kemanusiaan yang masif dalam perdagangan budak antara abad ke-15 hingga ke-19. Diperkirakan 12 hingga 15 juta orang Afrika dipindahkan secara paksa ke benua Amerika. Dari jumlah tersebut, sekitar 10,7 juta orang tiba di tujuan, sementara 1,5 hingga 2 juta lainnya tewas di perjalanan akibat kondisi yang tidak manusiawi atau memilih mengakhiri hidup mereka di laut.

    Pakar HAM dari Ghana Center for Democratic Development, Kojo Asante, menilai inisiatif ini memiliki validitas sejarah yang mendalam. Meski isu ini sudah diperjuangkan selama puluhan tahun oleh para pemimpin Ghana terdahulu seperti Nana Akufo-Addo, tantangan politik global tetap membayangi. Muncul gerakan tandingan dari kelompok ultrakonservatif, termasuk di Amerika Serikat, yang keberatan jika generasi sekarang harus bertanggung jawab atas tindakan leluhur mereka.

    Asante menekankan bahwa fokus utama tuntutan ini adalah pengakuan sejarah, bukan sekadar kompensasi finansial. "Ini bukan soal jumlah uang, melainkan pengakuan atas kebenaran sejarah," ujar Mahama dalam keterangannya. Namun, tantangan internal juga mengemuka terkait keterlibatan elit Afrika masa lalu sebagai perantara dalam perdagangan tersebut, sebuah fakta yang menurut para ahli juga harus diakui secara utuh dalam narasi sejarah ini.

    Di tengah tuntutan keadilan historis, muncul harapan agar para pemimpin Afrika saat ini tetap fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik. Meski keadilan atas masa lalu sangat penting, masa depan Afrika sangat bergantung pada bagaimana elit politik mengelola kekuasaan dan pembangunan saat ini untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

  • Jadwal dan Mekanisme Pengumuman KIP Kuliah 2026: Syarat Hingga Alur Verifikasi

    Jadwal dan Mekanisme Pengumuman KIP Kuliah 2026: Syarat Hingga Alur Verifikasi

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka peluang bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2026. Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik unggul namun menghadapi keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).

    Berbeda dengan pengumuman seleksi masuk kampus, hasil penetapan penerima KIP Kuliah 2026 tidak dilakukan secara serentak di tingkat nasional. Penetapan tersebut sangat bergantung pada jadwal seleksi masing-masing jalur masuk dan proses administratif di perguruan tinggi tujuan. Mengutip informasi resmi, pengumuman kelulusan KIP Kuliah baru akan diterbitkan setelah calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi dan telah menyelesaikan tahapan daftar ulang.

    Selama masa tunggu verifikasi, pendaftar yang memenuhi kriteria akan mendapatkan keringanan berupa pembebasan biaya pendaftaran ulang serta biaya pendidikan atau UKT. Pihak perguruan tinggi memegang peranan krusial dalam melakukan verifikasi lapangan dan validasi kelayakan sebelum akhirnya mengusulkan nama mahasiswa sebagai penerima bantuan resmi kepada pemerintah.

    Calon mahasiswa wajib mencatat linimasa pendaftaran agar tidak tertinggal. Proses pembuatan akun siswa sudah bisa dilakukan mulai 3 Februari hingga 31 Oktober 2026. Berikut adalah rincian jadwal berdasarkan jalur seleksi:

    Jalur Seleksi Rentang Waktu Pendaftaran
    Pembuatan Akun Siswa 3 Februari – 31 Oktober 2026
    Jalur SNBP 3 – 18 Februari 2026
    Jalur SNBT 25 Maret – 7 April 2026
    Jalur Mandiri Menyesuaikan jadwal PTN/PTS masing-masing

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/. Pendaftar diminta menyiapkan NIK, NISN, serta NPSN yang valid untuk proses validasi akun. Setelah berhasil login, pendaftar harus melengkapi dokumen pendukung dan memilih jalur seleksi yang diikuti.

    Kriteria dan Syarat Penerima

    Bantuan ini mencakup pembebasan biaya kuliah serta pemberian uang saku atau bantuan biaya hidup. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, calon penerima harus memenuhi syarat sebagai lulusan SMA/SMK/MA tahun 2026 atau maksimal dua tahun sebelumnya (lulusan 2025 dan 2024).

    Dari sisi ekonomi, prioritas diberikan kepada pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) pendidikan menengah, keluarga yang terdata dalam Desil pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak memiliki kartu bantuan sosial, pendaftar tetap bisa mengajukan dengan syarat pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal sebesar Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan per kapita maksimal Rp750.000 per anggota keluarga.

  • Urgensi Paradigma Bisnis dalam Menilai Kerugian Negara di BUMN

    Urgensi Paradigma Bisnis dalam Menilai Kerugian Negara di BUMN

    Penilaian hukum terhadap kerugian yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tidak bisa lagi disamakan dengan institusi pemerintahan. Praktisi hukum Febri Diansyah menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menggunakan kacamata bisnis dalam membedah persoalan keuangan di perusahaan plat merah tersebut.

    Landasan argumen ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XI/2013. Menurut Febri, MK secara eksplisit memerintahkan agar pemisahan paradigma dilakukan antara pengelolaan bisnis BUMN dengan birokrasi pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk “Menakar Batasan Hukum antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi” di Kebayoran Baru, Jumat (20/2/2026).

    Febri menyoroti fenomena banyaknya jajaran direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi akibat keputusan korporasi yang berujung kerugian. Padahal, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, dikenal doktrin Business Judgement Rule (BJR). Prinsip ini melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan, selama keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Mantan Juru Bicara KPK ini mengungkapkan, meski doktrin BJR mulai diserap pengadilan pidana sejak 2012, namun implementasinya oleh majelis hakim masih menjadi tantangan. “Memutus kalau di sektor bisnis ya pakailah indikator Business Judgment Rule,” ujar Febri menekankan pentingnya kejernihan hakim dalam melihat kasus korporasi.

    Dalam penelitian tesisnya, Febri mengkaji lima putusan pengadilan di mana argumen BJR berhasil diterima sebagai pembelaan oleh direksi yang menjadi terdakwa korupsi. Salah satu preseden yang menarik perhatian adalah kasus investasi PT Bukit Asam pada tahun 2023, di mana aksi korporasi melalui anak perusahaan dilakukan murni untuk mendongkrak pendapatan perusahaan.

  • Kapolri Lantik Pengurus Dewan Penasihat KSPSI, Arsjad Rasjid Jabat Bidang Ekonomi

    Kapolri Lantik Pengurus Dewan Penasihat KSPSI, Arsjad Rasjid Jabat Bidang Ekonomi

    Struktur kepengurusan Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) resmi diperkuat dengan pelantikan lima anggota baru oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prosesi pengukuhan ini berlangsung dalam rangkaian acara tasyakuran yang digelar di Pusdiklat KSPSI, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu (21/2/2026).

    Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Jenderal Sigit melantik sejumlah tokoh lintas sektoral untuk mengisi pos-pos strategis. Salah satu nama besar yang bergabung adalah Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, yang dipercaya mengemban amanah di Bidang Ekonomi.

    Selain Arsjad, formasi penasihat tersebut diisi oleh Ferriyady Hartadinata yang membidangi UMKM dan Koperasi. Sementara itu, dari unsur kepolisian, terdapat Irjen Cahyono Wibowo di Bidang Penegakan Hukum, Komjen Imam Widodo untuk Bidang Organisasi, serta Komjen Yuda Gustawan yang menangani Mitigasi dan Masalah Hubungan Industrial.

    Seremoni pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan serta penyematan jaket resmi KSPSI berwarna putih-biru kepada para anggota baru. Jenderal Sigit menekankan bahwa penempatan para pakar di bidangnya masing-masing bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mengawal isu-isu perburuhan.

    "Tentunya saya ucapkan selamat, dan kali ini saya secara resmi selaku Dewan Penasihat KSPSI melantik Bapak Arsjad Rasjid sebagai penasihat bidang ekonomi," ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

    Kapolri juga menegaskan komitmen institusi Polri untuk senantiasa mendampingi perjuangan kaum buruh. Ia memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja akan terus dilakukan selama berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kehadiran Komjen Yuda Gustawan dan Irjen Cahyono Wibowo diharapkan mempercepat penanganan mitigasi serta masalah hukum terkait hubungan industrial.

    Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, beserta ratusan anggota serikat buruh yang menyaksikan langsung jalannya pelantikan tersebut.

  • Tata Punch EV Facelift Meluncur, Bawa Teknologi E-Drive Ringkas dan Garansi Baterai Seumur Hidup

    Tata Punch EV Facelift Meluncur, Bawa Teknologi E-Drive Ringkas dan Garansi Baterai Seumur Hidup

    Tata Motors resmi memperkuat lini kendaraan listriknya dengan meluncurkan Tata Punch EV facelift di pasar India. Model terbaru ini tidak hanya membawa penyegaran estetika, tetapi juga memperkenalkan terobosan teknis melalui modul e-drive X-in-1. Teknologi integrasi enam sistem ini berhasil memangkas bobot komponen hingga 28 persen dan meningkatkan efisiensi daya hampir enam persen dibandingkan versi sebelumnya.

    Pabrikan asal India ini menawarkan dua opsi kapasitas baterai yang telah tersertifikasi oleh Automotive Research Association of India (ARAI). Varian pertama mengusung baterai 30 kWh dengan daya jelajah 265 km, sementara varian tertinggi dibekali baterai 40 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 468 km dalam sekali pengisian penuh. Untuk menunjang mobilitas, tersedia fitur fast charging 65 kW DC yang diklaim mampu mengisi daya dari 20 ke 80 persen hanya dalam 26 menit.

    Salah satu daya tarik utama bagi konsumen adalah kebijakan garansi baterai seumur hidup tanpa batas kilometer bagi pemilik pertama. Di sektor performa, motor listriknya memproduksi tenaga 130 PS yang memungkinkan akselerasi 0-100 km/jam di bawah sembilan detik. Mobil ini juga dirancang tangguh dengan ground clearance 195 mm serta kemampuan melewati genangan air sedalam 450 mm.

    Pengalaman berkendara didukung oleh tiga pilihan mode (Eco, City, Sport) serta sistem pengereman regeneratif empat tingkat yang dapat diatur via paddle shift. Tata juga menerapkan teknologi manajemen suhu eTXV untuk menjaga stabilitas temperatur baterai dan kabin secara optimal.

    Fitur Keamanan 6 Airbag, TPMS, ESP, Hill Hold Assist, Kamera 360 Derajat, Blind-spot Monitor
    Kenyamanan Kabin Layar Harman 26,03 cm, Ventilated Seats, Sunroof Suara, Air Purifier, Alexa Integration
    Teknologi Terkoneksi Pembaruan OTA, Valet Mode, Laporan Kesehatan Kendaraan, Tombol SOS/e-Call

    Secara visual, Punch EV facelift tampil lebih minimalis dengan grille tertutup dan bumper yang didesain ulang. Interiornya kini lebih modern berkat penggunaan panel instrumen digital yang mendukung navigasi penuh serta material leatherette pada jok depan. Tata membanderol unit ini dengan harga kompetitif untuk pasar domestik mereka.

    Varian Baterai Harga (Rupee) Estimasi (Rupiah)
    30 kWh 9.69 Lakh Rp 180 Jutaan
    40 kWh 10.89 Lakh Rp 202 Jutaan

    Pemesanan unit saat ini telah dibuka di jaringan dealer resmi setempat, menandai langkah agresif Tata Motors dalam mendominasi segmen SUV listrik ringkas dengan fitur keselamatan dan teknologi yang biasanya ada di kelas premium.

  • Kalah di Mahkamah Agung, Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Dinyatakan Ilegal

    Kalah di Mahkamah Agung, Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Dinyatakan Ilegal

    Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi membatalkan kebijakan tarif impor paling ambisius yang digagas Presiden Donald Trump pada Jumat (21/2/2026). Dalam putusan dengan rasio suara 6-3 tersebut, lembaga yudisial tertinggi di AS ini menyatakan bahwa kebijakan pengenaan pajak impor merupakan wewenang Kongres, bukan mandat presiden melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977.

    Keputusan ini menjadi angin segar bagi ribuan perusahaan di Amerika Serikat yang selama ini terbebani oleh pungutan tersebut. Namun, kemenangan hukum ini menyisakan persoalan administratif yang pelik bagi pemerintah federal terkait mekanisme pengembalian dana atau refund yang telah dipungut sejak kebijakan tersebut berjalan.

    Hingga pertengahan Desember 2025, otoritas bea cukai AS tercatat telah mengumpulkan dana sebesar 133 miliar dollar AS. Para analis bahkan memprediksi total nilai yang harus dikembalikan pemerintah bisa membengkak hingga mencapai 175 miliar dollar AS. Hakim Brett Kavanaugh dalam opini berbedanya memperingatkan bahwa tanpa kejelasan mekanisme, proses ini bisa menjadi sebuah kekacauan besar.

    Mekanisme pengembalian dana diperkirakan tidak akan berlangsung instan. Firma hukum Clark Hill memproyeksikan proses ini akan melibatkan birokrasi berlapis, mulai dari Badan Bea dan Perlindungan Perbatasan AS hingga Pengadilan Perdagangan Internasional di New York. TD Securities memperkirakan proses refund membutuhkan waktu sedikitnya 12 hingga 18 bulan, atau bahkan lebih lama.

    “Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang untuk sementara waktu,” ungkap Joyce Adetutu, pengacara perdagangan dari Vinson & Elkins. Ia menekankan bahwa besarnya nilai uang yang terlibat akan memberikan kesulitan luar biasa bagi pengadilan maupun pihak importir.

    Donald Trump sendiri mengungkapkan kekecewaannya atas putusan tersebut dan memprediksi sengketa hukum mengenai teknis pengembalian dana akan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Senada dengan hal itu, Nabeel Yousef dari Freshfields menilai bahwa tantangan administratif utama kini berada pada kesiapan pemerintah dalam menangani ribuan pengajuan refund dari para pelaku usaha.