Blog

  • Pelabuhan Gilimanuk Uji Coba Pembayaran Digital: Siap Tekan Kebocoran PAD

    Pelabuhan Gilimanuk Uji Coba Pembayaran Digital: Siap Tekan Kebocoran PAD

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mulai mengimplementasikan sistem pembayaran digital di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Inisiatif ini mencakup pembayaran retribusi parkir manuver dan terminal penumpang menggunakan sistem toll gate elektronik.

    Pengguna jasa Pelabuhan Gilimanuk yang akan masuk atau keluar Bali diimbau untuk menyiapkan saldo e-money. Uji coba sistem pembayaran nontunai ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mempercepat proses pelayanan.

    Kepala Dinas PUPR Perhubungan Kabupaten Jembrana, I Wayan Sudiarta, menjelaskan bahwa uji coba implementasi toll gate berjalan dengan baik. "Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Jembrana dengan PT Bank BPD Bali. Sesuai dengan timeline yang kami susun, sudah dilakukan uji coba implementasi toll gate. Astungkara semua berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

    Uji coba pembayaran digital di pintu retribusi parkir manuver telah berlangsung sejak Selasa (17/2). Rencananya, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan akan secara resmi meluncurkan sistem ini pada 24 Februari mendatang.

    Menurut Sudiarta, digitalisasi bukan hanya sekadar mengikuti tren, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Sistem ini menjadi bagian integral dari program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jembrana.

    "Tujuan utamanya adalah peningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan PAD, serta menciptakan sistem pengelolaan retribusi yang lebih tertib dan terintegrasi. Selain itu lebih transparan," imbuhnya.

    Meskipun infrastruktur sistem sudah siap, Sudiarta mengakui adanya tantangan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa masih banyak pengguna kendaraan roda dua yang belum memiliki kartu e-money.

    Untuk mengatasi hal ini, petugas akan tetap membantu masyarakat yang belum memiliki e-money. "Petugas masih standby untuk membantu masyarakat jika tidak membawa e-money. Namun harapannya ke depan agar seluruhnya memiliki e-money untuk mempermudah," jelas Sudiarta.

    Sudiarta juga menjamin kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. Pihaknya akan memberlakukan sistem situasional untuk membuka portal jika terjadi kemacetan.

    Saat ini, pusat data dan server pemantau telah ditempatkan di terminal penumpang Pelabuhan Gilimanuk. Pemkab Jembrana sedang menyelesaikan proses settlement dan rekening penampungan dari BPD Bali untuk memantau rincian pendapatan secara real-time.

  • Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Medan dan Sumatera Utara

    Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Medan dan Sumatera Utara

    Umat Islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, yang diperkirakan dimulai pada 21 Februari 2026. Bagi Anda yang berada di Kota Medan dan berbagai wilayah di Sumatera Utara, penting untuk mengetahui jadwal imsakiyah sebagai panduan selama bulan puasa. Jadwal ini akan membantu menentukan waktu yang tepat untuk berbuka puasa dan melaksanakan salat Isya.

    Sebagai informasi, umat Islam disunnahkan untuk segera berbuka puasa begitu azan maghrib berkumandang. Saat berbuka puasa, dianjurkan untuk membaca doa:

    "Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu birrahmatika yaa arhamar roohimin."

    Artinya: "Ya Allah, untukMu aku berpuasa, dan kepadaMu aku beriman, dan dengan rezekiMu aku berbuka. Dengan rahmatMu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang."

    Berikut adalah jadwal waktu maghrib (buka puasa) dan Isya untuk beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pada tanggal tersebut, dilansir dari laman detikHikmah:

    Wilayah Maghrib (WIB) Isya (WIB)
    Kota Medan 18.43 19.52
    Kabupaten Asahan 18.39 19.49
    Kabupaten Batu Bara 18.40 19.49
    Kabupaten Dairi 18.49 19.54
    Kabupaten Deli Serdang 18.42 19.51
    Kabupaten Humbang Hasundutan 18.48 19.53
    Kabupaten Karo 18.48 19.53
    Kabupaten Labuhanbatu 18.39 19.48
    Kabupaten Labuhanbatu Selatan 18.38 19.48
    Kabupaten Labuhanbatu Utara 18.40 19.49
    Kabupaten Langkat 18.44 19.53
    Kabupaten Mandailing Natal 18.41 19.50
    Kabupaten Nias 18.49 19.58
    Kabupaten Nias Barat 18.49 19.59
    Kabupaten Nias Selatan 18.48 19.58
    Kabupaten Nias Utara 18.46 19.55
    Kabupaten Padang Lawas 18.40 19.50
    Kabupaten Padang Lawas Utara 18.41 19.50
    Kabupaten Pakpak Bharat 18.49 19.54
    Kabupaten Samosir 18.47 19.53
    Kabupaten Serdang Bedagai 18.41 19.50
    Kabupaten Simalungun 18.46 19.52
    Kabupaten Tapanuli Selatan 18.42 19.51
    Kabupaten Tapanuli Tengah 18.44 19.53
    Kabupaten Tapanuli Utara 18.47 19.52
    Kabupaten Toba 18.46 19.51
    Kota Binjai 18.43 19.53
    Kota Gunungsitoli 18.49 19.58
    Kota Padangsidimpuan 18.42 19.51
    Kota Pematangsiantar 18.42 19.51
    Kota Sibolga 18.44 19.53
    Kota Tanjungbalai 18.39 19.48
    Kota Tebing Tinggi 18.41 19.50
  • Pantai Baron Gunungkidul Kembali Alami Fenomena Air Dua Warna

    Pantai Baron Gunungkidul Kembali Alami Fenomena Air Dua Warna

    Fenomena unik air dua warna kembali terlihat di perairan Pantai Baron, Tanjungsari, Gunungkidul. Kemunculan warna cokelat dan biru ini disebabkan oleh luapan sungai bawah tanah yang bermuara di pantai tersebut.

    Koordinator SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah II Pantai Baron, Marjono, menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung sejak Selasa, 17 Februari 2026. Penyebab utamanya adalah intensitas hujan yang tinggi di wilayah Wonosari.

    “Penyebabnya karena dampak hujan lebat, jadi kalau Wonosari hujan lebat alirannya pasti bermuara di sungai bawah tanah Pantai Paron. Karena meluap airnya jadi berwarna cokelat itu,” ujar Marjono.

    Intensitas hujan juga memengaruhi perubahan warna air. Menurut Marjono, jika hujan mereda, warna cokelat akan berangsur hilang dan air kembali jernih dalam waktu sekitar tiga hari.

    Meskipun demikian, Marjono memastikan fenomena ini aman bagi wisatawan. Pengunjung tetap dapat menikmati keindahan Pantai Baron dengan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dampak yang ditimbulkan, menurutnya, lebih terasa pada suplai air bersih.

    “Tetap aman, hanya yang terganggu PDAM karena airnya jadi keruh,” katanya.

    Perlu diketahui, fenomena serupa pernah terjadi sebelumnya pada November 2025. Sekretaris SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah II Pantai Baron, Surisdiyanto, mengungkapkan bahwa kejadian ini memang sering terjadi saat musim hujan akibat debit air sungai bawah tanah yang meluap.

    Surisdiyanto menambahkan, “Yang jelas fenomena air laut dua warna sering terjadi jika hujan deras mengguyur di Gunungkidul. Karena hujan deras itu menyebabkan sungai bawah tanah banjir (meluap ke perairan Pantai Baron).”

  • Ayah di Klaten Tega Cabuli Anak Kandung Selama 14 Tahun, Korban Trauma Berat

    Ayah di Klaten Tega Cabuli Anak Kandung Selama 14 Tahun, Korban Trauma Berat

    Klaten – D (65), warga Karangnongko, Klaten, ditangkap Sat Reskrim Polres Klaten atas dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya, SH (23). Tindakan bejat tersebut diduga dilakukan selama 14 tahun.

    Kapolres Klaten AKBP M Faruk Rozi mengungkapkan bahwa perbuatan cabul itu telah berlangsung sejak korban berusia 10 tahun atau kelas 4 SD.

    Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Taufik Frida Mustofa menambahkan, SH mengalami trauma mendalam akibat kejadian ini. "Pada saat melapor bersama ibunya itu memang mengalami trauma. Bahkan sampai nangis-nangis dan tidak mau pulang sebelum bapaknya ditangkap," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

    Menurut Faruk Rozi, berdasarkan hasil pemeriksaan, korban bahkan sempat berniat mengakhiri hidupnya akibat trauma yang dialaminya. "Mungkin karena terlalu lama, selama 14 tahun menjadi korban dari perbuatan ayah kandung yang tinggal serumah," jelasnya.

    Terungkap bahwa korban adalah anak perempuan satu-satunya dari lima bersaudara.

    Taufik menjelaskan, pelaku berhasil diamankan setelah korban melapor ke Polres bersama ibunya. "Pelaku ini baru pulang dari bepergian langsung kami amankan. Selepas magrib sudah kita bawa ke Polres," katanya.

    Lebih lanjut, Faruk Rozi menjelaskan bahwa aksi pencabulan tersebut dilakukan di rumah mereka saat ibu korban sedang pergi ke pasar. "Jadi masih tinggal serumah dengan korban dan ibunya. Ibunya merupakan pedagang di pasar sehingga setiap kali ibunya meninggalkan rumah, pelaku ini melancarkan aksinya," ungkapnya.

    Selama 14 tahun menjadi korban, SH tidak berani menceritakan kejadian ini kepada ibunya. Namun, akhirnya dia memberanikan diri untuk bercerita. Selain melakukan pencabulan, tersangka juga dilaporkan sering melakukan KDRT terhadap istrinya. Setelah mendengar cerita korban, sang ibu langsung membawanya ke Polres Klaten untuk membuat laporan.

  • Bansos 2026: Pemerintah Gunakan Sistem Desil, Ini Cara Cek Status Penerima

    Bansos 2026: Pemerintah Gunakan Sistem Desil, Ini Cara Cek Status Penerima

    Pemerintah akan menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026. Sistem ini bertujuan memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih terukur, sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

    Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Desil 1 adalah kelompok dengan kondisi ekonomi terendah, sementara Desil 10 adalah kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi.

    Data pengelompokan ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan terhimpun dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTTSEN). Selanjutnya, data ini menjadi rujukan utama Kementerian Sosial RI dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial.

    Masyarakat yang berada dalam rentang Desil 1 hingga 5 berpotensi menerima bantuan. Seperti dilansir dari laman Kompas, bantuan yang mungkin diterima antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos Sembako, dan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Pemeringkatan desil diperbarui secara berkala, umumnya setiap tiga bulan. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

    Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah sewaktu-waktu, masyarakat berhak mengajukan pembaruan data jika merasa status kesejahteraannya belum sesuai. Data yang akurat akan meningkatkan peluang untuk masuk dalam kategori penerima bansos.

    Pembaruan data dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut adalah langkah-langkahnya:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store.
    2. Daftar akun jika belum memiliki.
    3. Login menggunakan username dan kata sandi.
    4. Pilih menu Usulkan Pembaruan.
    5. Isi dan lengkapi seluruh data yang diminta.
    6. Kirim pengajuan pembaruan data.

    Setelah pengajuan dikirim, Pendamping Sosial akan melakukan survei langsung ke rumah pemohon untuk memverifikasi data. Masyarakat kemudian perlu menunggu hasil proses pembaruan.

    Selain online, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung melalui kantor desa/kelurahan atau kantor Dinas Sosial terdekat. Masyarakat perlu menyampaikan tujuan pembaruan data DTTSEN, melengkapi persyaratan, dan menunggu proses survei dari Pendamping Sosial.

    Hasil survei akan diproses dan diserahkan ke BPS untuk pemeringkatan desil ulang.

    Faktor Penentu Desil

    Penentuan desil dalam DTTSEN mempertimbangkan berbagai variabel utama. Faktor-faktor yang dinilai meliputi kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, jumlah tanggungan, serta akses terhadap layanan dasar. Seluruh faktor ini menjadi dasar penilaian tingkat kesejahteraan keluarga.

  • Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Yogyakarta: Catat Waktunya!

    Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Yogyakarta: Catat Waktunya!

    Umat Muslim di DI Yogyakarta, bersiap menyambut Ramadhan 1447 H! Untuk membantu kelancaran ibadah puasa, berikut informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan 2026.

    Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H sebagai panduan. Artikel ini menyajikan secara rinci jadwal buka puasa untuk wilayah DI Yogyakarta.

    Berdasarkan data dari bimasislam.kemenag.go.id, inilah jadwal lengkap buka puasa Ramadhan pada 22 Februari 2026 (4 Ramadhan 1447 H) di berbagai wilayah DI Yogyakarta:

    • Kota Yogyakarta: Maghrib 18:04 WIB
    • Kab. Sleman: Maghrib 18:04 WIB
    • Kab. Bantul: Maghrib 18:04 WIB
    • Kab. Gunungkidul: Maghrib 18:03 WIB
    • Kab. Kulon Progo: Maghrib 18:05 WIB

    Waktu berbuka puasa ditandai dengan berkumandangnya adzan Maghrib. Pastikan Anda mencatat waktu yang tepat sesuai dengan lokasi Anda.

    Saat berbuka puasa, masyarakat Indonesia umumnya melafalkan doa berikut:

    اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَAllahummalakasumtu wabika aamantu wa’alarizqika afthortu birohmatikaya ar-hamarrahimin

    Artinya: “Ya Allah Dzat yang Maha Pemurah dari segalanya, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rizki dan kasih sayang-Mu aku berbuka.”

    Menjelang waktu berbuka, banyak warga Yogyakarta menghabiskan waktu dengan ngabuburit. Beberapa lokasi populer untuk berburu kuliner takjil antara lain:

    • Di sekitar Masjid Jogokariyan
    • Alun-alun Selatan
    • Lembah UGM
    • Taman Denggung

    Selain itu, kawasan Pantai Depok dan Pantai Parangtritis, serta Bukit Paralayang dan Bukit Bintang juga menawarkan pemandangan indah sambil menunggu adzan Maghrib.

  • UMP Bali Naik, Serikat Pekerja Soroti Kesenjangan dengan Biaya Hidup

    UMP Bali Naik, Serikat Pekerja Soroti Kesenjangan dengan Biaya Hidup

    Forum Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali menyoroti ketidaksesuaian antara upah minimum yang berlaku dengan biaya hidup riil di Bali. Sorotan ini muncul meski Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali telah mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen, menjadi Rp 3.204.459 sejak 1 Januari 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar ditetapkan lebih tinggi, yaitu Rp 3.499.878,78.

    Sekretaris FSPM Bali, Ida Idewa Made Rai Budi Darsana, berpendapat bahwa kenaikan tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup layak masyarakat Bali. Darsana menyoroti beban tambahan yang diemban pekerja Bali sebagai bagian dari komunitas adat dan budaya.

    “Sebenarnya UMP Bali kan masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Karena itu tadi, kami mewarisi sebuah tradisi, adat, dan budaya. Itu kan juga membutuhkan biaya,” ujar Darsana saat diwawancarai di Kantor FSPM Bali.

    FSPM Bali juga menyoroti kebijakan upah yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi daerah. Darsana mempertanyakan mekanisme perhitungan upah yang dilakukan pemerintah pusat.

    Selain masalah upah, FSPM Bali menanggapi fenomena pekerja pendatang di Bali. Organisasi ini tidak menolak kehadiran tenaga kerja dari luar daerah, namun berharap mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Bali.

    Persoalan lain yang menjadi perhatian FSPM adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mereka mendorong perusahaan untuk memberikan status pekerja tetap, demi memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik bagi buruh.

    Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (Disnaker) Kota Denpasar mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 89 kasus hingga Februari 2026. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Denpasar, Dayu Dewi, menilai bahwa angka ini relatif rendah, mengingat terdapat sekitar 1.700 perusahaan skala menengah hingga besar di Denpasar.

    Disnaker Kota Denpasar secara rutin melakukan evaluasi terhadap sarana hubungan industrial, termasuk kepatuhan terhadap UMK, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, keberadaan LKS Bipartit, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Disnaker mengklaim telah mengevaluasi sekitar 34 perusahaan dari berbagai sektor secara acak.

    Dayu Dewi menjelaskan, penerapan UMK berlaku untuk perusahaan skala menengah hingga besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak diwajibkan mengikuti UMK, dan besaran upah didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha.

    Disnaker Kota Denpasar menyatakan akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi Bali jika menemukan adanya pelanggaran terkait ketenagakerjaan.

  • Jadwal Imsakiyah Solo dan Sunah Berbuka Puasa 21 Februari 2026

    Jadwal Imsakiyah Solo dan Sunah Berbuka Puasa 21 Februari 2026

    Umat Islam yang menjalankan ibadah puasa di Solo dan sekitarnya perlu mengetahui jadwal buka puasa hari ini. Waktu berbuka menjadi momen penting untuk mengakhiri puasa dan menyegerakan berbuka sesuai sunah Rasulullah SAW.

    Jadwal buka puasa di Solo dan daerah sekitarnya pada 21 Februari 2026, sedikit berbeda karena faktor geografis. Berikut adalah jadwalnya, dirujuk dari laman resmi Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:

    Kota Solo 18.03 WIB
    Sragen 18.02 WIB
    Wonogiri 18.02 WIB
    Klaten 18.03 WIB
    Sukoharjo 18.03 WIB
    Karanganyar 18.02 WIB

    Sunah Saat Berbuka Puasa

    Selain menahan diri dari makan dan minum, terdapat beberapa sunah yang dianjurkan saat berbuka puasa untuk menyempurnakan ibadah dan meneladani Rasulullah SAW.

    Menurut buku Puasa Ibadah Kaya Makna karya Dr. H. Miftah Faridl, menyegerakan berbuka adalah sunah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mencontohkan untuk langsung berbuka begitu adzan Maghrib berkumandang. Jika ada kurma, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, maka cukup dengan air putih.

    Selain itu, umat Islam dianjurkan membaca doa sebelum berbuka sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Doa sebaiknya diucapkan setelah meneguk air pertama kali, sesuai contoh Rasulullah SAW.

    Kesederhanaan juga menjadi anjuran dalam Islam, termasuk saat berbuka puasa. Berbukalah secukupnya agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat Maghrib. Berbuka secara berlebihan dapat menyebabkan kondisi tubuh terganggu.

    Berikut adalah bacaan doa berbuka puasa yang umum dibaca:

    اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

    Latin: Allaahumma laka shumtu, wa bika aamantu, wa 'aala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin

    Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan atas rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Sang Pemberi Rahmat."

  • Masjid Sidowayah Klaten: Saksi Bisu Sejarah di Jantung Kota

    Masjid Sidowayah Klaten: Saksi Bisu Sejarah di Jantung Kota

    Di tengah pesatnya pembangunan kota Klaten, Masjid Sidowayah tetap berdiri sebagai satu-satunya masjid kuno yang masih lestari di pusat kota. Lokasinya strategis, berada di Jalan Sulawesi, Kampung Sidowayah, hanya sekitar 100 meter dari Alun-alun dan Stadion Trikoyo.

    Masjid ini berdekatan dengan bangunan tua yang kini menjadi kantor Dinas PUPR dan RSPD. Sekitar 50 meter ke arah timur, dulunya terdapat makam kuno bergaya Sultan Agung Mataram, yang kini menjadi area permukiman, termasuk makam Mbah Mulat.

    Arsitektur Masjid Sidowayah masih kental dengan gaya masjid keraton dan kadipaten Mataram Islam. Bangunan joglo berukuran 9 x 12 meter ini beratap tajug (bujur sangkar berlapis). Kaca berwarna pelangi menghiasi penutup atap samping. Di ruang utama, empat tiang kayu kokoh dengan hiasan takik sederhana menopang bangunan.

    Serambi masjid ditopang delapan tiang tanpa ukiran, hanya dengan takik sederhana. Tiga pintu masuk berbahan kayu tebal mengadopsi model pintu gerbang keraton. Tembok tebal tanpa tulangan besi baja menjadi ciri khas bangunan kolonial. Lantainya terbuat dari tegel berbahan pasir halus, bukan keramik.

    Masjid ini dikelilingi pagar setinggi 1,5 meter dengan gapura berbentuk kelopak bunga. Sayangnya, tidak ada catatan pasti mengenai tahun pembangunan masjid ini, meskipun lokasinya hanya sekitar 200 meter dari bekas Benteng Englelenburg (1804).

    Afri Asykari (60), takmir Masjid Sidowayah, menjelaskan bahwa menurut cerita para sesepuh, masjid ini dulunya merupakan bagian dari kompleks Alun-alun dan kantor bupati pada era keraton.

    "Tidak ada yang tahu pasti kapan dibangun. Tapi dari cerita sesepuh masjid ini bagian dari Alun-alun dan kantor bupati zaman dulu (era keraton), satu kesatuan," ungkap Afri.

    Afri menambahkan bahwa sebagian besar bangunan masjid masih asli. Perubahan hanya terjadi pada jendela kaca, keramik dinding, dan genteng.

    "Cuma kaca jendela, keramik dinding ditambah dan genteng yang diganti. Lainnya masih sama, bentuk bangunan dan temboknya masih asli," jelasnya.

    Masjid ini tetap aktif digunakan untuk berbagai kegiatan, terutama selama bulan Ramadan. Bahkan, bedug yang ada di masjid ini masih asli, hanya kulitnya saja yang diganti.

    Berdasarkan peta tahun 1930 yang ada di situs Universitas Leiden Belanda, Masjid Sidowayah sudah tercantum. Selain itu, terdapat juga masjid lain di Kampung Srago Gede, Mojayan.

    Pemerhati sejarah Klaten, Hari Wahyudi, berpendapat bahwa dari segi letak, bentuk, dan tipikalnya, Masjid Sidowayah memang tergolong tua. Keberadaannya bahkan sudah terekam dalam peta Belanda.

    Hari menduga ada kemungkinan keterlibatan Keraton Solo dalam pembangunan masjid ini. "Dari gayanya dari konstruksinya hampir mirip dengan tipikal masjid buatan keraton, baik itu mustaka, serambi, atap dan solo gurunya," tuturnya.

    Letaknya yang berada di sebelah barat rumah Tumenggungan, pejabat Bupati Klaten pada masa Hindia Belanda, juga mendukung dugaan tersebut. Hari menambahkan, selain Masjid Sidowayah, terdapat juga masjid kuno lainnya di Srago Gede.

    "Bahkan Masjid Srago Gede mungkin lebih tua karena tipikalnya masjid makam, seperti Masjid Majasem maupun Golo di Bayat. Tapi bangunan aslinya sudah berganti masjid bertingkat, meskipun di peta Belanda ada gambarnya," imbuhnya.

    Wiyan Ari Tanjung, Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemkab Klaten, menyatakan bahwa meskipun belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, Masjid Sidowayah telah masuk sebagai objek diduga cagar budaya (ODCB). Data mengenai masjid ini telah dikumpulkan sejak tahun 2017.

    "Masih sebagai ODCB. Pernah kita data tahun 2017," kata Wiyan Ari.

  • Warga Banyuwangi Terima SK Tora untuk Lahan Seluas 160 Hektare

    Warga Banyuwangi Terima SK Tora untuk Lahan Seluas 160 Hektare

    Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK Tora) kepada warga Banyuwangi, meliputi lahan seluas 160,735 hektare. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan hutan dan sekaligus memacu kemandirian ekonomi masyarakat.

    Penyerahan SK Tora ini mencakup wilayah yang berada di 26 desa/kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan di Banyuwangi. Total lahan 160,735 hektare hutan produksi tetap yang dilepaskan dalam program ini, terbagi menjadi beberapa peruntukan, yaitu 116,7 hektare untuk pemukiman, 5,87 hektare untuk fasilitas umum, 22,33 hektare untuk fasilitas sosial, serta 15,85 hektare untuk fasilitas Puslatpurmar.

    Selain SK Tora, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi kepada dua kelompok masyarakat, yaitu KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo. Dengan SK HKm Transformasi, status warga berubah dari yang sebelumnya mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.

    Menteri Kehutanan, Raja Juli, menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi penerbitan SK Biru tahun 2023, SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan akhirnya SK tahun 2026.

    “Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” ujar Raja Juli usai menyerahkan SK Tora di Balai Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026).

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan atas penyerahan SK Tora dan SK HKm. Ia berharap warga Banyuwangi dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Sunoto, salah satu penerima SK Tora, mengungkapkan kebahagiaannya setelah sempat merasa khawatir karena belum menerima SK pada tahap pertama di tahun 2025. “Alhamdulillah, kami semua bersyukur ternyata kekhawatiran kami tidak benar,