Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka tidak hadir karena alasan sakit.
Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengonfirmasi pemeriksaan ini kepada wartawan. "Pemanggilan sudah dilayangkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait petinggi PT DSI. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Senin (9/2/2026).
Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA, MY, dan AR. TA menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI.
MY merupakan mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Sementara itu, AR berposisi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.
Ade Safri menjelaskan, TA dan AR diperiksa hari ini. "Satu tersangka atas nama TA, yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," jelasnya.
Penelusuran Aliran Dana dan Penjeratan Pasal
Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana dan aliran dana yang terjadi. "Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," tutup Ade Safri.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.
Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:
| No. | Pasal | Undang-Undang |
|---|---|---|
| 1 | Pasal 488, 486, 492 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| 2 | Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 3 | Pasal 299 | Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan |
| 4 | Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, c | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Pencucian Uang) |
Selain itu, ketiganya juga disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.
Optimalisasi Penelusuran Aset
Penyidik saat ini tengah mengoptimalkan penelusuran aset. Metode follow the money digunakan untuk mengidentifikasi harta para tersangka. Tujuannya adalah memulihkan kerugian para korban.
"Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," pungkas Ade Safri.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.









