Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penonaktifan mendadak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Purbaya menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk program JKN tidak berkurang, meskipun ada penonaktifan.
Ia menyampaikan, penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Tujuannya agar lebih tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, Purbaya meminta pemutakhiran data yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan.
Purbaya menekankan pentingnya sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Hal ini agar mereka tidak terkejut saat membutuhkan layanan kesehatan.
"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).
Menurut Purbaya, jika penonaktifan tersebut bertujuan mengurangi uang negara, ia akan mendukung. Namun, karena anggaran yang dikeluarkan sama, ia merasa dirugikan dengan adanya keributan.
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.
Usulan Jangka Waktu dan Sosialisasi Penonaktifan
Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam periode tersebut, peserta dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak sebagai PBI. Ini penting untuk memastikan mereka memahami langkah selanjutnya.
Berikut adalah rincian usulan Menkeu Purbaya terkait penonaktifan PBI JK:
Purbaya juga meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati. Ini harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.
| Aspek | Usulan Menkeu Purbaya |
|---|---|
| Jangka Waktu Berlaku | Tidak langsung dinonaktifkan, berikan waktu 2-3 bulan |
| Sosialisasi | Wajib dilakukan kepada peserta yang dinonaktifkan |
| Sanggahan Peserta | Peserta bisa mengajukan sanggahan jika merasa masih layak |
| Ketepatan Sasaran | Penentuan PBI JK harus hati-hati dan terukur |
"Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.
Penghapusan 11 Juta Peserta PBI JK Februari 2026
Purbaya mengungkapkan, jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Angka ini dinilai menyebabkan keributan di masyarakat.
Menurutnya, penghapusan bisa diperkecil setiap bulannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kejutan dan gejolak sosial.
"Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.
Ia menekankan perlunya pengendalian jumlah penonaktifan. Hal ini untuk menghindari efek kejut di tengah masyarakat, yang dapat merugikan citra pemerintah.









