Blog

  • Masjid Negara IKN di Sepaku Siap Beroperasi Penuh Ramadan 2026

    Masjid Negara IKN di Sepaku Siap Beroperasi Penuh Ramadan 2026

    Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), direncanakan siap difungsikan pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 mendatang. Infrastruktur peribadatan masjid tersebut telah rampung.

    Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN (OIKN), Suwito, menyatakan fasilitas ibadah ini melengkapi infrastruktur dasar lain di IKN. Salah satunya adalah Masjid Negara yang standar internasional.

    “Fasilitas peribadatan melengkapi infrastruktur dasar lainnya di IKN, salah satunya Masjid Negara,” ujar Suwito, Kamis (12/2/2026).

    Masjid ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ibadah dan interaksi sosial umat Islam. Mulai puasa 2026, masjid dapat dipergunakan untuk salat fardu lima waktu dan salat Jumat.

    Kajian khusus yang menyasar berbagai segmen penghuni IKN juga akan diselenggarakan. Pembangunan masjid ini telah mencapai 98,4 persen.

    Masjid Negara IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi. Luas bangunannya mencapai 61.596 meter persegi.

    Masjid ini mampu menampung lebih dari 60 ribu orang. Dilengkapi pula dengan kolam retensi yang fungsional.

    Desainnya menggabungkan unsur modern dan spiritual. Bentuk kubahnya menyerupai sorban dan menara setinggi 99 meter merepresentasikan Asmaul Husna.

    “Salat Tarawih dan salat Idul Fitri pada tahun ini juga sudah bisa dilaksanakan di Masjid Negara IKN,” jelasnya.

    Masjid Negara IKN tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Tetapi juga sebagai pusat peradaban dengan fasilitas lengkap.

    Masjid ini dilengkapi perpustakaan digital, ruang pertemuan, serta area komersial. Area komersial diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.

    Sejumlah kegiatan Ramadan 2026 telah disiapkan di Masjid Negara IKN. Ini termasuk Bazar Ramadan dan buka puasa bersama.

    Terdapat juga pusat jajanan takjil atau makanan serta minuman berbuka puasa. Berikut rincian kegiatan yang disiapkan:

    Jenis Kegiatan Deskripsi
    Bazar Ramadan Menyediakan berbagai kebutuhan dan jajanan Ramadan.
    Buka Puasa Bersama Aktivitas komunal untuk mempererat tali silaturahmi.
    Pusat Jajanan Takjil Menyediakan aneka makanan dan minuman berbuka puasa.
    Kajian Subuh dan Kultum Tarawih Program edukasi keagamaan rutin selama Ramadan.
    Pengajian Khusus Pengajian yang ditujukan untuk Gen-Z dan ibu-ibu.
    Peringatan Nuzulul Quran Perayaan hari turunnya Al-Quran.

    Rangkaian kegiatan Ramadan lainnya adalah kajian subuh dan kultum tarawih. Pengajian khusus untuk Gen-Z dan ibu-ibu juga akan diselenggarakan.

    Peringatan Nuzulul Quran juga termasuk dalam agenda kegiatan. Suwito menambahkan, kegiatan Ramadan juga disiapkan di 12 masjid dan 37 mushala.

    Tempat-tempat tersebut tersebar di kawasan perkantoran, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), hingga rumah susun di kawasan IKN. Ini menunjukkan kesiapan IKN menyambut Ramadan secara menyeluruh.

  • Toko Emas di Jalan Somba Opu Makassar Terbakar Akibat Pelemparan Molotov

    Toko Emas di Jalan Somba Opu Makassar Terbakar Akibat Pelemparan Molotov

    Sebuah toko emas bernama Logam Mulia yang berlokasi di Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbakar pada Kamis (12/2/2026) siang. Kejadian ini dipicu oleh pelemparan bom molotov.

    Diduga, pelaku pelemparan adalah seorang wanita paruh baya yang kemudian berhasil diamankan oleh warga di lokasi kejadian.

    Kapolsek Ujung Pandang, AKP Asep Wijaya, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, kejadian nahas itu berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.

    "Iya benar, kejadiannya tadi siang sekitar 2 jam yang lalu," ujar Asep kepada detikSulsel, Kamis (12/2/2026).

    Pihak kepolisian telah melakukan penanganan awal di lokasi kejadian. Namun, AKP Asep Wijaya tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut terkait kronologi lengkap insiden tersebut.

    Kasus ini sepenuhnya telah dilimpahkan dan ditangani oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar.

    "Untuk kronologi lengkapnya sama tim Jatanras, sudah ditangani sama Jatanras," ucapnya.

    Detik-detik Kejadian Terekam Warga

    Peristiwa pelemparan bom molotov ini sempat direkam oleh sejumlah warga. Video yang beredar luas menunjukkan api berkobar di dalam toko emas Logam Mulia.

    Warga di sekitar lokasi terlihat panik dan segera mencari tempat aman. Dalam video lain, terlihat seorang wanita berhijab digiring oleh sejumlah warga menuju salah satu toko.

    Insiden ini menambah daftar panjang kasus kriminalitas yang terjadi di ibu kota Sulawesi Selatan.

    Berikut ringkasan singkat kejadian:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Toko Emas Logam Mulia, Jl. Somba Opu, Makassar
    Waktu Kamis (12/2/2026), sekitar pukul 14.00 WIB
    Penyebab Pelemparan bom molotov
    Pelaku Diduga seorang wanita, diamankan warga
    Penanganan Ditangani Jatanras Polrestabes Makassar
  • Bursa Efek Indonesia Ditegur MSCI, Transparansi Pasar Modal Jadi Sorotan

    Bursa Efek Indonesia Ditegur MSCI, Transparansi Pasar Modal Jadi Sorotan

    Gejolak pasar modal Indonesia pada akhir Januari 2026 menjadi perhatian serius setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sementara proses rebalancing Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keputusan tersebut memicu kebingungan dan kepanikan di kalangan investor, yang pada akhirnya berujung pada aksi jual massal atau panic selling.

    MSCI menyoroti kurangnya aksesibilitas pasar dan transparansi free float di BEI yang dinilai belum memenuhi standar global. Selain itu, adanya dugaan pembiaran terhadap praktik perdagangan manipulatif, atau dikenal sebagai 'goreng saham', juga menjadi perhatian utama.

    MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi BEI untuk memperbaiki transparansi data emiten. Peringatan ini sekaligus mengancam potensi penurunan peringkat pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market.

    Dampak Gejolak Pasar: IHSG Ambruk dan Krisis Kepercayaan

    Peringatan dari MSCI memicu gelombang panic selling dari komunitas investor. Isu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga turut memperparah kondisi. Akibatnya, IHSG BEI ambruk dua hari berturut-turut pada 28 dan 29 Januari 2026, masing-masing nyaris terjun bebas di kisaran 8 persen.

    Situasi ini memaksa transaksi di BEI dihentikan sementara karena dinamika pasar yang tidak terkendali. Kondisi ini secara psikologis menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari investor terhadap pasar modal Indonesia. Banyak investor pemula yang mungkin memutuskan untuk meninggalkan BEI.

    Intervensi Presiden dan Perombakan Manajemen BEI

    Kejatuhan IHSG yang dramatis ini menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Melalui para pembantunya, Presiden berpesan agar manajemen BEI segera menerapkan transparansi data sesuai standar bursa saham global.

    Sebagai respons, beberapa pejabat penting di sektor keuangan dan pasar modal Indonesia memilih mundur dari jabatannya. Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi. Pemerintah dan masyarakat berharap BEI segera memperbaiki tata kelola dan transparansi data emiten.

    Praktik Goreng Saham dan Pelanggaran Undang-Undang

    Praktik goreng saham, di mana sekelompok bandar memanipulasi harga saham untuk keuntungan pribadi, bukanlah hal baru. Ini sudah dikenal sejak pasar modal Indonesia aktif kembali pada 1977.

    MSCI mencurigai pergerakan harga saham-saham tertentu yang tidak wajar di BEI sebelum peringatan itu dipublikasikan. Praktik ini dinilai ilegal dan manipulatif karena menciptakan harga semu, dengan cara menaikkan harga saham emiten yang fundamentalnya lemah.

    Undang-Undang (UU) No. 8/1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang praktik goreng saham. Pelanggaran terhadap UU inilah yang mendorong MSCI untuk melayangkan teguran kepada manajemen BEI.

    Berikut adalah beberapa aspek yang disoroti oleh MSCI terkait Pasar Modal Indonesia:

    Aspek Keterangan
    Aksesibilitas Pasar Belum memenuhi standar global.
    Transparansi Free Float Belum memenuhi standar global.
    Praktik Perdagangan Manipulatif Adanya kecenderungan pembiaran aktivitas 'goreng saham'.
    Potensi Penurunan Peringkat Dari emerging market menjadi frontier market.

    Tantangan dan Harapan Perbaikan

    Muncul pertanyaan besar mengenai kegagalan BEI, yang telah beroperasi selama setengah abad, dalam menangkal praktik goreng saham. Idealnya, sistem pengawasan transaksi BEI mampu mendeteksi dini pembentukan harga saham yang tidak wajar.

    Teguran dari MSCI ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan di pasar modal. Tujuannya adalah menghadirkan wajah baru BEI yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh investor, baik domestik maupun internasional.

  • Relawan Dapur MBG Sukabumi Tanam Ganja untuk Bayar Kontrakan

    Relawan Dapur MBG Sukabumi Tanam Ganja untuk Bayar Kontrakan

    Seorang relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria berinisial MDS (40) diduga nekat menanam ganja dan menyerahkannya kepada dua rekannya. Tindakan ekstrem ini dilakukan dengan alasan untuk membayar kontrakan.

    Kasus ini berhasil terungkap setelah Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sukabumi Kota menerima informasi penting dari masyarakat. Informasi tersebut mengarah pada dugaan penanaman ganja di wilayah Gunungguruh.

    Menindaklanjuti laporan, polisi segera melakukan penyelidikan intensif yang berujung pada penggerebekan. Proses pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda.

    AKP Tenda menjelaskan, pengungkapan dimulai pada Senin, 2 Februari 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Dua orang yang diduga berperan sebagai pengedar ganja lebih dulu diamankan di wilayah Gunungguruh.

    “Berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang melaksanakan penanaman ganja. Setelah itu kami tindak lanjuti. Pada Senin, 2 Februari 2026 sekira jam 15.00 WIB kami mengamankan dua orang di Gunungguruh yaitu AG (23) dan AH (25),” ujar Tenda di Mapolres Sukabumi Kota, Kamis (12/2/2026).

    Dari lokasi penangkapan dua terduga pengedar, polisi menemukan empat pot berisi tanaman ganja. Tanaman terlarang tersebut diperkirakan telah berusia sekitar satu bulan.

    “Kami menemukan empat pot tumbuhan ganja yang ditanam pelaku. Umurnya kurang lebih satu bulan,” tambahnya.

    Keterlibatan MDS dan Motif Ekonomi

    Pengembangan kasus membawa polisi pada fakta bahwa ganja tersebut berasal dari MDS. Petugas kemudian bergerak ke wilayah Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, untuk mengamankan MDS.

    “Kami kembangkan bahwa barang tersebut hasil dari saudara MDS. Setelah itu kami kembangkan di daerah Sukakarya, Warudoyong. Jadi dari kasus tersebut kami mengamankan tiga tersangka,” ungkap AKP Tenda.

    Selain terlibat dalam peredaran ganja, MDS diketahui merupakan karyawan di salah satu dapur SPPG. Perannya di sana adalah sebagai petugas cuci piring.

    “Hasil dari pemeriksaan identitas, untuk sementara salah satu tersangka adalah karyawan dari salah satu perusahaan dapur SPPG. Perannya cuci piring. Dia yang menanam ganja, kemudian diberikan kepada dua orang yang diamankan pertama,” jelas Tenda.

    Ganja yang ditanam MDS belum sempat diedarkan secara luas. Salah satu pelaku disebut masih menunggu pesanan sebelum akhirnya ditangkap polisi.

    “Dia menunggu pesanan tapi keburu kita tangkap. Rencana diedarkan di wilayah Sukabumi,” ucapnya.

    MDS mengakui nekat menanam ganja karena alasan ekonomi, yaitu untuk membayar kontrakan. “Katanya untuk membayar kontrakan,” kata Tenda menirukan pengakuan tersangka.

    Tabel Ringkasan Penangkapan Kasus Ganja

    Tersangka Usia Peran Lokasi Penangkapan Awal Tanggal Penangkapan Awal
    AG 23 Pengedar Gunungguruh 2 Februari 2026
    AH 25 Pengedar Gunungguruh 2 Februari 2026
    MDS 40 Penanam/Pemasok Sukakarya, Warudoyong (Setelah pengembangan)

    Verifikasi dan Proses Hukum Lanjut

    Untuk memastikan jenis tanaman, polisi membawa sampel ke laboratorium forensik. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa tanaman hijau tersebut adalah ganja.

    “Kami bawa ke labkrim, laboratorium forensik untuk dipastikan bahwa itu tanaman ganja dan hasilnya sudah kita dapatkan bahwa betul itu adalah tumbuhan ganja,” tegasnya.

    Ketiga tersangka bukan residivis dan baru pertama kali terlibat kasus narkotika. Namun, penyidik masih mendalami asal-usul bibit ganja tersebut.

    “Ini sedang kami telusuri sumber dari bibit pohon tersebut. Kami masih dalam tahap pengembangan, ini berasal dari mana,” pungkas AKP Tenda.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2026. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun.

  • Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Polemik antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya telah berakhir. Trenggono kini memilih bungkam saat ditanya awak media terkait perdebatan mereka.

    Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), Trenggono hanya tersenyum lebar. Ia tidak mengeluarkan satu pun kata saat pertanyaan tentang Purbaya dilontarkan oleh awak media.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula dari video Purbaya yang beredar di media sosial. Video tersebut menampilkan Purbaya dalam pertemuan dengan pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Dalam video tersebut, Purbaya menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencairkan dana. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya langsung menuai kritik keras dari Trenggono. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Purbaya dan Klarifikasi

    Sehari setelah kritik Trenggono, Purbaya angkat bicara pada Rabu (11/2). Ia merespons pernyataan tersebut saat ditemui di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan data yang dimilikinya salah, khususnya terkait pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Saat ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya.

    Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tersebut. Ia meminta dana yang sudah ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Indikator Anggaran Kapal KKP

    Tahun Anggaran Sumber Dana Status Pencairan Realisasi Pesanan
    2026 Pinjaman Luar Negeri (UK) Diklaim cair oleh Kemenkeu Belum ada pesanan (klaim pengusaha)
    2026 APBN Jumlah tidak pasti Perlu percepatan belanja

    Pada hari yang sama, Rabu (11/2), ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Ini ditunjukkan dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan keduanya duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono, menandai akhir dari perdebatan publik tersebut.

  • Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Biota Air Mati Meluas 22,5 Km

    Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Biota Air Mati Meluas 22,5 Km

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memeriksa Sungai Cisadane. Pemeriksaan ini menyusul dugaan pencemaran pestisida pasca kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    KLH mengidentifikasi pencemaran tersebut telah meluas. Dampaknya meliputi sungai sepanjang 22,5 kilometer.

    Pencemaran Sungai Cisadane dilaporkan meluas hingga 22,5 kilometer. Wilayah terdampak meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

    Dampak yang teridentifikasi antara lain kematian berbagai biota akuatik. Jenis ikan yang ditemukan mati yaitu ikan mas, ikan baung, ikan patin, ikan nila, dan ikan sapu-sapu.

    KLH/BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) mengambil sampel air. Pengambilan dilakukan di bagian hulu dan hilir Sungai Cisadane. Sebanyak sepuluh sampel ikan mati juga dikumpulkan untuk diuji di laboratorium.

    Pemeriksaan lanjutan juga akan dilakukan terhadap air Sungai Jaletreng. Selain itu, air tanah serta biota perairan lainnya akan diperiksa dengan melibatkan ahli toksikologi.

    “Kami akan mendalami kasus ini melalui serangkaian pengujian laboratorium dan kajian ilmiah. Untuk sementara waktu, kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai agar tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata, serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup,” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (12/2/2026).

    Berikut adalah data sebaran pencemaran Sungai Cisadane:

    Wilayah Terdampak Panjang Pencemaran (Km)
    Kota Tangerang Selatan 22,5
    Kota Tangerang (termasuk dalam 22,5 km)
    Kabupaten Tangerang (termasuk dalam 22,5 km)

    Sumber Pencemaran dan Respon Pemerintah

    Hanif menyampaikan bahwa sebanyak 20 ton pestisida milik PT Biotek Saranatama telah terbakar. Pestisida yang terbakar adalah jenis sipermetrin dan profenofos. Keduanya umum digunakan untuk mengendalikan berbagai hama tanaman.

    “Kurang lebih 20 ton pestisida terbakar, dan air sisa pemadaman yang bercampur residu kimia mengalir hingga mencemari sungai. Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap ekosistem perairan dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Hanif.

    Sebelumnya, pabrik pestisida di Kecamatan Setu, Kota Tangsel, terbakar pada Senin (9/2) lalu. Petugas bahkan menggunakan 2 truk pasir untuk memadamkan api yang bersumber dari bahan kimia. Api baru padam setelah 7 jam penanganan.

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) masih memantau dampak pencemaran di Sungai Jaletreng. Walaupun demikian, Pemkot memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap aman.

    “Pemerintah Kota telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola air bersih, untuk memastikan keamanan distribusi,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (11/2).

    Benyamin menambahkan pihaknya telah menyiagakan tangki air. Tangki tersebut akan disalurkan ke warga yang terdampak.

    “Dinas Perkimta bersama BPBD sudah menyiagakan armada truk tangki air bersih untuk menyuplai kebutuhan warga secara gratis,” jelasnya.

  • Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini menyusul temuan praktik penggadaian KJP menjelang Ramadan.

    Pramono menyatakan KJP merupakan program krusial untuk menunjang pendidikan warga kurang mampu. Karena itu, penyalahgunaan KJP tidak dapat ditoleransi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Meruya Sport Park, Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia berjanji segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    “Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” kata Pramono.

    Menurutnya, KJP berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi kelompok ekonomi terbawah agar pemanfaatannya tepat sasaran.

    “Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” ujarnya.

    Dampak Positif KJP dan Langkah Pemprov DKI

    Pramono menyoroti perbaikan indikator sosial di Jakarta seperti angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini bantuan pendidikan dan sosial turut mendorong perbaikan ini.

    “Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tuturnya.

    Pemprov DKI akan menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah pengulangan praktik penggadaian KJP. Langkah ini juga memastikan bantuan pendidikan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

    Indikator Sosial Perbaikan di Jakarta
    Angka Kemiskinan Mengalami perbaikan
    Angka Stunting Mengalami perbaikan
    Akses Pendidikan Didukung KJP dan KJMU

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga integritas program KJP. Tujuannya agar benar-benar mendukung kebutuhan sekolah para penerima manfaat.

  • Grup Merdeka Perkuat Komitmen K3 di Industri Pertambangan

    Grup Merdeka Perkuat Komitmen K3 di Industri Pertambangan

    Grup Merdeka atau PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX: MDKA) menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai fokus utama di industri pertambangan. Perusahaan menegaskan K3 adalah budaya kerja, bukan sekadar kewajiban regulasi. Ini bertujuan melindungi karyawan, menjaga operasional andal, dan menopang keberlanjutan bisnis di tengah risiko tambang.

    Keselamatan juga menjadi bagian nilai perusahaan GReAtNESS. Nilai ini meliputi Growth, Respect, Accountability, Collaboration, Excellence, Safety, dan Sustainability. GReAtNESS menjadi dasar pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan aktivitas kerja harian.

    Komitmen K3 diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018. Standar internasional ini diterapkan di seluruh operasional tambang. Ini memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan momentum Bulan K3 Nasional 2026.

    Perusahaan ingin memperkuat budaya keselamatan yang proaktif dan kolaboratif. Bulan K3 Nasional 2026 menjadi ajang MDKA menggelar berbagai kegiatan. Fokusnya adalah peningkatan kapasitas dan kampanye keselamatan.

    Tema kegiatan kali ini adalah “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3/Keselamatan Pertambangan Nasional yang Profesional, Andal dan Kolaboratif.” Berbagai program digelar untuk memperkuat kesadaran dan perilaku berbasis keselamatan.

    Program-program tersebut mencakup Safety Riding Training dan First Aid Training. Selain itu, ada kegiatan donor darah serta webinar Manajemen Risiko dan Kontraktor. Semua karyawan grup terlibat dalam program ini.

    Di tiap site tambang, kegiatan diisi dengan webinar kesehatan dan olahraga lari santai. Acara juga mencakup hari refleksi K3. Ini bertujuan memperkuat budaya keselamatan kerja.

    Tanggung Jawab Bersama K3

    Tom Malik, Head of Corporate Communications Merdeka, menegaskan K3 adalah tanggung jawab bersama. Menurutnya, K3 merupakan bagian tak terpisahkan dari jati diri perusahaan. Semua karyawan memiliki peran sentral.

    Peran tersebut adalah membangun budaya K3 di lingkungan tambang. Caranya dengan menjunjung tinggi komitmen keselamatan. Ini diterapkan secara konsisten di seluruh lini organisasi.

    “Seluruh pekerja di grup MDKA, memegang peran penting tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk saling menjaga, mematuhi standar, dan membangun budaya kerja yang aman dan berkelanjutan,” ungkap Tom, Kamis (12/2/2026).

    Capaian Keselamatan Kerja Grup Merdeka

    Budaya kerja aman dan sehat di Grup Merdeka tercermin dari rendahnya angka insiden K3. Capaian jam kerja tanpa Lost Time Injury (LTI) terbilang signifikan di beberapa site MDKA. LTI adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja tidak dapat melanjutkan tugas atau kehilangan satu hari kerja penuh.

    Berikut adalah data jam kerja tanpa LTI di berbagai lokasi tambang Grup Merdeka:

    Lokasi Tambang Jam Kerja Tanpa LTI (Juta Jam)
    Tambang Emas Tujuh Bukit 19,7
    Tambang Emas Pani 18,2
    Tambang Nikel Konawe 10,7

    Sepanjang 2025, tingkat Serious Potential Incident Frequency Rate (SPIFR) tercatat sangat rendah. Ini menunjukkan potensi risiko serius di area tambang dapat dikelola. Pengelolaan dilakukan melalui sistem terintegrasi, pengawasan ketat, serta disiplin perilaku kerja.

    Atas capaian ini, PT Bumi Suksesindo menerima penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur. PT Bumi Suksesindo adalah anak usaha MDKA yang mengelola Tambang Emas Tujuh Bukit. Penghargaan diberikan atas konsistensi menjaga budaya keselamatan dengan torehan 19,7 juta jam kerja tanpa kecelakaan.

    Ke depan, MDKA bersama seluruh entitas anak usaha berkomitmen memperkuat penerapan K3. Penerapan ini harus antisipatif, adaptif, dan strategis. Ini seiring dengan ekspansi bisnis dan pengembangan proyek baru. Capaian saat ini menjadi pijakan untuk menjaga standar keselamatan yang berkelanjutan di seluruh operasional.

  • DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut baik Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait larangan rumah sakit menolak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). SE ini khusus ditujukan bagi pasien PBI JK yang dinonaktifkan pengidap penyakit katastropik.

    Yahya Zaini menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Rumah Sakit, fasilitas layanan kesehatan tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun. Prioritas utama adalah aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien.

    Penegasan larangan penolakan pasien sangat penting, menurut Yahya. Dia mendesak seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi SE tersebut agar tidak ada lagi pasien yang terlantar.

    “Saya menyambut baik dan mendukung SE Menkes yang melarang RS menolak pasien. Sesuai aturan UU RS tidak boleh menolak pasien. Aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien harus diutamakan, daripada persoalan adiministratif,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yahya juga meminta Kemenkes untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang tidak patuh. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi.

    “Saya mendesak semua RS untuk mematuhi SE Menkes tersebut, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Sehingga tidak ada lagi pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan,” ujarnya.

    “Jika ada RS yang tidak patuh terhadap SE tersebut saya minta untuk diberikan sanksi, mulai sanksi administratif, pemberhentian kerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai pemberhentian beroperasi,” ujarnya.

    Sorotan Diskriminasi Pasien BPJS

    Selain itu, Yahya menyoroti praktik diskriminasi yang sering dialami pasien BPJS Kesehatan di lapangan. Dia menyebut perlakuan tidak adil masih kerap terjadi.

    Terkadang, pasien BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan, ada kasus pasien yang baru tiga hari menginap di rumah sakit sudah diminta pulang, meskipun belum sembuh total.

    Pihak Terlibat Peran/Tanggung Jawab
    Kemenkes Penerbit SE, Pengawas Pelaksanaan
    DPR (Komisi IX) Pengawas Kebijakan, Pendukung SE
    Rumah Sakit (Pemerintah/Swasta) Pelaksana SE, Penyedia Layanan
    BPJS Kesehatan Peserta, Sosialisasi SE

    “Praktik di lapangan sering terjadi pasien BPJS Kesehatan selalu mendapat perlakukan yang diskriminatif. Terkadang tidak mendapat perlakuan yang baik. Bahkan sering juga ada kasus baru 3 hari menginap di RS sembuh tidak sembuh sudah disuruh pulang,” tuturnya.

    Yahya juga meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta mensosialisasikan SE Kemenkes ini. Hal ini penting agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak rumah sakit.

    “Terakhir, saya minta pihak BPJS Kesehatan ikut mensosialisasikan SE Menkes tersebut supaya efektif dilaksanakan oleh pihak RS,” imbuh dia.

    Penegasan Kemenkes: Keselamatan Pasien Prioritas

    Sebelumnya, Kemenkes telah menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara. Termasuk di dalamnya adalah peserta PBI Jaminan Kesehatan.

    Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026, yang ditetapkan pada Rabu (11/02/2026). Kebijakan ini memastikan bahwa masalah administratif kepesertaan tidak akan menghambat pelayanan medis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

    “Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar, dikutip Kamis (12/2).

  • Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Bandung Barat Temukan 101 Bodypack

    Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Bandung Barat Temukan 101 Bodypack

    Operasi pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih terus berlangsung. Meskipun status tanggap darurat telah dicabut oleh Pemerintah Daerah KBB, tim SAR gabungan tetap berupaya mencari korban.

    Hingga Kamis (12/2/2026), atau hari ke-20 operasi, sebanyak 101 bodypack telah ditemukan. Temuan ini berasal dari beberapa worksite yang menjadi titik konsentrasi pencarian.

    Seluruh bodypack yang ditemukan langsung diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan identitas para korban.

    “Sampai hari keduapuluh ini, tim SAR menemukan 101 bodypack yang langsung diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat,” kata Sar Mission Coordinator (SMC), Ade Dian Permana.

    Dari 101 bodypack tersebut, 83 di antaranya dari 86 bodypack sudah berhasil diidentifikasi. Sisanya masih terus dalam proses identifikasi lanjutan.

    “Dari 83 bodypack itu, sebanyak 64 bodypack merupakan warga setempat dari daftar 80 orang yang dilaporkan jadi korban oleh pemerintah desa dan Pemda KBB,” kata Ade Dian.

    Transisi Menuju Pemulihan

    Operasi pencarian korban terus dilaksanakan dalam masa transisi. Dari tanggap darurat, kini beralih menuju tahap pemulihan dengan pola operasi SAR terbatas.

    Deskripsi Jumlah
    Total Bodypack Ditemukan 101
    Bodypack Teridentifikasi 83
    Bodypack dari Warga Setempat 64
    Daftar Korban Dilaporkan Pemda KBB 80

    Basarnas bersama unsur gabungan lainnya tetap hadir mendampingi proses yang berjalan. Ini bagian dari masa pasca-rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Apabila terdapat informasi atau indikasi baru (penemuan korban) yang disampaikan di lokasi, Basarnas akan terus menindaklanjuti terkait penemuan atau dugaan adanya korban,” kata Ade Dian.