Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti hambatan investasi di Indonesia. Mereka menilai banyaknya peraturan tumpang tindih, perizinan berlapis, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi investasi.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan hambatan ini berlaku untuk investasi baru maupun ekspansi industri. Menurutnya, persoalan utama investor bukan pada standar usaha. Namun, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.
Ma'ruf menegaskan investor tidak takut aturan, namun khawatir ketidakpastian. Ia mencatat banyak minat investasi tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah.
"Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian. Di banyak kasus, minat investasi sudah ada, tetapi realisasinya tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah," tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
HKI menilai masalah terbesar bukan jumlah peraturan. Aturan yang saling mengunci antar-sektor dan antar-level pemerintahan justru jadi persoalan. Ini menyebabkan perizinan lambat, berulang, dan tidak efisien.
Kondisi tersebut mengganggu perencanaan dan keputusan investasi jangka menengah dan panjang. Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW menjadi salah satu hambatan utama.
Tata Ruang dan Perizinan Dasar yang Tersendat
Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW berdampak pada penerbitan persetujuan dasar. Contohnya seperti KKPR/PKKPR yang kerap tersendat. Penetapan LSD, KP2B, dan LP2B juga tidak selalu berbasis kondisi eksisting.
Akibatnya, lahan yang sudah lama digunakan industri tetap terkunci secara administratif. HKI menekankan isu LSD, KP2B, dan LP2B bukan persoalan sektoral semata. Ini bagian dari masalah regulasi yang lebih besar.
Permasalahan tersebut meliputi akurasi data, sinkronisasi kebijakan, dan mekanisme koreksi yang lambat. Kesalahan data tata ruang dan lahan pada akhirnya berdampak langsung pada kepastian berusaha.
Dampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN)
Dampak regulasi kompleks ini dirasakan langsung kawasan industri. Termasuk 44 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat sebagian PSN menghadapi keterlambatan investasi.
Ini disebabkan hambatan perizinan dasar, ketidaksinkronan tata ruang, serta proses administratif berlarut-larut.
"Jika kawasan industri yang berstatus PSN saja masih tersendat karena perizinan, maka ini menjadi sinyal serius bahwa sistem regulasi kita perlu segera dibenahi. PSN seharusnya menjadi etalase percepatan, bukan justru contoh perlambatan," ujar Ma'ruf.
Berikut adalah beberapa hambatan investasi yang diidentifikasi oleh HKI:
| Jenis Hambatan |
Dampak |
Penyebab Utama |
| Regulasi Tumpang Tindih |
Ketidakpastian hukum, biaya tinggi |
Koordinasi antar-sektor dan level pemerintahan yang kurang |
| Perizinan Berlapis |
Proses lambat, tidak efisien |
Banyaknya titik verifikasi dan antrean baru |
| Perubahan Kebijakan Sering |
Menurunkan kepercayaan investor |
Praktik regulasi 'bongkar-pasang' |
| Ketidaksinkronan Tata Ruang |
Penerbitan persetujuan dasar tersendat |
Kesalahan data dan mekanisme koreksi lambat |
HKI juga mencermati perubahan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP 28 Tahun 2025. Kebijakan ini dimaksudkan memperjelas persyaratan dasar. Namun, tanpa penyelarasan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut berpotensi menambah titik verifikasi dan antrean baru.
Mendesak Deregulasi dan Debirokratisasi
Praktik regulasi sektoral bersifat 'bongkar-pasang' juga disoroti. Ini menimbulkan persepsi aturan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini mengganggu kepastian hukum dan perhitungan investasi jangka panjang.
Tingkat kepercayaan pelaku usaha pun menurun. Sikap HKI tegas, pemerintah perlu menghentikan penambahan kerumitan baru dalam regulasi. Mereka mendesak deregulasi dan debirokratisasi segera.
Regulasi harus memberikan kepastian, bukan menjadi sumber hambatan baru. HKI mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi terukur dan berdampak. Ini termasuk penerapan prinsip 'One Map-One Rule' untuk tata ruang dan perizinan dasar.
Selain itu, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting. Khususnya bagi kawasan industri dan PSN.
"Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering terjadi, peluang itu berhenti di meja administrasi. Jika kita serius mengejar investasi dan penciptaan lapangan kerja, maka regulasi harus melayani pertumbuhan bukan mempersulitnya," tutup Ma'ruf.