Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengungkapkan keyakinannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan. Suharto menduga tindak pidana tersebut terjadi jauh sebelum tunjangan hakim mengalami kenaikan.
Suharto memaparkan proses eksekusi perkara dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan tahapan panjang yang harus dilalui dalam setiap eksekusi putusan pengadilan.
"Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi," terang Suharto.
Proses selanjutnya melibatkan telaah berkas sebelum Ketua PN menerbitkan aanmaning. Aanmaning adalah teguran bagi pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela.
"Setelah aanmaning, ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana (suap yang terjadi), ini yang sedang berjalan. Nanti anda lihat, gitu. Saya yakin, 100 persen yakin, bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya," tutur Suharto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap detail dugaan suap ini. Kasus terkait gugatan PT Karabha Digdaya (KD) soal lahan seluas 6.500 meter persegi di Depok.
PN Depok mengabulkan gugatan tersebut pada tahun 2023, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.
Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, hingga Februari 2025, eksekusi tak kunjung terlaksana.
PT KD berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sama pada Februari 2025.
KPK menyebut Wayan Eka, selaku Ketua PN Depok, meminta uang Rp 1 miliar kepada PT KD untuk memperlancar eksekusi. PT KD menyepakati pemberian Rp 850 juta.
Pada Januari 2026, Bambang, Wakil Ketua PN Depok, menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil. Resume ini menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan pada 14 Januari 2026.
Beberapa kali penyerahan uang terjadi setelah itu. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dilakukan pada 5 Februari 2026.
Pihak yang Terjerat Kasus Suap PN Depok
Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap di PN Depok:
| No. | Nama Tersangka | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | I Wayan Eka Mariarta (EKA) | Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok |
| 2. | Bambang Setyawan (BBG) | Wakil Ketua PN Depok |
| 3. | Yohansyah Maruanaya (YOH) | Jurusita di PN Depok |
| 4. | Trisnadi Yulrisman (TRI) | Direktur Utama PT KD |
| 5. | Berliana Tri Ikusuma (BER) | Head Corporate Legal PT KD |
Kenaikan Gaji Hakim
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% pada Juni 2025. Aturan ini ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Pada Februari 2026, pemerintah juga menyatakan bahwa hakim ad hoc akan menerima kenaikan gaji serupa.









