Perum Bulog dikabarkan akan melepaskan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertransformasi menjadi badan khusus. Nantinya, Bulog akan langsung berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa rencana strategis ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Transformasi menjadi badan khusus akan memperluas wewenang Bulog secara signifikan. Ahmad menjelaskan, Bulog berpotensi mengendalikan langsung distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako).
Kontrol ini tidak terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas esensial lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, hingga susu dan kedelai.
“Jadi Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” ujar Ahmad saat bicara dalam acara Panen Fest 2026, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Selama ini, peran Bulog sebagai BUMN lebih terfokus pada menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras serta jagung.
Bulog Mirip Era Orde Baru
Konsep perubahan status Bulog menjadi badan khusus telah mendapatkan persetujuan dan sedang dibahas di Komisi IV DPR. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh gagasan ini.
Rencananya, Bulog akan diperbesar wewenangnya, menyerupai Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru.
“Diharapkan Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu zamannya Bulog-nya Pak Bustanil Arifin,” tegas Ahmad.
Ahmad menargetkan pengkajian status Bulog sebagai badan khusus dapat diselesaikan tahun 2026. Ia berharap wacana ini bisa segera terwujud.
“Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” katanya.
Peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Bulog
Sebagai bagian dari langkah Bulog menjadi badan khusus, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur ke dalam struktur Bulog. Ahmad sempat menjelaskan hal ini sebelumnya.
Pembahasan peleburan kedua lembaga tersebut telah dilakukan secara internal oleh Komisi IV DPR. Skemanya, dua kedeputian Bapanas akan bergabung ke struktur baru Bulog.
Deputi yang tersisa akan ditempatkan di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan,” kata Ahmad saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Skema Perubahan Status Kelembagaan
Setelah berubah status menjadi badan, Bulog akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini juga telah dicapai oleh Komisi IV DPR RI.
Ahmad menerangkan, perubahan status kelembagaan ini akan melalui revisi Undang-Undang Pangan. Proses revisi tersebut kini sedang digodok oleh Komisi IV DPR.
“Yang mana lembaga beralihnya Bulog nanti jadi lembaga itu adalah kewenangan dari Komisi VI DPR RI, dalam ini yang merancang undang-undangnya. Nanti masuk dalam perubahan undang-undang pangan. Nah sekarang dalam proses penggodokan,” jelas Ahmad.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan Bulog sebagai motor utama.
Perbandingan Peran Bulog: Dulu dan Sekarang
Perubahan status Bulog dari BUMN menjadi badan khusus mencerminkan perluasan peran yang signifikan, terutama dalam mengendalikan berbagai komoditas pangan.
| Aspek | Bulog sebagai BUMN (sebelumnya) | Bulog sebagai Badan Khusus (rencana) |
|---|---|---|
| Status | Badan Usaha Milik Negara | Badan Khusus |
| Pertanggungjawaban | Kementerian BUMN | Langsung kepada Presiden |
| Fokus Komoditas | Beras dan Jagung | Sembilan bahan pokok (beras, jagung, minyak, gula, telur, susu, kedelai, dll.) |
| Wewenang | Menjaga ketersediaan dan harga | Mengelola dan mengendalikan distribusi serta harga |
| Lembaga Terkait | Terpisah dari Bapanas | Bapanas akan dilebur ke Bulog |









