Blog

  • Gudang Pestisida di Setu Tangerang Selatan Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

    Gudang Pestisida di Setu Tangerang Selatan Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

    Gudang pabrik pestisida yang berlokasi di luar wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), hangus terbakar. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 9 Februari 2026, pagi hari.

    Puluhan personel dan unit mobil pemadam kebakaran (damkar) langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Api membakar satu unit gedung pergudangan satu lantai.

    “TKP kebakaran adalah satu unit gedung pergudangan satu lantai, yang berisi pestisida cair dan bubuk sekitar kurang lebih 15-20 ton,” kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, Senin (9/2/2026).

    Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 04.30 WIB. Seorang sekuriti pabrik yang tengah berpatroli menjadi orang pertama yang mengetahui kejadian ini.

    Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar Tangsel segera menuju lokasi. Mereka berupaya keras mengendalikan situasi kebakaran.

    Dinas Pemadam Kebakaran Tangsel tiba di lokasi pada pukul 05.30 WIB. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dan 75 personel dikerahkan.

    Petugas langsung bergerak cepat untuk memadamkan api yang melalap gudang. Mereka fokus mencegah api meluas ke area lain.

    Berikut adalah rincian pengerahan unit dan personel:

    Deskripsi Jumlah
    Unit Mobil Pemadam Kebakaran 15
    Personel Pemadam Kebakaran 75

    Penyebab Kebakaran dan Dampaknya

    Berdasarkan penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu oleh masalah kelistrikan. Korsleting arus pendek listrik gedung menjadi dugaan sementara penyebab utama insiden ini.

    “Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut,” imbuh Kapolsek Cisauk.

    Kapolsek Dhady Arsya memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas ini. Namun, kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses perhitungan.

  • Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki anggaran memadai untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program penting tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia secara tegas membantah anggapan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlambat pencairan dana karena keterbatasan kas negara.

    Purbaya merinci alokasi anggaran PBI JK untuk tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai puluhan triliun rupiah.

    "Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," kata Purbaya.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, anggaran tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    "Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah," ujarnya.

    "Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," sambung dia.

    Anggaran Cadangan PBI JK

    Selain anggaran yang dialokasikan, pemerintah juga masih mencadangkan dana tambahan. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap program PBI JK.

    Pemerintah masih mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI-JK sebesar Rp10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran ini juga masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.

    "Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada," ujar Purbaya.

    Kondisi Keuangan Negara Kuat

    Purbaya menepis isu bahwa pencairan dana tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah dalam kondisi yang sangat kuat dan stabil.

    "Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," katanya.

    "Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa," imbuh dia.

    Berikut rincian alokasi dan status anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026:

    Pos Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status Keterangan
    DIPA Kemenkes (Siap Digunakan) 46,464 Tersedia Siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.
    DIPA Kemenkes (Blokir) 10 Menunggu Kebijakan Menunggu keputusan Kemenkes terkait pemanfaatan (pembiayaan PBI atau modal iuran).
    Cadangan BA BUN 10 Menunggu Kebijakan Anggaran cadangan di Bendahara Umum Negara, menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
    Total Alokasi 66,464
  • Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat penting di hadapan para pimpinan TNI-Polri. Kegiatan ini bertujuan mengonsolidasikan dan memperkuat sinergi antara kedua institusi hingga tahun 2026.

    Konsolidasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung agenda strategis pemerintah ke depan.

    Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri berlangsung di Istana, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo menyampaikan arahannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan.

    Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 650 peserta. Mereka terdiri dari unsur TNI dan Polri. Beberapa menteri terkait juga turut hadir.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir meliputi Menko Polkam Djamari Chaniago dan Wamenko Polkam Lodewijk. Ada pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wamenhan Donny Ermawan.

    Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BRIN Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut serta.

    Evaluasi Kinerja dan Arahan Presiden

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rapat ini adalah kegiatan tahunan. Fokus utamanya adalah evaluasi kinerja selama setahun ke belakang.

    “Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden,” ujar Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Berikut adalah beberapa poin penting dari rapat tersebut:

    Aspek Pembahasan Penjelasan Singkat
    Konsolidasi Institusi Penguatan sinergi antara TNI dan Polri
    Stabilitas Nasional Upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara
    Agenda Pemerintah Dukungan terhadap program-program strategis
    Evaluasi Kinerja Peninjauan pencapaian tahun sebelumnya
    Kesiapan Mendatang Persiapan menghadapi event penting seperti Ramadan dan Hari Raya

    Setelah taklimat Presiden Prabowo, Jenderal Maruli akan mengadakan rapat turunan. Rapat ini bertujuan menindaklanjuti arahan kepala negara di satuan masing-masing.

    “Ya nanti ada Rapim TNI lagi. Rapat (AD) ada lagi nanti, turunan-turunan dari petunjuk presiden apa yang kita lakukan,” kata Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Fokus Pertahanan, Keamanan, dan Event Besar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa pembahasan berkaitan dengan tugas TNI dan Polri. Beliau juga menyinggung evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

    Pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru dinilai berjalan relatif aman dan terkendali. Ini menunjukkan kesiapan dan koordinasi yang baik dari aparat.

    Pemerintah selanjutnya akan memusatkan perhatian pada kesiapan menghadapi momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

    “Terutama yang berhubungan dengan tugas TNI Polri pertahanan dan keamanan. Kemudian juga mungkin evaluasi kemarin Natal-tahun baru relatif aman. Kemudian nanti kan ada event besar yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir nggak akan jauh-jauh dari situ,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

  • Model Diva Siregar Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi Km 24 Akibat Microsleep

    Model Diva Siregar Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi Km 24 Akibat Microsleep

    Model Diva Siregar mengalami kecelakaan di ruas Tol Jagorawi Km 24, wilayah Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Insiden ini diduga kuat akibat pengemudi mengalami microsleep.

    Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu Diva Siregar mengemudikan mobil Honda City dari arah Jakarta menuju Bogor.

    Plt Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman, menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Mobil yang dikendarai Diva Siregar tiba-tiba oleng di lajur 2. Olengnya kendaraan terjadi setelah Diva Siregar mengalami microsleep.

    "Setibanya di TKP (tempat kejadian perkara), pengemudi mengantuk (microsleep) sehingga menabrak pembatas jalan," kata Ipda Ares Rahman, Senin (9/2/2026).

    Akibat benturan tersebut, kendaraan yang dikemudikan Diva Siregar pun terbalik. Posisi keempat roda mobil berada di atas.

    "Kendaraan lalu terbalik dengan posisi keempat roda di atas," tuturnya.

    Tak lama berselang, sebuah mobil boks yang melaju dari arah belakang menabrak mobil Diva Siregar yang sudah terbalik. Insiden ini menambah parah kondisi kendaraan dan pengemudi.

    Dampak dan Penanganan Korban

    Diva Siregar mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

    "Korban kecelakaan Diva Mara Hefri Siregar mengalami luka-luka dibawa ke RS Annisa Cibinong," bebernya.

    Saat kejadian, Diva tidak sendiri. Ia didampingi seorang penumpang bernama Muhammad Reza. Penumpang tersebut juga mengalami luka-luka dan turut mendapatkan perawatan intensif.

    "Muhammad Reza mengalami luka-luka dibawa ke RS Annisa Cibinong," pungkasnya.

    Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Kecelakaan ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berkendara, terutama terkait kondisi fisik pengemudi.

    Ringkasan Kecelakaan

    Berikut adalah ringkasan informasi terkait kecelakaan yang dialami Diva Siregar:

    Aspek Detail
    Lokasi Km 24 Tol Jagorawi, Gunungputri, Kabupaten Bogor
    Waktu Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 WIB
    Pengemudi Diva Siregar
    Kendaraan Honda City
    Penyebab Microsleep
    Penumpang Muhammad Reza
    Luka-luka Diva Siregar dan Muhammad Reza
    Penanganan Dirawat di RS Annisa Cibinong
  • Dispar Bantul Tegaskan Pengunjung Boleh Ambil Foto di Pantai Parangtritis

    Dispar Bantul Tegaskan Pengunjung Boleh Ambil Foto di Pantai Parangtritis

    Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria melarang pengunjung mengambil foto rombongan di Pantai Parangtritis, meski tidak diperjualbelikan, menjadi viral di media sosial.

    Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul menegaskan bahwa siapa pun boleh mengambil foto di tempat publik, termasuk di Pantai Parangtritis.

    Dalam video yang beredar, tampak seorang pria tengah berdebat dengan wisatawan. Keterangan video menyebut, pria itu mengklaim ada aturan yang dikelola koperasi wisata, yang melarang pengunjung mengambil foto rombongan.

    Kepala Dispar Bantul, Saryadi, mengaku telah mengetahui postingan viral tersebut. Namun, Saryadi belum mengetahui secara detail kronologi kejadian sebenarnya.

    Saryadi menegaskan pengunjung diizinkan mengambil foto di Pantai Parangtritis. Hal ini mengingat status Pantai Parangtritis sebagai tempat publik.

    “Pada prinsipnya siapa pun boleh ambil foto/video di tempat publik, termasuk Pantai Parangtritis maupun pantai mana pun dengan objek foto/video yang tidak melanggar privasi orang lain,” kata Saryadi dilansir detikJogja, Senin (9/2/2026).

    Ketentuan Foto Komersial

    Namun, Saryadi menjelaskan ada perbedaan jika pengunjung mengambil foto di Pantai Parangtritis untuk kepentingan komersial.

    Menurutnya, pengunjung yang bertujuan komersial harus berkoordinasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada pelaku usaha jasa foto langsung jadi di Pantai Parangtritis.

    Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Bantul, Markus Purnomo Adi, menambahkan bahwa Dispar selalu rutin melakukan pertemuan dengan pengelola wisata.

    Pertemuan rutin ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di area wisata.

    “Kami juga sudah rutin melakukan pertemuan dengan Pokdarwis agar jangan sampai hal-hal yang kurang baik terjadi,” kata Markus.

    Jenis Aktivitas Foto di Pantai Parangtritis

    Tabel berikut menguraikan ketentuan umum terkait pengambilan foto di Pantai Parangtritis.

    Jenis Pengambilan Foto Ketentuan
    Foto Pribadi/Non-Komersial Diizinkan tanpa batasan, selama tidak melanggar privasi.
    Foto Komersial (Tanpa Jasa Foto) Diperlukan koordinasi atau izin dengan pelaku usaha setempat.
    Foto dengan Jasa Foto Setempat Sesuai kesepakatan dengan penyedia jasa.
  • Bocah Rayan Ditemukan Tewas Tenggelam Galian Septic Tank di PALI

    Bocah Rayan Ditemukan Tewas Tenggelam Galian Septic Tank di PALI

    Seorang bocah laki-laki bernama Rayan (5) ditemukan tewas tenggelam di dalam galian septic tank di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Peristiwa tragis ini menggemparkan warga PALI.

    Kabar tewasnya Rayan bahkan viral di media sosial. Jenazah korban ditemukan pada Minggu (8/2/2026) sore, setelah sempat dicari orang tuanya.

    Rayan diketahui pergi bermain sejak siang hari. Namun, hingga menjelang waktu Magrib, korban tidak kunjung pulang ke rumah.

    Orang tua Rayan yang merasa khawatir kemudian berupaya mencari keberadaan putranya. Pencarian dilakukan di sekitar area tempat tinggal mereka.

    Penemuan Jenazah di Galian Septic Tank

    Saat pencarian berlangsung, Rayan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ia ditemukan tewas di dalam galian septic tank yang berisi air.

    Galian septic tank tersebut memiliki kedalaman sekitar 1,5 hingga 2 meter. Diduga, Rayan terpeleset ke dalamnya saat bermain dan tidak mampu menyelamatkan diri.

    Berikut adalah ringkasan kronologi kejadian:

    Waktu Kejadian Lokasi
    Siang Hari Rayan pergi bermain Kabupaten PALI
    Menjelang Magrib Rayan tidak kunjung pulang Kabupaten PALI
    Minggu (8/2/2026) Sore Rayan ditemukan tewas di galian septic tank Kabupaten PALI

    Dugaan sementara, korban terpeleset saat bermain di sekitar area galian septic tank. Kedalaman air membuat korban tidak berdaya untuk menyelamatkan diri.

    Tanggapan Pihak Kepolisian

    Kasatreskrim Polres PALI, AKP Nasron Junaidi, membenarkan adanya korban tewas tersebut. Pihaknya sedang melakukan penyelidikan intensif.

    "Kami baru mendapatkan informasi pagi ini. Saat ini tim sedang melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak terkait dan memeriksa saksi-saksi," ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Proses pemeriksaan saksi-saksi juga sedang berjalan.

  • Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia mengingatkan kebijakan penonaktifan agar tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan, perubahan data PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    "Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JK bisa dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    "Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," katanya.

    Menkeu Purbaya mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah.

    "Tapi jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya," katanya.

    "Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," sambung dia.

    Prinsip Penentuan Jumlah Peserta JKN

    Lebih lanjut, ia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ini dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penentuan dan pengelolaan PBI JK menurut Purbaya:

    Aspek Keterangan
    Ketepatan Sasaran Memastikan bantuan diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
    Kemudahan Akses Memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
    Keberlanjutan Program Menjaga stabilitas dan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional.
    Sosialisasi Pemberitahuan dini kepada peserta yang dinonaktifkan.

    "Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu," katanya.

    Fokus Permasalahan PBI JK Bukan Anggaran

    Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," kata Purbaya.

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Hadiri Pagelaran ‘Tribute to Keraton Surakarta’ di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Hadiri Pagelaran ‘Tribute to Keraton Surakarta’ di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pagelaran budaya 'Tribute to National Heritage of Keraton Surakarta' di Tribrata Darmawangsa, Jakarta. Acara ini diselenggarakan untuk memperkuat pelestarian Keraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa.

    Pagelaran tersebut hasil kolaborasi Yayasan Kusumo Buwono dengan Yayasan Warna Warni Indonesia. Acara ini menampilkan perpaduan seni tradisi, busana adat keraton, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

    Fadli Zon menyatakan Keraton Kasunanan Hadiningrat memegang peran vital dalam pemajuan ekosistem budaya nasional. Kementerian Kebudayaan berkomitmen merevitalisasi wilayah tersebut secara kondusif dan komprehensif.

    Fadli menegaskan bahwa keberadaan Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai penjaga budaya harus diwariskan. Upaya pelestarian telah dilakukan, termasuk revitalisasi Panggung Songgobuwono pada 2025.

    “Keberadaan Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai penjaga budaya ini harus kita teruskan hingga generasi-generasi berikutnya. Di tahun 2025 kemarin, Kementerian Kebudayaan telah berpartisipasi dan melaksanakan tugas di dalam pelestarian dengan merevitalisasi Panggung Songgobuwono. Tugas kita selanjutnya adalah melakukan revitalisasi museum dari Kasunanan Surakarta, yang juga sudah dimulai secara bertahap,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, pelestarian warisan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat, lembaga, dan individu memiliki peran penting dalam upaya ini.

    “Pelestarian seperti revitalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat saja, tapi harus juga dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Bahkan yang paling penting adalah dengan masyarakat, swasta, serta individu-individu yang peduli, termasuk dengan yayasan seperti Yayasan Kusumo Buwono ini,” sambungnya.

    Keraton Surakarta dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya. Potensi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui kearifan lokal.

    Berikut adalah beberapa upaya pelestarian budaya yang dapat dilakukan berbagai pihak:

    Pihak Terlibat Bentuk Pelestarian
    Pemerintah Pusat Revitalisasi cagar budaya, regulasi, pendanaan
    Pemerintah Daerah Pengembangan destinasi wisata, program lokal
    Masyarakat Partisipasi aktif, edukasi, komunitas budaya
    Swasta Sponsor, investasi, CSR budaya
    Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan acara, penelitian, advokasi

    Fadli Zon juga menegaskan budaya sebagai kekuatan utama kemajuan Indonesia. Budaya menjadi fondasi penting dalam menjaga warisan sejarah bagi generasi mendatang.

    “Mudah-mudahan ke depan, kita bisa bersama-sama memajukan kebudayaan nasional Indonesia ini, termasuk pelestarian Keraton Kasunanan Hadiningrat secara sinergi oleh pihak keraton, pemerintah, komunitas dan masyarakat,” urainya.

    Mengenalkan Warisan Budaya Nasional

    Senada dengan Fadli Zon, Ketua Yayasan Kusumo Buwono dan Yayasan Warna Warni Indonesia, Krisnina Maharani Akbar Tandjung, menjelaskan tujuan pagelaran tersebut. Acara ini bertujuan memperkenalkan Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional.

    “Yayasan Kusumo Buwono sendiri telah bergiat di kebudayaan yang menitik beratkan pada sejarah, dan kami ingin mengajak para hadirin untuk mengenal Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional,” terang Krisnina.

  • MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keduanya merupakan tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Dua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan advokasi kepada I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.

    "Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan," ujar jubir MA Yanto saat konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan, Ketua MA Sunarto telah menandatangani surat permohonan izin penahanan yang diajukan KPK. Hal ini menjadi bukti komitmen MA untuk tidak menghalangi penindakan hukum terhadap hakim yang melanggar.

    "Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 KUHAP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera, setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung," terang Yanto.

    Apresiasi KPK dan Upaya Bersih-Bersih

    MA menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pengusutan dugaan pelanggaran hukum oleh hakim. Langkah ini dinilai membantu MA dalam membersihkan institusi dari tindakan tercela.

    "Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk 'bersih-bersih' terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ungkap Yanto.

    MA berharap hanya tersisa hakim yang memiliki komitmen antijudicial corruption. Mereka harus selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim.

    Detail Kasus dan Penahanan

    KPK telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan sebagai tersangka. Beberapa pihak lain juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.

    Para tersangka kini telah ditahan oleh KPK.

    Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Jumat (6/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa surat penahanan untuk dua hakim telah dikirim ke MA.

    "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumat Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," sebut Asep saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

    Daftar Tersangka Kasus Suap Lahan Depok

    Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan di Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian menyanggupi pembayaran sejumlah Rp 850 juta.

  • Ibas Apresiasi Peran Insan Pers Jaga Demokrasi dan Konstitusi

    Ibas Apresiasi Peran Insan Pers Jaga Demokrasi dan Konstitusi

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan apresiasi serta penghormatan kepada seluruh insan pers Indonesia. Ia menilai pers Tanah Air terus menjaga profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam menyampaikan informasi akurat serta berimbang kepada masyarakat.

    Pernyataan ini disampaikan Ibas dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ia menekankan peran strategis pers sebagai pilar demokrasi, memastikan ruang publik tetap sehat, transparan, dan akuntabel.

    Menurut Ibas, tantangan dunia pers semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi. Tantangan ini meliputi disrupsi media, penyebaran disinformasi, hingga tekanan ekonomi industri media.

    "Pers yang kuat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Di tengah derasnya arus informasi global, insan pers Indonesia harus tetap menjadi penjaga kebenaran, penyampai fakta, serta pengawal kepentingan rakyat," ujar Ibas, Senin (9/2/2026).

    Sebagai Pimpinan MPR RI Koordinator Bidang Pengkajian, Ibas menegaskan pentingnya keberadaan pers yang independen. Ini krusial dalam menjaga kehidupan demokrasi konstitusional.

    Pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sarana edukasi publik. Ini membantu masyarakat memahami nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi Pancasila.

    "Pers menjadi mitra strategis dalam memperkuat kesadaran konstitusional masyarakat. Informasi yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya dalam mengawal jalannya demokrasi," jelas Ibas.

    Ibas juga menyoroti tantangan besar dunia pers di era digital, terutama terkait maraknya hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara, media, platform digital, dan masyarakat sangat ditekankan.

    Kerja sama ini penting untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, profesionalisme jurnalistik, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa serta negara.

    "Kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan etika, tanggung jawab, dan komitmen menjaga persatuan bangsa," tegas Ibas.

    Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi insan pers di era digital:

    Tantangan Deskripsi Singkat
    Disrupsi Media Perubahan model bisnis dan platform akibat digitalisasi.
    Penyebaran Disinformasi Penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang cepat.
    Tekanan Ekonomi Model pendapatan tradisional media yang terganggu.
    Polarisasi Informasi Kecenderungan masyarakat mengonsumsi informasi sesuai pandangan.
    Hoaks Berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau memanipulasi.

    Pers juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat persatuan, dan menjaga stabilitas sosial serta politik bangsa. Pers profesional mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi kebangsaan.

    Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, Indonesia membutuhkan pers yang mampu menghadirkan narasi optimisme. Narasi ini harus tentang persatuan dan kemajuan bangsa.

    Menjaga Idealisme dan Profesionalisme Jurnalistik

    Dalam momentum HPN 2026, Ibas mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk terus menjaga idealisme, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

    "Teruslah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat. Teruslah menjaga nurani kebenaran," ungkap Ibas.

    "Pers Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, konstitusi, dan persatuan bangsa," sambungnya.

    Ibas berharap HPN 2026 menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab.

    "Selamat Hari Pers Nasional 2026. Terima kasih atas dedikasi insan pers Indonesia dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan menghadirkan harapan bagi masa depan bangsa," pungkasnya.