Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib dipenuhi perusahaan menjelang hari raya keagamaan.
Pemerintah telah mengatur pemberian THR bagi karyawan swasta melalui regulasi ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengatur tentang THR. Perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan yang dirayakan karyawan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pembayaran THR untuk pekerja swasta dan buruh melalui akun Instagram @kemnaker pada Rabu, 4 Maret 2026.
Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026, THR Keagamaan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika Idulfitri 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026, maka perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 14 Maret 2026.
Kriteria Penerima THR
Berdasarkan surat edaran tersebut, seperti dilansir dari Kompas.tv, karyawan swasta atau buruh berhak menerima THR dengan kriteria berikut:
- Telah bekerja minimal satu bulan berturut-turut.
- Memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Setiap karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan, baik berstatus tetap maupun kontrak, berhak mendapatkan THR tanpa pengecualian, asalkan hubungan kerja terdaftar secara resmi.
Cara Menghitung THR
Besaran THR umumnya bergantung pada masa kerja karyawan. Perusahaan wajib membayar THR secara penuh, tidak boleh dicicil.
Ketentuan perhitungan THR berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI:
- Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar satu bulan gaji penuh.
- Masa kerja 1-12 bulan: THR proporsional, dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) x satu bulan gaji.
Bagi pekerja harian lepas:
- Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar satu bulan gaji, dihitung dari rata-rata gaji dalam 12 bulan terakhir.
- Masa kerja kurang dari 12 bulan: rata-rata gaji dihitung dari upah yang diterima setiap bulan selama periode kerja.
Bagi pekerja yang dibayar berdasarkan hasil, satu bulan gaji dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.
Jika perusahaan telah menentukan jumlah THR yang lebih tinggi dalam kontrak kerja, perjanjian bersama, atau kebiasaan, maka jumlah yang lebih tinggi tersebut yang harus dibayarkan.
THR untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan
Pemerintah juga menjamin pembayaran THR untuk pegawai negeri, pensiunan, dan penerima pensiun melalui PT TASPEN (Persero), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. THR bagi penerima pensiun mulai dibayarkan sejak 5 Maret 2026.
Jumlah THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan selama bulan Februari 2026, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
TASPEN mengingatkan pensiunan agar waspada terhadap penipuan dan menyediakan Call Center resmi di nomor 1500919 untuk informasi lebih lanjut.
Kemenaker menyediakan Posko Satgas THR Keagamaan tahun 2026 di setiap provinsi dan daerah. Pekerja dapat mengakses situs poskothr.kemnaker.go.id untuk melaporkan penyimpangan.
THR adalah hak pekerja yang dilindungi hukum dan wajib dipenuhi setiap perusahaan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, diharapkan semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik.