Blog

  • Rusunami Sadang Serang Bandung Diproyeksi Tampung 800 Unit

    Rusunami Sadang Serang Bandung Diproyeksi Tampung 800 Unit

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Sadang Serang. Jumlah unit hunian vertikal ini diprediksi tidak akan mencapai target awal karena adanya kendala regulasi Kawasan Bandung Utara (KBU).

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk proyek Rusunami Sadang Serang. Lahan seluas 3.456 meter persegi tersebut diharapkan dapat menampung 1.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Farhan, aturan tata ruang menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan Rusunami Sadang Serang. "Kalau sekarang sih memadai ya. Bahwa kita harus bisa menampung paling tidak 800 unit, itu mah bisalah," kata Farhan, Kamis (26/2/2026), terkait aturan tata ruang pembangunan Rusunami Sadang Serang.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya untuk menyelaraskan regulasi KBU dengan rencana pembangunan. Meski demikian, mereka tetap mengusahakan agar target 1.000 unit hunian dapat terealisasi.

    Farhan menjelaskan bahwa Pemkot akan mencoba mengoptimalkan jumlah unit yang bisa dibangun. "Ya, sakituan (segitu) lah, kita akan coba. Pokoknya 800 unit mah pasti, selebihnya bisa enggak? Nah, kita lihat nanti karena itu kan masuknya wilayah Bandung Utara," ungkapnya.

    Lebih lanjut, Farhan menambahkan, "Karena itu adalah Kawasan Bandung Utara, kita mesti memperhatikan juga beberapa ketentuan lainnya. Seperti koefisien luas bangunan, koefisien dasar hijau dan lain-lain."

    Saat ini, skema pembiayaan Rusunami Sadang Serang tengah dalam tahap pematangan. Pemerintah menargetkan cicilan sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan selama 30 tahun, dengan status hak milik setelah pelunasan.

    "Rusunami Sadang Serang itu tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan ke semua warga untuk memiliki tempat tinggal, di mana di dalamnya ada aturan HGB selama 30 tahun," kata Farhan.

    Ia menambahkan bahwa harga akan diupayakan dengan bantuan subsidi keuangan, sehingga dapat lunas dan dimiliki selama 30 tahun sesuai aturan. "Ini bukan rusunawa. Ini rusunami yang tentu saja memiliki nilai kepemilikan," pungkasnya.

  • Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Nyepi 2026

    Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Nyepi 2026

    Pemerintah telah menetapkan bahwa Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 akan jatuh pada tanggal 19 Maret 2026. Peringatan ini disertai dengan libur nasional dan cuti bersama.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, berikut adalah rincian libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi 2026:

    Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)

    Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)

    Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan hari libur dan dispensasi khusus terkait Hari Raya Suci Hindu. Tujuannya agar umat Hindu di Bali dapat melaksanakan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.30.800.1.6.2/61594/PK/BKPSDM tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, berikut jadwal libur peringatan Nyepi 2026 di Bali:

    Rabu, 18 Maret 2026: Hari Raya Suci Tawur Kesanga

    Kamis, 19 Maret 2026: Hari Raya Suci Nyepi Caka 1948

    Jumat, 20 Maret 2026: Hari Raya Suci Ngembak Geni

    Berikut adalah daftar lengkap hari libur dan dispensasi di Bali terkait Hari Raya Suci Hindu tahun 2026:

    Sabtu, 17 Januari 2026: Hari Raya Siwaratri

    Rabu, 18 Maret 2026: Hari Raya Suci Tawur Kesanga

    Kamis, 19 Maret 2026: Hari Raya Suci Nyepi Caka 1948

    Jumat, 20 Maret 2026: Hari Raya Suci Ngembak Geni

    Sabtu, 4 April 2026: Hari Raya Suci Pagerwesi

    Selasa, 16 Juni 2026: Hari Raya Suci Penampahan Galungan

    Rabu, 17 Juni 2026: Hari Raya Suci Galungan

    Kamis, 18 Juni 2026: Hari Raya Suci Umanis Galungan

    Jumat, 26 Juni 2026: Hari Raya Suci Penampahan Kuningan

    Sabtu, 27 Juni 2026: Hari Raya Suci Kuningan

    Sabtu, 31 Oktober 2026: Hari Raya Suci Saraswati

    Rabu, 4 November 2026: Hari Raya Suci Pagerwesi

    Selain itu, terdapat pula daftar libur fakultatif Hari Raya Agama Hindu Tahun 2026. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI Nomor B-253/DJ.VI/Dt.VI.I.3/BA.03/09/2025, libur fakultatif ini ditujukan bagi pegawai, ASN, serta anggota TNI dan Polri yang beragama Hindu agar dapat melaksanakan upacara keagamaan. Berikut daftar lengkapnya:

    Sabtu, 17 Januari 2026: Hari Suci Siwa Ratri (Libur Fakultatif)

    Rabu, 18 Maret 2026: Hari Tawur Agung Kesanga (Cuti Bersama)

    Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 (Libur Nasional)

    Jumat, 20 Maret 2026: Ngembak Geni Hari Suci Nyepi (Libur Fakultatif)

    Sabtu, 4 April 2026: Hari Raya Saraswati (Libur Fakultatif)

    Rabu, 8 April 2026: Hari Raya Pagerwesi (Libur Fakultatif)

    Selasa, 16 Juni 2026: Hari Penampahan Galungan (Libur Fakultatif)

    Rabu, 17 Juni 2026: Hari Raya Galungan (Libur Fakultatif)

    Kamis, 18 Juni 2026: Hari Umanis Galungan (Libur Fakultatif)

    Jumat, 26 Juni 2026: Hari Penampahan Kuningan (Libur Fakultatif)

    Sabtu, 27 Juni 2026: Hari Raya Kuningan (Libur Fakultatif)

    Sabtu, 31 Oktober 2026: Hari Raya Saraswati (Libur Fakultatif)

    Rabu, 4 November 2026: Hari Raya Pagerwesi (Libur Fakultatif)

    Minggu, 7 November 2026: Hari Deepavali atau Diwali (Libur Fakultatif)

  • BRI Salurkan KUR Rp 178 Triliun, Lampaui Target 2025

    BRI Salurkan KUR Rp 178 Triliun, Lampaui Target 2025

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melampaui target pada tahun 2025. Penyaluran KUR oleh BRI mencapai Rp 178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa capaian ini melampaui target yang diamanatkan Kementerian Koperasi kepada BRI, yaitu sebesar Rp 175 triliun. "BRI mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. BRI ini memang dari dulu adalah backbone-nya untuk penyaluran kredit usaha rakyat," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (26/2/2026).

    Sektor pertanian menjadi penerima KUR BRI terbesar, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 80,09 triliun, atau sekitar 44,97 persen dari total penyaluran KUR BRI pada periode tersebut.

    Selain KUR, BRI juga aktif menyalurkan kredit perumahan melalui program pemerintah seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sepanjang 2025, BRI telah menyalurkan KPR subsidi sebesar Rp 16,16 triliun kepada 118.000 debitur dalam rangka mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah.

    Hery menambahkan, "Untuk tahun ini BRI optimis untuk dapat menyalurkan pembiayaan FLPP sebesar 60.000 unit rumah bersubsidi."

    Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR sepanjang 2025 mencapai Rp 270 triliun kepada 4,6 juta debitur. Rinciannya, Rp 163,9 triliun disalurkan ke sektor produksi dan Rp 106,1 triliun ke sektor nonproduksi.

  • BPKH Perkuat Tata Kelola Investasi Haji Lewat Anak Usaha

    BPKH Perkuat Tata Kelola Investasi Haji Lewat Anak Usaha

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya meningkatkan fleksibilitas dan tata kelola investasi, terutama dengan memperkuat peran anak perusahaan di luar negeri, menyusul revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa sinergi dengan Danantara bertujuan membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi wadah kolaborasi bagi BUMN dan swasta untuk masuk ke ekosistem haji dan umrah secara terstruktur dan berdaya saing, seperti yang dinyatakan dalam rilisnya, Kamis (26/2/2026).

    Langkah ini difokuskan untuk memperkuat anak usaha sebagai instrumen investasi langsung di luar negeri, dengan tujuan mengoptimalkan manfaat dana haji serta membangun sinergi antara kekuatan ekonomi nasional dan kemitraan internasional.

    Dalam pelaksanaannya, pengembangan anak usaha BPKH di Arab Saudi akan diarahkan pada dua poros utama: integrasi investasi nasional bersama Danantara dan grup BUMN, serta kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M Arief Mufraini, menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif akan memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global.

    “Dengan struktur investasi yang tepat, kita dapat memastikan kontrol strategis, manajemen risiko yang disiplin, serta penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini sekaligus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta nasional yang kompeten,” ujar Arief.

    Menurutnya, sinergi antara BPKH, Danantara, dan BUMN memungkinkan pembentukan skema investasi bersama yang lebih kuat dan terukur.

    Adapun pilar utama sinergi nasional tersebut meliputi skema investasi bersama (co-investment) antara BPKH dan Danantara, konsolidasi peran BUMN di sektor strategis seperti akomodasi, katering, transportasi, dan logistik, pemberdayaan sektor swasta nasional yang memiliki daya saing tinggi, serta penerapan standar tata kelola dan manajemen risiko sesuai praktik terbaik internasional.

    Kolaborasi Internasional dan Integrasi Rantai Pasok

    Di tingkat internasional, BPKH memperkuat peran anak usaha melalui kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

    Langkah ini dinilai penting untuk menyelaraskan investasi dengan regulasi serta arah pengembangan ekosistem haji di Arab Saudi.

    Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang besar setiap tahun, BPKH menilai terdapat potensi pasar yang signifikan.

    Melalui koordinasi dengan otoritas setempat, perusahaan Indonesia diharapkan dapat terintegrasi secara sistemik dalam rantai pasok layanan haji, mulai dari penyediaan hotel hingga layanan pendukung lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan dan kemitraan yang saling menguntungkan.

    BPKH menegaskan bahwa seluruh inisiatif ini tetap berlandaskan pada mandat utama untuk memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia.

    Dengan tata kelola yang transparan serta sinergi lintas lembaga, BPKH optimistis dapat membangun ekosistem haji yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

  • Cara Tukar Uang Baru di BI: Syarat dan Prosedur

    Cara Tukar Uang Baru di BI: Syarat dan Prosedur

    Penukaran uang baru di Bank Indonesia (BI) menjadi pilihan populer, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk kelancaran proses, penting memahami cara penukaran uang baru di BI beserta persyaratannya.

    Bank Indonesia menyediakan sistem pemesanan daring melalui laman resmi PINTAR BI. Dengan mengikuti prosedur yang ada, masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah sesuai ketentuan.

    Sebelum melakukan penukaran uang Rupiah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai panduan resmi Bank Indonesia, yaitu:

    • Penukaran dilakukan sesuai waktu dan lokasi yang tertera pada bukti pemesanan.
    • Penukaran tidak dapat diwakilkan, harus dilakukan pemesan langsung.
    • Wajib membawa KTP asli atau KTP elektronik yang terdaftar di aplikasi Identitas Kependudukan Digital. KTP tidak dapat diganti kartu identitas lain.
    • Wajib menunjukkan bukti pemesanan, baik digital maupun cetak.
    • Uang yang ditukarkan harus dipilah per jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara uang layak edar dan tidak layak edar.
    • Tidak boleh menggunakan selotip, perekat, lakban, atau staples pada uang yang ditukarkan.
    • Penukaran dilakukan dengan nilai nominal yang sama selama ciri keaslian uang Rupiah dikenali.

    Cara Pesan Penukaran Uang melalui PINTAR BI

    Berikut adalah langkah-langkah pemesanan penukaran uang baru:

    1. Akses laman PINTAR BI

      Buka situs pintar.bi.go.id. Jika antrean padat, sistem menampilkan waiting room dengan estimasi waktu tunggu dan informasi lokasi penukaran.

    2. Pilih jenis layanan

      Setelah masuk halaman utama, pilih menu "Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling".

    3. Pilih provinsi dan lokasi

      Tentukan provinsi, lalu klik "Lihat Lokasi" untuk melihat titik kas keliling yang tersedia.

    4. Tentukan jadwal penukaran

      Pilih tanggal dan jam sesuai keinginan, lalu klik "Pilih".

    5. Isi data diri

      Masukkan NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan email sesuai identitas, lalu klik "Lanjutkan".

    6. Input nominal penukaran

      Masukkan jumlah lembar uang yang ingin ditukarkan sesuai kuota. Isi captcha , lalu klik "Pesan".

    7. Periksa ringkasan pemesanan

      Sistem menampilkan detail pemesanan berisi kode, lokasi, dan jumlah uang.

    8. Unduh bukti pemesanan

      Klik "Download Bukti Pemesanan" dan simpan untuk ditunjukkan saat penukaran.

    Dengan memahami syarat dan cara penukaran uang baru di BI, masyarakat dapat mempersiapkan proses dengan baik dan memastikan kelancaran penukaran dengan membawa dokumen yang diperlukan serta datang sesuai jadwal.

  • LPDP Ancam Umumkan Alumni Mangkir Pengabdian di Website

    LPDP Ancam Umumkan Alumni Mangkir Pengabdian di Website

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan peringatan keras kepada alumni yang tidak memenuhi kewajiban pengabdian. Sanksi tegas berupa publikasi nama-nama alumni yang tidak patuh di situs resmi LPDP tengah dipertimbangkan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan bahwa langkah ini sedang dalam pertimbangan. "Awas juga lho teman-teman alumni itu. Kami lagi memikirkan juga, mempertimbangkan untuk menaruh teman-teman yang tidak patuh itu di dalam website-nya LPDP itu. Ini sedang kami pikirkan," ujar Sudarto dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026) malam.

    Sudarto menegaskan bahwa dana beasiswa yang diberikan kepada penerima berasal dari pajak rakyat. Ia menambahkan, "Sekali lagi, ini kan elu pakai duit pajak, ya kan? Artinya, pajak lah itu, pajak. Jadi, ini sedang kami pertimbangkan," tegasnya.

    LPDP saat ini sedang memproses puluhan alumni yang diduga tidak melaksanakan kewajiban pengabdian di Indonesia.

    Berdasarkan data LPDP per 31 Januari, total alumni LPDP mencapai 32.876 orang. Sebanyak 307 orang sedang menjalankan izin magang atau studi lanjut di luar negeri, sementara 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP.

    Dari penelitian terhadap 600 penerima beasiswa, 44 orang masuk dalam penindakan. Delapan orang telah dikenakan sanksi pengembalian dana, dan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

    "Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral," imbuh Sudarto.

  • ASN Kemenag Sukabumi Jadi Tersangka Penganiayaan Anak

    ASN Kemenag Sukabumi Jadi Tersangka Penganiayaan Anak

    Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang anak berinisial NS (13) di Sukabumi mengungkap fakta bahwa tersangka, TR, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). TR diketahui sebagai ibu tiri korban.

    TR sendiri bertugas sebagai Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kalibunder dan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi.

    Irmansyah Marpaung, Analis Kepegawaian Kemenag Kabupaten Sukabumi, membenarkan status kepegawaian TR. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat penetapan tersangka resmi dari kepolisian.

    "Kalau dari status kepegawaiannya per hari ini, karena kita belum mengantongi surat keputusan tersangka, maka hari ini dia masih digaji normal," kata Irmansyah, dilansir detikJabar, Kamis (26/2/2026).

    Kemenag telah menugaskan Kepala KUA Kecamatan Kalibunder dan Ketua IPARI Kecamatan Kalibunder untuk berkoordinasi dengan Polres Sukabumi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan salinan tertulis penetapan tersangka.

    Setelah menerima laporan tertulis, status ASN TR akan dinonaktifkan sementara. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Selama masa nonaktif, TR akan tetap menerima 50 persen dari penghasilannya sebagai ASN. "Diputuskan itu bukan berarti tidak dibayar. Penghasilannya tetap dibayarkan 50 persen sampai putusan pengadilan," jelas Irmansyah.

  • Pencuri Incar Nenek Penjual Nasi Uduk di Bekasi Ditangkap

    Pencuri Incar Nenek Penjual Nasi Uduk di Bekasi Ditangkap

    Toto Rusdianto alias Billy (46), pelaku pencurian yang menyasar nenek penjual nasi uduk di Kota Bekasi, telah diringkus oleh pihak kepolisian. Penangkapan dilakukan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

    AKP Arief Ryzki Wicaksana, Kanit V Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa identifikasi pelaku dan lokasi persembunyiannya berhasil diendus berkat analisis mendalam terhadap bukti digital.

    Pada hari Jumat (20/2) pukul 05.40 WIB, Toto alias Billy berhasil diamankan di Jalan Kramat Utara RT 01 RW 04, Kelurahan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Terungkap bahwa pelaku sudah dua kali melakukan pencurian dengan korban yang sama, yaitu nenek penjual nasi uduk.

    Kasus pencurian yang menimpa seorang nenek penjual nasi uduk di Kota Bekasi, Jawa Barat, sempat viral di media sosial. Polisi kemudian melakukan pengusutan.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Toto memang sengaja menjadikan nenek penjual nasi uduk sebagai target kejahatannya.

    "Pelaku merupakan pencuri dengan modus memesan makanan nasi uduk dengan mengincar kaum rentan, yakni ibu-ibu atau nenek-nenek, selanjutnya mengambil uang hasil dagangan milik korban," kata AKP Arief Ryzki Wicaksana.

    Aksi pencurian pertama terjadi di Jalan Sosial RT 02 RW 06, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Jumat (2/1) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, pelaku mengambil tas berisi dompet dan uang sejumlah Rp 7,5 juta milik korban yang digantung di pagar tempat berjualan.

    "Saat pelaku hendak kabur naik motor, korban sempat menghadang dan memegang tangannya. Namun pelaku tancap gas, korban terjatuh, dan pelaku melarikan diri," kata Arief.

    Anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede. Sebulan berselang, Toto alias Billy kembali beraksi dengan menargetkan penjual nasi uduk.

    Aksi kedua dilakukan pada Selasa (17/2) pagi di Jalan Bulak Tinggi, Pondok Melati, Kota Bekasi. Kasus ini menimpa nenek Atnah (65) dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat.

  • Alfamart Patuhi Aturan Pemerintah Soal Ekspansi Minimarket

    Alfamart Patuhi Aturan Pemerintah Soal Ekspansi Minimarket

    PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pengelola jaringan Alfamart, menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait ekspansi minimarket. Perusahaan menyatakan akan terus membuka gerai selama regulasi masih memungkinkan.

    Corporate Affairs Director Sumber Alfaria Trijaya, Solihin, menyatakan bahwa perusahaannya selalu patuh pada aturan yang berlaku di setiap daerah tempat mereka beroperasi.

    "Jadi kita perusahaan yang selalu taat terhadap aturan di satu daerah di mana kami mau ekspansi atau buka gerai," kata Solihin saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

    AMRT akan mengikuti setiap aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Jika ekspansi masih diperbolehkan, perusahaan akan terus melakukannya. Solihin menambahkan bahwa ekspansi tidak hanya difokuskan di wilayah pedesaan, melainkan juga wilayah potensial yang belum terjangkau.

    Menurut Solihin, AMRT selalu berusaha untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebelum melakukan ekspansi. Pembukaan gerai akan dilakukan jika mendapatkan izin dari lingkungan sekitar dan pemerintah setempat.

    Dalam menjalankan bisnis ritel, AMRT berpegang pada dua prinsip utama: pelayanan dan efisiensi. Perusahaan berupaya untuk memberikan layanan yang disukai konsumen serta menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan.

    "Dan bagaimana kami terus meningkatkan efisiensi, agar perusahaan tidak terbebani inefisiensi biaya dalam ukuran biaya yang tidak diperlukan. Itu saja prinsip bisnis ritel," tutur Solihin.

    Meskipun baru melakukan ekspansi ke Bangladesh, Solihin menilai bahwa pasar Indonesia masih memiliki potensi yang besar. AMRT juga sedang menjajaki negara-negara lain untuk memperluas bisnisnya, meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa penyebaran minimarket perlu dihentikan jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan. Ia menilai bahwa jumlah minimarket sudah terlalu banyak dan berpotensi mengancam keberadaan koperasi desa tersebut.

  • Strategi Alokasi Anggaran MBG dan Pendidikan Dinilai Cerdas

    Strategi Alokasi Anggaran MBG dan Pendidikan Dinilai Cerdas

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, berpendapat bahwa pengalokasian anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang bersinggungan dengan anggaran pendidikan merupakan sebuah strategi alokasi APBN yang seharusnya diapresiasi.

    Menurut Misbakhun, langkah ini adalah bagian dari strategi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk memperluas jangkauan dan memperkuat manfaat program MBG. Kebijakan ini disebutnya sebagai cross cutting budget policy yang strategis.

    "Ini sepenuh strategi kebijakan alokasi anggaran ketika kebijakan pemerintah adalah memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG maka strategi dan kebijakan alokasinya terjadi cross cutting budget policy. Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan," kata Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

    Misbakhun menambahkan, alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sesuai dengan amanat konstitusi yang mengalokasikan 20% dari total belanja APBN untuk sektor pendidikan. Seiring dengan meningkatnya volume APBN, anggaran pendidikan pun turut bertambah.

    "Setiap tahun alokasi anggaran pendidikan selalu naik sebagai mandat konstitusi dimana alokasi anggaran pendidikan adalah 20% dari alokasi total belanja di APBN. Karena volume APBN setiap tahunnya juga naik. Maka anggaran pendidikan juga naik," ujarnya.

    Menanggapi adanya pandangan yang mempertentangkan alokasi anggaran pendidikan untuk program MBG dengan pembangunan pendidikan yang masih tertinggal, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan pendidikan.

    "Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan," ujarnya.

    Misbakhun juga menyoroti pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah pelosok Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.

    "Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah bawah konsentrasi dan perhatian negara tidak pernah berkurang pada dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi mendatang sebagai generasi yang unggul," ujarnya.