Bagi pelaku usaha kecil, UMKM, hingga freelancer, urusan pajak sering kali terasa rumit dan menyita waktu. Di tengah aktivitas usaha yang padat, tidak sedikit Wajib Pajak yang merasa kesulitan menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak secara detail.
Padahal, pemerintah telah menyediakan skema perpajakan yang lebih sederhana melalui Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN. Skema ini dirancang khusus agar pelaku usaha skala kecil tetap bisa memenuhi kewajiban pajak tanpa harus melakukan pembukuan lengkap setiap tahun.
Kini, melalui sistem Coretax, proses pengajuan NPPN dapat dilakukan secara online. Artikel ini membahas secara lengkap cara ajukan NPPN via Coretax, mulai dari pengertian, syarat, hingga langkah-langkah teknisnya agar tidak terjadi kesalahan saat pelaporan pajak.
Apa Itu NPPN?
Berdasarkan penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan metode penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
Melalui NPPN, penghasilan neto tidak dihitung berdasarkan laporan laba rugi, melainkan menggunakan persentase norma tertentu dari total omzet atau peredaran bruto. Persentase ini ditetapkan DJP dan disesuaikan dengan jenis usaha serta wilayah.
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak yang skala usahanya masih terbatas.
Manfaat Menggunakan NPPN
Penggunaan NPPN memberikan sejumlah keuntungan praktis, di antaranya Wajib Pajak tidak diwajibkan menyusun pembukuan keuangan secara lengkap, proses penghitungan pajak menjadi lebih sederhana, serta pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Karena alasan inilah NPPN banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan freelancer.
Siapa yang Bisa Menggunakan NPPN?
Tidak semua Wajib Pajak dapat langsung menggunakan NPPN. Ada ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar skema ini dapat diterapkan secara sah.
Syarat Mengajukan NPPN
Pertama, Wajib Pajak harus merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, total peredaran bruto atau omzet dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4,8 miliar. Ketiga, Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Apabila omzet telah melebihi batas tersebut, maka Wajib Pajak diwajibkan melakukan pembukuan penuh dan tidak dapat lagi menggunakan NPPN.
Batas Waktu Pemberitahuan NPPN
Salah satu hal penting yang sering terlewat adalah batas waktu penyampaian pemberitahuan NPPN. DJP menetapkan bahwa pemberitahuan penggunaan NPPN harus disampaikan paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak.
Bagi Wajib Pajak baru, pemberitahuan dilakukan sejak awal menjalankan kegiatan usaha. Jika melewati batas waktu ini, maka penggunaan NPPN tidak dapat diberlakukan untuk tahun pajak berjalan.
Cara Ajukan NPPN via Coretax
Berikut tahapan resmi cara ajukan NPPN via Coretax yang perlu diikuti Wajib Pajak.
Login ke Sistem Coretax
Wajib Pajak terlebih dahulu mengakses sistem Coretax melalui situs resminya. Login dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai ID pengguna, lalu dilanjutkan dengan pengisian kata sandi dan kode captcha sesuai tampilan sistem.
Membuat Kode Otorisasi DJP
Setelah berhasil login, Wajib Pajak perlu membuat Kode Otorisasi DJP. Proses ini dilakukan melalui menu Portal Saya dengan memilih submodul Permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik. Kode ini berfungsi sebagai alat autentikasi saat mengajukan layanan administrasi perpajakan.
Mengajukan Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Pada menu Layanan Wajib Pajak, pilih Layanan Administrasi dan buat permohonan layanan dengan kode AS.04. Selanjutnya, pilih AS.04-01 Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, kemudian simpan permohonan tersebut.
Mengisi Formulir Pemberitahuan
Tahap berikutnya adalah mengisi formulir pemberitahuan dengan memilih tahun pajak penggunaan NPPN, mengisi peredaran bruto tahun sebelumnya atau estimasi omzet, serta menentukan kota atau kabupaten tempat usaha dijalankan. Setelah disimpan, formulir dapat diunduh dalam format PDF.
Wajib Pajak juga perlu meminta penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik atau BPE sebagai tanda bahwa pengajuan telah diterima sistem.
Pentingnya Mengecek Status NPPN
Setelah pengajuan selesai, Wajib Pajak disarankan untuk secara berkala mengecek status NPPN di Coretax. Pastikan tahun pajak tercatat aktif dan data sesuai. BPE sebaiknya disimpan sebagai arsip resmi untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan.
Pandangan DJP Terkait NPPN
DJP secara konsisten menegaskan bahwa NPPN merupakan bentuk kemudahan perpajakan bagi Wajib Pajak kecil. Skema ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi beban administratif, sejalan dengan transformasi digital perpajakan melalui Coretax.
Kesimpulan
Memahami cara ajukan NPPN via Coretax menjadi langkah penting bagi UMKM dan freelancer agar kewajiban pajak dapat dipenuhi secara tertib dan efisien. Selama syarat terpenuhi dan pemberitahuan disampaikan tepat waktu, NPPN dapat menjadi solusi praktis dalam pengelolaan pajak tahunan.









