Tag: Aceh

  • MPR RI Salurkan 30 Ribu Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh

    MPR RI Salurkan 30 Ribu Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh

    Dukungan penuh dan koordinasi solid jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi kunci sukses kunjungan Pimpinan MPR RI ke Provinsi Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., yang akrab disapa Titi. Kunjungan merupakan hasil rapat pimpinan yang memutuskan penyerahan bantuan.

    Sebanyak 30 ribu paket bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak di delapan kabupaten di Aceh. Bantuan tersebut terdiri atas 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket alat ibadah.

    "Begitu keputusan pimpinan diambil, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan mengirim tim advance untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana," ujar Titi, Kamis (12/2/2026).

    Pada Selasa (10/2), Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Kunjungan ini bertujuan menyerahkan bantuan kepada delapan kabupaten terdampak bencana.

    Rombongan Pimpinan dan Kabupaten Penerima Bantuan

    Rombongan dipimpin Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Penyaluran bantuan didampingi Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Ia juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Hadir pula Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ir. Abraham Paul Liyanto dan Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara. Jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI yang mendampingi termasuk Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

    Turut serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo. Mereka memastikan kelancaran kegiatan di lapangan.

    Delapan kabupaten penerima bantuan adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, dan satu wilayah lainnya di Aceh.

    Kabupaten Penerima Bantuan Jenis Bantuan Jumlah
    Aceh Tamiang Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Timur Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Tengah Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Utara Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Pidie Jaya Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Gayo Lues Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Bener Meriah Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Satu Wilayah Lainnya di Aceh Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket

    Prosesi Penyerahan dan Koordinasi Intensif

    Bantuan yang telah didistribusikan ke masing-masing kabupaten, secara simbolis diserahkan di Kantor Pemprov Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., menerima bantuan tersebut secara langsung.

    Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah daerah. Penyesuaian lokasi kegiatan akhirnya diputuskan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.

    Pada hari pelaksanaan, Wakil Gubernur hadir mewakili gubernur untuk menerima rombongan Pimpinan MPR RI. Semua aspek teknis dipersiapkan secara matang.

    Para pimpinan MPR RI mendapat dukungan keberangkatan menggunakan pesawat TNI AU. Persiapan juga mencakup penyusunan alur acara hingga daftar undangan.

    Pengaturan waktu yang ketat juga menjadi prioritas. Kunjungan yang semula dijadwalkan pada 9 Februari kemudian disesuaikan menjadi 10 Februari.

    Moda transportasi yang awalnya direncanakan menggunakan pesawat komersial juga diubah. Perubahan ini demi efektivitas waktu dan kelancaran agenda.

    "Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari. Kami harus memastikan semua agenda berjalan tepat waktu karena ada batasan jadwal penerbangan kembali. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berlangsung on schedule," jelasnya.

    Bantuan telah sampai ke masing-masing kabupaten penerima. Prosesi penyerahan dilakukan simbolis di Kantor Gubernur Aceh.

    Distribusi bantuan telah lebih dahulu dikirimkan ke delapan kabupaten tersebut. Untuk menjaga transparansi, kegiatan itu juga disiarkan secara daring.

    Silaturahmi dengan Ulama dan Semangat Solidaritas

    Selain agenda penyerahan bantuan, rombongan Pimpinan MPR RI juga bersilaturahmi dengan para ulama. Mereka mengunjungi Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah.

    Kunjungan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas peran tokoh agama. Para ulama dinilai membantu masyarakat bangkit pascabencana.

    Kunjungan tersebut disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali. Beliau juga Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar.

    Sejumlah ulama kharismatik Aceh turut hadir. Di antaranya Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi).

    Hadir pula Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, serta Wakil Ketua I PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen. Para pimpinan dayah dari Aceh Besar dan Banda Aceh juga turut memeriahkan acara.

    "Kami ingin merangkul para ulama. Aceh memiliki kekuatan religius yang sangat kuat, dan para ulama turut berperan besar dalam menyemangati masyarakat saat bencana terjadi," katanya.

    Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI. Keterlibatan dari berbagai biro terkait sangat krusial.

    Mulai dari Bidang Administrasi, Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, hingga Biro Persidangan dan Pemasyarakatan. Semua menunjukkan solidaritas tinggi.

    "Koordinasi tidak boleh putus. Kami harus menjadi satu tim dengan satu tujuan, yaitu suksesnya acara. Bahkan ada pegawai yang membantu mengatur lalu lintas dan parkir, hal-hal di luar tugas formalnya, demi memastikan kegiatan berjalan lancar," ujarnya.

    Melihat langsung kondisi masyarakat Aceh, Titi mengaku optimistis daerah tersebut mampu bangkit kembali. Semangat dan ketangguhan masyarakat Aceh menjadi modal kuat.

    "Aceh pernah porak-poranda karena tsunami, tetapi mampu bangkit. Saya yakin kali ini pun Aceh akan kembali pulih. Ini bukan hanya perjuangan masyarakat Aceh, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu membantu," tuturnya.

    Ia berharap semangat ketahanan dan daya juang masyarakat Aceh dapat menjadi inspirasi. Seluruh bangsa diharapkan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai ujian.

    "Jangan pernah putus asa. Jika Aceh bisa bangkit dari bencana besar, maka kita semua pun harus memiliki semangat yang sama untuk terus bertahan dan bangkit," pungkasnya.

  • Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dua puskesmas di Aceh masih belum bisa beroperasi. Hal ini dikarenakan bangunannya rusak parah akibat dampak bencana hidrometeorologi.

    Dua puskesmas tersebut mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat melayani masyarakat. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

    "Puskesmas (ada) dua belum beroperasi karena hancur dan rusak berat," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan bahwa total 867 dari 1.265 puskesmas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sempat berhenti beroperasi. Ini terjadi pada awal bencana melanda tiga provinsi tersebut.

    Setelah pemerintah memulai upaya revitalisasi sejak 1 Desember, kini tersisa 152 puskesmas. Jumlah tersebut masih belum bisa beroperasi di ketiga wilayah itu.

    "Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi," jelas Budi.

    Ia menambahkan, "Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152."

    Saat ini, 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sudah kembali berfungsi. Sebanyak 146 di antaranya tersebar di Aceh, 119 di Sumatera Utara, dan 149 di Sumatera Barat.

    Dukungan Pemerintah untuk Korban Bencana

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyatakan ada 52 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi. Daerah-daerah tersebut meliputi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Saat ini, tersisa 11 daerah yang masih memerlukan perhatian khusus pascabencana. "Sebelas perlu atensi khusus," kata Tito dalam paparannya.

    Pemerintah berupaya agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan uang tunai diberikan bagi pengungsi dengan kategori kerusakan berbeda.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu para korban bencana. Rusak ringan menerima Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta.

    Bagi yang rumahnya rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan bantuan Rp 1,8 juta selama tiga bulan.

    Daftar Kabupaten/Kota yang Memerlukan Atensi Khusus Pascabencana di Sumatera

    Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus pascabencana di wilayah Sumatera:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman
    Sumatera Barat Kabupaten Agam
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah
    Aceh Kabupaten Pidie Jaya
    Aceh Kabupaten Aceh Tamiang
    Aceh Kabupaten Aceh Utara
    Aceh Kabupaten Aceh Tengah
    Aceh Kabupaten Aceh Timur
    Aceh Kabupaten Bireuen
    Aceh Kabupaten Gayo Lues
  • Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari, Hilal Masih di Bawah Ufuk

    Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari, Hilal Masih di Bawah Ufuk

    Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh memperkirakan awal Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Prediksi ini didasarkan pada posisi hilal yang saat pemantauan nanti, dipastikan masih berada di bawah ufuk.

    Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, menjelaskan, ijtimak awal bulan Ramadan 1447 H akan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1447 H, pukul 19.01.07 WIB. Peristiwa ijtimak ini terjadi setelah matahari terbenam.

    Menurut Alfirdaus, matahari pada 29 Sya'ban 1447 H akan terbenam pukul 18.52 WIB dengan azimut 258 derajat. Sementara itu, bulan telah lebih dahulu terbenam sebelum waktu Magrib, yaitu pukul 18.48 WIB, dengan azimut 257 derajat dari utara searah jarum jam.

    “Ketika matahari terbenam pada posisi 258 derajat, posisi hilal di markaz rukyat Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, berada pada minus 0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi 0,93 derajat," kata Alfirdaus, Rabu (11/2/2026).

    Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Posisi hilal diperkirakan antara minus 1 derajat di Sumatra hingga minus 2,4 derajat di Papua.

    Penentuan Awal Ramadan

    Dengan posisi hilal yang berada di bawah ufuk, Alfirdaus memastikan hilal tidak mungkin terlihat di Aceh maupun seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bulan Sya'ban 1447 H harus digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Ini berarti 1 Ramadan 1447 H akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

    “1 Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada Kamis 19 Februari. Kami menyampaikan selamat menyambut Ramadan 1447 H kepada seluruh umat Islam di Aceh. Mari kita persiapkan diri, baik fisik maupun mental, untuk menyambut rangkaian ibadah Ramadan tahun ini,” kata Kakanwil Kemenag Aceh Azhari.

    Berikut adalah perkiraan penentuan 1 Ramadan 1447 H:

    Uraian Tanggal/Waktu Keterangan
    Ijtimak Awal Bulan Ramadan Selasa, 17 Februari 2026 Pukul 19.01.07 WIB Terjadi setelah matahari terbenam
    Matahari Terbenam (29 Sya'ban) 18.52 WIB (Azimut 258 derajat)
    Bulan Terbenam (29 Sya'ban) 18.48 WIB (Azimut 257 derajat) Sebelum Magrib
    Posisi Hilal di Aceh Minus 0,97 derajat di bawah ufuk Tidak terlihat
    Estimasi 1 Ramadan 1447 H Kamis, 19 Februari 2026 Setelah Sya'ban diistikmalkan 30 hari

    Azhari menjelaskan, rukyatulhilal tetap menjadi acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan berjalan.

    Edukasi Hilal di Observatorium

    Meskipun perhitungan menunjukkan hilal tidak akan terlihat, Kanwil Kemenag Aceh tetap akan menggelar kegiatan edukasi mengenai kondisi hilal. Acara ini akan berlangsung di Gedung Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar.

    “Kami mengajak umat Islam untuk menyiapkan fisik serta meningkatkan kualitas ibadah di akhir bulan Sya'ban sebagai persiapan menuju Ramadan. Penting untuk memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah berjalan optimal dan mencapai derajat takwa di akhir Ramadan,” jelas Azhari.

    Azhari menegaskan, keputusan resmi awal Ramadan tetap menunggu pengumuman Menteri Agama. Pengumuman tersebut dijadwalkan disiarkan secara langsung pada 17 Februari 2026, pukul 19.00 WIB.

  • Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk pengadaan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana tersebut akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    Pemerintah Aceh dan masyarakat menyampaikan apresiasi atas persetujuan permohonan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak bencana, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

    Bantuan senilai Rp 72,7 miliar itu disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden via Sekretariat Presiden ke 19 kabupaten dan kota terdampak. Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan tersebut.

    Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh, Rabu (11/2/2026).

    Penerima Bantuan Jumlah Dana (Estimasi) Prioritas
    19 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Aceh Rp 72,7 Miliar Warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian

    Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Pelaporan

    Para kepala daerah diwajibkan bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas utama adalah warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

    Setelah penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota wajib menyampaikan dokumentasi kegiatan. Laporan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan harus dikirim kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Pelaporan ini paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

  • Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, mengumumkan anggaran pembelian sapi meugang sebesar Rp 72 miliar dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana ini akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami Pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden. Total dana sebesar Rp 72,7 miliar akan diberikan kepada 19 kabupaten dan kota terdampak.

    Bantuan sapi meugang ini bertujuan meringankan beban masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak bencana, dan menjelang bulan suci Ramadan.

    Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan. Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing.

    Kepala daerah juga diminta bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas diberikan kepada warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian.

    Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video, serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Daftar Daerah Penerima Bantuan

    Berikut adalah 19 kabupaten dan kota yang akan menerima bantuan sapi meugang:

    No. Kabupaten/Kota Keterangan
    1 Lhokseumawe Terdampak bencana hidrometeorologi
    2 Aceh Tamiang Terdampak bencana hidrometeorologi
    3 Pidie Jaya Terdampak bencana hidrometeorologi
    4 Aceh Timur Terdampak bencana hidrometeorologi
    5 Bireuen Terdampak bencana hidrometeorologi
    6 Langsa Terdampak bencana hidrometeorologi
    7 Aceh Utara Terdampak bencana hidrometeorologi
    8 Aceh Barat Terdampak bencana hidrometeorologi
    9 Pidie Terdampak bencana hidrometeorologi
    10 Aceh Tengah Terdampak bencana hidrometeorologi
    11 Bener Meriah Terdampak bencana hidrometeorologi
    12 Gayo Lues Terdampak bencana hidrometeorologi
    13 Aceh Tenggara Terdampak bencana hidrometeorologi
    14 Aceh Singkil Terdampak bencana hidrometeorologi
    15 Subulussalam Terdampak bencana hidrometeorologi
    16 Aceh Besar Terdampak bencana hidrometeorologi
    17 Nagan Raya Terdampak bencana hidrometeorologi
    18 Aceh Selatan Terdampak bencana hidrometeorologi
    19 Simeulue Mengalami gempa bumi saat bencana hidrometeorologi

    Pemerintah Aceh berharap bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warga terdampak bencana. Khususnya dalam menyambut tradisi meugang dan bulan suci Ramadan.

    Sapi Meugang untuk Korban Bencana

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Permintaan ini terkait penyediaan sapi meugang untuk masyarakat korban bencana.

    Pemerintah Pusat disebut akan menyalurkan sapi kepada warga di 1.455 desa.

    Dek Fadh menjelaskan, pemerintah pusat akan mengirimkan uang seharga sapi ke kabupaten/kota terdampak bencana. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli sapi yang akan dibagikan ke masyarakat.

    Setiap desa disebut mendapatkan uang Rp 50 juta.

    "Kalau tidak salah saya per sapi Rp 50 juta dengan jumlah desa yang ditetapkan. Harga sapi di daerah kita tidak sampai Rp 50 juta mungkin mereka bisa beli 2 sapi," kata Dek Fadh kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/2).

  • Mahasiswa STIK Lemdiklat Polri Beri Trauma Healing Korban Bencana Aceh Utara

    Mahasiswa STIK Lemdiklat Polri Beri Trauma Healing Korban Bencana Aceh Utara

    Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan ke-83 melaksanakan misi kemanusiaan. Mereka bertolak ke Aceh Utara, Provinsi Aceh.

    Para calon perwira Polri ini hadir untuk memberikan trauma healing kepada para penyintas korban bencana alam. Kehadiran mereka merupakan bagian dari program Pengabdian Masyarakat (Dianmas).

    Sebanyak 22 mahasiswa STIK dari kelompok Sindikat 8 ini menjalankan program Dianmas. Kegiatan ini tidak hanya sebagai prasyarat akademis.

    Namun, juga menjadi instrumen penting dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan. Mereka akan berinteraksi langsung dengan realitas sosial di lapangan selama tiga minggu.

    Rombongan Sindikat 8 berada di bawah koordinasi langsung Perwira Pendamping Kombes Pol Didit Bambang Wibowo S.

    Fokus utama pengabdian adalah agenda sosial dan kemanusiaan. Khususnya bagi warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara.

    Jenis Bantuan Deskripsi
    Bantuan Sosial Penyaluran kebutuhan dasar dan logistik untuk warga terdampak.
    Pendampingan Psikososial Dukungan mental dan emosional untuk pemulihan kondisi psikis.
    Trauma Healing Sesi pemulihan psikis pascabencana untuk mengurangi dampak trauma.

    Melalui program ini, mahasiswa STIK Angkatan 83 ditantang mengasah kepekaan sosial mereka. Mereka diharapkan mampu melatih empati.

    Tujuan Program Dianmas

    Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kemampuan komunikasi publik. Serta meningkatkan keterampilan pemecahan masalah (problem solving).

    Terutama saat menghadapi situasi riil di tengah warga. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polri.

    Komitmen itu untuk menanamkan nilai-nilai humanis, responsif, dan solutif. Nilai-nilai ini ditanamkan kepada setiap calon perwira sejak dini.

    Kedekatan antara Polri dan masyarakat diharapkan terbangun lebih kokoh. Ini melalui aksi nyata yang menyentuh hati.

    Dengan semangat 'Mari Bersama Pulihkan Aceh Utara, Kita Bisa', para mahasiswa Sindikat 8 bertekad. Mereka ingin memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan daerah.

    Kehadiran mereka di Aceh Utara bukan sekadar kunjungan. Ini adalah bentuk pengabdian tulus untuk membantu masyarakat bangkit kembali pasca-bencana.

    Aksi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di Aceh Utara. Sekaligus membentuk profil perwira Polri yang dicintai dan mampu menjadi solusi bagi masyarakat di masa depan.

  • Ulama Aceh Berperan Krusial Jaga Optimisme Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Ulama Aceh Berperan Krusial Jaga Optimisme Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya peran ulama di Aceh dalam menjaga optimisme, ketenangan batin, serta keteguhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.

    Muzani menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan MPR RI dengan Ulama Aceh. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, Selasa (10/2).

    "Musibah besar ini bukan hanya menguji ketahanan fisik dan ekonomi, tetapi juga menguji mental dan spiritual umat," ujar Muzani dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    "Di sinilah peran para ulama, para abu, para masyayikh, dan pimpinan dayah menjadi sangat menentukan dalam menenangkan umat dan menjaga optimisme rakyat Aceh," tambahnya.

    Muzani mengungkapkan, bantuan material dan pemulihan infrastruktur memang krusial. Namun, menjaga harapan dan keyakinan masyarakat disebutnya tak kalah penting agar Aceh tidak terjerumus keputusasaan.

    "Memberi bantuan material itu penting, tetapi menjaga optimisme rakyat jauh lebih penting. Selama ulama terus membimbing umat dengan keteduhan dan kebijaksanaan, Aceh akan tetap tegak dan masa depannya tetap cerah," katanya.

    Muzani menjelaskan bahwa kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan yang kedua kalinya. Ini sebagai bentuk empati, solidaritas, serta dukungan moral kepada masyarakat Aceh.

    Pada kunjungan pertama, MPR RI menyerap aspirasi kepala daerah. Aspirasi tersebut terkait percepatan pembangunan hunian sementara, pemulihan jalan nasional dan provinsi, listrik, serta distribusi BBM dan LPG 3 kilogram.

    "Seluruh aspirasi itu kami sampaikan langsung kepada Presiden sepulang dari Aceh. Alhamdulillah, satu per satu sudah mulai terpulihkan," jelasnya.

    "Jalur Banda Aceh-Medan kembali membaik, akses antarwilayah tersambung, dan pasokan listrik telah pulih hingga 99 persen, meskipun masih ada sekitar 23 desa yang membutuhkan penanganan lanjutan karena kondisi geografis yang berat," imbuhnya.

    Ia menambahkan, Pemerintah Aceh masih memiliki aspirasi lanjutan. Di antaranya permohonan agar pembiayaan BPJS Kesehatan untuk 500 ribu penerima manfaat ditanggung APBN. Serta, kuota BBM bersubsidi di Aceh untuk sementara tidak dibatasi.

    Hal ini guna mendukung operasional alat berat dalam percepatan pemulihan infrastruktur. Muzani juga menyinggung tradisi meugang menjelang Ramadan sebagai kearifan lokal.

    Ia mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden, mempertimbangkan keterbatasan populasi ternak setelah bencana.

    "Permintaan ini akan kami sampaikan kembali kepada Presiden. Kami memahami keterbatasan populasi ternak akibat bencana, tetapi dengan ikhtiar bersama, insyaallah dapat dicarikan solusinya," ujarnya.

    Peran Spiritual Ulama dan Bantuan Kemanusiaan

    Dalam kesempatan itu, Muzani mengapresiasi ulama Aceh sebagai pilar ketenangan dan optimisme umat. Peran ulama penting mencegah masyarakat larut dalam keputusasaan, kemarahan, atau saling menyalahkan.

    "Bekal spiritual saja tidak cukup tanpa harapan dan optimisme. Para ulama memiliki peran besar untuk menjaga agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusasaan, kemarahan, atau saling menyalahkan," tuturnya.

    "Keyakinan kita mengajarkan bahwa setiap ujian datang dari Allah SWT, dan siapa yang mampu melewatinya dengan sabar, Allah akan meninggikan derajatnya," tambahnya.

    Menjelang Ramadan, Pimpinan MPR RI juga menyerahkan bantuan simbolis. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan paket ibadah akan disalurkan ke delapan kabupaten terdampak.

    Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok serta perlengkapan ibadah. Ini meliputi sajadah, sarung, mukena, kerudung, dan Al-Qur'an.

    "Oleh-oleh ini bukan untuk menggantikan beban yang berat, melainkan sebagai tanda cinta, simpati, dan kebersamaan dari Jakarta untuk rakyat Aceh, agar Ramadan dapat disambut dengan hati yang lebih tenang," kata Muzani.

    Muzani menegaskan optimisme Aceh adalah bagian dari optimisme bangsa. Kebersamaan pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci kebangkitan Aceh yang lebih kuat.

    "Sakit Aceh adalah sakit kami yang berada di Jakarta. Selama kebersamaan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat terus terjaga, Aceh akan mampu bangkit dan melewati ujian ini dengan lebih kuat," pungkasnya.

    Penanganan Bencana Fisik dan Spiritual

    Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, menilai penanganan bencana perlu sentuh aspek fisik dan spiritual, terutama jelang Ramadan. Faisal Ali juga merupakan Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah.

    "Para ulama mengucapkan terima kasih atas ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah. Kami memahami bahwa dalam penanganan bencana selalu ada keterbatasan, dan itu adalah hal yang wajar sebagai bagian dari ikhtiar manusia," ujarnya.

    Faisal Ali berharap pengungsi segera dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara yang layak sebelum Ramadan. Menurutnya, Ramadan adalah momentum penting memusatkan aktivitas pada ibadah.

    Kondisi pengungsian perlu perhatian khusus. Ia juga menyoroti dampak banjir terhadap dayah dan masjid yang tidak bisa digunakan.

    Dukungan bagi teungku dan ulama yang mendampingi masyarakat pengungsi didorong. Baik melalui pengajian maupun penguatan mental.

    "Pada tahap awal bencana, fokus pada kebutuhan pangan dan sandang memang sangat penting. Namun menjelang Ramadan, nilai-nilai spiritual juga harus disentuh agar masyarakat tetap kuat, sabar, dan memahami keterbatasan manusia dalam ikhtiar," katanya.

    Faisal Ali menyebut ulama di Aceh telah mengirimkan santri menetap di hunian sementara dan posko pengungsian. Mereka bertugas mendampingi masyarakat selama Ramadan.

    Ia juga berharap rehabilitasi dan rekonstruksi prioritaskan tenaga kerja serta pengusaha lokal Aceh. Ini demi menjaga perputaran ekonomi daerah.

    "Kami berharap dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik pembersihan tambak, sawah, pembangunan jembatan, maupun sektor lainnya, tenaga kerja dan pengusaha lokal dapat lebih diutamakan," ujarnya.

    Ia menambahkan, Aceh baru beberapa tahun menikmati pemulihan ekonomi pascakonflik dan tsunami. Banjir ini dinilainya sebagai ujian baru bagi masyarakat Aceh.

    "Insyaallah, ini adalah ujian yang dapat dilalui masyarakat Aceh dengan keimanan yang kuat," pungkasnya.

    Para Tokoh yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah Wakil Ketua MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta A.M. Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.

    Dari jajaran MPU Aceh, hadir ulama seperti Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi). Hadir pula Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, Wakil I Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen, serta para pimpinan dayah di Aceh Besar dan Banda Aceh.

    Bantuan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan salat diterima untuk disalurkan ke delapan kabupaten terdampak.

    Kabupaten Terdampak Bencana di Aceh
    No Kabupaten
    1 Aceh Tamiang
    2 Aceh Timur
    3 Aceh Tengah
    4 Aceh Utara
    5 Pidie Jaya
    6 Gayo Lues
    7 Bener Meriah
  • MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan Aceh. Upaya ini menjadi prioritas nasional pascabencana yang melanda.

    Pembangunan kembali Aceh diartikan sebagai manifestasi solidaritas kebangsaan. Hal ini menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.

    "Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (11/2/2026).

    "Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua," sambungnya.

    Penegasan Muzani disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI. Agenda tersebut terkait penyerahan bantuan korban bencana di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).

    Muzani menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif. Komunikasi itu terjalin antara Pimpinan MPR RI dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar akibat bencana besar. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.

    Muzani menyebut Muzakir menggambarkan kondisi saat ini sebagai 'tsunami kedua'. Dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani sangat besar.

    Salah satu usulan penting dari Pemprov Aceh adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus. Badan ini akan mempercepat pemulihan pascabencana, seperti pascatsunami sebelumnya.

    Muzani mengungkapkan seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemprov Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden.

    "Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Muzani.

    Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah. Selain itu, laporan dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan di lapangan.

    Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting dalam penanganan bencana.

    "Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," kata Muzani.

    Layanan Kesehatan dan Arahan Presiden

    Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Hal ini demi masyarakat terdampak.

    Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Presiden bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

    Prioritas Meugang dan Bantuan Kemanusiaan

    Meski terbatas, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan pangan untuk tradisi Meugang. Ini agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan.

    Tradisi Meugang telah mengakar kuat di Aceh selama ratusan tahun. Pimpinan MPR RI mendukung penuh dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.

    "Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," tutur Muzani.

    Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan. Ini termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode. Hal ini untuk mendukung operasional alat berat.

    Selain itu, masalah keterbatasan ternak akibat bencana serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh juga menjadi perhatian.

    Rincian Bantuan dan Kabupaten Terdampak

    Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.

    Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

    Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh
    Jenis Bantuan Jumlah Paket Kabupaten Terdampak
    Sembako 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah
    Ibadah (Al-Qur'an, Perlengkapan Salat) 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah

    "Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan," kata Muzani.

    "Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," imbuhnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi. Kedatangan sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU.

    Mereka disambut dengan tarian tradisional Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.

    Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong merupakan langkah persaudaraan. Ini untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk akibat bencana.

    Komitmen negara ini menjadi simbol bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh. Meskipun bencana melukai raga, namun harapan tetap ada.

    Daftar Peserta Kunjungan

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut hadir.

    Hadir pula perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Khalid, Sugiat Santoso, dan M Husni. Dari Fraksi PDIP MPR RI Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat MPR RI H Anton Sukartono, serta Sekretariat Fraksi PAN MPR RI Muhammad Hoerudin A.

    Turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo juga mendampingi.

  • Tradisi Meugang Aceh Sambut Ramadan, Simbol Kebersamaan dan Kesejahteraan

    Tradisi Meugang Aceh Sambut Ramadan, Simbol Kebersamaan dan Kesejahteraan

    Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat Aceh memiliki tradisi khas yang tak pernah ditinggalkan, yakni Meugang. Tradisi makan daging bersama ini mencerminkan nilai religius, kebersamaan, dan kekuatan budaya yang hidup di tengah masyarakat Aceh.

    Meugang adalah tradisi yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Aceh. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut hari-hari besar dalam agama Islam, seperti menjelang bulan puasa dan perayaan hari raya.

    Dalam pelaksanaannya, Meugang identik dengan kegiatan membeli daging, mengolahnya, lalu menyantapnya bersama seluruh anggota keluarga sebagai simbol kebersamaan. Pada hari Meugang, keluarga besar biasanya berkumpul di rumah orang tua.

    Anggota keluarga yang merantau pun berupaya pulang ke kampung halaman demi merayakan momen ini bersama. Selain hidangan daging, masyarakat Aceh juga menyiapkan berbagai kue dan makanan tradisional seperti timphan, ketupat, leumang, dan tape.

    Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam perayaan Meugang. Namun esensinya tetap sama, yakni memasak dan menikmati hidangan secara bersama-sama. Makna Meugang juga tercermin dalam ungkapan Aceh yang menggambarkan kerinduan anggota keluarga perantauan yang tidak sempat pulang.

    Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Meugang bukan sekadar tradisi kuliner. Tetapi juga memiliki nilai emosional dan kekeluargaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

    Secara bahasa, kata makmeugang berasal dari kata makmue yang berarti makmur. Sedangkan kata gang adalah tempat berjualan di pasar. Sehingga pada hari makmeugang ini terdapat kumpulan para penjual daging yang berjualan di gang-gang pasar.

    Pembagian dan Harapan Kesejahteraan

    Pada momen ini, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih juga dianjurkan untuk berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim agar mereka turut merasakan kebahagiaan. Tradisi ini melambangkan harapan akan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial.

    Meugang juga ditandai dengan ramainya aktivitas jual beli daging di pasar-pasar. Para pedagang daging biasanya berjejer di gang-gang pasar dengan lapak sederhana untuk memotong dan menimbang daging.

    Aktivitas ini menjadi pemandangan khas yang menandai datangnya hari Meugang. Sekaligus memperkuat makna tradisi sebagai hari yang istimewa bagi masyarakat Aceh dalam mensyukuri rezeki selama satu tahun.

    Frekuensi Perayaan Meugang

    Masyarakat Aceh menjalankan Tradisi makmeugang dalam satu tahun sebanyak tiga kali. Berikut adalah jadwal perayaan Meugang:

    Jenis Perayaan Waktu Pelaksanaan
    Menjelang Ramadan Satu atau dua hari sebelum Ramadan
    Menjelang Hari Raya Idul Fitri Satu atau dua hari sebelum Idul Fitri
    Menjelang Hari Raya Idul Adha Satu atau dua hari sebelum Idul Adha

    Kebutuhan daging saat Meugang di Aceh mencapai 1.500 ton. Hal ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat dalam merayakan tradisi ini. Tradisi Meugang di Aceh adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur budaya dan agama yang telah diwariskan secara turun-temurun.

  • Bulog Aceh Serap 6,5 Ribu Ton Gabah Petani Meski Diterpa Bencana

    Bulog Aceh Serap 6,5 Ribu Ton Gabah Petani Meski Diterpa Bencana

    Banda Aceh – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh berhasil menyerap 6,5 ribu ton gabah kering panen (GKP) dari petani di Tanah Rencong sejak Januari lalu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog untuk memupuk stok pangan, meskipun beberapa wilayah sentra produksi sempat terdampak bencana alam.

    Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh, Ihsan, menjelaskan bahwa GKP yang diserap tersebut setara dengan 3,3 ribu ton beras. Penyerapan dilakukan selama musim panen di berbagai kabupaten sentra produksi di Aceh.

    Penyerapan gabah ini memiliki tujuan ganda. Pertama, menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Kedua, mendukung target penyerapan gabah nasional sebesar 4 juta ton yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    "Penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan terlindungi dari fluktuasi harga saat panen," kata Ihsan dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Ketahanan Pangan Aceh di Tengah Bencana

    Ihsan menambahkan, meskipun sejumlah wilayah sentra produksi di Aceh terdampak bencana, Bulog tetap berupaya maksimal untuk memupuk stok. Ini sangat penting demi ketahanan pangan di wilayah tersebut.

    Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa stok pangan aman saat Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. "Hal ini terbukti saat bencana kemarin stok beras kita sangat aman. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh penggilingan padi ayo bersama sama kita wujudkan swasembada pangan nasional khususnya untuk wilayah Aceh," jelasnya.

    Peran Strategis Cadangan Beras Pemerintah

    Selain stabilisasi harga, penyerapan gabah juga bertujuan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis.

    Kebutuhan tersebut meliputi stabilisasi harga beras, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan bencana alam. Berikut adalah penggunaan strategis CBP:

    Tujuan Penggunaan CBP Deskripsi
    Stabilisasi Harga Mengatur harga beras di pasar agar tidak terjadi fluktuasi ekstrem.
    Bantuan Sosial Menyalurkan beras kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program bansos.
    Penanganan Bencana Memastikan ketersediaan beras untuk korban bencana alam.

    Komitmen Bulog Terhadap Petani

    Bulog Kanwil Aceh menegaskan bahwa penyerapan gabah akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa panen berlangsung. Petani dan kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan program ini.

    Mereka dapat menjual gabahnya melalui mitra maupun gudang Bulog yang telah ditetapkan. "Penyerapan gabah ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian target penyerapan gabah pemerintah sebesar 4 juta ton secara nasional," lanjut Ihsan.