Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sebanyak 3.000 desa di Indonesia masuk kategori blankspot. Blankspot berarti tidak tersedia akses internet memadai di lokasi tersebut.
Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah pemerataan akses internet di seluruh wilayah Tanah Air.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, menjelaskan cakupan sinyal internet mobile sudah mencapai 95% dari total populasi Indonesia. Namun, masih ada ribuan desa yang belum teraliri koneksi di era digital.
“Kalau mobile broadband 95%, tapi pada kenyataan 3.000 desa blankspot atau sinyal internet lemah,” ujar Mulyadi di acara Morning Tech, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Sementara itu, jangkauan fixed broadband berada di angka 72,12%. Angka ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target.
Berikut adalah perbandingan cakupan internet di Indonesia:
| Jenis Cakupan Internet | Persentase |
|---|---|
| Sinyal Internet Mobile | 95% (populasi) |
| Fixed Broadband | 72,12% (jangkauan) |
Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2029, jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan ditargetkan meningkat hingga 90% pada tahun 2029.
Kolaborasi Pemerintah Atasi Kesenjangan Digital
Mulyadi menegaskan upaya mengatasi kesenjangan digital tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu kolaborasi multi-pihak.
“Ini yang harus kita kejar untuk mengatasi kesenjangan digital. Tapi, ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, namun harus dikerjakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Komdigi, Pemerintah Daerah juga harus dilibatkan, Kemendagri, dan instansi terkait karena penggelaran ini dilaksanakan di daerah,” tuturnya.
Peran Pemerintah dan Swasta
Mulyadi menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pembangunan infrastruktur digital di luar wilayah 3T.
“Kalau jalan raya kita masih spend, kemudian bandara, tapi untuk infrastruktur digital itu tidak untuk di luar wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan),” kata Mulyadi.
Mengenai daerah yang belum tersedia akses internet di wilayah non-3T, Mulyadi menjelaskan daerah tersebut akan diatasi oleh para pelaku usaha swasta. Para pelaku usaha swasta ini berperan sebagai penyelenggara telekomunikasi.
“Penyelenggara telekomunikasi ini adalah bagian dari pelaku pembangunan,” pungkasnya.
