Aksi demonstrasi buruh dari PT Pakerin di Embong Malang, Surabaya, pada Rabu (11/2/2026) sempat memicu kemacetan parah. Para buruh berupaya bertemu dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dari pantauan di lokasi, massa aksi memadati area depan Tunjungan Plaza (TP) 5 dan 6. Kondisi ini membuat arus lalu lintas tersendat hingga kawasan Basuki Rahmat dan Tunjungan.
Kemacetan terjadi hingga sekitar pukul 16.45 WIB. Pengendara motor dan mobil harus melaju bergantian karena hanya dua dari lima lajur yang tersisa.
"Ayo, perwakilan korlap 5, setiap korlap bawa 10 orang, masuk ke sana (LPS)," kata seorang korlap aksi, Rabu (11/2/2026), melalui mobil komando berlogo FSPMI.
Setelah sepuluh menit, sebanyak 55 perwakilan massa akhirnya diterima oleh LPS di Pakuwon Tower. Para buruh kemudian menepi, dan arus lalu lintas kembali normal.
Pengacara Pakuwon Jati Tbk, George Handiwiyanto, menemui massa aksi. Ia menyatakan empati terhadap nasib pekerja Pakerin. Namun, George meminta aksi dilakukan tanpa mengganggu arus lalu lintas, pekerja mal, dan pengunjung.
"Kami dukung sampaikan aspirasi tapi dengan baik dan benar, serta tidak mengganggu atau membuat gaduh, membuat takut orang lain, terutama pekerja di TP dan pengunjung mal," kata George, Rabu (12/2/2026).
George menjelaskan bahwa aksi serupa yang sering dilakukan justru menimbulkan keresahan publik. Hal ini berdampak pada kemacetan dan perekonomian pekerja serta warga sekitar Basra hingga Embong Malang.
Dampak Aksi Terhadap Publik dan Perekonomian
"Kalau sering demo dan bikin macet, justru masyarakat tidak empati dan simpati, kami pun demikian. Jadi, kami harap sampaikan aspirasi secara bijak, baik, dan benar. Tak perlu sampai membuat macet, apalagi merusak dan membuat resah masyarakat Surabaya," tuturnya.
Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul dari aksi demonstrasi yang mengganggu lalu lintas:
| Dampak | Keterangan |
|---|---|
| Kemacetan Lalu Lintas | Menghambat mobilitas warga dan distribusi barang. |
| Kerugian Ekonomi | Menurunnya pendapatan pekerja di sekitar lokasi, seperti pedagang dan pengemudi daring. |
| Gangguan Aktivitas Umum | Masyarakat kesulitan beraktivitas normal, termasuk berbelanja atau pergi bekerja. |
| Penurunan Simpati Publik | Masyarakat cenderung kurang mendukung aksi yang merugikan mereka. |
Ia berharap aksi serupa tidak terulang di kota pahlawan. Dengan demikian, masyarakat dapat beraktivitas normal tanpa hambatan dan ketakutan saat berbelanja di mal.
