Sekelompok warga Sidoarjo bersama organisasi kemasyarakatan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (12/2/2026). Massa mengadukan dugaan persoalan hukum jual beli tanah yang dinilai bermasalah.
Permasalahan ini disebut berdampak pada dunia pendidikan di wilayah tersebut. Aksi tersebut diikuti oleh warga Sidoarjo bersama GRIB Jaya.
Massa aksi dari warga Sidoarjo bersama GRIB Jaya memadati Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 09.15 WIB. Dalam orasinya, mereka menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Sidoarjo.
Sekitar 30 menit kemudian, massa bergerak menuju Kantor DPRD Sidoarjo. Di lokasi tersebut, mereka menyampaikan keluhan.
Keluhan tersebut mencakup ketidakharmonisan antar pimpinan daerah. Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.
Persoalan Tanah SMKN Prambon
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Slamet Joko Anggoro, mengatakan salah satu persoalan yang disuarakan berkaitan dengan sebidang tanah. Tanah tersebut berada di Blok Stasiun Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon.
Tanah itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan SMKN Prambon. Slamet menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini.
“Kami datang untuk aksi damai, kami ingin agar persoalan hukum tanah ini segera diselesaikan, agar tidak berlarut-larut dan tidak menghambat kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” kata Slamet saat berada di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).
Dampak pada Pendidikan Kejuruan
Menurut Slamet, keberadaan SMKN Prambon sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan kejuruan. Terutama bagi masyarakat Prambon dan sekitarnya.
Namun, rencana pembangunan tersebut dinilai terhambat akibat persoalan hukum jual beli tanah. Hal ini menjadi perhatian utama massa aksi.
“Berdasarkan pendapat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember, proses jual beli tanah tersebut dinilai bermasalah, karena dilakukan saat status tanah belum sah menjadi hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, perdata, hingga pidana,” ujarnya.
Berikut adalah poin-poin utama permasalahan yang disoroti:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Tanah | Blok Stasiun Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon |
| Peruntukan | Pembangunan SMKN Prambon |
| Dugaan Masalah | Jual beli tanah saat status belum sah menjadi hak milik |
| Potensi Dampak Hukum | Administrasi, perdata, pidana |
| Penghambat | Pembangunan SMKN Prambon |
Tuntutan Transparansi
Slamet menegaskan penyelesaian masalah harus dilakukan secara transparan. Selain itu, harus mengedepankan kepentingan publik.
Tujuannya agar pembangunan SMKN Prambon dapat segera direalisasikan. Warga berharap adanya campur tangan pihak berwenang.
“Kami merindukan kehadiran KPK di Sidoarjo, usut secara transparan. Agar pendidikan anak cucu kita semakin terjamin dan tidak menyengsarakan masyarakat Sidoarjo,” tuturnya.
