Tag: Aksi protes

  • Warga Empat Desa Tirto Pekalongan Protes Lambatnya Penanganan Banjir

    Warga Empat Desa Tirto Pekalongan Protes Lambatnya Penanganan Banjir

    Ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, nekat menerobos banjir pada Senin (9/2) untuk menggelar aksi protes di Kantor Kecamatan Tirto. Mereka menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani banjir yang telah merendam permukiman selama lebih dari tiga pekan.

    Aksi ini melibatkan warga Desa Tegaldowo, Karangjompo, Mulyorejo, dan Pacar. Mereka menuntut peningkatan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat. Selain itu, warga juga mendesak solusi konkret, seperti penyediaan rumah pompa dan perbaikan tanggul.

    Situasi sempat memanas saat massa tiba di halaman kantor kecamatan. Pintu kantor yang semula terbuka tiba-tiba ditutup oleh petugas. Namun, emosi warga berhasil diredam oleh para koordinator aksi. Pemerintah kecamatan kemudian memfasilitasi audiensi di aula kantor kecamatan.

    Koordinator aksi, Arif Pribadi, dari Desa Tegaldowo, menyatakan kekecewaan warga terhadap lambatnya respons Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, penanganan banjir dirasa kurang maksimal.

    "Kami sudah terendam selama 25 hari. Setiap tahun banjir bisa lebih dari satu bulan. Akses lumpuh, ekonomi masyarakat lumpuh total. Tapi pemerintah hanya menetapkan siaga bencana, belum tanggap darurat," kata Arif, Senin (9/2).

    Warga menuntut peningkatan status bencana agar penanganan dapat lebih maksimal dan komprehensif. Mereka juga khawatir kondisi ini akan mengganggu ibadah jelang bulan Ramadan.

    Perwakilan warga lainnya, Andi Jaja dari Mulyorejo, menyebut banjir di desanya telah berlangsung lebih dari 23 hari.

    "Kami minta tanggap darurat, tanggul dibenahi, dan pompa air di Mulyorejo serta Karangjompo. Kalau tidak diurus sekarang, nanti tarawih saja bisa tidak jalan," katanya.

    Andi juga menyoroti penanganan warga lansia sakit yang dievakuasi secara gotong royong bersama TNI dan Polri. Ia merasa penanganan banjir sejauh ini lebih banyak dilakukan relawan dan donatur daripada jajaran Pemkab Pekalongan.

    "Dari pemerintah belum ada sama sekali yang benar-benar terasa. Kami mohon Bupati, Wakil Bupati, DPRD, sampai pemerintah pusat menengok kondisi kami," ujarnya.

    Audiensi Berlangsung Sengit dan Temuan Miskomunikasi

    Audiensi di aula Kantor Kecamatan Tirto berlangsung sengit saat warga menanyakan status tanggap darurat. Pihak Pemkab Pekalongan, diwakili Asisten 1 dan 2, Dinas PU, BPBD, serta Camat Tirto, menyatakan status tanggap darurat telah berlaku sejak 27 Januari selama 14 hari.

    Namun, warga mengaku tidak mengetahui informasi tersebut dan meragukan penanganan banjir yang dianggap tidak maksimal.

    "Hal yang aneh, kita sendiri tidak tahu, soal status tanggap darurat sudah berlaku. Anehnya, penanganan masih dilakukan pun kurang maksimal," kata Arif, Senin (9/2).

    Asisten 2 Perekonomian, Anis Rosidin, menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi miskomunikasi terkait informasi status tanggap darurat.

    "Tadi telah kita dengarkan bersama tuntutan dari warga, dan tuntutan dari warga yang kita memahami psikologis daripada warga yang terdampak banjir. Bayangkan, tiga minggu air itu menggenangi mereka, mengurangi aktivitas mereka, perekonomian, pendidikan, kesehatan semuanya. Dan ini pemerintah tidak tinggal diam, kita upayakan," ungkap Anis.

    Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebetulnya telah menetapkan status tanggap bencana sejak 27 Januari. Anis menegaskan, status ini akan diperpanjang karena masa berlakunya 14 hari. Surat perpanjangan telah diajukan kepada Bupati untuk mempercepat penanganan.

    Poin-Poin Kesepakatan Hasil Audiensi

    Audiensi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara pemerintah dan warga. Kesepakatan ini ditandatangani dalam berita acara sebagai komitmen bersama.

    Tuntutan Warga Kesepakatan Pemerintah
    Perbaikan tanggul Perbaikan tanggul Sengkarang, alat berat didatangkan minggu ini
    Penambahan pompa air Penambahan dua pompa portabel dari Dana Tidak Terduga (DTT)
    Ketersediaan solar pompa Pemerintah menjamin ketersediaan solar operasional pompa
    Pembangunan rumah pompa Pembangunan rumah pompa di Karangjompo melalui pergeseran anggaran
    Perbaikan pintu air Mulyorejo Perbaikan pintu air vital di Mulyorejo
    Normalisasi drainase Normalisasi drainase sepanjang Jalan Pacar
    Perbaikan jalan Perbaikan jalan Mulyorejo ke Tegaldowo

    Anis Rosidin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera memperbaiki tanggul Sengkarang. Dinas PU Taru telah berkomunikasi dengan DPU Taru Provinsi, dan alat berat akan didatangkan dalam minggu ini untuk pengerukan atau peninggian tanggul yang kritis.

    Selain itu, pemerintah akan menambah dua pompa portabel yang sudah tersedia melalui Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini merupakan konsekuensi dari status tanggap darurat. Anis juga memastikan ketersediaan solar untuk operasional pompa-pompa di tiga desa utama, meskipun sempat ada keterlambatan suplai dari Pati.

    Kesepakatan lain adalah pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo. Pembangunan ini akan didanai dari pergeseran anggaran. Dukungan dari dewan juga telah diperoleh untuk segera merapatkan anggaran ini.

    Perbaikan pintu air di Mulyorejo juga menjadi prioritas. Pintu air ini dianggap vital untuk mengatur aliran air saat banjir dan mencegah masuknya rob. Normalisasi drainase di sepanjang Jalan Pacar serta perbaikan jalan dari Mulyorejo ke Tegaldowo juga menjadi bagian dari tuntutan warga yang disepakati.