Tag: Amnesty Internasional

  • DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan audiensi dengan Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Pertemuan ini membahas isu serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah Papua.

    Amnesty International mendesak DPD RI untuk menindaklanjuti aduan terkait pelanggaran HAM tersebut. Pertemuan krusial ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

    Dalam audiensi, hadir Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Yance Samonsabra, dan Lis Tabuni. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga turut serta.

    Setelah audiensi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keterangan pers. Ia menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM terkini, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

    “Menyampaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini dan terutama di Papua Pegunungan, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Nduga, kemudian di Lanny Jaya, sampai dengan di Yahukimo, dan juga di Yalimo, Intan Jaya,” kata Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Amnesty International mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus ini. Proses hukum harus transparan dan terbuka.

    “Kami mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, ada proses hukum yang terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asas manusia di Papua,” tambah Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Usman juga menyoroti peningkatan kehadiran militer di Papua. Ia meminta pemerintah mengedepankan dialog sebagai solusi.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kehadiran militer yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan pengambilan keputusan politik oleh negara. Terutama dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, kami merasa bahwa pengerahan pasukan militer di Papua itu tidak, bahkan lebih tidak terkendali kembali gitu,” tutur Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Tindak Lanjut DPD RI dan Kebijakan HAM

    Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan menerima laporan yang diajukan. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di DPD.

    “Kasus HAM ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menurut kita akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Filep menekankan bahwa kebijakan negara di Papua akan gagal jika kekerasan terus terjadi. DPD RI akan berperan lebih aktif dalam isu ini.

    “Peran DPD adalah bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini, pelanggaran sipil tentang HAM ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita juga memastikan bahwa lembaga DPD ini lebih berperan dan lebih aktif ke depan,” ujar Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Ringkasan Isu Pelanggaran HAM di Papua
    Lokasi Pelanggaran Tuntutan Utama Aktor yang Didesak
    Papua Pegunungan (Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya) Penyelesaian kasus transparan dan terbuka Pemerintah, melalui desakan DPD RI
    Umum di Papua Pengurangan kehadiran militer Pemerintah, melalui dialog
    Seluruh Papua Peran aktif DPD RI dalam penanganan HAM DPD RI