Tag: Anggaran Bencana

  • DPR Aceh Soroti Korban Banjir Aceh Tamiang Tidur di Kuburan

    DPR Aceh Soroti Korban Banjir Aceh Tamiang Tidur di Kuburan

    Banda Aceh – Anggota DPR Aceh Nora Idah Nita mengungkapkan keprihatinan mendalam. Banyak warga Aceh Tamiang korban banjir bandang masih tinggal di tenda pengungsian.

    Bahkan, beberapa pengungsi terpaksa tidur di kuburan. Kondisi tersebut disampaikan Nora dalam rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Kamis (12/2/2026).

    Anggota Fraksi Demokrat ini awalnya menyebutkan, Aceh Tamiang sedang dilanda demo besar-besaran yang hampir ricuh.

    “Di Aceh Tamiang masih banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan malah tidurnya ada yang di kuburan China. Itu sangat menyedihkan sekali,” kata Nora, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Nora, warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena terkendala biaya pembersihan. Ia berharap masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, mengingat pekan depan akan masuk bulan Ramadan.

    “Saya berharap untuk APBA 2026 berpihak ke masyarakat terdampak bencana. Masyarakat Aceh Tamiang belum menerima apa yang dijanjikan, ganti perabotan, ganti ekonomi segala macam,” ujar Nora.

    Usulan Pengalihan Anggaran Rehab Rumah DPRA

    Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, Nazaruddin alias Teungku Agam, mengusulkan pengalihan anggaran. Anggaran rehab rumah DPR Aceh senilai Rp 50 miliar yang sudah dibatalkan, disarankan untuk korban bencana.

    Ia menyarankan korban mendapatkan bantuan uang tunai langsung dari pemerintah.

    “Perlu kami ingin tahu, rakyat tahu anggaran yang telah dibatalkan untuk rehab rumah DPRA itu dikemanakan, pimpinan. Kami mengusulkan sesuai dengan pemikiran pemerintah agar diberikan langsung kepada rakyat Aceh yang terdampak banjir. Karena mengingat masih banyak korban banjir yang masih berada di tenda-tenda pengungsi,” jelas Teungku Agam.

    “Kita kasih saja lngsung cash kepada korban. Sampai sekarang rehab rumah DPR sudah dibatalkan kami tidak tahu judul apa yang akan diberikan, kemana dialihkan. Saya mengusulkan agar rehab rumah dewan yang telah dibatalkan disalurkan kepada seluruh korban,” lanjutnya.

    Teungku Agam meminta anggota DPR Aceh yang setuju dengan usulannya untuk mengangkat tangan. Sejumlah anggota legislatif terlihat mengangkat tangan sebagai tanda persetujuan.

    Rincian Anggaran yang Diusulkan

    Berikut rincian usulan pengalihan anggaran untuk korban bencana:

    Jenis Anggaran Jumlah Status Usulan Pengalihan
    Rehab Rumah DPR Aceh Rp 50 Miliar Dibatalkan Bantuan Tunai Korban Banjir
  • Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Denpasar menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan. Alokasi dana yang disetujui hanya Rp24,8 miliar, jauh dari kebutuhan sebelumnya.

    Jumlah ini turun Rp8,9 miliar dibandingkan anggaran bencana tahun 2025 yang mencapai Rp33,7 miliar. Penurunan ini memaksa BPBD Bali untuk memutar otak dalam menyiasati keterbatasan dana.

    Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Budsana Yadnya, menjelaskan bahwa awalnya usulan anggaran bencana untuk tahun 2026 mencapai Rp35 miliar. Namun, kebijakan penyesuaian fiskal daerah berujung pada pengurangan anggaran.

    “Memang terdapat selisih sekitar Rp11 miliar dari usulan Renstra (Rencana Strategis) yang awal kami ajukan. Namun, ini merupakan kebijakan yang harus kami sesuaikan,” terang Teja, Senin (9/1/2026).

    Tidak Ada Program Prioritas Dihapus

    Meskipun anggaran merosot tajam, Teja menegaskan bahwa tidak ada program prioritas penanggulangan bencana yang dihapus. Penyesuaian dilakukan melalui strategi yang lebih efisien.

    “Tidak ada program yang kami hapus. Penyesuaian dilakukan melalui penurunan target kegiatan dan efisiensi anggaran di beberapa program,” ujar Kalaksa BPBD Bali yang belum lama menjabat itu.

    Berikut adalah perbandingan anggaran bencana BPBD Bali:

    Tahun Anggaran Disetujui Perubahan
    2025 Rp33,7 Miliar –
    2026 Rp24,8 Miliar Menurun Rp8,9 Miliar

    Strategi Hadapi Keterbatasan Anggaran

    Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, BPBD Bali akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

    “Kami akan memperkuat kerja sama dengan BPBD kabupaten/kota, sektor swasta, NGO, serta instansi pendukung lainnya,” katanya.

    Upaya mitigasi memang berpotensi kurang optimal akibat anggaran terbatas. Namun, BPBD Bali tetap berupaya maksimal. “Untuk kegiatan mitigasi memang ada potensi kurang optimal karena anggaran terbatas, tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada,” sambung dia.

    Pendanaan Alternatif untuk Kedaruratan

    Dalam penanganan kondisi darurat, BPBD Bali mengandalkan alternatif pendanaan lainnya. Ini memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meski anggaran utama berkurang.

    “Untuk kondisi darurat, kami masih bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBN maupun Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN,” tandasnya.