Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur berpotensi hilang. Ancaman ini muncul setelah adanya pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan menjelaskan, Cianjur sebelumnya berhasil mencapai target UHC Prioritas. Persentase kepesertaan saat itu mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah mengucurkan dana besar untuk memenuhi target UHC. "Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas," ujar Made, Rabu (11/2/2026), di Pendopo Cianjur.
Anggaran bahkan sempat ditambah hingga Rp 7 miliar. Penambahan ini dilakukan karena adanya sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret pemerintah pusat pada tahun sebelumnya.
Namun, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan kembali pada awal Februari 2026. Pemberitahuan tersebut mengenai pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI lagi.
"Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret," kata Made. Dengan demikian, total 240 ribu orang telah dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pusat.
Dampak pada Status UHC Prioritas
Menurut Made, jika pencoretan ini diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang. Jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.
"Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ungkapnya.
Berikut adalah perbandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cianjur:
| Indikator | Kondisi Awal (2025) | Kondisi Pasca-Pencoretan (2026) | Target UHC Prioritas |
|---|---|---|---|
| Persentase Kepesertaan | 98% | < 98% | ≥ 98% |
| Tingkat Keaktifan Peserta | 81% | 78% | ≥ 80% |
| Jumlah Peserta PBI Dicoret | 120.000 | 240.000 (total) | 0 |
Upaya Koordinasi dan Anggaran Tambahan
Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Koordinasi ini terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.
"Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori," ucap Made.
Harapannya, penurunan peserta tidak signifikan dan status UHC Prioritas bisa tetap dipertahankan untuk Cianjur. Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.
Anggaran ini diperlukan demi mengejar kembali target UHC. "Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar," pungkasnya.



