Tag: Anggaran Kesehatan

  • Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur berpotensi hilang. Ancaman ini muncul setelah adanya pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan menjelaskan, Cianjur sebelumnya berhasil mencapai target UHC Prioritas. Persentase kepesertaan saat itu mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81 persen.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah mengucurkan dana besar untuk memenuhi target UHC. "Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas," ujar Made, Rabu (11/2/2026), di Pendopo Cianjur.

    Anggaran bahkan sempat ditambah hingga Rp 7 miliar. Penambahan ini dilakukan karena adanya sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret pemerintah pusat pada tahun sebelumnya.

    Namun, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan kembali pada awal Februari 2026. Pemberitahuan tersebut mengenai pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI lagi.

    "Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret," kata Made. Dengan demikian, total 240 ribu orang telah dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pusat.

    Dampak pada Status UHC Prioritas

    Menurut Made, jika pencoretan ini diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang. Jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.

    "Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ungkapnya.

    Berikut adalah perbandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cianjur:

    Indikator Kondisi Awal (2025) Kondisi Pasca-Pencoretan (2026) Target UHC Prioritas
    Persentase Kepesertaan 98% < 98% ≥ 98%
    Tingkat Keaktifan Peserta 81% 78% ≥ 80%
    Jumlah Peserta PBI Dicoret 120.000 240.000 (total) 0

    Upaya Koordinasi dan Anggaran Tambahan

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Koordinasi ini terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.

    "Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori," ucap Made.

    Harapannya, penurunan peserta tidak signifikan dan status UHC Prioritas bisa tetap dipertahankan untuk Cianjur. Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.

    Anggaran ini diperlukan demi mengejar kembali target UHC. "Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar," pungkasnya.

  • Pemkab Gianyar Anggarkan Rp14 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

    Pemkab Gianyar Anggarkan Rp14 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk sektor kesehatan. Dana ini dialokasikan guna membiayai program Bantuan Kesehatan (BK) gratis pada tahun 2026.

    Program ini bertujuan memastikan seluruh warga ber-KTP Gianyar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya. Anggaran tersebut disesuaikan dengan realisasi pemanfaatan BK gratis tahun sebelumnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Gianyar Nyoman Ariyuni menyampaikan bahwa alokasi Rp 14 miliar ini untuk menalangi biaya layanan kesehatan warga. "Kami anggarkan Rp 14 miliar tahun ini," kata Nyoman Ariyuni kepada detikBali, Selasa (10/2/2026).

    Nominal anggaran disesuaikan dengan realisasi pemanfaatan BK gratis pada tahun 2025. "Menyesuaikan realisasi (pemanfaatan BK) pada tahun lalu," ujar Ariyuni.

    Dengan adanya BK gratis, Ariyuni berharap tidak ada kekhawatiran bagi warga Gianyar. Terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

    Layanan BK gratis ini dapat diakses di semua fasilitas kesehatan milik Pemkab Gianyar. "Kalau di Gianyar, semua (warga) yang datang ke faskes pemerintah Gianyar, KTP Gianyar, ngak punya jaminan, ada program BK," tambahnya.

    Pembaruan Data Penerima JKN-PBI

    Pemkab Gianyar saat ini sedang dalam proses pembaruan data penerima JKN-PBI yang sebelumnya dinonaktifkan. Data dari BPJS Kesehatan cabang Klungkung mencatat total penerima JKN-PBI di Gianyar sebanyak 12.204 orang.

    Jumlah tersebut telah berkurang karena banyak peserta JKN-PBI yang diaktivasi ulang. Sehingga, total penerima JKN-PBI saat ini mencapai 137.786 orang.

    Berikut adalah data perubahan jumlah penerima JKN-PBI di Gianyar:

    Deskripsi Jumlah (Orang)
    Total Awal Penerima JKN-PBI 12.204
    Total Penerima JKN-PBI Saat Ini 137.786

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Gusti Ngurah Catur Wiguna menjelaskan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh reaktivasi. "Karena sudah banyak yang reaktivasi. Selain itu, kebijakan Pemkab Gianyar yang terus menelusuri apakah penerima JKN-PBI masuk kategori layak," kata Gusti Ngurah Catur Wiguna.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Penonaktifan Peserta PBI JK Konyol

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Penonaktifan Peserta PBI JK Konyol

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecam penonaktifan mendadak jutaan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia menilai kebijakan ini konyol dan merugikan pemerintah.

    Purbaya menekankan bahwa langkah ini tidak mengurangi beban anggaran negara. Namun, justru menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merusak citra pemerintah.

    Penonaktifan peserta PBI JK, menurut Purbaya, sama sekali tidak mengurangi beban anggaran. Kebijakan ini dinilai tidak masuk akal dan memperbesar masalah, memicu kegaduhan publik.

    “Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026), dilansir dari detikFinance.

    Bendahara Negara menilai pemerintah berada di posisi paling dirugikan. Anggaran tetap dikeluarkan, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian akses layanan kesehatan.

    “Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegas Purbaya.

    Transisi dan Sosialisasi Diperlukan

    Purbaya menilai penonaktifan peserta PBI JK tanpa kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Terutama bagi peserta yang sedang sakit dan membutuhkan layanan berkelanjutan.

    Ia mengusulkan penonaktifan tidak langsung diberlakukan. Seharusnya disertai masa transisi selama 2-3 bulan dan sosialisasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah wajib memberi waktu dan penjelasan agar yang bersangkutan mengambil langkah.

    Selama masa transisi, peserta yang dinonaktifkan harus diberi ruang. Ini untuk menyampaikan sanggahan apabila masih merasa layak sebagai penerima PBI.

    Penentuan Peserta PBI JK yang Akurat

    Purbaya meminta penentuan jumlah peserta PBI JK dilakukan hati-hati dan terukur. Harus mempertimbangkan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta keberlanjutan program JKN.

    “Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” ucap Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan penonaktifan peserta PBI JK:

    Bulan Penghapusan Jumlah Peserta Dinonaktifkan (Juta Orang)
    Sebelum Februari 2026 7, 1, 1, 1, 1 (di bawah 1)
    Februari 2026 11

    Purbaya mengungkapkan, penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang. Ini menjadi pemicu utama kegaduhan di masyarakat.

    Ia menilai lonjakan tersebut terlalu drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

    “Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu,” ujar Purbaya.

    Penghapusan peserta PBI JK, tegas Purbaya, seharusnya dilakukan bertahap. Tujuannya agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang luas.

    “Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegas Purbaya.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Anggaran Reaktivasi PBI-JKN Katastropik Cair di Gedung DPR RI

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Anggaran Reaktivasi PBI-JKN Katastropik Cair di Gedung DPR RI

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Khususnya bagi yang dinonaktifkan dan teridentifikasi memiliki penyakit katastropik, anggaran tersebut bakal cair.

    Purbaya menilai langkah ini krusial untuk mencegah terhambatnya penanganan kesehatan berisiko fatal, seperti layanan cuci darah.

    "Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi, tinggal datang ke saya minggu depan juga sudah cair, kan nggak terlalu besar," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, dilansir detikFinance, Senin (9/2/2026).

    Reaktivasi otomatis peserta PBI dengan riwayat penyakit katastropik merupakan usulan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Diperkirakan, sekitar 120 ribu peserta kategori tersebut memerlukan aktivasi ulang selama tiga bulan.

    Jumlah ini merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan. Kebutuhan anggaran untuk reaktivasi ini mencapai Rp 15 miliar.

    Budi Gunadi menjelaskan, proses reaktivasi otomatis ini hanya membutuhkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan skema ini, peserta PBI yang sebelumnya tidak aktif tidak perlu lagi datang ke fasilitas kesehatan untuk mengurus pengaktifan ulang.

    "Untuk bisa meng-adress kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tetapi oleh pemerintah langsung direaktivasi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI.

    Estimasi Biaya dan Validasi Data

    Dari sisi anggaran, Budi Gunadi menyebut kebutuhan dana terbilang terbatas, yakni Rp 15 miliar untuk periode tiga bulan. Selama tiga bulan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan pemerintah daerah akan memvalidasi ulang kelayakan peserta PBI.

    "Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang PBI-nya keluar," papar Budi Gunadi.

    Berikut adalah rincian estimasi anggaran untuk reaktivasi peserta PBI-JKN katastropik:

    Deskripsi Jumlah
    Jumlah Peserta Direaktivasi 120.000 orang
    Iuran PBI per bulan Rp 42.000
    Estimasi Anggaran per Bulan Rp 5 miliar
    Estimasi Anggaran Tiga Bulan Rp 15 miliar