Tag: Anggaran Negara

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat terlibat diskusi hangat mengenai anggaran kapal. Perdebatan ini bahkan sempat terekspos di media sosial. Trenggono, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026), hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan perihal kemungkinan rekonsiliasi.

    Trenggono yang baru saja menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui agenda pasti pembahasan dalam rapat tersebut.

    "Belum tahu, belum tahu," kata Trenggono sambil berjalan.

    "Nanti saja pas sudah kembali," tambahnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan penjelasan terkait respons Trenggono yang memintanya untuk melakukan pengecekan perihal anggaran kapal kepada anak buahnya. Purbaya mengaku sudah melakukan verifikasi, dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu kucuran anggaran. Ia berpendapat bahwa pemesanan bisa dilakukan lebih awal jika perencanaan sudah matang.

    Purbaya juga menyoroti minimnya pergerakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pengadaan kapal.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Terkait kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas lebih lanjut anggaran kapal, Purbaya menanggapi dengan santai. Ia menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatur.

    "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga," ujarnya.

    Rangkuman Perkembangan Anggaran Kapal

    Berikut adalah ringkasan singkat mengenai perkembangan polemik anggaran kapal antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Keuangan:

    Pihak Terkait Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anggaran ke anak buah. Belum diketahui
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah cek, anggaran belum dikucurkan. Pemesanan tidak harus tunggu anggaran. Belum dikucurkan
    Hubungan kedua Menteri Disebut sahabat, mudah untuk bertemu. Baik-baik saja
  • Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Polemik antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya telah berakhir. Trenggono kini memilih bungkam saat ditanya awak media terkait perdebatan mereka.

    Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), Trenggono hanya tersenyum lebar. Ia tidak mengeluarkan satu pun kata saat pertanyaan tentang Purbaya dilontarkan oleh awak media.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula dari video Purbaya yang beredar di media sosial. Video tersebut menampilkan Purbaya dalam pertemuan dengan pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Dalam video tersebut, Purbaya menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencairkan dana. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya langsung menuai kritik keras dari Trenggono. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Purbaya dan Klarifikasi

    Sehari setelah kritik Trenggono, Purbaya angkat bicara pada Rabu (11/2). Ia merespons pernyataan tersebut saat ditemui di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan data yang dimilikinya salah, khususnya terkait pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Saat ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya.

    Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tersebut. Ia meminta dana yang sudah ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Indikator Anggaran Kapal KKP

    Tahun Anggaran Sumber Dana Status Pencairan Realisasi Pesanan
    2026 Pinjaman Luar Negeri (UK) Diklaim cair oleh Kemenkeu Belum ada pesanan (klaim pengusaha)
    2026 APBN Jumlah tidak pasti Perlu percepatan belanja

    Pada hari yang sama, Rabu (11/2), ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Ini ditunjukkan dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan keduanya duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono, menandai akhir dari perdebatan publik tersebut.

  • Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Polemik anggaran produksi kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memasuki babak baru. Purbaya kini mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum cair.

    Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan. Pernyataan ini lantas dikritik terbuka oleh Trenggono yang meminta Purbaya mengecek kembali anak buahnya di Kemenkeu.

    Purbaya menjelaskan bahwa anggaran produksi kapal ini akan menggunakan skema pinjaman dari Inggris. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan terstruktur dalam memproduksi ribuan unit kapal.

    Menurutnya, belum ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana tersebut. Hal ini menjadi sorotan di tengah harapan percepatan pembangunan armada kapal nasional.

    "Emang belum (cair anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Rincian Anggaran Produksi Kapal

    Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam alur birokrasi dan koordinasi antar kementerian terkait proyek strategis nasional. Berikut adalah gambaran singkat tahapan perencanaan dan pembiayaan proyek produksi kapal:

    Tahapan Proyek Deskripsi Singkat Status Anggaran
    Perencanaan Konseptual Penentuan kebutuhan, jenis, dan jumlah kapal Belum Terlihat
    Pengajuan Anggaran Proposal ke Kemenkeu Dalam Proses
    Pencairan Pinjaman Negosiasi dengan pihak Inggris Belum Cair
    Pelaksanaan Proyek Pemesanan ke galangan kapal Tertunda

    Purbaya berharap KKP dapat segera menunjukkan rencana terstruktur yang lebih konkret terkait produksi kapal. Perencanaan matang menjadi kunci agar pinjaman yang akan diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan industri maritim nasional.

  • Menkeu Purbaya: Anggaran Kapal KKP Belum Dikucurkan, Perencanaan Harus Jalan Terus

    Menkeu Purbaya: Anggaran Kapal KKP Belum Dikucurkan, Perencanaan Harus Jalan Terus

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya, Trenggono meminta Purbaya mengecek kembali informasi mengenai anggaran kapal yang diklaim telah dikucurkan.

    Purbaya menegaskan bahwa setelah pemeriksaan, anggaran tersebut memang belum dicairkan untuk KKP.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya menambahkan, seharusnya pemesanan kapal tidak perlu menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, jika rencana pembangunan kapal sudah matang, pemesanan dapat dilakukan lebih awal.

    Namun, ia menilai belum ada pergerakan signifikan dari KKP terkait hal ini.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan empat mata dengan Trenggono untuk membahas anggaran kapal, Purbaya menjawab santai. Ia menyebut pertemuan tersebut mudah dilakukan karena Trenggono adalah sahabatnya.

    "Oh gampang nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga," ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyatakan keheranannya lantaran KKP belum juga memesan kapal dari industri galangan di Tanah Air. Padahal, Kemenkeu disebut telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Tanggapan Menteri KKP Trenggono

    Ucapan Purbaya kemudian direspons oleh Trenggono melalui akun Instagram pribadinya. Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai dari anggaran kredit Inggris. Indonesia memang memiliki rencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Perbedaan informasi ini memicu diskusi publik mengenai koordinasi antar-kementerian. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menkeu Purbaya KKP belum pesan kapal, anggaran sudah ada. Belum dikucurkan (setelah dicek).
    Menkeu Purbaya Pemesanan kapal tidak perlu menunggu anggaran. Perencanaan harus jalan lebih dulu.
    Menteri KKP Trenggono Minta Menkeu cek anak buah, anggaran belum dikucurkan. Bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris.
  • Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketersediaan anggaran memadai untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program vital ini.

    Total anggaran yang dialokasikan untuk iuran PBI JK tahun 2026 mencapai Rp 56,464 triliun. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Dana ini sudah siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana ini masih dalam status diblokir, menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    “Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur Purbaya, Senin (9/2/2026).

    Dana Cadangan dan Kepastian Pembayaran

    Selain alokasi tersebut, Purbaya menambahkan, pihaknya mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini juga menanti dasar kebijakan lebih lanjut.

    “Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” ujar Purbaya.

    Purbaya membantah isu pencairan PBI JKN tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah sangat kuat dan mampu mendukung program ini.

    Tabel Alokasi Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026

    Deskripsi Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status
    Anggaran PBI JK dalam DIPA Kemenkes 46,464 Siap Digunakan
    Anggaran Cadangan dalam DIPA Kemenkes 10,000 Diblokir (Menunggu Kebijakan)
    Anggaran Cadangan dalam Pos BUN 10,000 Menunggu Kebijakan
    Total Alokasi 66,464

    Menteri Keuangan menepis klaim Menteri Kesehatan terkait keterlambatan dana. Purbaya menegaskan tidak ada masalah dengan ketersediaan kas negara.

    “Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.