Tag: Anggaran Pemerintah

  • Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran produksi kapal. Anggaran ini disebut-sebut sudah cair namun belum diterima industri galangan.

    Purbaya sebelumnya mengakui kemungkinan dirinya salah terkait informasi anggaran kapal. Menanggapi hal tersebut, Trenggono memberikan respons singkat yang mengisyaratkan permasalahan telah selesai.

    “'That's all Folks. Back to Work ya (Itu saja, teman-teman. Kembali bekerja ya),'” tulis Trenggono dalam unggahan Instagram resminya (@swtrenggono), Rabu (11/2/2026).

    Silang pendapat antara Trenggono dan Purbaya bermula ketika Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya itu dikritik terbuka oleh Trenggono. Ia meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut.

    Setelahnya Purbaya kembali angkat bicara usai disentil Trenggono lewat Instagram. Ia mengaku hanya mendapat kabar dari pengusaha galangan bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Padahal anggaran diklaim sudah cair. “'Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,'” kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Klarifikasi Sumber Dana

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Sementara itu, Trenggono menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris.

    Ia juga meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah anggaran kapal benar-benar sudah cair. Purbaya mengakui kemungkinan kesalahan data.

    “'Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,'” tutur Purbaya.

    Purbaya tidak bisa memastikan besaran anggaran pembangunan kapal yang sudah dicairkan. Dia meminta agar anggaran tersebut segera dibelanjakan.

    “'Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,'” ucap Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan beberapa poin penting terkait polemik anggaran ini:

    Poin Perbandingan Klaim Menteri Keuangan (Purbaya) Klarifikasi Menteri KP (Trenggono)
    Status Anggaran Kapal Sudah cair, tapi galangan belum dapat pesanan Dana bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris
    Pengecekan Data Mengaku hanya dapat kabar dari pengusaha galangan Meminta Menkeu cek anak buahnya
    Kemungkinan Kesalahan Tidak menampik data miliknya salah Menganggap masalah sudah jelas
    Jumlah Anggaran Tidak bisa memastikan, angkanya berubah-ubah Tidak disebutkan secara spesifik
  • Menkeu Purbaya: Pesanan Kapal KKP Belum Ada di Galangan, Anggaran Pinjaman Lewati Kemenkeu

    Menkeu Purbaya: Pesanan Kapal KKP Belum Ada di Galangan, Anggaran Pinjaman Lewati Kemenkeu

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran kapal yang diklaim sudah cair. Purbaya menyatakan hanya mengecek galangan dan belum menemukan pemesanan kapal.

    "Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan data yang diterimanya salah. Namun, ia menegaskan sebagian uang pinjaman untuk proyek tersebut harus melalui Kementerian Keuangan terlebih dahulu.

    "Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujarnya.

    Purbaya menambahkan, nilai pinjaman untuk pembuatan kapal belum diketahui secara pasti. Ia menekankan pentingnya program pembuatan kapal segera dilanjutkan oleh Kementerian KP.

    "Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung stafnya di Kemenkeu mengenai anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal tersebut sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan Kadin Indonesia. Purbaya heran KKP belum memesan ke galangan Tanah Air, padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Rencana Pembangunan Kapal dan Sumber Pendanaan

    Perdebatan antara dua menteri ini menyoroti kompleksitas pendanaan proyek infrastruktur nasional. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting:

    Pihak Pernyataan/Klaim Reaksi/Fakta
    Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) Anggaran kapal sudah cair dari Kemenkeu, namun belum ada pesanan ke galangan. Hanya mengecek galangan, belum menemukan pesanan. Dana pinjaman luar negeri tetap melalui Kemenkeu.
    Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KP) Anggaran belum cair dari Kemenkeu. Proyek didanai pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris. Meminta Menkeu mengecek bawahannya.
    Kemenkeu Mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana pinjaman, termasuk dari luar negeri.
    KKP Berencana membangun 1.500 kapal ikan. Bekerja sama dengan Inggris untuk pendanaan proyek.
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Polemik anggaran kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mencuat ke publik. Purbaya menyentil KKP terkait anggaran kapal yang dinilai belum terserap, sementara Trenggono langsung membantah.

    Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa informasi tersebut didapatnya dari pengusaha galangan. Mereka mengaku belum menerima pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal anggaran sudah cair.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan kondisi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa pesanan belum terealisasi.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Ia juga menanggapi klaim Trenggono soal sumber dana.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal di APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angka pastinya. Ia hanya berharap agar anggaran yang ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," ucap Purbaya.

    Kronologi Polemik Anggaran

    Pernyataan Purbaya yang mengkritik KKP ini disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar judul berita yang memuat pernyataan Purbaya.

    Trenggono meluruskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Ia meminta Purbaya untuk mengecek informasi tersebut kepada stafnya.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" kata Trenggono.

    Perbandingan Klaim Anggaran Kapal

    Perbedaan pandangan mengenai sumber dan status anggaran kapal menjadi sorotan. Berikut adalah rangkuman klaim dari kedua menteri:

    Pihak Klaim Utama Sumber Dana
    Menkeu Purbaya Anggaran kapal sudah cair namun belum ada pesanan ke galangan. APBN (belum jelas angkanya)
    Menteri KP Trenggono Dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Pinjaman Luar Negeri (UK)

    Situasi ini menunjukkan adanya miskomunikasi atau perbedaan informasi antara dua kementerian terkait alokasi dan realisasi anggaran untuk pengadaan kapal. Kedua belah pihak diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana.

  • Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional. Menurutnya, sektor ini vital sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan manufaktur dalam negeri.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Selasa (10/2). Acara yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional itu digelar di Jakarta.

    Purbaya mengakui Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni di sektor galangan kapal. Namun, ia menyayangkan industri ini belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak.

    “Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (10/2/2026).

    Salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan nasional adalah kebijakan impor kapal bekas. Kebijakan ini dinilai menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.

    “Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” terang Purbaya.

    Belanja Pemerintah Belum Optimal

    Purbaya juga menyoroti rendahnya belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional. Termasuk dalam program peremajaan kapal yang didanai APBN.

    Ia menilai banyak kapal milik negara seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun tidak terserap. Padahal, permintaan industri kapal dalam negeri yang tinggi mampu meningkatkan daya saing global.

    “Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.

    Anggaran pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan. Namun, Purbaya merasa belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

    “Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” tegas Purbaya.

    Ke depan, KADIN bersama kementerian dan pelaku industri didorong menyusun peta jalan jelas. Tujuannya menghidupkan kembali industri galangan nasional dan memprioritaskan permintaan domestik.

    “Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” tutur Purbaya.

    Tabel Perbandingan Industri Galangan Kapal Indonesia

    Faktor Kondisi Saat Ini Potensi Ideal
    SDM Mumpuni, tapi kurang kesempatan Berkembang optimal, serapan tinggi
    Kebijakan Prioritas impor kapal bekas Prioritas produksi dalam negeri
    Belanja Pemerintah Rendah, banyak kapal tidak terserap Meningkat, serapan maksimal
    Permintaan Domestik Terganggu impor Terjamin, dorong daya saing

    Bantahan Menteri KKP Soal Anggaran Kapal

    Pernyataan Menkeu Purbaya kemudian dijawab Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Ia membantah tudingan Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair namun belum ada pesanan.

    Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Sebelumnya, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu mengklaim telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.