Tag: anggaran

  • Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Dua menteri di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dan Sakti Wahyu Trenggono, beradu argumen di media sosial. Perdebatan ini menyangkut anggaran pembuatan kapal yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecek ke anak buahnya. Hal ini terkait klaim pencairan dana anggaran kapal.

    Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menyatakan keheranannya dalam acara Kadin Indonesia. Menurutnya, KKP belum memesan kapal padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Menanggapi itu, Trenggono melalui Instagram pribadinya, @swtrenggono, meminta Purbaya memastikan informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal didanai kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama ini.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Respon DPR dan Partai Politik

    Perdebatan dua menteri ini mendapat sorotan dari DPR dan partai politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta menteri membenahi pola komunikasi.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex, Rabu (11/2/2026).

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini."

    Menurut Alex, masalahnya bukan koordinasi, melainkan informasi tidak utuh yang disampaikan publik. Ia berharap reshuffle terjadi atas dasar substansi, bukan polemik medsos.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tanggapan DPR dan Partai Politik:

    Pihak Tanggapan Utama Saran
    Alex Indra Lukman (Wakil Ketua Komisi IV DPR) Pola komunikasi terbuka yang ditanggapi secara terbuka juga. Benahi pola komunikasi internal kabinet.
    Muhammad Kholid (Sekjen PKS) Perbedaan pendapat antarmenteri wajar. Selesaikan di rapat kabinet, jaga soliditas.
    Daniel Johan (Ketua DPP PKB) Terlihat tidak kompak dan tidak ada koordinasi. Debat langsung, jadi alarm untuk kabinet lebih solid.

    Sekjen PKS Muhammad Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri diselesaikan dalam rapat kabinet, bukan di media sosial.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Kholid menambahkan, menteri Presiden Prabowo seharusnya satu suara dan bersinergi. "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi."

    Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran dengan tingkah para menteri. Ia menilai ini memperlihatkan kabinet tidak solid.

    "Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat," kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Daniel, kejadian ini menjadi alarm bagi jajaran kabinet Prabowo. "Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi."

    Daniel Johan tidak mau berspekulasi soal reshuffle. Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Klarifikasi Menteri Keuangan Purbaya

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi Trenggono. Purbaya mengaku sudah mengecek dan anggaran memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Namun, Purbaya berpendapat pemesanan kapal seharusnya tidak menunggu anggaran. Rencana yang matang harusnya memungkinkan pemesanan lebih dulu.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja."

    Saat ditanya kemungkinan bertemu empat mata dengan Trenggono, Purbaya menjawab santai. "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga."

  • DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    Polemik debat terbuka antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengenai anggaran pembuatan kapal mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta agar para menteri membenahi pola komunikasi internal kabinet. Debat tersebut sebelumnya terjadi di media sosial.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terstruktur di lingkungan kabinet. Tujuannya agar tidak memicu polemik di ruang publik.

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," sambungnya.

    Menurut Alex, masalah inti bukanlah koordinasi yang buruk antar kementerian. Ia menilai persoalan ada pada informasi yang tidak utuh saat disampaikan di forum publik.

    "Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujarnya.

    Perdebatan ini mencuat setelah Menkeu Purbaya mempertanyakan anggaran kapal. Anggaran dari Kemenkeu disebut sudah cair, tetapi industri galangan belum menerima pesanan.

    Spekulasi Reshuffle Kabinet

    Menanggapi isu reshuffle kabinet yang muncul di tengah polemik ini, Alex berharap jika ada pergantian menteri, hal itu berdasarkan substansi.

    Pergantian menteri harus demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena persoalan di media sosial. Hal ini disampaikan Alex Indra Lukman.

    "Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," tuturnya.

    Kronologi Debat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan itu terkait anggaran kapal yang disebut sudah cair.

    Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan anggaran kapal sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu perihal pencairan anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikFinance, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan.

    Kerja sama pembangunan kapal dilakukan dengan Inggris. Dana ini bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tuduhan Menkeu Purbaya

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Kementerian/Lembaga Isu Terkait Klarifikasi
    Kementerian Keuangan Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan Menteri KP diminta mengecek sumber dana
    Kementerian Kelautan dan Perikanan Anggaran berasal dari pinjaman luar negeri (Inggris) Bukan dana internal Kemenkeu yang dimaksud
    DPR RI (Komisi IV) Pola komunikasi internal kabinet perlu dibenahi Hindari polemik terbuka di publik