Tag: APBN

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan terjaga di bawah batas aman 3%. Komitmen ini diungkapkan dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menekankan strategi pengendalian utang dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tercatat, defisit APBN 2025 berada pada Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan bahwa defisit anggaran bukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat defisit sesuai kebutuhan.

    “Saya nggak akan melewati yang 3% itu. Masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita akan mengontrol itu sesuka kita. Hanya mau lewat apa enggak? Saya nggak akan lewat itu. Jadi Anda nggak usah takut saya ngutang nggak terkendali,” kata Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    Strategi Penarikan Utang dan Optimalisasi Pendapatan

    Setelah kuartal II-2026, Kemenkeu akan melakukan prediksi pajak hingga akhir tahun. Ini untuk menentukan kebutuhan penarikan utang, apakah sesuai target APBN 2026 sebesar Rp 832 triliun atau bisa dikurangi.

    Purbaya menjelaskan adanya kas sebesar Rp 270 triliun di luar anggaran yang dapat digunakan. Dana tersebut diprioritaskan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

    “Itu akan tergantung perkembangan. Kalau Anda tahu ya, mungkin saya bisa kurangi. Saya punya cash sekarang Rp 270 triliun yang di luar anggaran, yang bisa dipakai mengurangi surat utang langsung. Tetapi bukan itu, saya maunya uang itu dipakai untuk mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga PDB-nya terbuka kencang,” tutur Purbaya.

    Peningkatan PDB diharapkan dapat menurunkan rasio utang terhadap PDB. Ini menjadi fokus utama ketimbang pemotongan anggaran drastis yang berisiko menghambat pergerakan ekonomi.

    Berikut adalah data defisit APBN terkini dan proyeksinya:

    Tahun Defisit (Rp Triliun) Persentase PDB (%)
    2025 695,1 2,92
    2026 (Proyeksi Maksimal) – < 3

    Pondasi Ekonomi yang Semakin Kuat

    Purbaya menekankan bahwa komitmen defisit di bawah 3% bukan sekadar optimisme. Ia melihatnya sebagai hasil dari perbaikan pondasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

    “Anda bilang saya optimis, saya nggak optimis, saya ngerti. Saya punya pengetahuan dan saya implement, harusnya berhasil. Kita itu berdasarkan pengalaman 20 tahun, 25 tahun lebih melihat ekonomi Indonesia. Jadi itu bukan optimisme, itu memang sesuatu yang akan terjadi karena kita mengubah betul pondasi ekonomi kita, akan beda dibanding 20 tahun yang lalu saya pikir,” tegas Purbaya.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Polemik anggaran kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mencuat ke publik. Purbaya menyentil KKP terkait anggaran kapal yang dinilai belum terserap, sementara Trenggono langsung membantah.

    Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa informasi tersebut didapatnya dari pengusaha galangan. Mereka mengaku belum menerima pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal anggaran sudah cair.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan kondisi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa pesanan belum terealisasi.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Ia juga menanggapi klaim Trenggono soal sumber dana.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal di APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angka pastinya. Ia hanya berharap agar anggaran yang ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," ucap Purbaya.

    Kronologi Polemik Anggaran

    Pernyataan Purbaya yang mengkritik KKP ini disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar judul berita yang memuat pernyataan Purbaya.

    Trenggono meluruskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Ia meminta Purbaya untuk mengecek informasi tersebut kepada stafnya.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" kata Trenggono.

    Perbandingan Klaim Anggaran Kapal

    Perbedaan pandangan mengenai sumber dan status anggaran kapal menjadi sorotan. Berikut adalah rangkuman klaim dari kedua menteri:

    Pihak Klaim Utama Sumber Dana
    Menkeu Purbaya Anggaran kapal sudah cair namun belum ada pesanan ke galangan. APBN (belum jelas angkanya)
    Menteri KP Trenggono Dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Pinjaman Luar Negeri (UK)

    Situasi ini menunjukkan adanya miskomunikasi atau perbedaan informasi antara dua kementerian terkait alokasi dan realisasi anggaran untuk pengadaan kapal. Kedua belah pihak diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern
  • Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau akrab disapa Dek Fadh, mengusulkan 500 ribu iuran BPJS warga Aceh dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini menyusul kondisi Aceh sebagai daerah bencana. Sebelumnya, biaya BPJS 500 ribu jiwa tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia berharap usulan ini dapat segera disetujui.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa 500.000 jiwa warga Aceh selama ini BPJS-nya ditanggung oleh APBA. Selebihnya ditanggung oleh APBN. Namun, akibat bencana, pihaknya mengusulkan pengalihan ini.

    “Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500.000 jiwa yang ditanggung dengan dana APBA Pak, dana daerah Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN,” kata Dek Fadh dalam paparannya, Selasa (10/2/2026).

    Ia menegaskan bahwa secara aturan, daerah bencana memang diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung APBN. Pihaknya akan menyerahkan surat usulan tersebut kepada pimpinan MPR RI.

    “Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” ujarnya.

    Fokus utama pemerintah Aceh saat ini adalah penanganan dampak bencana. Pembiayaan BPJS 500 ribu jiwa warga Aceh melalui APBN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    “Karena untuk mengingat mereka yang 500.000 orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat,” ucap Dek Fadh.

    Ia menambahkan, “Ada 500.000 jiwa Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500.000 jiwa Pak.”

    Kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh

    Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi.

    Berikut daftar pimpinan dan tokoh penting yang hadir dalam kunjungan tersebut:

    Pimpinan MPR RI yang hadir meliputi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Jabatan Nama Tokoh
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kepala BPOM Taruna Ikrar

    Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi, yakni Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta sejumlah staf khusus.

  • Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran pertahanan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 337 triliun. Jumlah ini meningkat drastis, menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

    Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto. Menurutnya, besaran ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.

    Rasminto memperingatkan, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor. Ini bisa menghambat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

    "APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

    Dokumen kebijakan fiskal pemerintah mengarahkan anggaran pertahanan 2026 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional.

    Namun, Rasminto menyoroti bahwa modernisasi seringkali diartikan sebagai pembelian platform impor. Hal ini berpotensi mengabaikan penguatan kapasitas industri nasional yang esensial.

    Struktur Belanja dan Ketergantungan Impor

    Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menduduki posisi kedua terbesar dalam APBN. Meskipun demikian, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen.

    Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertahanan.

    "Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

    Berikut adalah perbandingan anggaran pertahanan di beberapa negara ASEAN:

    Negara Anggaran Pertahanan (Estimasi) Proporsi terhadap PDB (Estimasi)
    Indonesia (2026) Rp 337 Triliun < 1%
    Singapura (2023) US$ 16,3 Miliar 3,0%
    Thailand (2023) US$ 7 Miliar 1,4%
    Malaysia (2023) US$ 4,3 Miliar 1,0%

    Amanat UU dan Realisasi di Lapangan

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri. Impor hanya boleh menjadi opsi terakhir jika produksi lokal tidak mampu memenuhi.

    Namun, dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan. Keterikatan ini termasuk transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

    Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022. Holding ini membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

    Pembentukan DEFEND ID bertujuan mengonsolidasikan kemampuan produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional di kancah global.

    Keterlibatan Industri Lokal dan Tantangan

    Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut. Contohnya, modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia.

    Selain itu, modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

    Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas dan belum cukup. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

    Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan.

    Perusahaan ini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Ini menandakan diversifikasi dalam rantai pasokan.

    Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer. Perusahaan ini juga mengembangkan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

    Arah Kebijakan Pengadaan Strategis

    Meskipun ada upaya penguatan industri lokal, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale menjadi salah satu contohnya.

    Wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara, berpotensi menyerap anggaran besar. Hal ini menjadi masalah jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

    "Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

    Rasminto mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan yang tepat.

    "Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

    Dukungan Pembiayaan Nasional

    Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko.

    Panjangnya siklus produksi industri pertahanan juga menjadi faktor penghambat. Ini membuat investor atau lembaga keuangan enggan memberikan dukungan penuh.

    "Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

    Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan penting. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar.

  • Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan total investasi pemerintah. Periode 2010-2024 mencapai Rp 897 triliun.

    Investasi ini disalurkan kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU).

    "Kalau kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan BLU dari 2010 hingga 2024 sudah mencapai Rp 897 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan paparan materi Rionald, sektor infrastruktur menerima alokasi terbesar. Nilainya mencapai Rp 372,57 triliun.

    Sektor pendidikan menyusul dengan Rp 154,11 triliun. Pembiayaan dan UMKM memperoleh Rp 91,81 triliun.

    Perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup mendapat Rp 96,45 triliun.

    Sektor Investasi Alokasi (Triliun Rupiah)
    Infrastruktur 372,57
    Pendidikan 154,11
    Perumahan, Pariwisata, Lingkungan Hidup 96,45
    Pembiayaan dan UMKM 91,81
    Transportasi dan Logistik 51,96
    Energi 51,81
    Investasi 31
    Berbagai Sektor Lainnya 14,89
    Industri Pengolahan 8,79
    Kerja Sama Internasional 8,04
    Kesehatan 2

    Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor transportasi dan logistik senilai Rp 51,96 triliun. Energi mendapatkan Rp 51,81 triliun.

    Sektor industri pengolahan mendapat Rp 8,79 triliun. Kerja sama internasional sebesar Rp 8,04 triliun.

    Investasi dialokasikan Rp 31 triliun. Kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.

    Arah Investasi Mendukung Program Prioritas

    Rionald menyampaikan investasi negara diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat sektor utama ditetapkan sebagai target investasi pemerintah.

    Sektor tersebut meliputi perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.

    Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025

    Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan PMN tunai kepada sejumlah BUMN transportasi.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025.

    Penggunaan PMN untuk pengadaan sarana trainset serta retrofit KRL Jabodetabek. Ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun anggaran 2024.

    Melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah memberikan PMN Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dana tersebut untuk pengadaan tiga kapal penumpang.

    Ini juga kelanjutan dari PMN tahun anggaran sebelumnya.

    Pemerintah menyalurkan PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 473 miliar. Ini diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025.

    PMN bertujuan memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional. Sekaligus menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang di Jabodetabek.

    Dukungan ini melanjutkan dari pemerintah pada tahun 2024.

    Selanjutnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapatkan PMN Rp 6,68 triliun. Ini berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2025.

    PMN ini digunakan untuk penyediaan pembiayaan perumahan. Mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).