Anggaran pertahanan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 337 triliun. Jumlah ini meningkat drastis, menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.
Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto. Menurutnya, besaran ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.
Rasminto memperingatkan, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor. Ini bisa menghambat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
"APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.
Dokumen kebijakan fiskal pemerintah mengarahkan anggaran pertahanan 2026 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional.
Namun, Rasminto menyoroti bahwa modernisasi seringkali diartikan sebagai pembelian platform impor. Hal ini berpotensi mengabaikan penguatan kapasitas industri nasional yang esensial.
Struktur Belanja dan Ketergantungan Impor
Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menduduki posisi kedua terbesar dalam APBN. Meskipun demikian, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen.
Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertahanan.
"Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.
Berikut adalah perbandingan anggaran pertahanan di beberapa negara ASEAN:
| Negara |
Anggaran Pertahanan (Estimasi) |
Proporsi terhadap PDB (Estimasi) |
| Indonesia (2026) |
Rp 337 Triliun |
< 1% |
| Singapura (2023) |
US$ 16,3 Miliar |
3,0% |
| Thailand (2023) |
US$ 7 Miliar |
1,4% |
| Malaysia (2023) |
US$ 4,3 Miliar |
1,0% |
Amanat UU dan Realisasi di Lapangan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri. Impor hanya boleh menjadi opsi terakhir jika produksi lokal tidak mampu memenuhi.
Namun, dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan. Keterikatan ini termasuk transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.
Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022. Holding ini membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.
Pembentukan DEFEND ID bertujuan mengonsolidasikan kemampuan produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional di kancah global.
Keterlibatan Industri Lokal dan Tantangan
Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut. Contohnya, modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia.
Selain itu, modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.
Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas dan belum cukup. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.
Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan.
Perusahaan ini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Ini menandakan diversifikasi dalam rantai pasokan.
Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer. Perusahaan ini juga mengembangkan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.
Arah Kebijakan Pengadaan Strategis
Meskipun ada upaya penguatan industri lokal, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale menjadi salah satu contohnya.
Wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara, berpotensi menyerap anggaran besar. Hal ini menjadi masalah jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.
"Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.
Rasminto mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan yang tepat.
"Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.
Dukungan Pembiayaan Nasional
Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko.
Panjangnya siklus produksi industri pertahanan juga menjadi faktor penghambat. Ini membuat investor atau lembaga keuangan enggan memberikan dukungan penuh.
"Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.
Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan penting. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar.