Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengungkap skandal korupsi baru yang melibatkan aset sitaan negara berupa pabrik kelapa sawit mini di Kabupaten Bengkalis. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni HJ selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis periode 2015-2017, serta S yang menjabat sebagai Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari.
Kasus ini mencatatkan kerugian negara yang cukup signifikan mencapai Rp30.875.798.000. Ironisnya, objek perkara merupakan barang bukti dari kasus korupsi terdahulu yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah daerah setelah dieksekusi oleh jaksa pada 11 November 2015 silam.
Menurut keterangan Aspidsus Kejati Riau, Carrel Williams, pabrik yang berlokasi di Desa Tengganau tersebut awalnya diserahkan secara resmi oleh Jaksa Eksekutor kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 112/K/Pid.Sus/2014. Namun, alih-alih mengamankan aset tersebut, tersangka HJ diduga sengaja membiarkan fisik bangunan dikuasai oleh pihak swasta.
Penyidik menemukan fakta bahwa HJ tidak mencatatkan pabrik tersebut ke dalam inventaris barang milik daerah maupun mengusulkan penetapan status penggunaan barang. Kelalaian ini dimanfaatkan oleh tersangka S untuk mengoperasikan pabrik secara mandiri hingga Agustus 2019.
Praktek ilegal tersebut berlanjut ketika S mulai menyewakan aset milik Pemkab Bengkalis itu kepada pihak lain tanpa izin resmi sejak Agustus 2019 hingga Maret 2024. Pihak Kejati Riau menegaskan bahwa tindakan kedua tersangka dalam menguasai dan menyewakan barang bukti sitaan negara ini menjadi dasar utama penetapan status hukum mereka.
Kini, HJ dan S harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan daerah dan kerusakan sistem tata kelola aset negara di wilayah Riau.

