Tag: aturan

  • Kemenag Respons Protes Tadarus di Gili Trawangan: Aturan Pengeras Suara Masjid Berlaku!

    Kemenag Respons Protes Tadarus di Gili Trawangan: Aturan Pengeras Suara Masjid Berlaku!

    Kementerian Agama (Kemenag) memberikan tanggapan terkait insiden protes terhadap kegiatan tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh seorang warga negara asing (WNA) di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa yang terjadi pada Minggu (22/2/2026) ini menjadi perhatian setelah video keberatan terhadap penggunaan pengeras suara saat tadarus viral di media sosial.

    Sorotan terhadap insiden ini memicu respons dari pemerintah, mengingat isu tersebut berkaitan erat dengan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Kemenag menegaskan bahwa pedoman resmi terkait penggunaan pengeras suara telah berlaku secara nasional sejak tahun 2022.

    Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) Menteri Agama telah mengatur penggunaan pengeras suara. "Penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada pedomannya dalam SE Menteri Agama untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Jadi kalau tadarus sebaiknya menggunakan speaker dalam sesuai Surat Edaran tersebut," ujarnya, Minggu (22/2/2026), seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Thobib Al Asyhar menambahkan, pedoman ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan syiar Islam dan harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pihaknya mengimbau para pengurus masjid dan musala untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SE Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022.

    Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022, yang diterbitkan pada 18 Februari 2022, mengatur secara rinci pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Aturan tersebut membagi pengeras suara menjadi dua jenis: pengeras suara dalam, yang digunakan untuk kebutuhan di dalam ruangan, dan pengeras suara luar, yang diarahkan ke luar ruangan. Volume pengeras suara juga diatur sesuai kebutuhan, dengan batas maksimal 100 desibel.

    Adapun ketentuan penggunaan pengeras suara luar dalam SE tersebut adalah sebagai berikut: sebelum azan Subuh, pembacaan Alquran atau selawat dapat menggunakan pengeras suara luar paling lama 10 menit. Untuk azan Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, penggunaan pengeras suara luar sebelum azan dibatasi maksimal 5 menit. Sementara itu, rangkaian sholat, zikir, doa, dan kajian setelah azan dikumandangkan menggunakan pengeras suara dalam.

    Pada pelaksanaan Sholat Jumat, penggunaan pengeras suara luar sebelum azan diperbolehkan paling lama 10 menit. Khutbah, sholat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam, sedangkan azan tetap menggunakan pengeras suara luar. Khusus untuk kegiatan Ramadan seperti Sholat Tarawih, ceramah, kajian, dan tadarus Alquran, penggunaan pengeras suara dianjurkan menggunakan pengeras suara dalam.

    Takbir Idul Fitri dan Idul Adha diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar hingga pukul 22.00 waktu setempat dan selanjutnya menggunakan pengeras suara dalam. Sholat Id dapat menggunakan pengeras suara luar.

    Pengaturan penggunaan speaker masjid juga diterapkan di berbagai negara. Di Malaysia, misalnya, azan dan bacaan Alquran diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar, sementara ceramah dan pembelajaran dibatasi di lingkungan masjid atau musala. Arab Saudi membatasi volume azan dan iqamah tidak melebihi sepertiga volume maksimal pengeras suara. Mesir sejak 2018 mengatur penggunaan speaker masjid karena dinilai terlalu keras.

    Bahrain memisahkan fungsi pengeras suara luar untuk azan dan pengeras suara dalam untuk kegiatan ibadah lainnya. Uni Emirat Arab menetapkan batas volume azan maksimal 85 desibel. Di Turki, pengeras suara luar digunakan untuk azan dan khutbah Jumat, sementara Suriah menggunakan pengeras suara luar untuk azan dan pengeras suara dalam untuk khutbah serta pengajian.

    Kementerian Agama kembali menegaskan bahwa pedoman penggunaan pengeras suara masjid bertujuan menjaga keseimbangan antara syiar keagamaan dan ketenteraman bersama. Kemenag mengimbau seluruh pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia untuk mematuhi aturan tersebut sebagai bagian dari upaya merawat harmoni sosial.

  • Prabowo Minta Pengusaha Patuhi Aturan di Jakarta

    Prabowo Minta Pengusaha Patuhi Aturan di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para pengusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Pesan ini disampaikan mengingat masih banyak praktik kebocoran, penyelewengan, dan manipulasi yang terjadi di Indonesia.

    Prabowo menekankan bahwa para pengusaha sudah memiliki sumber daya yang cukup, sehingga tidak perlu melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menyoroti tantangan utama di Indonesia, yaitu kecenderungan orang-orang pintar memanfaatkan kepintarannya untuk mencari celah dan mengakali aturan. Ia menegaskan bahwa budaya semacam itu harus dihilangkan.

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang, mengatasi peraturan. Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," kata Prabowo.

    Pembenahan Birokrasi Pemerintah

    Tidak hanya kepada pengusaha, Prabowo juga mengimbau para aparat pemerintah untuk melakukan pembenahan, sehingga praktik mengakali aturan tidak lagi terjadi.

    "Tapi masalahnya, pemerintah birokrasinya juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar," katanya.

    Berikut ini adalah perbandingan potensi kerugian negara akibat korupsi di berbagai sektor:

    Sektor Potensi Kerugian Negara (Estimasi)
    Sumber Daya Alam Puluhan Triliun Rupiah per Tahun
    Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ratusan Miliar Rupiah per Tahun
    Perizinan dan Tata Ruang Miliaran Rupiah per Kasus

    Komitmen Berantas Korupsi

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan, termasuk masalah korupsi yang dinilainya masih merajalela. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi hingga tuntas.

    "Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan, korupsi masih terlalu banyak. kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," tegasnya.

  • Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena orang pintar di Indonesia yang cenderung mencari celah untuk mengakali peraturan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang mengatasi peraturan," kata Prabowo.

    Prabowo menekankan pentingnya mengubah pola pikir tersebut dan mengarahkan kepintaran untuk kemajuan bangsa.

    "Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," tegasnya.

    Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas

    Prabowo juga menyoroti masalah korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di semua tingkatan.

    "Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus hanguskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran segala penyelewengan segala manipulasi semua semua tingkatan," tutur Prabowo.

    Berikut adalah data indikasi korupsi dan suap di Indonesia:

    Sebelum melihat data, perlu dipahami bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengukur tingkat korupsi yang dirasakan di sektor publik berdasarkan survei terhadap pelaku bisnis dan pakar negara. Semakin tinggi skor IPK, semakin rendah tingkat korupsi yang dirasakan.

    Tahun Skor IPK Indonesia Peringkat Indonesia
    2022 34 110
    2021 38 96
    2020 37 102

    Data tersebut menunjukan bahwa perlunya tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Pernyataan Prabowo ini menjadi sorotan penting dalam upaya membangun ekonomi Indonesia yang bersih dan efisien.

  • Prabowo Minta Pengusaha Taati Aturan di Jakarta

    Prabowo Minta Pengusaha Taati Aturan di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para pengusaha, termasuk yang merupakan relasinya, untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini ia sampaikan karena menilai masih banyak praktik kebocoran, penyelewengan, dan manipulasi yang terjadi di Indonesia.

    Prabowo menekankan bahwa para pengusaha seharusnya tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat, mengingat mereka sudah memiliki kekayaan yang cukup.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Budaya Akali Aturan Harus Dihilangkan

    Prabowo menyoroti tantangan di Indonesia, yaitu kecenderungan orang pintar memanfaatkan kepintarannya untuk mencari celah dan mengakali aturan. Menurutnya, budaya semacam itu harus dihilangkan.

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang, mengatasi peraturan. Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," ujarnya.

    Pembenahan Birokrasi

    Tidak hanya pengusaha, Prabowo juga meminta kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan, sehingga praktik mengakali aturan tidak lagi terjadi.

    "Tapi masalahnya, pemerintah birokrasinya juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar," katanya.

    Komitmen Berantas Korupsi

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, termasuk masalah korupsi yang masih marak. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi hingga tuntas.

    "Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan, korupsi masih terlalu banyak. kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025:

    Poin Deskripsi
    Ketaatan Aturan Pengusaha harus mematuhi peraturan yang berlaku.
    Pemberantasan Korupsi Komitmen untuk memberantas korupsi hingga tuntas.
    Pembenahan Birokrasi Pemerintah dan birokrasi harus melakukan pembenahan.

    Dengan adanya perbaikan di berbagai sektor, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera.